Penulis: Sugiarto

DPRD

Reses di Kecamatan Anak Tuha, Munir Terima Keluhan Soal Guru TK/PAUD Tak Dapat MBG dan Maraknya Narkoba

JurnalKota.net – Lampung Tengah – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munir Abdul Haris, S.Sos.I, start melaksanakan kegiatan Reses Tahap IV Tahun 2025 di dua titik dari 12 titik yang akan dilaksanakan secara maraton sampai tanggal 18 November, hari pertama yaitu Desa Tyas Bangun, Kecamatan Pubian, dan Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (11/11/2025).

Di titik pertama, kegiatan berlangsung di Aula SMP Islam Tyas Bangun dan dihadiri sekitar 150 peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dewan guru, wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP), serta aparatur kampung setempat.

Dalam kesempatan itu, Munir menyampaikan bahwa pada tahun 2026 mendatang, anggaran pembangunan jalan provinsi di Lampung Tengah akan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Tahun ini anggaran untuk 10 ruas jalan provinsi sekitar Rp92 miliar. Insya Allah tahun depan bisa dua kali lipat, agar target Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu kondisi jalan provinsi mantap 90 persen sebelum 2029, dapat tercapai,” ujar Munir saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).

Selain menyerap aspirasi, Munir juga menyerahkan bantuan simbolis Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 65 siswa SMP Islam Tyas Bangun.

Sementara di titik kedua, Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha, kegiatan dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri dari aparatur kampung, pengurus PKK, tokoh adat, tokoh agama, guru, serta wali murid penerima PIP.

Munir menyerahkan bantuan PIP aspirasi untuk 108 siswa SMP dan 396 siswa dari empat SD di lingkungan Haji Pemanggilan. Ia juga memberikan bantuan bola voli, futsal, dan sepak bola untuk pemuda, serta bantuan rehabilitasi Masjid Taqwa dan pembangunan balai dusun 06.

Dalam dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi. Salah satunya datang dari guru TK dan PAUD yang menyoroti ketimpangan penerimaan insentif MBG dan program PIP.

“Guru TK/PAUD berharap ada keadilan. Mengapa siswa TK/PAUD tidak mendapat MBG dan tidak bisa diusulkan PIP?” ujar Munir menirukan aspirasi warga.

Selain itu, guru sekolah swasta juga meminta agar dapat ikut mendaftar PPPK tanpa harus pindah dari sekolah asal.

Isu lain yang mencuat dalam reses kali ini adalah maraknya peredaran narkoba di wilayah Anak Tuha.

Kepala Kampung Haji Pemanggilan, Jahri Efendi, bahkan meminta Munir agar menyampaikan langsung kepada Kapolda Lampung yang baru untuk turun tangan memberantas narkoba.

“Kami sudah sangat resah. Bahkan anak SD dan SMP sudah ada yang memakai narkoba di desa ini. Kami minta Kapolda Lampung turun langsung menangani,” tegas Jahri.

Munir berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, maupun masalah sosial kemasyarakatan.

“Semua aspirasi ini akan kami bawa ke DPRD Provinsi Lampung dan pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” pungkas Munir.*

BUMN

Semen Baturaja Ajak Mitra Ritel Bersinergi Bangun Indonesia Lewat Retail Gathering SIG 2025

JurnalKota.net – Bandar Lampung – PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), bagian dari Semen Indonesia Group (SIG), menggelar Retail Gathering SIG 2025 bertema “Jalin Kolaborasi, Bangga Bangun Indonesia” di Hotel Horison Bandar Lampung, Sabtu (8/11/2025).

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi kepada para mitra ritel serta distributor yang berperan penting dalam memperkuat jaringan penjualan di wilayah Sumatera bagian selatan.

Acara dihadiri jajaran manajemen SMBR dan SIG, para pemilik toko bangunan, hingga distributor utama. Suasana kekeluargaan dan semangat kolaborasi terasa sepanjang kegiatan yang dikemas penuh keakraban ini.

Meski tidak hadir secara langsung, Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara perusahaan dan mitra untuk memperkuat ekosistem industri semen nasional.

> “Retail Gathering SIG 2025 adalah bukti nyata bahwa kolaborasi adalah kunci membangun Indonesia dari daerah-daerah yang menjadi fondasi pembangunan,” ujarnya.

Direktur SMBR Suherman Yahya menambahkan, acara tersebut menjadi wadah mempererat hubungan dengan para mitra dan berbagi strategi menghadapi tantangan pasar tahun depan.

> “Malam ini bukan sekadar ajang kumpul, tapi momen memperkuat solidaritas agar kita lebih kompetitif dan siap bersaing,” kata Suherman.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Evi Fatmawati, yang hadir mewakili Gubernur Lampung, menyebut bahwa Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan industri semen dan bahan bangunan.

> “Lampung kini dilirik sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional. Semoga sinergi ini membawa manfaat bagi pembangunan Indonesia dan daerah,” tuturnya.

Salah satu mitra ritel, Sugianto, pemilik Toko Bangunan Jaya Baru dari Kota Metro, mengaku bangga dengan dukungan yang diberikan SMBR.

> “Kami merasa sangat dihargai dan termotivasi. Dukungan Semen Baturaja selama ini membantu kami tumbuh bersama,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Semen Baturaja bersama SIG menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, memperkuat kemitraan, dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur serta ekonomi nasional.*

DPRD

100 Anak Ikuti Khitanan Massal DPRD Kota Bandarlampung  Dibuka Ketua Dewan

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 4 November 2025 — DPRD Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD) menggelar kegiatan Khitanan Massal dengan Metode Pen Sealer, bertempat di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung. Acara sosial ini diikuti oleh 100 anak dari berbagai kecamatan di Kota Bandar Lampung.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas Yuniarta,SE yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tenaga medis, dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian DPRD kepada masyarakat. Kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kewajiban anak-anaknya,” ujar Bernas Yuniarta dalam sambutannya.

Dengan mengusung tema “Menebar Semangat Berbagi dan Kepedulian”, acara berlangsung penuh keceriaan. Para peserta khitan mendapatkan paket perlengkapan, uang saku, dan bingkisan yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPRD bersama perwakilan IKAD.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara anggota dewan dan masyarakat, menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak hanya berperan dalam fungsi pemerintahan, tetapi juga hadir langsung memberikan manfaat sosial bagi warga.

