Penulis: Sugiarto

Organisasi

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI: Prestasi Pemerintahan Nyata

JurnalKota.net – Lampung Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto melalui aksi-aksi jalanan, forum-forum diskusi Provokatif dan konten opini publik yang tidak mendidik generasi muda. Ia menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya.

Haris mengaku heran dengan narasi yang berkembang, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru telah menunjukkan berbagai capaian nyata.

“Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan”, katanya.

Menurutnya, salah satu capaian penting adalah komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang semakin diperkuat melalui sinergi aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga mulai menertibkan praktik mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal yang selama ini merugikan negara.

“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegasnya.

Di sektor lain, Haris juga menilai pemerintah menunjukkan progres dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

“Program hilirisasi industri juga dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Semua program berjalan sesuai harapan, lantas koq bisa-bisanya disebut gagal? Ini kan lucu ada pengamat bilang begitu”, tandasnya.

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan.

“Pemuda Indonesia akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang justru memecah belah bangsa,” tegas Haris.

Ia pun mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi.

“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.*

Peristiwa

Apindo Harap Proses Hukum PSMI Tidak Ganggu Operasional Perusahaan dan Stabilitas Ekonomi Daerah

JurnalKota.net – Bandarlampung — Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung berharap proses hukum yang tengah dijalani oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) di Kejaksaan Tinggi Lampung tetap berjalan secara profesional tanpa mengganggu operasional perusahaan maupun hak-hak petani plasma.

Ketua Umum DPP Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian, menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Namun demikian, ia mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tetap memperhatikan dampaknya terhadap kegiatan usaha dan ekosistem ekonomi yang lebih luas.

“Apindo menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Kejati Lampung. Namun kami berharap proses tersebut tidak sampai mengganggu operasional perusahaan, karena hal ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha, tenaga kerja, serta petani plasma,” ujarnya dalam rapat bersama jajaran pengurus Apindo Lampung, Rabu (8/4).

Menurut Ary, keberadaan PT PSMI tidak hanya berpengaruh pada internal perusahaan, tetapi juga menyangkut kehidupan banyak pihak, mulai dari karyawan, mitra usaha, hingga para petani plasma yang menggantungkan penghasilan mereka pada aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, stabilitas operasional dinilai sangat penting untuk menjaga roda perekonomian daerah tetap berjalan.

“Operasional perusahaan harus tetap dijaga, karena dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi daerah. Jangan sampai ada efek domino yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Apindo Lampung juga mengimbau para petani plasma untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi massa yang berpotensi memperkeruh situasi. Ary menilai, penyelesaian persoalan sebaiknya dilakukan melalui jalur dialog dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh pihak, khususnya petani plasma, untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu ketertiban. Mari kita percayakan proses ini kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, Apindo Lampung juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan kepada PT PSMI apabila diperlukan. Hal ini mengingat perusahaan tersebut merupakan bagian dari anggota Apindo.

“PT PSMI adalah anggota Apindo, sehingga kami siap memberikan pendampingan atau advokasi guna membantu mencarikan solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi,” ungkap Ary.

Apindo berharap, melalui pendekatan yang bijak dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat, persoalan ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak yang berdampak luas terhadap iklim investasi di Provinsi Lampung.

Dengan demikian, kepercayaan investor tetap terjaga, kegiatan usaha berjalan normal, serta kesejahteraan masyarakat Lampung khususnya petani plasma di Kabupaten Waykanan sekitar dapat terus terlindungi.

Sekretaris DPP Apindo Lampung, Yanuar Irawan, menambahkan, Apindo akan berkomunikasi dengan PT.PSMI untuk mengetahui persoalannya secara utuh. Apindo berharap masalah yang muncul tidak sampai mengganggu stabilitas ekonomi maupun investasi di Lampung.

“Apindo menghormati proses hukum yang ada. Tapi Apindo berharap operasional perusahaan tidak terganggu agar stabilitas investasi dan ekonomi di daerah tidak terganggu,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Lampung, Ardiansah, menjelaskan, Apindo berharap menajemen PT.PSMI dan Kejati Lampung sama-sama memastikan operasional perusahaan tidak terganggu. Sebab operasional perusahaan berkaitan langsung dengan hak-hak petani plasma, karyawan dan iklim investasi di daerah.”Jadi Apindo berharap semua pihak menghargai proses hukum yang ada, tapi juga sama-sama memastikan operasional perusahaan tidak terganggu,” pungkasnya.*

Organisasi

JMSI Lampung Tegaskan Arah Transformasi Digital, Dorong Ekosistem Media Inovatif dan Berintegritas

JurnalKota net – BANDAR LAMPUNG — Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung periode 2025–2030 resmi dilantik di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (10/4/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dan dihadiri berbagai unsur pemerintah, organisasi pers, serta pemangku kepentingan daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, serta sejumlah tokoh organisasi media, akademisi, dan unsur Forkopimda yang mewakili instansi masing-masing.

