OJK Dukung Upaya Pemerintah Salurkan Kredit Murah untuk Pekerja Migran

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2/2023). Foto: Dok. Istimewa

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung inisiatif pemerintah untuk menyediakan kredit dengan bunga rendah guna mempermudah akses pendanaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain PMI, skema pendanaan ini juga akan diperluas untuk pelaku UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa saat ini telah ada perbankan yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI), yang berbeda dengan produk simpan pinjam yang sedang disiapkan oleh pemerintah.

“OJK mendukung penuh program pemerintah untuk menyiapkan produk simpan pinjam bagi pekerja migran,” ujar Dian dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (26/1).

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di DPR RI, Senin (2/12/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di DPR RI, Senin (2/12/2024). Foto: Istimewa

KUR PMI merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan khusus untuk calon PMI dan/atau calon pekerja magang luar negeri guna memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuan. Berdasarkan data SIKP, per 31 Oktober 2024, realisasi KUR PMI mencapai Rp 33,45 miliar, dengan total 1.330 debitur yang menerima pembiayaan tersebut.

Sebelumnya, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menjelaskan bahwa kredit murah tersebut akan disalurkan melalui beberapa skema. Salah satunya adalah melalui dana pinjaman bergulir.

Cak Imin menambahkan bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri, akan disiapkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. “Kami akan memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan dijadikan sebagai model simpan pinjam dengan bunga yang sangat terjangkau,” ungkap Cak Imin di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (3/1).

Ia juga memastikan bahwa rencana tersebut akan segera dilaksanakan oleh kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan.

Tinggalkan Balasan