Kegiatan berjalan lancar dan penuh sukacita, dengan harapan bahwa semangat berbagi ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak di Kota Bandar Lampung.*

Polri

Satu Pekan, Jajaran Polres Lampung Utara Berhasil Mengungkap 4 Kasus Tindak Pidana

JurnalKota.net – Lampung Utara – Jajaran Polres Lampung Utara berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana dangan mengamankan 5 pelaku selama satu pekan.

Hal tersebut disampaikan oleh Waka Polres Kompol Yohanis mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan didampingi Kasat Reskrim AKP Apfryyadi Pratama dan Kasi Humas AKP Budiarto saat menggelar Konferensi Pers, Selasa (4/11/25).

“Keempat kasus yang berhasil diungkap diantara Curas, Curat, Judi Online dan Pencabulan anak di bawah umur,” ujar Waka Polres.

Sementara itu Kasat Reskrim AKP Apfryyadi menjelaskan peristiwa dan penangkapan terhadap kasus tersebut.

Untuk kasus curas terjadi pada hari kamis tanggal 23 oktober 2025 sekira pukul 16.40 wib Jalan desa talang bojong dimana pada saat itu korban bersama saksi ani septiyani yang bekerja sebagai dept collector/ tukang tagih di PT. PNM selesai menagih uang di rumah saksi.

Ketika dalam perjalanan pulang saksi berboncengan denga korban kurang lebih 250 meter dari pemukiman tepatnya di jalan kebun singkong tiba-tiba saksi dan korban melihat ada batang kayu yang memalang di tengah jalan tiba-tiba saksi dan korban didatangi oleh seorang laki-laki dengan memakai baji warna putih dan menggunakan topeng yang terbuat dari baju warna putih yang sedikit berwarna kuning.

“Kemudian laki-laki tersebut menodongkan golok ke arah depan muka saksi sambil berkata “bawa sini duit kamu”, kemudian karena takut korban langsung turun dari motor sambil berteriak “tolong-tolong, begal, tolong”, kemudian pelaku mengejar korban dan langsung menodongkan golok dan berkata kepada korban “sini duit kamu”, dikarenakan takut golok sudah mengarah ke leher, korban langsung membuka tas dan menyerahkan uang tunai Rp.8.000.000 kepada pelaku,” jelas Kasat.

Berdasarkan serangkaian penyelidikan tim Tekab 308 mendapatkan informasi keberadaan pelaku dan barang bukti, lalu tim melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku M di dusun talang waras Desa Talang Bojong Kec. Kotabumi dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.020.000, sebilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam tanpa sarung (alat yang digunakan), 2 (dua) helai celana training warna hitam dan abu-abu (hasil kejahatan).

“Untuk kasus Curat berhasil diungkap oleh unit Reskrim Polsek Sungkai Selatan, setelah Polsek Sungkai Selatan menerima laporan dan memeriksa korban dan unit reskrim Polsek melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian mendapatkan informasi bahwa pelaku dan barang bukti berada di Desa Kota Agung Kec. sungkai Selatan kemudian unit reskrim melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti,” katanya.

Selanjutnya kasus pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang guru ngaji dimana pelaku menyerahkan diri ke Polsek Sungkai Utara dan untuk pelaku sudah di limpahkan di Polres Lampung Utara.

“Yang terakhir pengungkapan kasus Judi Online Slot oleh Tim Tekab 308 dimana saat petugas sedang Patroli di wilayah Kotabumi Kota menerima aduan dari masyarakat adanya beberapa orang sedang melakukan perjudian online, pada saat di lokasi petugas mendapati 2 orang sedang bermain judi online slot dan langsung diamankan tim Tekab, ” tutur AKP Apfryyadi.(*)

Lampung

Sekdaprov Lampung Ekspos Manajemen Talenta ASN Pemerintah Provinsi Lampung di BKN Jakarta

JurnalKota.net – JAKARTA — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memaparkan praktik dan inovasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam forum ekspose di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Selasa (4/11/2025).
‎
‎Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Lampung dalam memperkuat sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi hasil.
‎
‎Sekdaprov Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa ekspos tersebut merupakan pemaparan mengenai manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menegaskan, manajemen talenta merupakan suatu sistem yang memastikan penempatan ASN dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kompetensinya.
‎
‎“Ekspos ini merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit, serta Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025,” ujar Marindo.
‎
‎Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dalam ekspos tersebut, Gubernur Lampung melalui Sekdaprov berkomitmen untuk menjalankan seluruh regulasi yang ada serta menerapkan manajemen talenta secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
‎
‎“Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, manajemen talenta akan menjadi instrumen penting untuk membangun ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Hal ini juga menjadi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang gesit dan berorientasi pada kinerja ASN di Pemprov Lampung,” tambahnya.
‎
‎Ekspose tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi BKN yang berperan strategis dalam pengembangan dan tata kelola ASN nasional, di antaranya Dr. Herman, M.Si selaku Deputi Bidang Penyelenggaraan Manajemen ASN (mewakili Kepala BKN); Dr. Samsul Hidayat, S.S., M.PSDM selaku Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN; Wahyu Firdaus, S.T. selaku Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN; Dr. I Ketut Buana, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN; serta Supranawa Yusuf, S.H., M.P.A., Asesor SDM Aparatur Ahli Utama.
‎
‎Turut hadir pula Myrna Amir, S.E., M.M., Kepala Kantor Regional V BKN, bersama tim manajemen talenta dari BKN pusat dan Kantor Regional V.
‎
‎Selain Sekdaprov Marindo Kurniawan, dari Pemprov Lampung hadir juga Asisten Administrasi Umum, Sulpakar. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda.
‎
‎Pemerintah pusat menegaskan bahwa manajemen talenta merupakan strategi nasional untuk memastikan ketersediaan SDM unggul dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN serta Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.
‎
‎Kebijakan tersebut memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain :
‎
‎Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi individu berbakat, baik ASN maupun talenta nasional di bidang riset, seni, budaya, dan olahraga; Memastikan penempatan SDM pada posisi strategis sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya; Mendorong penerapan sistem merit yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik serta praktik KKN.
‎
‎Kemudian.Adapun siklus manajemen talenta nasional mencakup akuisisi, pengembangan, retensi, penempatan, serta pemantauan dan evaluasi talenta; Dalam konteks daerah, Pemprov Lampung termasuk salah satu provinsi yang aktif mendorong implementasi sistem ini dengan membangun database talenta ASN, melakukan pemetaan potensi pegawai, dan mengintegrasikan data tersebut dengan Sistem Informasi ASN Nasional.
‎
‎Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas birokrasi daerah, menciptakan jalur karier yang lebih jelas bagi ASN, serta mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi di Provinsi Lampung.*
‎

