Jakarta — Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menyampaikan ungkapan gembira dan terima kasih setelah resmi…
Kategori: Nasional
Membanggakan! Bupati Radityo Egi Pratama Raih Penghargaan Nasional Berkat Inovasi Pariwisata dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Jakarta — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Bupati Lampung Selatan,…
Anggota DPRD Agus Sartono Kenakan Busana Adat Bali Saat Dampingi Bupati Resmikan Balai Banten Pura Puseh Kertibuana
LAMPUNG SELATAN — Anggota DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono, hadir dengan balutan busana adat Bali lengkap…
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama Promosikan Potensi Daerah ke Panggung Internasional di Belanda
KALIANDA, LAMSEL — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama terus menunjukkan komitmennya membawa daerah berjuluk Bumi…
Sekdaprov Lampung Ekspos Manajemen Talenta ASN Pemerintah Provinsi Lampung di BKN Jakarta
JurnalKota.net – JAKARTA — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memaparkan praktik dan inovasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam forum ekspose di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Lampung dalam memperkuat sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi hasil.
Sekdaprov Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa ekspos tersebut merupakan pemaparan mengenai manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menegaskan, manajemen talenta merupakan suatu sistem yang memastikan penempatan ASN dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kompetensinya.
“Ekspos ini merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit, serta Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025,” ujar Marindo.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dalam ekspos tersebut, Gubernur Lampung melalui Sekdaprov berkomitmen untuk menjalankan seluruh regulasi yang ada serta menerapkan manajemen talenta secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, manajemen talenta akan menjadi instrumen penting untuk membangun ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Hal ini juga menjadi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang gesit dan berorientasi pada kinerja ASN di Pemprov Lampung,” tambahnya.
Ekspose tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi BKN yang berperan strategis dalam pengembangan dan tata kelola ASN nasional, di antaranya Dr. Herman, M.Si selaku Deputi Bidang Penyelenggaraan Manajemen ASN (mewakili Kepala BKN); Dr. Samsul Hidayat, S.S., M.PSDM selaku Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN; Wahyu Firdaus, S.T. selaku Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN; Dr. I Ketut Buana, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN; serta Supranawa Yusuf, S.H., M.P.A., Asesor SDM Aparatur Ahli Utama.
Turut hadir pula Myrna Amir, S.E., M.M., Kepala Kantor Regional V BKN, bersama tim manajemen talenta dari BKN pusat dan Kantor Regional V.
Selain Sekdaprov Marindo Kurniawan, dari Pemprov Lampung hadir juga Asisten Administrasi Umum, Sulpakar. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa manajemen talenta merupakan strategi nasional untuk memastikan ketersediaan SDM unggul dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN serta Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.
Kebijakan tersebut memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain :
Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi individu berbakat, baik ASN maupun talenta nasional di bidang riset, seni, budaya, dan olahraga; Memastikan penempatan SDM pada posisi strategis sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya; Mendorong penerapan sistem merit yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik serta praktik KKN.
Kemudian.Adapun siklus manajemen talenta nasional mencakup akuisisi, pengembangan, retensi, penempatan, serta pemantauan dan evaluasi talenta; Dalam konteks daerah, Pemprov Lampung termasuk salah satu provinsi yang aktif mendorong implementasi sistem ini dengan membangun database talenta ASN, melakukan pemetaan potensi pegawai, dan mengintegrasikan data tersebut dengan Sistem Informasi ASN Nasional.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas birokrasi daerah, menciptakan jalur karier yang lebih jelas bagi ASN, serta mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi di Provinsi Lampung.*
Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan, Gubernur Mirza Tegaskan Komitmen Jadi Pusat Investasi Sumatra
JurnalKota.net – JAKARTA — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) menggelar Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat promosi investasi daerah, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus memperkenalkan potensi Lampung sebagai magnet investasi nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ketua DPRD Provinsi Lampung, para project owner proyek strategis, serta 58 calon investor dari berbagai negara sahabat.
Kehadiran puluhan investor asing itu dinilai sebagai bukti meningkatnya minat dan kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi ekonomi dan investasi di Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, Lampung siap menjadi pusat hilirisasi lima komoditas strategis, yaitu kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang.
“Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,8 triliun pada 2024, menempati peringkat keempat tertinggi di Sumatera, kami membuka peluang besar bagi investor untuk berpartisipasi dalam program hilirisasi di sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan,” ujar Gubernur di hadapan para peserta forum.
Gubernur menambahkan, arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung kini fokus pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal melalui penguatan industri pengolahan di daerah. Menurut Gubernur, strategi ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memperkuat hilirisasi dan kemandirian ekonomi daerah.
Rangkaian kegiatan LEIF 2025 yang didukung Bank Indonesia Provinsi Lampung juga menghadirkan pameran proyek-proyek investasi daerah dan dialog langsung antara calon investor dan project owner. Forum ini menjadi ruang interaktif untuk membahas peluang kerja sama, skema pembiayaan, dan model investasi di sektor prioritas Lampung.
“Dengan lokasi yang strategis dan kapasitas pelabuhan yang baik, Lampung kami yakini siap untuk pertumbuhan berkelanjutan,” ucap Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai investasi di daerah.
“Jika ingin berinvestasi pada komoditas pangan dan energi baru terbarukan, Lampung merupakan pilihan yang tepat,” ujar Imam.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memamerkan 11 proyek investasi unggulan, di antaranya Kemiling Agripark Development Plan, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, Starch Amilum Excipients in Medication Formula, Kota Baru Area, Sebalang Port, Betan Subing Terminal & Double Track Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Way Kanan Industrial Park, dan Gunung Tiga Geothermal Power Plant.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang investasi pada aset-aset potensial milik daerah yang memiliki prospek pengembangan jangka panjang di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, energi, hingga industri pengolahan hasil pertanian.
Sebagai langkah konkret, forum ini menghasilkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Bakrie Power terkait rencana investasi energi baru terbarukan di wilayah Lampung.
Langkah tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sektor energi hijau, sejalan dengan agenda transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Mirza juga menanggapi isu efisiensi anggaran daerah yang berkaitan dengan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh pemerintah pusat.
“Pemotongan TKDD ini sebenarnya bukan pengurangan dana daerah, hanya perubahan mekanisme. Kalau dulu ditransfer ke provinsi atau kabupaten untuk dieksekusi, sekarang sebagian langsung dikelola kementerian, tapi tetap untuk program di daerah,” jelas Gubernur.
Gubernur mengakui bahwa Lampung bukan provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar karena tidak memiliki sektor tambang dan dana bagi hasil (DBH). “Selama ini kami survive dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan,” ujarnya.
Menurut Gubernur, dari total PDRB Lampung yang mencapai Rp483.8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun atau 6 persen yang bersumber dari anggaran pemerintah, termasuk APBN, APBD, hingga dana desa. “Setengah dari itu pun habis untuk belanja pegawai. Jadi kami memang harus mendorong pertumbuhan lewat sektor usaha,” katanya.
Gubernur menekankan, Lampung kini tengah berfokus pada upaya “merajut dan mengkapitalisasi” keunggulan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik. “Kami ingin menjadikan Lampung sebagai tempat yang ramah investasi dan memiliki arah pembangunan yang jelas,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. “Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya masih setengah dari Vietnam. Ini yang sedang kami genjot agar dalam tiga sampai lima tahun bisa dua kali lipat,” tutur Gubernur.
Pemerintah pusat, lanjutnya, kini fokus mendorong leverage komoditas strategis di Indonesia. Lampung dinilai beruntung karena memiliki hampir semua potensi yang masuk dalam agenda nasional penguatan hilirisasi.
“Kami sadar pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. BUMD dan BUMN pun terbatas. Karena itu kami butuh mitra investasi yang bisa bersama-sama membangun hilirisasi di Lampung,” ucap Gubernur.
Gubernur menargetkan, dalam lima tahun ke depan Lampung akan mencapai tahap hilirisasi penuh terhadap komoditas unggulannya, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui LEIF 2025, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangunnya sinergi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor global dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Forum ini bukan hanya tentang investasi, tetapi tentang bagaimana Lampung berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia,” pungkas Gubernur.*
IPR Ingatkan Janji Presiden Rp13 Triliun Untuk Renovasi 8.000 Sekolah: Jangan Abaikan Siswa di Sekolah Negeri
JurnalKota.net – JAKARTA- Indonesia Policy Review (IPR) mengingatkan janji Presiden Prabowo untuk renovasi 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Terutama sekolah-sekolah di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hal ini disampaikan Founder Indonesia Policy Review (IPR), Alіza Gunado, ST kepada pers di Jakarta, Senin (3/11).