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran JMSI Lampung dalam membangun ekosistem media siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk tantangan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Novriwan: Perkuat Organisasi dan Tiga Program Digital JMSI Lampung

Ketua JMSI Lampung Achmad Novriwan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan organisasi secara berkelanjutan sebagai fondasi utama penguatan peran media di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap tiga inisiatif program digital JMSI Lampung yang digagas oleh pengurus bidang platform digital, Andri Supriyandi.

Tiga program tersebut meliputi:

1. Pengembangan aplikasi agregator news untuk meningkatkan nilai dan distribusi media lokal Lampung

2. Pembangunan aplikasi ojek online sebagai bagian dari ekosistem digital berbasis daerah

3. Pembangunan sistem “single hosting media JMSI” sebagai portal terintegrasi media di Lampung.

Novriwan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi tempat pelantikan serta seluruh tamu undangan yang hadir dari berbagai unsur organisasi dan lembaga.

Teguh Santosa: Dorong Kemandirian Platform Digital Nasional

Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap inovasi JMSI Lampung, khususnya kepada kepemimpinan Achmad Novriwan yang dinilai aktif melahirkan berbagai program strategis yang sejalan dengan agenda JMSI nasional.

Ia menegaskan pentingnya membangun platform digital alternatif agar Indonesia tidak terus bergantung pada platform global seperti Google. Menurutnya, sejumlah negara maju seperti Tiongkok dan Korea Selatan telah lebih dahulu membangun ekosistem digital mandiri.

Selain itu, Teguh juga mengajak insan JMSI untuk menghadirkan informasi yang produktif dan konstruktif di tengah tantangan disinformasi global, serta menghindari konten yang berpotensi memecah belah bangsa.

Sekdaprov Lampung: Media Harus Adaptif dan Berintegritas

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dalam kesempatan tersebut mengajak JMSI untuk bijak menghadapi tantangan transformasi digital, khususnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Ia menekankan pentingnya verifikasi dan integritas media dalam menyajikan informasi kepada publik. Selain itu, ia mendorong JMSI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi publik terhadap program pembangunan di Lampung.

“Media harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penguat literasi publik dan pembangunan daerah,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.

Dihadiri Berbagai Unsur Strategis

Kegiatan pelantikan ini juga dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya Ketua TP Pembangunan Provinsi Lampung Nurhasanah, Ketua Sikambara Lampung Junaedi, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa, Kadis Kominfotik Lampung Ganjar Jationo, Ketua Laskar Merah Putih Lampung Johan Nasri, serta perwakilan bupati/wali kota se-Lampung, rektor perguruan tinggi, KPU, Bawaslu, Forkopimda, hingga kepala OPD dan lembaga vertikal lainnya.

Acara berlangsung khidmat dan menjadi penanda penguatan kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dan seluruh elemen pembangunan daerah dalam menghadapi era digital yang semakin dinamis. (*).

Polri

Polres Pringsewu Gencarkan Edukasi Narkoba, Kampung Tangguh Gadingrejo Timur Jadi Percontohan

JurnalKota.net – Pringsewu – Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu terus menggencarkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kali ini, kegiatan digelar di Pekon Gadingrejo Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada Rabu (08/04/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pringsewu, Iptu Laksono Priyanto, SH, sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menciptakan wilayah yang bersih dari pengaruh dan peredaran narkotika.

Menariknya, sosialisasi ini sengaja dilaksanakan di posko Kampung Tangguh Anti Narkoba yang telah berdiri di pekon tersebut sejak beberapa tahun sebelumnya. Pemilihan lokasi ini menjadi simbol penguatan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dari ancaman narkoba sekaligus menghidupkan kembali peran aktif kampung tangguh sebagai benteng pencegahan di tingkat masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari kepala pekon dan aparatur pekon, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga warga setempat. Tak hanya itu, perwakilan pelajar dari SMK Telkom yang berada di pekon tersebut juga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Dalam penyampaiannya, Iptu Laksono Priyanto menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga harus diimbangi dengan langkah pencegahan melalui edukasi yang menyentuh langsung masyarakat.

“Kami tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkotika, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, sehingga bisa bersama-sama mencegah peredarannya,” ujarnya.

Komitmen pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan oleh Kepala SMK Telkom Lampung, Dedi Eko Cahyono.

Ia menyebut terpilihnya Pekon Gadingrejo Timur sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan dapat menjadi cerminan bahwa wilayah tersebut, termasuk lingkungan sekolah, merupakan tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak, pelajar, maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya.

“Kami berharap Pekon Gadingrejo Timur, di mana SMK Telkom berada, benar-benar menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi generasi muda serta masyarakat,” ungkapnya.