Lampung

Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan, Gubernur Mirza Tegaskan Komitmen Jadi Pusat Investasi Sumatra

JurnalKota.net – JAKARTA — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) menggelar Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat promosi investasi daerah, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus memperkenalkan potensi Lampung sebagai magnet investasi nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ketua DPRD Provinsi Lampung, para project owner proyek strategis, serta 58 calon investor dari berbagai negara sahabat.

Kehadiran puluhan investor asing itu dinilai sebagai bukti meningkatnya minat dan kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi ekonomi dan investasi di Provinsi Lampung.

Dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, Lampung siap menjadi pusat hilirisasi lima komoditas strategis, yaitu kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang.

“Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,8 triliun pada 2024, menempati peringkat keempat tertinggi di Sumatera, kami membuka peluang besar bagi investor untuk berpartisipasi dalam program hilirisasi di sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan,” ujar Gubernur di hadapan para peserta forum.

Gubernur menambahkan, arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung kini fokus pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal melalui penguatan industri pengolahan di daerah. Menurut Gubernur, strategi ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memperkuat hilirisasi dan kemandirian ekonomi daerah.

Rangkaian kegiatan LEIF 2025 yang didukung Bank Indonesia Provinsi Lampung juga menghadirkan pameran proyek-proyek investasi daerah dan dialog langsung antara calon investor dan project owner. Forum ini menjadi ruang interaktif untuk membahas peluang kerja sama, skema pembiayaan, dan model investasi di sektor prioritas Lampung.

“Dengan lokasi yang strategis dan kapasitas pelabuhan yang baik, Lampung kami yakini siap untuk pertumbuhan berkelanjutan,” ucap Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai investasi di daerah.

“Jika ingin berinvestasi pada komoditas pangan dan energi baru terbarukan, Lampung merupakan pilihan yang tepat,” ujar Imam.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memamerkan 11 proyek investasi unggulan, di antaranya Kemiling Agripark Development Plan, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, Starch Amilum Excipients in Medication Formula, Kota Baru Area, Sebalang Port, Betan Subing Terminal & Double Track Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Way Kanan Industrial Park, dan Gunung Tiga Geothermal Power Plant.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang investasi pada aset-aset potensial milik daerah yang memiliki prospek pengembangan jangka panjang di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, energi, hingga industri pengolahan hasil pertanian.

Sebagai langkah konkret, forum ini menghasilkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Bakrie Power terkait rencana investasi energi baru terbarukan di wilayah Lampung.

Langkah tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sektor energi hijau, sejalan dengan agenda transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Mirza juga menanggapi isu efisiensi anggaran daerah yang berkaitan dengan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh pemerintah pusat.

“Pemotongan TKDD ini sebenarnya bukan pengurangan dana daerah, hanya perubahan mekanisme. Kalau dulu ditransfer ke provinsi atau kabupaten untuk dieksekusi, sekarang sebagian langsung dikelola kementerian, tapi tetap untuk program di daerah,” jelas Gubernur.

Gubernur mengakui bahwa Lampung bukan provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar karena tidak memiliki sektor tambang dan dana bagi hasil (DBH). “Selama ini kami survive dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan,” ujarnya.

Menurut Gubernur, dari total PDRB Lampung yang mencapai Rp483.8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun atau 6 persen yang bersumber dari anggaran pemerintah, termasuk APBN, APBD, hingga dana desa. “Setengah dari itu pun habis untuk belanja pegawai. Jadi kami memang harus mendorong pertumbuhan lewat sektor usaha,” katanya.

Gubernur menekankan, Lampung kini tengah berfokus pada upaya “merajut dan mengkapitalisasi” keunggulan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik. “Kami ingin menjadikan Lampung sebagai tempat yang ramah investasi dan memiliki arah pembangunan yang jelas,” ujarnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. “Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya masih setengah dari Vietnam. Ini yang sedang kami genjot agar dalam tiga sampai lima tahun bisa dua kali lipat,” tutur Gubernur.

Pemerintah pusat, lanjutnya, kini fokus mendorong leverage komoditas strategis di Indonesia. Lampung dinilai beruntung karena memiliki hampir semua potensi yang masuk dalam agenda nasional penguatan hilirisasi.

“Kami sadar pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. BUMD dan BUMN pun terbatas. Karena itu kami butuh mitra investasi yang bisa bersama-sama membangun hilirisasi di Lampung,” ucap Gubernur.

Gubernur menargetkan, dalam lima tahun ke depan Lampung akan mencapai tahap hilirisasi penuh terhadap komoditas unggulannya, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui LEIF 2025, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangunnya sinergi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor global dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Forum ini bukan hanya tentang investasi, tetapi tentang bagaimana Lampung berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia,” pungkas Gubernur.*

BUMN

Stabilitas Harga Terjaga, Inflasi Lampung Oktober 2025 Terkendali 

JurnalKota.net – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode September 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm).

Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional
sebesar 0,28% (mtm), namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Oktober dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,01% (mtm).

Sementara itu, secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 1,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,17% (yoy),
namun lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,86% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada Oktober 2025 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau, utamanya emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah dengan andil
masing-masing sebesar 0,14%; 0,05%; 0,05%; dan 0,05% (mtm). Peningkatan harga emas
perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas dunia di tengah tingginya ketidak pastian global akibat faktor geopolitik.