“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sudah on the track. Jangan lupa memperbaiki 8.000 sekolah di daerah (3 T) yang jauh dari pembangunan, yang secara geografis terletak di bagian terdepan atau terluar Indonesia, dan seringkali mengalami keterbatasan akses karena kondisi geografis yang sulit,” ujarnya.
Aliza mengingatkan bahwa 8.000 ribuan sekolah itu membutuhkan perbaikan dan penambahan ruang kelas dan bangku belajar agar bisa lebih banyak menampung siswa.
“Masih banyak keluhan para siswa ditolak bersekolah karena sekolah sudah penuh tidak ada ruang kelas dan bangku belajar. Hari gini alasan itu sangat absurd,” ujarnya.
Alasan itu yang bertahun-tahun menurutnya melahirkan percaloan bangku sekolah, sehingga yang punya uang lah yang mendominasi di sekolah negeri.
“Padahal sekolah negeri adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan semua anak usia sekolah bisa bersekolah secara gratis. Sedangkan anak dari keluarga mampu sebenarnya bisa memilih bersekolah di sekolah swasta,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbedaan sekolah negeri yang berfungsi memastikan semua anak bisa bersekolah terutama yang miskin dan tidak mampu. Sedangkan sekolah swasta pasti bisnis dan komersial yang hanya bisa dijangkau oleh keluarga yang mampu.
“Saat ini, karena kekurangan kelas dan bangku, anak dari keluarga miskin dan tidak mampu di arahkan untuk masuk sekolah swasta berdasarkan subsidi pemerintah. Artinya, sekolah swasta dibayar oleh pemerintah.
“Padahal kalau anggaran pemerintah dipakai untuk memperbanyak ruang kelas dan bangku belajar, pemerintah tidak perlu mengalokasikan subsidi untuk sekolah swasta, karena mereka bisnis pendidikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai uang sebesar Rp13 triliun bisa digunakan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, seperti renovasi 8.000 sekolah.
Hal itu dikatakan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10) lalu.
“Rp13 triliun ini kita (pakai) untuk memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih,” tegas Presiden.
Aliza Gunado mengingatkan agar Presiden Prabowo memastikan agar alokasi dana Rp 13 triliun itu untuk perbaikan dan penambahan kelas dan bangku di 8.000 sekolah-sekolah negeri, bukan ke sekolah swasta yang berbisnis pendidikan.
“Agar tidak ada alasan lagi sekolah negeri untuk menolak siswa. Dan tidak ada alasan lagi untuk mensubsidi sekolah swasta yang komersial,” tegasnya.
*Korupsi Di Sekolah*
IPR juga menyoroti Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 tentang
korupsi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sekolah-sekolah yang hingga saat ini terus terjadi dan tidak terkendali menyebabkan turunnya kualitas pendidikan.
https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-spi-pendidikan-2024-12-dana-bos-tak-sesuai-peruntukan
“Sudah terlalu sering kita mendapatkan laporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) disunat bukan untuk kepentingan sekolah sehingga kembali memberatkan orang tua murid dengan berbagai pungutan,” ujarnya.
Dari survey yang dilakukan KPK menurutnya sangat jelas modus korupsi di sekolah. Namun tidak ada perbaikan yang signifikan dilakukan pemerintah dari tingkatan Kementerian sampai ke dinas-dinas pendidikan.
“Seperti ada pembiaran pembobolan Dana BOS di sekolah-sekolah tanpa peduli dampak dari korupsi terhadap pendidikan siswa,” ujarnya.
Padahal menurutnya besaran Dana BOS per siswa per tahun (minimal) Taman Kanak-kanak (TK) dan PAUD Rp600.000; Sekolah Dasar (SD) Rp900.000; Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp1.100.000; Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp1.500.000; Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Rp1.600.000 dan Sekolah Luar Biasa (SLB): Rp3.600.000.
“Setiap pemerintah daerah juga menambahkan Dana BOS sesuai dengan kemampuan daerah, namun masih saja ditemukan sekolah-sekolah yang menyandera ijazah siswa dengan alasan belum membayar uang sekolah. Memang, sangat ajaib dunia pendidikan kita,” ujarnya.