Dedi juga berharap sinergi dan kerja sama yang baik antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin, sehingga memberikan manfaat positif secara luas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini juga menjadi wadah dialog antara kepolisian dan masyarakat, di mana peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak negatif yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Upaya berkelanjutan ini menjadi bukti nyata bahwa kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, namun juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkoba, demi terwujudnya Kabupaten Pringsewu yang aman dan bebas dari narkotika.*

 

Lampung Selatan

Warga Way Sulan Melalui FAAN, Dorong Bupati Egi, Tingkatkan Puskesmas Saat Ini Ke Faskes Rawat Inap, Jarak ke RS Rujukan Dinilai Terlalu Jauh

JurnalKota.net – Lampung Selatan, 5 April 2026 – Di tengah gencarnya perbaikan dan peningkatan berbagai program pro-rakyat yang menyentuh hampir seluruh lini kehidupan, mulai dari infrastruktur, sosial, lingkungan, kebudayaan, pendidikan, hingga kesehatan yang kini menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, warga Kecamatan Way Sulan kembali menyuarakan aspirasi.

Masyarakat setempat berharap adanya peningkatan signifikan pada fasilitas kesehatan, khususnya pengalihan status Puskesmas dari layanan rawat jalan menjadi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

Harapan tersebut disampaikan melalui Forum Aliansi Aktivis Nusantara (FAAN) saat membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi bersama warga desa di wilayah Way Sulan. Ketua Umum FAAN, Dimas Rongo, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan masyarakat demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

“Saat ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Waysulan memang baru menyediakan layanan kesehatan bertipe rawat jalan. Padahal, kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan yang lebih intensif sangat mendesak,” ujar Dimas Rongo, Senin (05/04).

Dimas menilai, kondisi geografis dan aksesibilitas menjadi alasan utama mengapa fasilitas rawat inap sangat diperlukan. Jarak tempuh dari Way Sulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda maupun RSUD Bob Bazar mencapai kurang lebih 40 kilometer dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Begitu juga halnya menuju Kota Bandar Lampung.

“Jarak tersebut dibilang cukup jauh, apalagi jika harus menempuhnya dalam kondisi gawat darurat. Ini sangat berisiko dan bisa membahayakan nyawa pasien jika penanganan medis tertunda hanya karena keterbatasan fasilitas di wilayah sendiri,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Bupati Lampung Selatan, Raditiyo Egi, dapat memprioritaskan aspirasi ini dalam program pembangunan kedepannya. Mengingat kesehatan adalah hak dasar dan kebutuhan fundamental bagi setiap masyarakat.

“Kami berharap Bapak Bupati dapat merealisasikan harapan warga Way Sulan agar bisa memiliki layanan Puskesmas rawat inap. Wilayah ini terdiri dari 8 desa dengan posisi geografis yang berada di tengah, namun akses ke rumah sakit rujukan sangat jauh,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan, keterbatasan fasilitas saat ini menjadi kendala serius. Dengan adanya rawat inap di tingkat kecamatan, maka penanganan awal maupun perawatan pasien bisa dilakukan lebih cepat dan optimal tanpa harus memaksakan perjalanan jauh yang menyulitkan.

“Hal ini menyangkut nyawa manusia, maka peningkatan fasilitas kesehatan di Way Sulan harus menjadi perhatian serius,” pungkas Dimas.*

TNI

25 Orang Prajurit Naik Pangkat, Danrem 043/Gatam : Pangkat Yang Disandang Harus Diikuti Dengan Peningkatan Kualitas Diri

JurnalKota.net – Kota Metro – Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M. Han., memimpin upacara pelantikan kenaikan pangkat prajurit Korem 043/Gatam 1 April 2026, bertempat di lapangan upacara Makorem 043/Gatam, yang berada di Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Kamis (2/4/2026).

Sebanyak 25 orang prajurit mendapatkan kehormatan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi pada periodea pada periode 1 April 2026, yang terdiri dari 11 Perwira, 13 Bintara dan 1 Tamtama.

Danrem 043/Gatam dalam amanatnya menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga atas pencapaian yang diraih para prajurit. Danrem menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar kenaikan status, tetapi merupakan bentuk kepercayaan dan amanah dari Negara. Oleh karena itu, setiap pangkat yang disandang harus diikuti dengan peningkatan kualitas diri, kinerja serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

“Pada periode ini, sebanyak 220 personel jajaran Korem 043/Gatam memperoleh kenaikan pangkat dan 25 orang di antaranya melaksanakan syukuran di Makorem 043/Gatam yang sama sam kita cintai. Atas nama pribadi dan satuan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh prajurit yang naik pangkat, jadikan momentum ini sebagai pemicu semangat untuk terus berkembang, berpikir maju dan memberikan kontribusi terbaik bagi satuan, “tegas Danrem.