Sementara itu, naiknya harga daging ayam ras sejalan dengan minimnya supply DOC (day old chicks) peternak yang diprakirakan berlangsung hingga bulan November 2025, serta turunnya produktivitas dipengaruhi oleh faktor cuaca. Adapun kenaikan harga cabai merah terutama disebabkan oleh menurunnya pasokan pasca berakhirnya periode panen di beberapa sentra produksi.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada bulan Oktober 2025 tertahan oleh penurunan harga bawang merah, tomat, cabai rawit, dan gula pasir dengan andil masing-masing sebesar -0,15%; -0,03%; – 0,04; dan -0,02% (mtm). Penurunan harga bawang merah, tomat dan cabai rawit sejalan dengan
masuknya periode panen di beberapa sentra produksi. Sementara itu, penurunan harga gula pasir didukung oleh terjaganya stok lokal seiring perbaikan faktor produksi tebu domestik.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai dan dimitigasi, diantaranya dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa (i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari kenaikan UMP sebesar 6,5% yang direalisasikan secara bertahap pada tahun 2025 dan HBKN Natal dan Tahun Baru di akhir tahun 2025; dan (ii) berlanjutnya
kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya dari sisi Inflasi bahan makanan bergejolak (Volatile Food) adalah

(i) peningkatan harga beras pasca berakhirnya periode panen gadu dan masuknya puncak musim tanam; dan (ii) Potensi peningkatan harga komoditas strategis jelang akhir tahun didorong oleh libur HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Price) yang perlu dicermati adalah kenaikan harga minyak dunia dipicu potensi gangguan pasokan global, sejalan dengan berlanjutnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.

1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.

b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko
mengalami kenaikan harga pada bulan Oktober, utamanya beras dan komoditas hortikultura.

2. Ketersediaan Pasokan

a. Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) antar-Provinsi maupun intra-Provinsi untuk
komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
c. Penguatan koordinasi antar OPD terkait untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di Provinsi Lampung, utamanya melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.

d. Penguatan data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan pasokan.

3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran
lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta dan reaktivasi rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Jogja.
c. Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
d. Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
e. Bekerja sama dengan OPD dan Bulog dalam pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA).

4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.
c. Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan terkini dan
berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
d. Pemanfaatan media digital luar ruang berupa videotron untuk penyampaian informasi terkini inflasi di Provinsi Lampung.*

Polri

Jabatan 2 Kasat dan 1 Kapolsek di Polresta Bandar Lampung Diserahterimakan

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Intelkam, Kasat Lantas dan Kapolsek Tanjung Senang di lapangan apel Mapolres setempat, Selasa (4/11/2025) pagi.

Serah terima jabatan ini merujuk 2 surat Telegram Kapolda Lampung yakni Nomor : ST/657/X/KEP/2025 tanggal 8 Oktober 2025 dan Nomor : ST/698/X/KEP/2025 tanggal 22 Oktober 2025, tentang pemberhentian dan dari pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Lampung.

Upacara penyerahan jabatan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, mengatakan bahwa, mutasi ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Polri sebagai wujud promosi jabatan dan penyegaran di lingkungan Polri.

“Serah terima jabatan itu merupakan hal yang wajar bagi sebuah organisasi termasuk Polri, supaya bisa ada pengejaran, bisa ada pembelajaran, dan bisa ada penguatan penyegaran bagi organisasi,” Kata Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, Selasa (4/11/2025).

Kombes Pol Alfret juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas kinerja dan dedikasi selama bertugas di Polresta Bandar Lampung.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian serta kinerja rekan rekan dalam hal ini pejabat lama dan saya juga ucapkan selamat datang kepada pejabat baru, tentunya saya berharap bisa membawa perubahan dan peningkatan dalam menjalankan tugas ” Kata Kombes Pol Alfret.

Kombes Pol Alfret juga berpesan kepada pejabat lama untuk dapat memberikan masukan kepada pejabat yang baru sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari hari.

Adapun pejabat yang diserahterimakan diantaranya

1. Kompol Ricky Neygersan Lado, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Intelkam digantikan AKP Andy Yunara.

2. Kompol Ridho Rafika, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas digantikan Kompol G.M. Angga Satrya Wibawa.

3. Iptu Chaidir Jamin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Tanjung Senang digantikan Ipda Andri Saputra.

Hadir dalam kegiatan ini Waka Polresta Bandar Lampung, AKBP Erwin Irawan, Pejabat Utama, Para Kaposlek, Pengurus Bhayangkari serta personel Polresta Bandar Lampung.

Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam setiap organisasi, dengan tujuan untuk pembinaan karier anggota Polri sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun sebagai sarana untuk pengembangan karier, pengalaman dan wawasan anggota Polri itu sendiri.(*)

Nasional

IPR Ingatkan Janji Presiden Rp13 Triliun Untuk Renovasi 8.000 Sekolah: Jangan Abaikan Siswa di Sekolah Negeri

JurnalKota.net – JAKARTA- Indonesia Policy Review (IPR) mengingatkan janji Presiden Prabowo untuk renovasi 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Terutama sekolah-sekolah di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hal ini disampaikan Founder Indonesia Policy Review (IPR), Alіza Gunado, ST kepada pers di Jakarta, Senin (3/11).

“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sudah on the track. Jangan lupa memperbaiki 8.000 sekolah di daerah (3 T) yang jauh dari pembangunan, yang secara geografis terletak di bagian terdepan atau terluar Indonesia, dan seringkali mengalami keterbatasan akses karena kondisi geografis yang sulit,” ujarnya.

Aliza mengingatkan bahwa 8.000 ribuan sekolah itu membutuhkan perbaikan dan penambahan ruang kelas dan bangku belajar agar bisa lebih banyak menampung siswa.

“Masih banyak keluhan para siswa ditolak bersekolah karena sekolah sudah penuh tidak ada ruang kelas dan bangku belajar. Hari gini alasan itu sangat absurd,” ujarnya.

Alasan itu yang bertahun-tahun menurutnya melahirkan percaloan bangku sekolah, sehingga yang punya uang lah yang mendominasi di sekolah negeri.

“Padahal sekolah negeri adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan semua anak usia sekolah bisa bersekolah secara gratis. Sedangkan anak dari keluarga mampu sebenarnya bisa memilih bersekolah di sekolah swasta,” ujarnya.