KPK menurutnya sudah mengungkapkan BOS bukanlah satu-satunya masalah. Sekitar 17% sekolah masih melakukan pungutan liar, 40% terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 47% diduga melakukan penggelembungan biaya. Bahkan, pelanggaran seperti laporan fiktif dan manipulasi dokumen masih ditemukan di 42% sekolah,” ujar Aliza.
IPR berharap Presiden Prabowo Subianto memasukan agenda perang melawan korupsi dari kementerian, dinas-dinas sampai sekolah, mengingat pentingnya peningkatan kualitas SDM masa depan.
“Jangan harap kita mampu bersaing dengan negara lain dengan kualitas SDM rendah. Bangsa kita hanya tetap sebagai buruh bahkan budak negara lain kalau kita kalah lama memerangi korupsi dalam dunia pendidikan,” tegas Aliza.
*Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat*
Dalam kesempatan yang sama IPR juga menyoroti program Sekolah Garuda yang akan menampung siswa cerdas dan berbakat dalam pendidikan khusus.
Aliza mengutip situs Kemenditisaintek tentang Sekolah Garuda dan mengutip pernyataan Menteri Sosial tentang sekolah rakyat. Disebutkan, sampai tahun 2029, akan dibangun 20 Sekolah Garuda Baru. Pada tahun 2025, empat sekolah akan dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026/2027. Kemudian, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.
https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/pemerintah-memperkenalkan-sekolah-garuda-langkah-strategis-untuk-keseimbangan-akses-dan-akselerasi-talenta-berprestasi/
“Ini sekolah elit lah. Bagus aja. Mudahan berhasil,” ujarnya.
Disamping itu juga Presiden memastikan semua anak dari keluarga ekstrim miskin agar bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.
Jumlah murid di program Sekolah Rakyat saat ini lebih dari 15.000 siswa di 165 Sekolah Rakyat.
“Sampai hari ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi, dan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, 63 titik beroperasi pada bulan Juli. Tahap kedua, 37 titik pada bulan Agustus. Tahap ketiga, 65 titik pada bulan September,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Sekolah Rakyat Kota Serang, Banten, Rabu (15/10/2025).
Ditargetkan Sekolah Rakyat akan mencapai 40.000 murid pada tahun 2026 dan 100.000 murid pada tahun 2027.
https://news.detik.com/berita/d-8162174/mensos-sebut-65-sekolah-rakyat-beroperasi-bulan-ini-kini-total-ada-165-titik
“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat adalah strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi carut-marut dunia pendidikan saat ini agar ada konsentrasi pendidikan pada siswa cerdas bertalenta dan pada anak-anak terlantar tak bersekolah,” ujar Aliza.
Namun demikian, Aliza Gunado mengingatkan agar selain pada Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo juga bisa memberikan perhatian yang sama pada puluhan juta siswa yang sedang belajar di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia.
Indonesia Policy Review (IPR) dibentuk untuk memonitor dan mengawal setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. (*)
Peluncuran Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” Aksi Kolaborasi Untuk Indonesia Bersinar
JurnalKota.net – Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) secara resmi meluncurkan Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” melalui Apel Kebangsaan yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan Jakarta yang aman, bersih, sehat, dan tangguh dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” merupakan inisiatif strategis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media massa, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk melindungi masyarakat DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial budaya bangsa dari bahaya narkoba.
Program kolaborasi ini memiliki tiga fokus utama. Pertama, penguatan ketahanan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) serta pemberdayaan komunitas lokal sebagai pelopor pencegahan. Kedua, kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program edukasi, deteksi dini, serta intervensi berbasis masyarakat. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan media digital untuk memperluas jangkauan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap bahaya narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.
Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dalam sambutannya menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata bagi stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen subversif yang secara sistematis dapat melemahkan ketahanan bangsa dan mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) harus dilakukan secara komprehensif, holistik, integratif, dan berkelanjutan.
“Dari panggung Apel Kebangsaan ini, mari Kita tabuh lebih keras genderang perang melawan narkoba!” tegas Kepala BNN RI di hadapan ribuan peserta apel, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN RI juga mengajak seluruh elemen masyarakat Jakarta untuk mewujudkan tiga hal penting. Pertama, menjadikan lingkungan sebagai zona bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kedua, menjadikan keluarga sebagai benteng pertama dalam melawan penyalahgunaan narkoba. Ketiga, menumbuhkan semangat kebangsaan dan gotong royong sebagai senjata moral dalam menjaga masa depan bangsa dari ancaman narkotika.