Selanjutnya dikesempatan tersebut Danrem menyampaikan beberapa penekanan kepada seluruh prajurit yakni :

1. Jangan cepat berpuas diri karena tantangan ke depan semakin kompleks.

2. Tingkatkan disiplin loyalitas dan profesionalisme dalam setiap tugas.

3. Tunjukkan bahwa kalian layak menyandang pangkat tersebut dengan kinerja nyata, bukan hanya symbol.

4. Jadilah teladan baik di lingkungan dinas maupun dalam kehidupan keluarga.

“Ingat, pangkat baru berarti tanggung jawab yang lebih besar. Tunjukkan dedikasi terbaik, jaga kehormatan diri dan satuan serta teruslah berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga kenaikan pangkat ini membawa berkah dan menjadi motivasi untuk semakin meningkatkan pengabdian kepada TNI Angkatan Darat yang kita cintai, “pungkasnya.

Acara pelantikan berlangsung khidmat ditandai dengan penyematan tanda pangkat baru kepada perwakilan prajurit oleh Danrem 043/Gatam. dilanjutkan acara syukuran. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kasiren Korem 043/Gatam, Para Kasi Kasrem 043/Gatam. Para Dandim jajaran Korem 043/Gatam, Dan/Ka Satdisjan Jajaran KOrem 043/Gatam, Ka Balak Korem 043/Gatam, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 043 PD XXI/RI beserta pengurus., Bintara dan Tamtama yang naik pangkat beserta istri, serta PNS Korem 043/Gatam.

Dengan adanya kenaikan pangkat ini, diharapkan seluruh prajurit Korem 043/Gatam dapat lebih bersemangat lagi dalam mengemban tugas serta mengabdi kepada bangsa dan negara.*

TNI

Danrem 043/Gatam Hadiri Ground Breaking Jembatan Garuda, Dorong Peningkatan Ekonomi Warga Lamtim

JurnalKota.net – LAMPUNG TIMUR – Komandan Korem 043/Garuda Hitam, *Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M. Han.,* menghadiri prosesi peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Jembatan Gantung Garuda Tahap III dan IV di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (1/4/2026).

Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program strategis Kodam XXI/Radin Inten dalam mempercepat mobilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung.

*Wujud Kemanunggalan TNI dan Rakyat*

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasdam XXI/RI Brigjen TNI Andrian Susanto yang mewakili Pangdam XXI/RI. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata komitmen TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

“Pembangunan jembatan ini menjadi bukti kehadiran prajurit dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujarnya saat membacakan amanat Pangdam.

Ia juga menambahkan bahwa proyek ini dilaksanakan secara serentak di wilayah Kodam XXI/RI yang mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional.

*Dorong Kesejahteraan Masyarakat*

Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki menyampaikan bahwa keberadaan jembatan gantung ini memiliki nilai strategis bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses yang selama ini terbatas.

“Kami berharap dengan hadirnya jembatan ini, mobilitas masyarakat semakin lancar. Jika akses terbuka, maka akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang dibangun melalui semangat gotong royong.

“Pembangunan ini kita kerjakan bersama. Setelah selesai, mari kita jaga dan rawat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” tambahnya.

*Sinergi Lintas Sektor*

Kegiatan ground breaking yang dimulai pukul 09.41 WIB tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda dan berbagai unsur terkait, di antaranya Wakil Gubernur Lampung, Wakil Bupati Lampung Timur, Ketua DPRD Lampung Timur, Kapolres dan Kajari Lampung Timur, Kepala BBWS Mesuji Sekampung, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.

Kehadiran berbagai elemen pemerintah dan masyarakat ini mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Timur.

Pembangunan Jembatan Gantung Garuda ini diharapkan menjadi solusi konkret atas tantangan geografis yang selama ini dihadapi masyarakat Desa Kali Pasir dan sekitarnya, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi daerah.*

Organisasi

Pendekar Banten Lampung Ucapkan Selamat atas Pelantikan Ahmad Syafullah sebagai Kepala Kesbangpol

JurnalKota.net – LAMPUNG – Keluarga Besar Pendekar Banten Silat dan Seni Debus Surosowan Provinsi Lampung menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Kang Ahmad Syafullah, S.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pendekar Banten Provinsi Lampung, H. Tb. Ismail S., S.H., sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan baru di lingkungan Kesbangpol.
“Selamat atas amanah yang diberikan. Kami berharap beliau dapat menjalankan tugas dengan baik serta terus menjaga persatuan dan kesatuan di Provinsi Lampung,” ujar H. Tb. Ismail dalam keterangannya.

Diketahui, pelantikan Ahmad Syafullah sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.05/2026 tertanggal 16 Maret 2026.

Selain menjabat sebagai Kepala Kesbangpol, Ahmad Syafullah juga merupakan Pembina Pendekar Banten Silat dan Seni Debus Surosowan, sehingga diharapkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dapat terus terjalin dengan baik.