Ia menegaskan, perbedaan sekolah negeri yang berfungsi memastikan semua anak bisa bersekolah terutama yang miskin dan tidak mampu. Sedangkan sekolah swasta pasti bisnis dan komersial yang hanya bisa dijangkau oleh keluarga yang mampu.

“Saat ini, karena kekurangan kelas dan bangku, anak dari keluarga miskin dan tidak mampu di arahkan untuk masuk sekolah swasta berdasarkan subsidi pemerintah. Artinya, sekolah swasta dibayar oleh pemerintah.

“Padahal kalau anggaran pemerintah dipakai untuk memperbanyak ruang kelas dan bangku belajar, pemerintah tidak perlu mengalokasikan subsidi untuk sekolah swasta, karena mereka bisnis pendidikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai uang sebesar Rp13 triliun bisa digunakan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, seperti renovasi 8.000 sekolah.

Hal itu dikatakan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10) lalu.

“Rp13 triliun ini kita (pakai) untuk memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih,” tegas Presiden.

Aliza Gunado mengingatkan agar Presiden Prabowo memastikan agar alokasi dana Rp 13 triliun itu untuk perbaikan dan penambahan kelas dan bangku di 8.000 sekolah-sekolah negeri, bukan ke sekolah swasta yang berbisnis pendidikan.

“Agar tidak ada alasan lagi sekolah negeri untuk menolak siswa. Dan tidak ada alasan lagi untuk mensubsidi sekolah swasta yang komersial,” tegasnya.

*Korupsi Di Sekolah*

IPR juga menyoroti Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 tentang
korupsi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sekolah-sekolah yang hingga saat ini terus terjadi dan tidak terkendali menyebabkan turunnya kualitas pendidikan.

https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-spi-pendidikan-2024-12-dana-bos-tak-sesuai-peruntukan

“Sudah terlalu sering kita mendapatkan laporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) disunat bukan untuk kepentingan sekolah sehingga kembali memberatkan orang tua murid dengan berbagai pungutan,” ujarnya.

Dari survey yang dilakukan KPK menurutnya sangat jelas modus korupsi di sekolah. Namun tidak ada perbaikan yang signifikan dilakukan pemerintah dari tingkatan Kementerian sampai ke dinas-dinas pendidikan.

“Seperti ada pembiaran pembobolan Dana BOS di sekolah-sekolah tanpa peduli dampak dari korupsi terhadap pendidikan siswa,” ujarnya.

Padahal menurutnya besaran Dana BOS per siswa per tahun (minimal) Taman Kanak-kanak (TK) dan PAUD Rp600.000; Sekolah Dasar (SD) Rp900.000; Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp1.100.000; Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp1.500.000; Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Rp1.600.000 dan Sekolah Luar Biasa (SLB): Rp3.600.000.

“Setiap pemerintah daerah juga menambahkan Dana BOS sesuai dengan kemampuan daerah, namun masih saja ditemukan sekolah-sekolah yang menyandera ijazah siswa dengan alasan belum membayar uang sekolah. Memang, sangat ajaib dunia pendidikan kita,” ujarnya.

KPK menurutnya sudah mengungkapkan BOS bukanlah satu-satunya masalah. Sekitar 17% sekolah masih melakukan pungutan liar, 40% terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 47% diduga melakukan penggelembungan biaya. Bahkan, pelanggaran seperti laporan fiktif dan manipulasi dokumen masih ditemukan di 42% sekolah,” ujar Aliza.

IPR berharap Presiden Prabowo Subianto memasukan agenda perang melawan korupsi dari kementerian, dinas-dinas sampai sekolah, mengingat pentingnya peningkatan kualitas SDM masa depan.

“Jangan harap kita mampu bersaing dengan negara lain dengan kualitas SDM rendah. Bangsa kita hanya tetap sebagai buruh bahkan budak negara lain kalau kita kalah lama memerangi korupsi dalam dunia pendidikan,” tegas Aliza.

*Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat*

Dalam kesempatan yang sama IPR juga menyoroti program Sekolah Garuda yang akan menampung siswa cerdas dan berbakat dalam pendidikan khusus.

Aliza mengutip situs Kemenditisaintek tentang Sekolah Garuda dan mengutip pernyataan Menteri Sosial tentang sekolah rakyat. Disebutkan, sampai tahun 2029, akan dibangun 20 Sekolah Garuda Baru. Pada tahun 2025, empat sekolah akan dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026/2027. Kemudian, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.

https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/pemerintah-memperkenalkan-sekolah-garuda-langkah-strategis-untuk-keseimbangan-akses-dan-akselerasi-talenta-berprestasi/

“Ini sekolah elit lah. Bagus aja. Mudahan berhasil,” ujarnya.

Disamping itu juga Presiden memastikan semua anak dari keluarga ekstrim miskin agar bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.

Jumlah murid di program Sekolah Rakyat saat ini lebih dari 15.000 siswa di 165 Sekolah Rakyat.

“Sampai hari ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi, dan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, 63 titik beroperasi pada bulan Juli. Tahap kedua, 37 titik pada bulan Agustus. Tahap ketiga, 65 titik pada bulan September,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Sekolah Rakyat Kota Serang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Ditargetkan Sekolah Rakyat akan mencapai 40.000 murid pada tahun 2026 dan 100.000 murid pada tahun 2027.

https://news.detik.com/berita/d-8162174/mensos-sebut-65-sekolah-rakyat-beroperasi-bulan-ini-kini-total-ada-165-titik

“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat adalah strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi carut-marut dunia pendidikan saat ini agar ada konsentrasi pendidikan pada siswa cerdas bertalenta dan pada anak-anak terlantar tak bersekolah,” ujar Aliza.

Namun demikian, Aliza Gunado mengingatkan agar selain pada Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo juga bisa memberikan perhatian yang sama pada puluhan juta siswa yang sedang belajar di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia.