BNN berharap Program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” dapat menjadi gerakan moral, sosial, dan kebangsaan yang menjadi model kolaborasi nasional dalam membangun desa/kota yang bersih tanpa narkoba.
Program ini diharapkan dapat direplikasi di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di tingkat daerah untuk mewujudkan Indonesia Bersinar, bersih tanpa narkoba.*
Lampung Perkuat Pondasi Ekonomi dan Investasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pondasi ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
”Investasi menjadi motor penting bagi pembangunan Lampung. Karena itu, kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor, baik dalam negeri maupun asing, melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan infrastruktur yang memadai,” ujar Marindo di Bandar Lampung, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, kinerja investasi Lampung menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi telah melampaui target tahunan, dengan total capaian mencapai Rp12,95 triliun, atau 120,32 persen dari target Rp10,76 triliun.
Dari total tersebut, Rp2,12 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp10,83 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). “Capaian ini merupakan bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Lampung semakin kuat,” kata Marindo.
Beberapa sektor menjadi penggerak utama pertumbuhan investasi di Lampung. Untuk PMA, sektor yang tumbuh pesat antara lain industri makanan, tanaman pangan, peternakan dan perkebunan, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, industri kimia, farmasi, serta pertambangan. Sedangkan untuk PMDN, sektor dominan meliputi industri makanan, pertambangan, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan.
Penanaman modal asing yang mengalir ke Lampung terutama berasal dari Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Australia, dan Tiongkok. Negara-negara tersebut menilai Lampung memiliki potensi besar sebagai pusat agroindustri dan manufaktur di kawasan Sumatera bagian selatan.
Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi
Marindo menjelaskan bahwa struktur ekonomi Lampung saat ini masih didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan, namun pemerintah tengah melakukan transformasi dengan memperkuat sektor industri pengolahan dan hilirisasi komoditas unggulan seperti singkong, kopi, lada, dan kelapa sawit.
”Fokus kami saat ini adalah memperkuat rantai nilai ekonomi daerah dengan mendorong industri pengolahan berbasis potensi lokal. Dengan begitu, Lampung tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen bernilai tambah tinggi,” jelasnya.
Kinerja ekonomi Lampung juga menunjukkan tren positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2024 tercatat mencapai Rp483,88 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang menyumbang 59,39 persen terhadap total PDRB. Posisi ini menempatkan Lampung sebagai perekonomian terbesar keempat di Pulau Sumatera.
Hingga semester I-2025, nilai PDRB Lampung telah mencapai Rp256,1 triliun, mencerminkan laju pertumbuhan yang stabil. Pada triwulan I, ekonomi Lampung tumbuh 5,47 persen, dan tetap terjaga di atas 5 persen pada triwulan II (5,09 persen).
Sektor industri pengolahan menjadi mesin utama ekonomi daerah, dengan kontribusi 18,93 persen terhadap PDRB atau sekitar Rp91,5 triliun pada 2024. Sebagian besar didominasi oleh industri makanan dan minuman.
Keunggulan Lampung, lanjut Marindo, terletak pada ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah. Lebih dari 75 persen bahan baku industri pengolahan berasal dari dalam provinsi, menjadikan biaya produksi lebih efisien dan meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun global.
Selain itu, Lampung memiliki tenaga kerja produktif lebih dari 5 juta jiwa yang siap terserap dalam dunia industri. “Kami terus mendorong pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri modern. SDM yang kuat akan menjadi kunci keberlanjutan investasi,” tambahnya.
Dalam memperkuat iklim investasi, Pemprov Lampung juga berfokus pada reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), seluruh proses perizinan kini dapat dilakukan secara daring.
”Kemudahan berusaha menjadi prioritas kami. Semua proses kini dilakukan secara digital melalui OSS, sehingga investor tidak perlu lagi mengurus izin secara manual,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah Pemprov Lampung tidak hanya berfokus pada penyederhanaan birokrasi, tetapi juga pada pembenahan layanan publik agar dapat membangun kepercayaan investor dan memastikan setiap proyek berjalan lancar.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra global, Pemerintah Provinsi Lampung bertekad menjadikan wilayahnya tidak hanya sebagai lumbung pangan nasional, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan hilirisasi berkelanjutan di Indonesia bagian barat.