Pendekar Banten Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, serta nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat.*

Kota metro

DPRD Metro Panggil Wali Kota, Dugaan Pinjaman Rp20 Miliar Disorot

JurnalKota.net – KOTA METRO – DPRD Kota Metro memanggil Wali Kota Metro untuk menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi program pembangunan tahun 2026, di tengah sorotan publik terkait dugaan pinjaman dana sebesar Rp20 miliar kepada Bank Lampung.

Ketua Pendekar Banten Kota Metro, H. Tb Ismail Saleh, SH, mengapresiasi langkah DPRD tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Langkah DPRD ini patut diapresiasi. Ini bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk respons terhadap kegelisahan masyarakat yang membutuhkan kejelasan,” ujar Ismail, Selasa (31/03/2026).

Ia menilai, dugaan pinjaman dana tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama terkait mekanisme dan dasar pengambilan kebijakan.

Menurut Ismail, apabila benar pinjaman dilakukan tanpa persetujuan DPRD, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi administrasi maupun hukum.

“Jika memang dilakukan tanpa persetujuan DPRD, tentu ini harus dikaji karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan yang transparan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan keuangan daerah, khususnya yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Semua kebijakan harus melalui prosedur yang sah,” ujarnya.

Ismail juga berharap rapat DPRD tersebut dapat menjadi forum yang efektif untuk mengungkap fakta dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Rapat ini diharapkan bisa memberikan kejelasan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan,” tambahnya.

Sesuai ketentuan yang berlaku, kebijakan pinjaman daerah pada umumnya memerlukan persetujuan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pendekar Banten Kota Metro, lanjut Ismail, menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

“Kami berharap semua pihak dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Metro belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pinjaman Rp20 miliar tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan.,*

Seni Budaya

Menuju Gubernur Cup, Pendekar Banten Metro Tekankan Pentingnya Peran Pemkot dalam Pembinaan Atlet

JurnalKota.net – Metro, Lampung – Di tengah keterbatasan dukungan, Pendekar Banten Kota Metro tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan budaya dengan mengirimkan 50 atlet pencak silat ke ajang Kejuaraan Gubernur Cup yang akan digelar pada 17–19 April 2026 di GOR Sumpah Pemuda (GSP), Way Halim, Bandar Lampung.

Ketua Pendekar Banten Kota Metro, H. Tb Ismail S., S.H., menegaskan bahwa keberangkatan puluhan atlet tersebut murni hasil perjuangan mandiri organisasi, tanpa sokongan berarti dari Pemerintah Kota Metro.

“Kami tetap berangkat, dengan segala keterbatasan. Ini bukti bahwa kecintaan terhadap budaya tidak boleh bergantung pada ada atau tidaknya perhatian pemerintah,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat Pendekar Banten, Senin (30/3/2026).

Namun pernyataan paling tegas muncul saat Ismail menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai kurang hadir dalam proses pembinaan, tetapi kerap muncul dalam momen seremonial.

“Jangan sampai pemerintah hanya hadir saat seremoni atau ketika ada prestasi. Tapi saat pembinaan dan perjuangan, justru tidak terlihat,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, selama ini roda organisasi dan pembinaan atlet berjalan dari swadaya para pengurus yang sebagian besar merupakan pelaku usaha. Kondisi ini, menurutnya, menjadi ironi di tengah seringnya gaung dukungan terhadap pelestarian budaya dan prestasi daerah.

“Kalau semua dibebankan ke organisasi, lalu peran pemerintah di mana? Jangan hanya slogan dukung budaya, tapi realisasinya tidak ada,” sindirnya.

Ismail juga mengingatkan bahwa para atlet yang bertanding membawa nama Kota Metro dan Provinsi Lampung, bukan sekadar nama organisasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada tanggung jawab bersama, termasuk dari pemerintah daerah.

“Ketika atlet menang, nama daerah ikut terangkat. Tapi ketika mereka berjuang, jangan dibiarkan sendiri,” tambahnya.

Pendekar Banten Kota Metro berharap ke depan ada perubahan sikap yang lebih konkret dari Pemerintah Kota Metro, bukan sekadar janji atau kehadiran simbolis, melainkan dukungan nyata dalam pembinaan atlet dan pelestarian budaya.*

TNI

DANREM 043/GATAM Tekankan Disiplin dan Profesionalisme Prajurit Dalam Apel Luar Biasa 

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG, – Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menekankan pentingnya penguatan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme bagi seluruh prajurit serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan TNI. Hal tersebut disampaikan dalam Apel Luar Biasa yang digelar di Lapangan Upacara Kompi B Yonif 143/TWEJ, Bandar Lampung, Senin (30/03/2026).

​Dalam arahannya, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki menegaskan bahwa setiap anggota TNI dan aparatur negara harus mampu menjadi teladan, baik di dalam satuan maupun di tengah kehidupan masyarakat. Integritas dan kinerja menjadi tolok ukur utama dalam menjaga kehormatan satuan.