Indonesia Policy Review (IPR) dibentuk untuk memonitor dan mengawal setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. (*)

Organisasi

HIPMI Syariah Lampung Audiensi ke OJK Perkuat Ekonomi Syariah 

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Lampung mendapat sambutan hangat saat melakukan audiensi ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung pada Selasa (4/11/2025) siang. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menjalin sinergi strategis antara pelaku usaha muda syariah dan lembaga pengawas keuangan guna memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Provinsi Lampung.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif HIPMI Syariah Lampung yang hadir dengan semangat baru dalam mengembangkan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

“Saya menyambut baik adanya HIPMI Syariah Lampung. Ini merupakan langkah positif dalam memperkuat peran pengusaha muda di sektor ekonomi syariah,” ujar Otto.

Otto menambahkan, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah, khususnya saham syariah.

“Edukasi tentang produk saham syariah sangat penting. Namun sebaiknya dimulai dari lingkungan internal HIPMI Syariah terlebih dahulu agar pemahaman dan penerapan prinsipnya bisa lebih kuat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Otonom HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas penerimaan serta dukungan yang diberikan oleh pihak OJK Lampung.

“Terima kasih kepada Bapak Direktur OJK Lampung yang telah menerima audiensi kami. Semoga ke depan HIPMI Syariah dapat terus bersinergi dengan OJK dalam upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, khususnya di kalangan pengusaha muda,” ungkap Ahmad.

Menurutnya, kolaborasi antara HIPMI Syariah dan OJK diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak program edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas bisnis mereka.

“Kami ingin menjadi bagian dari gerakan besar untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama di Lampung, bukan hanya alternatif,” tambah Ahmad.

Audiensi tersebut diakhiri dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama untuk memperkuat peran HIPMI Syariah sebagai wadah pengusaha muda yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta peran OJK sebagai lembaga pengawas yang turut mendorong literasi dan penguatan industri keuangan syariah di daerah.

Ketua BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah yang diambil HIPMI Syariah Lampung.

“Kami dari BPD HIPMI Lampung sangat mendukung inisiatif yang dilakukan HIPMI Syariah. Semoga kolaborasi ini membawa dampak positif dan nyata bagi perkembangan ekonomi syariah di Lampung,” ujarnya.

Dengan pertemuan ini, HIPMI Syariah Lampung menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak bagi tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, modern, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.*

BUMN

Sinergi OJK dan KSPM FEB UNILA Perkuat Literasi Keuangan  Generasi Muda di Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2025

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 30 Oktober 2025 – Dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB Universitas Lampung menyelenggarakan Puncak Gebyar Bulan Inklusi Keuangan OJK Lampung Tahun 2025 yang menampilkan 6 jenis perlombaan dan Seminar Nasional yang bertajuk “Ignite the Knowledge to Discover Opportunities in Volatile Capital Market”.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya OJK untuk memperkuat edukasi keuangan di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus yang akan berperan besar dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPD RI, Almira Nabila Fauzi; Kepala Kantor OJK
Provinsi Lampung, Otto Fitriandy; Dosen pembina UKM F KSPM FEB Unila, Usep
Syaipudin; Kepala Kantor BEI Perwakilan Lampung, Hendi Prayogi. Turut hadir pula
jajaran narasumber, juri, dosen, serta rekan-rekan KSPM dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menekankan
pentingnya meningkatkan pemahaman keuangan di kalangan generasi muda.

“Mahasiswa merupakan kelompok usia dengan tingkat literasi keuangan relatif
tinggi, namun masih terdapat kesenjangan dengan tingkat inklusi keuangan. Oleh
karena itu, melalui kegiatan seperti ini kami ingin mengarahkan mahasiswa agar
mampu menjadi smart investors—bijak dalam berinvestasi, paham risikonya, dan
tidak mudah tergiur tawaran investasi yang tidak legal maupun tidak logis,” ujar Otto.

Otto juga menyoroti bahwa di era digital, mahasiswa menjadi kelompok yang paling
rentan terhadap modus kejahatan keuangan seperti investasi bodong dan penipuan
berbasis media sosial. Karena itu, OJK terus memperkuat sinergi dengan dunia
pendidikan dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses informasi dan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa. “Financial freedom tidak bisa
diraih secara instan. Diperlukan kedisiplinan dan pemahaman sejak dini tentang
prinsip keuangan yang sehat,” tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang diwakili oleh Usep Syaipudin menyampaikan apresiasinya kepada OJK atas kolaborasi yang terus terjalin. Ia menegaskan bahwa kampus merupakan mitra strategis dalam mendukung peningkatan literasi keuangan nasional, sekaligus wadah untuk membentuk generasi muda yang melek finansial dan tangguh menghadapi perubahan ekonomi global.

Ketua Pelaksana kegiatan, Reka Aldilana Ramadhan, menyampaikan terima kasih
kepada OJK dan BEI Lampung atas dukungan dan kesempatan berkolaborasi.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu keuangan dalam kehidupan nyata serta menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI, Almira Nabila Fauzi, menegaskan
pentingnya sinergi antara regulator, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam
membangun budaya keuangan yang sehat. Menurutnya literasi dan inklusi keuangan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan finansial yang bertanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, OJK Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus
memperluas literasi dan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa, sekaligus membangun generasi muda yang cerdas finansial, bijak berinvestasi, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.*

TNI

Pangdam XXI/Raden Inten Hadiri Upacara Farewell dan Welcome Parade Kapolda Lampung

JurnalKota.net – Lampung, – Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han) menghadiri Upacara Farewell and Welcome Parade Kapolda Lampung, yang ditandai dengan penyerahan Pataka Polda Lampung dari Irjen Pol Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si. (Kapolda Lama) kepada Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.W. (Kapolda Baru), bertempat di Mapolda Lampung, Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (3/11/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Anggota Komisi IV DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Danrem 043/Garuda Hitam, Kabinda Lampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kajati Lampung, Asops Kasdam XXI/RI, Forkopimda Provinsi Lampung, Pejabat Utama Polda Lampung, serta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda Provinsi Lampung.

Dalam amanatnya, Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda Lampung dan mitra kerja atas dukungan selama dirinya menjabat Kapolda Lampung lebih dari dua tahun. Ia juga berharap sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat di Provinsi Lampung dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan bersama.

> “Saya berharap Kapolda Lampung yang baru dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab ini dengan lebih baik lagi, serta terus memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat,” ujar Irjen Pol Helmy Santika.

Sementara itu, Kapolda Lampung yang baru, Irjen Pol Helfi Assegaf, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat.