Dengan langkah-langkah strategis yang terus dijalankan, Lampung kini bukan sekadar tujuan investasi potensial, tetapi telah menjelma menjadi poros pertumbuhan ekonomi baru yang menarik perhatian investor nasional maupun internasional. (*)
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Ajak Praja IPDN Asal Lampung Jadi Aparatur Berintegritas dan Inovatif
JurnalKota.net – Sumedang, Jawa Barat — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, melakukan ramah tamah dan silaturahmi bersama Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Provinsi Lampung di Gedung Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025) malam.
Acara yang digelar di sela kegiatan Retreat Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda se-Indonesia tersebut menjadi momentum kebersamaan antara jajaran pemerintah daerah dan para calon aparatur pemerintahan asal Bumi Ruwa Jurai.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Provinsi Lampung, para Sekda Kabupaten/Kota se-Lampung, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta 85 orang Praja IPDN asal Lampung.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada pihak IPDN yang telah memfasilitasi kegiatan ramah tamah tersebut. Ia menegaskan, pertemuan itu merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap para praja Lampung yang tengah menempuh pendidikan kepamongprajaan.
“Kesempatan ini menjadi ajang silaturahmi yang berharga sekaligus bentuk motivasi bagi adik-adik praja asal Lampung. Kalian adalah aset berharga daerah, calon-calon pemimpin masa depan yang akan meneruskan estafet pemerintahan dan pembangunan di tanah kelahiran kita,” ujar Marindo.
Ia berpesan agar para praja selalu menjaga disiplin, etika, dan semangat belajar, serta menjunjung tinggi Tri Dharma IPDN.
“Kami hadir malam ini bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga memberikan semangat agar kalian tetap teguh memegang prinsip pengabdian kepada masyarakat dan negara. Lampung membutuhkan generasi muda yang berintegritas, melayani dengan hati, dan mampu berinovasi untuk kemajuan daerah,” tambahnya.
Selain Marindo, Inspektur Provinsi Lampung dan Sekda Kabupaten Lampung Utara, yang juga merupakan alumni IPDN turut memberikan pesan dan arahan kepada para praja agar terus menjaga nama baik daerah serta menjadi teladan di lingkungan kampus.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menekankan pentingnya menjadikan masa pendidikan di IPDN sebagai awal dari pengabdian besar kepada bangsa dan daerah.
“Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk belajar dan membentuk karakter kepemimpinan yang kuat. Pesisir Barat dan seluruh Lampung membutuhkan aparatur yang tangguh, jujur, dan berintegritas,” ucap Tedi.
Dalam kesempatan yang sama, Praja M. Hikmal Hidayat, selaku ketua kontingen Lampung, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para Sekda dan pejabat daerah Lampung.
“Pertemuan seperti ini sangat langka dan merupakan kehormatan bagi kami bisa bertatap muka langsung dengan para pimpinan daerah. Ini menjadi motivasi besar untuk terus berprestasi dan menjaga nama baik Lampung,” ungkapnya.
Acara malam ramah tamah diisi dengan perkenalan antar praja, makan malam bersama, bincang santai, serta penyerahan cenderamata dari Inspektur Provinsi Lampung mewakili Sekda dan Kepala Bappeda se-Lampung kepada perwakilan praja.
Kegiatan diakhiri dengan doa dan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan dukungan pemerintah daerah terhadap generasi penerus aparatur pemerintahan asal Lampung.
Sebagai informasi, Praja IPDN asal Lampung telah menorehkan prestasi membanggakan, salah satunya Saddam Al Yasri Firstya, lulusan IPDN Angkatan XXXI tahun 2024, yang meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,87 dan memperoleh penghargaan Kartika Astha Bratha.*
Guyuran Hujan Tak Surutkan Semangat Pemuda pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Lampung
JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi Pembina Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di Lapangan Korpri, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (28/10/2025).
Upacara yang berlangsung dibawah guyuran hujan tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Mahasiswa, Pelajar dan Organisasi Kepemudaan.
Membacakan sambutan Menteri Kepemudaan dan Olahraga RI Erick Thohir, Wagub Jihan mengobarkan semangat pemuda dengan mengenang para pemuda terdahulu yang berjuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia.
“Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa hari ini tugas pemuda berbeda, tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras dan kejujuran.
Namun, menurutnya semangat para pemuda saat ini masih tetap sama, yakni Indonesia harus berdiri tegak dan tidak boleh kalah dengan bangsa lain.
“Kita hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat. Namun kita tidak boleh takut karena kita harus percaya, di setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita,” ujarnya.
Wagub Jihan menekankan bahwa bangsa Indonesia butuh pemuda yang patriotik, gigih dan empati yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang.
“Seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Bapak Presiden, Jangan takut bermimpi besar, Jangan takut gagal, Kalian bukan pelengkap sejarah, kalian adalah penentu sejarah berikutnya,” tegasnya.
Wagub Jihan mengajak para pemuda untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar.
“Dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025. Mari kita jaga api perjuangan ini. Demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia. Salam Pemuda !” pungkasnya
Meski cuaca tak bersahabat, semangat nasionalisme yang membara dari Lapangan Korpri pagi ini menjadi bukti nyata semangat pemuda Indonesia tidak pernah surut oleh hujan maupun zaman.
Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 di Provinsi Lampung ini menjadi momentum untuk meneguhkan semangat kolaborasi lintas generasi dalam mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.*
Pemecahan Rekor MURI Makan Alpukat Siger oleh 2.000 Peserta di Lampung Timur Gaungkan Kebanggaan Produk Lokal
JurnalKota.net – LAMPUNG TIMUR — Wakil Gubernur Jihan Nurlela menghadiri kegiatan Pemecahan Rekor MURI Makan Alpukat Siger oleh 2.000 peserta yang digelar di Lapangan Merdeka Gunung Mas, Kabupaten Lampung Timur, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang promosi potensi unggulan daerah sekaligus bukti nyata sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mendorong pengembangan sektor hortikultura berbasis produk lokal.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas antusiasme masyarakat yang berhasil mencatatkan sejarah baru bagi Lampung.
“Alhamdulillah, hari ini kita menjadi bagian dari sejarah baru. Pemecahan Rekor MURI ini bukan sekadar pencapaian angka, tapi wujud kebanggaan kita terhadap hasil bumi Lampung. Alpukat Siger adalah produk unggulan Lampung Timur yang membanggakan, bernutrisi tinggi, dan punya potensi ekonomi luar biasa,” ujar Jihan.
Wagub Jihan menambahkan, secara nasional Indonesia termasuk produsen alpukat terbesar di dunia dengan produksi sekitar 400 ribu ton per tahun, namun ekspornya baru mencapai 400 ton. Artinya, peluang pengembangan masih terbuka luas — termasuk bagi Lampung Timur sebagai salah satu pemasok utama.
“Ekspor hortikultura nasional naik hingga 49 persen pada semester pertama 2025. Ini menunjukkan pasar global sangat terbuka untuk buah tropis asal Indonesia. Kalau dunia mengenal alpukat berkualitas, biarlah mereka tahu asalnya dari Lampung Timur,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Hj. Ella Siti Nuryamah menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Alpukat Siger merupakan aset berharga daerah dan menjadi salah satu buah tropis yang paling dibanggakan Provinsi Lampung.
Menurut Bupati, Alpukat Siger memiliki keunggulan dari segi rasa dan tekstur dagingnya tebal, lembut, dan beraroma khas. Dengan potensi tersebut, ia yakin alpukat Siger mampu menjadi komoditas ekspor unggulan yang bisa bersaing di pasar global.
“Dengan kualitas seperti ini, alpukat Siger bukan hanya kebanggaan lokal, tapi bisa menjadi lokomotif penggerak ekspor buah unggulan dari Indonesia,” jelasnya.
Baik Wakil Gubernur maupun Bupati sama-sama berharap kegiatan pemecahan rekor MURI ini tidak hanya menjadi perayaan simbolis, tetapi momentum untuk membangun semangat gotong royong, memperkuat citra positif daerah, dan mengenalkan produk unggulan Lampung Timur ke pasar nasional dan internasional.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi pusat-daerah dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan, memperluas ekspor hortikultura, dan menjadikan Lampung sebagai lumbung buah tropis unggulan nasional.