​”Sebagai prajurit Korem 043/Garuda Hitam, kita dituntut untuk selalu menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keprajuritan dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Sumarlin di hadapan ratusan personel.

Lebih lanjut, Danrem menyoroti pentingnya memperkuat soliditas internal dan sinergitas antar-instansi. Menurutnya, keberhasilan tugas pokok TNI di wilayah Lampung sangat bergantung pada kolaborasi yang harmonis dengan berbagai pihak terkait.

​Kegiatan Apel Luar Biasa dan Jam Komandan ini dirancang sebagai ruang komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan. Selain sebagai sarana penyampaian kebijakan strategis, momentum ini juga digunakan sebagai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan dalam kurun waktu terakhir.

​Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat teras Korem 043/Gatam, di antaranya Kasiren Korem 043/Gatam Kolonel Czi Kurniawan Hartanto, para Kasi Kasrem, Pasi Korem, serta para Komandan dan Kepala Satuan Balak Aju Korem 043/Gatam.

​Melalui pengarahan intensif ini, seluruh personel diharapkan memiliki kesiapan mental dan profesionalisme yang lebih matang dalam menghadapi tantangan tugas wilayah yang semakin dinamis, demi memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.*

TNI

Danrem 043/Gatam Lepas Keberangkatan Cuti Gelombang Pertama dan Berikan Tali Asih

JurnalKota.net – Lampung – Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., memimpin apel pemberangkatan cuti gelombang pertama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Korem 043/Gatam. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Kompi Senapan B Yonif 143/TWEJ, Jl. Imam Bonjol, Segala Mider, Tanjung Karang, Bandar Lampung.

Apel pemberangkatan cuti ini bertujuan memberikan kesempatan kepada prajurit dan PNS untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kasiren Korem 043/Gatam, Dandim 0410/KBL, para Kasi Kasrem 043/Gatam, Kabalak Korem 043/Gatam, serta para Dan/Ka Satdisjan jajaran Korem 043/Gatam.

Dalam rangka menjamin kesiapsiagaan operasional satuan, pelaksanaan cuti Lebaran dibagi menjadi dua gelombang. Pada kesempatan tersebut, Danrem juga memberikan tali asih atau bingkisan sebagai wujud kepedulian dan perhatian pimpinan kepada prajurit dan PNS Korem 043/Gatam.

Dalam arahannya, Danrem menekankan pentingnya faktor keamanan selama pelaksanaan cuti. Seluruh personel diingatkan untuk mematuhi aturan lalu lintas, menghindari segala bentuk pelanggaran, serta kembali tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Semoga bingkisan ini dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi seluruh anggota dalam menyambut Hari Raya Idulfitri bersama keluarga tercinta,” ujar Kolonel Sumarlin Marzuki.

Lebih lanjut, Danrem menyampaikan pesan dan salam hangat kepada seluruh prajurit dan PNS yang melaksanakan cuti Lebaran. Ia mengingatkan agar momen tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk bersilaturahmi, menjaga kesehatan, serta tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan cuti Lebaran kepada seluruh prajurit dan PNS. Sampaikan salam hangat saya kepada keluarga di rumah. Jaga nama baik satuan, utamakan keselamatan, dan kembali tepat waktu dalam keadaan sehat,” pesannya.

Kegiatan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan Korem 043/Garuda Hitam, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian antar sesama, sejalan dengan nilai-nilai luhur TNI sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.*

Hukum

OPINI; Dr. Resmen Kadapi.SH.,MH Penegakan Hukum dan Jeritan Suara Perut Rakyat

JurnalKota.net – Sentak terkejut mendengar penegakan hukum seakan prestasi di tengah derita rakyat Menjelang Idul Fitri 2026, Di daerah Lampung tepatnya kabupaten Way Kanan telah terjadi penertiban, penghentian aktivitas tambang rakyat oleh Polda lampung. Kebijakan ini mungkin dimaksudkan untuk menegakkan Hukum.

Pertanyaannya apakah APH baru tau..?

Selama ini kemana aja..?

Apakah negara benar-benar sudah mempertimbangkan dampak dampak yang di timbulkan, ekonominya,sosial, keamanan bagi rakyat dan perekonomian nasional.?

Tambang rakyat selama ini bukan sekadar aktivitas informal. Di banyak wilayah bukan hanya di kabupaten way kanan tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kegiatan serupa terjadi ini adalah upaya keluarga bertahan hidup, terutama ketika lapangan kerja formal belum bisa diberikan oleh pemerintah ke warga negara.

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada banyak penambang tradisional kehilangan kepastian hukum.

Penertiban pada saat menjelang idul Fitri begini akan sangat merugikan negara,,karna semua kebutuhan meningkat drastis, contoh sederhananya.