> “Saya mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol Helmy Santika atas bimbingan dan kerja keras beliau membangun Polda Lampung. Saya akan melanjutkan dan meningkatkan capaian yang telah diraih untuk menjadikan Polda Lampung semakin baik ke depan,” tegas Irjen Pol Helfi Assegaf.

Lebih lanjut, Kapolda Lampung yang baru menegaskan komitmennya untuk mempererat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat persaudaraan di Provinsi Lampung.

> “Sebagai Kapolda Lampung, saya akan berupaya semaksimal mungkin menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Polda dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya.*

Organisasi

“PCNU Gelar Halaqoh Kyai Pesantren Se-Kota Bandar Lampung Bahas Peran Keagamaan dan Kebangsaan Pesantren”

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 29 Oktober 2025 – Para kyai dan pimpinan pondok pesantren se-Kota Bandar Lampung menggelar Halaqoh bertajuk “Meneguhkan Peran Keagamaan dan Kebangsaan Pondok Pesantren” di Pondok Pesantren Hikmatul Mubtadi-aat, Kota Bandar Lampung.

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan tokoh penting di lingkungan pesantren dan pemerintahan, di antaranya Ketua PCNU Kota Bandar Lampung Ichwan Adji Wibowo, Wakil Rais Syuriah PWNU Lampung sekaligus Akademisi UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Abdul Syukur, M.A, Wakil Rais Syuriah PWNU Lampung Drs. K.H. Basyaruddin Maisir, Kepala BP2MI Lampung Ahmad Fauzi, Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung Drs. H. Muhammad Makmur, Rais Syuriah PCNU Kota Bandar Lampung KH. Izzuddin Abdussalam, Mustasyar PCNU Kota Bandar Lampung K.H. Abah Badruzzaman, serta tuan rumah pengasuh pondok pesantren Hikmatul Mubtadi-aat Ahmad Nasoha. Sekitar 50 pimpinan pesantren turut hadir dalam Halaqoh.

Rais Syuriah PCNU Kota Bandar Lampung KH. Izzuddin Abdussalam menekankan pentingnya ukhuwah dan sinergi antar-pesantren. “Kita harus kohel, saling dekat dan mendukung satu sama lain. Dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik, pesantren di Bandar Lampung akan berkembang sejajar bahkan lebih unggul dibanding daerah lain,” ujarnya.

Dalam Kesempatan tersebut, Ketua PCNU Kota Bandar Lampung Ichwan Adji Wibowo menyampaikan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membangun moral dan peradaban bangsa. Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. “Ini bukti perhatian nyata terhadap dunia pesantren yang perlu kita dukung demi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan,” ungkapnya.

Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung Drs. H. Muhammad Makmur menegaskan bahwa pesantren adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. “Tanpa kiai, santri, dan pesantren, perjalanan Indonesia tidak akan sampai pada titik ini. Pesantren adalah owner bangsa, penjaga dan pemilik negeri ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahaya munculnya ideologi transnasional dan “ustadz instan” yang dapat mengikis nilai kebangsaan. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila sejatinya bersumber dari ajaran Islam: tauhid, akhlak, ukhuwah, musyawarah, dan keadilan sosial.

Sementara itu, Prof. Dr. Abdul Syukur, M.A menyoroti pentingnya integrasi nilai keislaman dan kebangsaan dalam pendidikan pesantren. “Pesantren harus menjadi pusat pendidikan kewarganegaraan berbasis religiusitas. Hubbul wathan minal iman (cinta tanah air bagian dari iman) harus ditanamkan dalam seluruh proses pendidikan pesantren,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pesantren berpotensi besar menjadi pusat rekonsiliasi sosial dan moral bangsa, terutama di tengah fragmentasi sosial yang makin kompleks.

Halaqoh kyai pesantren se Bandar Lampung, memiliki pandangan, pendirian dan menyampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada semua pihak, baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat untuk berkomitmen menjaga dan mendukung eksistensi pesantren, karena menjaga pesantren sama saja menjaga hubungan agama dengan negara.

2. ⁠Mengapresiasi dan menghormati komitmen pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan implementasi undang undang pesantren, terbukti dengan pembentukan dirjen pesantren pada kementerian agama dan bukti perhatian lainnya.

3. ⁠Mengapresiasi Pemerintah Kota Bandar Lampung dibawah kepemimpinan bunda Eva Dwiana yang istikomah memberikan perhatian, mensuport serta mendorong kemajuan kehidupan pesantren dan keagamaan di Kota Bandar Lampung melalui berbagai skema program pemerintah kota dalam bidang keagamaan dan kepesantrenan.

4. ⁠Para kyai Pesantren berpandangan bahwa pemerintahan di semua level adalah representasi Ulil Amri atau pemegang amanah rakyat maka para kyai merasa wajib membangun relasi positif dengan pemerintah, dalam rangka memastikan agar kepemimpinannya sesuai dengan kaidah Tasharruf al-Imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah (berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya).

5. ⁠Para kyai siap menjadi bagian dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba dan terorisme. Dalam hal terorisme, siap mengembangkan dialog islam sebagai agama rahmatan lil’alamin serta siap ikut melakukan deradikalisasi terhadap faham-faham dan gerakan yang ada.

6. ⁠Para kyai siap menjadi komunikator yang menyambungkan kebijakan dan program kepada seluruh masyarakat. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan hubungan komunikasi pemerintah dengan rakyat.

7. Para kyai mendukung upaya semua pihak dalam mencegah terjadinya perundungan (bullying) dan pelecehan seksual yang terjadi di manapun baik di lembaga pendidikan formal maupun di lingkungan pesantren.

8. Para kyai mengharap dan meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kota segera melanjutkan proses peraturan hukum turunan dari Undang undang pesantren seperti pergub, perda kota hingga perwali.

9. ⁠Para kyai meminta kepada semua pihak untuk peduli dan menjaga kelestarian lingkungan, dengan mengembangkan sikap ketauladanan demi menjaga amanah dari generasi sesudah kita.*

Nasional

Peluncuran Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” Aksi Kolaborasi Untuk Indonesia Bersinar

JurnalKota.net – Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) secara resmi meluncurkan Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” melalui Apel Kebangsaan yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan Jakarta yang aman, bersih, sehat, dan tangguh dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” merupakan inisiatif strategis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media massa, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk melindungi masyarakat DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial budaya bangsa dari bahaya narkoba.