Pelaksanaan pemecahan rekor MURI dimulai oleh Wagub Jihan yang turut serta makan Alpukat diatas truk bersama seluruh peserta. Piagam penghargaan MURI secara langsung diberikan oleh Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri.*
Sosialisasi Pengisian Indeks Zakat Nasional Provinsi Lampung, Dorong Penguatan Tata Kelola dan Kepercayaan Umat terhadap Baznas
JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Sosialisai Pengisian Indeks Zakat Nasional (IZN) Tahun 2025 dan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se-Provinsi Lampung, yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh para pengurus Baznas kabupaten/kota ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga amil zakat dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Menurutnya, keberadaan Baznas merupakan simbol kepercayaan umat kepada pemerintah dalam mengelola dana umat secara amanah.
“Baznas adalah simbol kepercayaan umat terhadap pemerintah. Jika umat tidak percaya kepada Baznas, berarti pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk mengurus mereka,” tegas Gubernur Rahmat.
Ia menekankan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan, serta mampu menumbuhkan keyakinan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Baznas. Gubernur juga mendorong penguatan kelembagaan zakat hingga tingkat desa melalui pembentukan Badan Amil Zakat Desa sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan zakat.
Lebih lanjut, Gubernur berpesan agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menerapkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan zakat di daerah masing-masing.
“Semakin baik pengelolaan zakat, semakin besar manfaat yang dirasakan umat, dan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada Baznas,” ujarnya.
Menutup arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan optimismenya bahwa Baznas Provinsi Lampung akan terus tumbuh menjadi lembaga yang profesional, amanah, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Lampung Iskandar Zulkarnain mengapresiasi Gubernur Lampung atas komitmen dan dukungannya terhadap gerakan zakat di daerah. Ia memberikan selamat kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang baru-baru ini menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia dari Baznas RI.
“Berkat inisiatif Gerakan Sadar Zakat yang digagas Pak Gubernur, pengumpulan dana zakat di Provinsi Lampung meningkat hingga 500 persen,” ungkap Iskandar.
Ia berharap sinergi antara program Pemerintah Provinsi Lampung dan Baznas dapat terus diperkuat untuk memperluas dampak sosial dan ekonomi zakat bagi masyarakat Lampung.*
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Buka Kejuaraan Bola Voli U-19 di GOR Sumpah Pemuda Way Halim
JK, BANDAR LAMPUNG — Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, secara resmi membuka Kejuaraan Bola Voli U-19 yang digelar di GOR Sumpah Pemuda, Way Halim, pada Selasa (28/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh tim-tim bola voli dari berbagai kecamatan di Kota Bandar Lampung. Kejuaraan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan semangat sportivitas, membina atlet muda berbakat, serta memperkuat prestasi olahraga di daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bandar Lampung, Nero Akbar, menyampaikan bahwa kejuaraan ini merupakan bagian dari program tahunan pembinaan atlet muda yang konsisten dilakukan Pemerintah Kota.
“Kami berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet voli potensial yang bisa membawa nama baik Kota Bandar Lampung di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional,” ujar Nero Akbar.
Sementara itu, Wali Kota Hj. Eva Dwiana dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kejuaraan, serta memberikan semangat kepada para peserta.
“Pemerintah Kota Bandar Lampung sangat mendukung kegiatan olahraga seperti ini. Anak-anak muda harus terus berlatih, menjunjung tinggi sportivitas, dan berprestasi untuk mengharumkan nama daerah,” kata Eva Dwiana.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KONI Provinsi Lampung yang diwakili oleh Wakil Ketua I turut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pembinaan atlet muda melalui ajang kompetitif seperti ini. Ia berharap kejuaraan ini menjadi wadah untuk menyeleksi dan mengembangkan potensi atlet daerah menuju jenjang yang lebih tinggi.
Acara pembukaan berlangsung meriah dengan penampilan atraktif dari tim voli sekolah dan klub muda. Kejuaraan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan sistem gugur hingga babak final, dan akan menentukan tim terbaik yang mewakili Kota Bandar Lampung dalam ajang selanjutnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan olahraga dan pembinaan generasi muda yang sehat, tangguh, serta berkarakter sportivitas tinggi.(*)
Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Hadiri Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97
LAMPUNG SELATAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Merik Havit, S.H., M.H., menghadiri upacara peringatan…