Di kabupaten way kanan ada ribuan penambang yang bekerja setiap hari mengadu nasib untuk mendapatkan graman mas yang di bagi tim kerja, jika satu tim bekerja 10 orang di kali dengan ribuan kelompok dengan mesin seadanya, maupun yg menyewa alat berat berapa putaran uang yang beredar per hari dari bensin motor menuju lokasi,,dari bontot yang belanja di warung warung, dan ini simbiosis mutualisme maka berapa potensi krugian ekonomi,apalagi jika kita menghitung ini secara nasional berapa juta orang yang mencoba menghidupi keluarga untuk bertahan hidup, maka berapa putaran uang secara nasional yg berhenti berbuputar. maka akumulasi aktivitas ekonomi dari ribuan titik tambang rakyat bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Semua kegiatan pelaku penambang ini berimplikasi langsung pada Pedagang makanan,Pengusaha transportasi lokal,Bengkel alat tambang,Toko kebutuhan harian,Jasa pengolahan mineral,Pasar tradisional.

Ketika pemerintah melakukan penertiban maka sebaiknya sudah berpikir secara komprehensif baik bicara solusi jangka panjang dan jangka pendek terhadap masyarakat setempat karna tambang rakyat berhenti, rantai ekonomi desa ikut tersendat.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan yang memberi harapan kepada masyarakat melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2025 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat. Regulasi ini membuka jalan legalisasi tambang rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dalam implementasinya masih berjalan lambat bahkan tidak berjalan.

Pemerintah semestinya hadir di tengah rakyat untuk menunjukkan empati dan memberi solusi bahkan lebih dari itu, sentuhan nyata misal dengan Revisi tata ruang, Penetapan wilayah WPR,Penerbitan IPR bagi penambang rakyat atau hal lain dengan membawa persoalan di wilayahnya ke pemerintah pusat dengan kementrian terkait jika hal itu bukan kewenangan pemerintah daerah, ini menimbulkan bahasa negara jahat terhadap rakyatnya.

Dalam situasi seperti ini, penertiban yang dilakukan menjelang Lebaran justru berpotensi memperbesar tekanan ekonomi di tengah tengah masyarakat desa.

Amanah konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertanyaannya sederhana ini kekayaan untuk siapa, rakyat yang mana.?

apakah kemakmuran negara tercapai untuk rakyatnya dengan menutup akses ekonomi mereka di setop, atau justru dihentikan tanpa solusi semakin memperburuk nasib rakyat.

Solusi yang harus diberikan yaitu transformasi tambang rakyat menjadi legal, aman, dan ramah lingkungan.

Negara seharusnya hadir dan fokus pada ;
Percepatan penetapan WPR.

Pembentukan koperasi tambang rakyat.
Pelatihan teknologi tambang menjadi ramah lingkungan.

Pendampingan keselamatan kerja.
Integrasi dengan industri pengolahan mineral, rakyat bukan musuh negara.

Realitas ekonomi masyarakat yang perlu diatur dan diberdayakan, bukan dimatikan. Menjelang Lebaran, ketika kebutuhan ekonomi keluarga meningkat, kebijakan negara seharusnya hadir dengan empati dan solusi, bukan sekadar penertiban. Karena pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan diukur dari seberapa banyak tambang yang ditutup dan bukan seberapa banyak yang di penjara melalui penegakan hukum, melainkan seberapa sejahtera rakyat dari alam kita.

Saya doakan dari Masjidil harom mudah mudahan saudara saudaraku yang terkena dampak atas penertiban ini dapat diberikan kelapangan hati, dimurahkan rejekinya dan bisa segera menemukan jalan keluar atas apa yang sedang di hadapi, insya Allah bulan ramadan memberikan keberkahan yang besar untuk kita semua, amin.*

Organisasi

Yayasan Mangkubumi Putra Lampung Gelar Silaturahmi Ramadhan, Perkuat Ukhuwah dan Kepedulian Sosial

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Yayasan Mangkubumi Putra Lampung (YMPL) menggelar kegiatan silaturahmi bertajuk “Merajut Ukhuwah Peduli Sesama” dalam momentum Ramadhan 1447 H, Jumat (13/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat YMPL Way Halim Permai Kota Bandar Lampung.

Kegiatan dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga, di antaranya Dr. Drs. H. M. Firsada selaku Asisten I Pemerintah Provinsi Lampung yang juga Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung serta Ketua Dewan Pengawas Yayasan Mangkubumi Putra Lampung. Hadir pula Dr. Drs. H. Iskandar Zulkarnain selaku Ketua Baznas Lampung, perwakilan dari BIN Daerah Lampung, Satgaswil Lampung Densus 88 AT, Dit Intelkam Polda Lampung, pengurus yayasan, serta puluhan anggota Yayasan Mangkubumi yang merupakan eks narapidana terorisme.

Ketua Yayasan Mangkubumi Putra Lampung, Ir. Supriadi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan mitra yang telah bersinergi dalam mendukung berbagai kegiatan yayasan, khususnya dalam momentum Ramadhan.