Program kolaborasi ini memiliki tiga fokus utama. Pertama, penguatan ketahanan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) serta pemberdayaan komunitas lokal sebagai pelopor pencegahan. Kedua, kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program edukasi, deteksi dini, serta intervensi berbasis masyarakat. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan media digital untuk memperluas jangkauan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap bahaya narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dalam sambutannya menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata bagi stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen subversif yang secara sistematis dapat melemahkan ketahanan bangsa dan mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) harus dilakukan secara komprehensif, holistik, integratif, dan berkelanjutan.

“Dari panggung Apel Kebangsaan ini, mari Kita tabuh lebih keras genderang perang melawan narkoba!” tegas Kepala BNN RI di hadapan ribuan peserta apel, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN RI juga mengajak seluruh elemen masyarakat Jakarta untuk mewujudkan tiga hal penting. Pertama, menjadikan lingkungan sebagai zona bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kedua, menjadikan keluarga sebagai benteng pertama dalam melawan penyalahgunaan narkoba. Ketiga, menumbuhkan semangat kebangsaan dan gotong royong sebagai senjata moral dalam menjaga masa depan bangsa dari ancaman narkotika.

BNN berharap Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” dapat menjadi gerakan moral, sosial, dan kebangsaan yang menjadi model kolaborasi nasional dalam membangun desa/kota yang bersih tanpa narkoba.

Program ini diharapkan dapat direplikasi di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di tingkat daerah untuk mewujudkan Indonesia Bersinar, bersih tanpa narkoba.*

 

Lampung

Lampung Perkuat Pondasi Ekonomi dan Investasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pondasi ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
‎
‎”Investasi menjadi motor penting bagi pembangunan Lampung. Karena itu, kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor, baik dalam negeri maupun asing, melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan infrastruktur yang memadai,” ujar Marindo di Bandar Lampung, Sabtu (1/11/2025).
‎
‎Menurutnya, kinerja investasi Lampung menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi telah melampaui target tahunan, dengan total capaian mencapai Rp12,95 triliun, atau 120,32 persen dari target Rp10,76 triliun.
‎
‎Dari total tersebut, Rp2,12 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp10,83 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). “Capaian ini merupakan bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Lampung semakin kuat,” kata Marindo.
‎
‎Beberapa sektor menjadi penggerak utama pertumbuhan investasi di Lampung. Untuk PMA, sektor yang tumbuh pesat antara lain industri makanan, tanaman pangan, peternakan dan perkebunan, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, industri kimia, farmasi, serta pertambangan. Sedangkan untuk PMDN, sektor dominan meliputi industri makanan, pertambangan, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan.
‎
‎Penanaman modal asing yang mengalir ke Lampung terutama berasal dari Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Australia, dan Tiongkok. Negara-negara tersebut menilai Lampung memiliki potensi besar sebagai pusat agroindustri dan manufaktur di kawasan Sumatera bagian selatan.
‎
‎Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi
‎
‎Marindo menjelaskan bahwa struktur ekonomi Lampung saat ini masih didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan, namun pemerintah tengah melakukan transformasi dengan memperkuat sektor industri pengolahan dan hilirisasi komoditas unggulan seperti singkong, kopi, lada, dan kelapa sawit.
‎
‎”Fokus kami saat ini adalah memperkuat rantai nilai ekonomi daerah dengan mendorong industri pengolahan berbasis potensi lokal. Dengan begitu, Lampung tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen bernilai tambah tinggi,” jelasnya.
‎
‎Kinerja ekonomi Lampung juga menunjukkan tren positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2024 tercatat mencapai Rp483,88 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang menyumbang 59,39 persen terhadap total PDRB. Posisi ini menempatkan Lampung sebagai perekonomian terbesar keempat di Pulau Sumatera.
‎
‎Hingga semester I-2025, nilai PDRB Lampung telah mencapai Rp256,1 triliun, mencerminkan laju pertumbuhan yang stabil. Pada triwulan I, ekonomi Lampung tumbuh 5,47 persen, dan tetap terjaga di atas 5 persen pada triwulan II (5,09 persen).
‎
‎Sektor industri pengolahan menjadi mesin utama ekonomi daerah, dengan kontribusi 18,93 persen terhadap PDRB atau sekitar Rp91,5 triliun pada 2024. Sebagian besar didominasi oleh industri makanan dan minuman.
‎
‎Keunggulan Lampung, lanjut Marindo, terletak pada ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah. Lebih dari 75 persen bahan baku industri pengolahan berasal dari dalam provinsi, menjadikan biaya produksi lebih efisien dan meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun global.
‎
‎Selain itu, Lampung memiliki tenaga kerja produktif lebih dari 5 juta jiwa yang siap terserap dalam dunia industri. “Kami terus mendorong pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri modern. SDM yang kuat akan menjadi kunci keberlanjutan investasi,” tambahnya.
‎
‎Dalam memperkuat iklim investasi, Pemprov Lampung juga berfokus pada reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), seluruh proses perizinan kini dapat dilakukan secara daring.
‎
‎”Kemudahan berusaha menjadi prioritas kami. Semua proses kini dilakukan secara digital melalui OSS, sehingga investor tidak perlu lagi mengurus izin secara manual,” ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, langkah Pemprov Lampung tidak hanya berfokus pada penyederhanaan birokrasi, tetapi juga pada pembenahan layanan publik agar dapat membangun kepercayaan investor dan memastikan setiap proyek berjalan lancar.
‎
‎Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra global, Pemerintah Provinsi Lampung bertekad menjadikan wilayahnya tidak hanya sebagai lumbung pangan nasional, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan hilirisasi berkelanjutan di Indonesia bagian barat.
‎
‎Dengan langkah-langkah strategis yang terus dijalankan, Lampung kini bukan sekadar tujuan investasi potensial, tetapi telah menjelma menjadi poros pertumbuhan ekonomi baru yang menarik perhatian investor nasional maupun internasional. (*)
‎