Menurutnya, kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat membawa keberkahan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota yayasan. “Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan serta manfaat bagi seluruh anggota Yayasan Mangkubumi Putra Lampung,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa YMPL terus berupaya menjalankan berbagai program sosial melalui bidang-bidang yang ada di dalam organisasi. Di antaranya kegiatan sedekah kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan yayasan serta program pengembangan sumber daya manusia guna mendorong anggota yayasan menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan sosial.

Sementara itu, Dr. M. Firsada menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan silaturahmi yang telah terbangun selama ini di lingkungan Yayasan Mangkubumi Putra Lampung.

Menurutnya, momentum Ramadhan tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah dan nilai-nilai persaudaraan. “Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda kebersamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan serta memperkokoh nilai-nilai kebersamaan di antara kita semua,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa nilai ketakwaan tidak hanya tercermin melalui ibadah ritual semata, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari, seperti menjaga kejujuran, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat silaturahmi.

Perwakilan Satgaswil Lampung Densus 88 AT, Kompol Sumarna, menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkolaborasi dalam melakukan pembinaan terhadap eks Napiter keluarga besar Yayasan Mangkubumi Putra Lampung.

Menurutnya, Densus 88 AT menjalankan tugas dan fungsi melalui pendekatan identifikasi, sosialisasi, serta pembinaan dan pendampingan terhadap para narapidana terorisme yang telah menyelesaikan masa hukuman.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Baznas, Polda dan BIN Daerah Lampung, merupakan bagian dari upaya memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Baznas Lampung Dr. H. Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran serta menatap masa depan yang lebih baik.

Menurutnya, Baznas berkomitmen untuk mengelola zakat secara produktif melalui berbagai program pemberdayaan, seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Melalui Yayasan Mangkubumi Putra Lampung, diharapkan dapat menjadi salah satu mitra dalam mengumpulkan dan mendistribusikan program-program pemberdayaan zakat kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga membuka peluang bagi anggota yayasan untuk berpartisipasi sebagai relawan Baznas dalam mengkampanyekan pentingnya zakat kepada masyarakat di Provinsi Lampung.

Kegiatan silaturahmi tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan simbolis paket sembako dan lainnya dari Baznas Provinsi Lampung serta Pembina yayasan untuk para anggota Yayasan Mangkubumi Putra Lampung yang diserahkan oleh Ketua FKPT, Ketua Baznas, Perwakilan Satgaswil Lampung Densus 88 AT, dan Perwakilan Binda Lampung.*

Polri

702 Personel Gabungan Siaga Amankan Mudik, 9 Pos Pengamanan Disiapkan di Bandar Lampung

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Kota Bandar Lampung. Pengamanan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026 yang berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026.

Sebanyak 702 personel diterjunkan dalam operasi kemanusiaan ini. Mereka terdiri dari 488 personel Polresta Bandar Lampung serta 214 personel gabungan dari TNI dan berbagai stakeholder terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati, usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2026 yang digelar di Lapangan Mapolresta Bandar Lampung, Kamis (12/3/2026) sore.

“Total ada 702 personel yang dikerahkan dalam Operasi Ketupat Krakatau kali ini. itu terdiri dari anggota Polresta Bandar Lampung sendiri dibantu unsur TNI dan instansi terkait yang nantinya bersama-sama melakukan pengamanan selama arus mudik hingga perayaan Idulfitri,” ujar AKP Agustina Nilawati, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang digelar setiap tahun untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik maupun merayakan Lebaran di Kota Bandar Lampung.

Dalam pelaksanaannya, Polresta Bandar Lampung juga mendirikan sembilan pos pengamanan dan pelayanan di sejumlah titik strategis. Pos tersebut terdiri dari tiga Pos Pelayanan dan enam Pos Pengamanan yang akan beroperasi selama masa operasi berlangsung.

Tiga Pos Pelayanan tersebut berada di Pos Pelayanan Ramayana, Pos Pelayanan Terminal Rajabasa, dan Pos Pelayanan Begadang V. Sementara enam Pos Pengamanan didirikan di Pos Pam Tugu Raden Intan, Pos Pam Kemiling, Pos Pam Baruna Panjang, Pos Pam Sukamaju, Pos Pam Kota Teluk, serta Pos Pam Masjid Al Bakrie.

AKP Agustina menjelaskan, pos-pos tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat, termasuk tempat istirahat bagi pemudik, pusat informasi, serta lokasi pengamanan di titik-titik rawan kepadatan arus lalu lintas.

“Kami berharap dengan adanya pos pelayanan dan pos pengamanan ini, masyarakat dapat merasakan perjalanan mudik yang aman, lancar, dan nyaman. Personel juga disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas selama masa mudik Lebaran,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas serta menjaga keselamatan selama perjalanan agar perayaan Idulfitri dapat berlangsung dengan aman dan penuh kebahagiaan.*