Jakarta – Pemerintah tengah memfinalisasi perubahan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Skema baru ini menggabungkan subsidi langsung dalam bentuk barang untuk penerima yang berhak, dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi sebagian lainnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sedang menyusun dan memverifikasi data penerima yang layak mendapatkan bantuan. Proses ini merupakan bagian dari transformasi besar dalam kebijakan subsidi energi, yang timnya dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diketuai oleh Menteri ESDM.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kepala BPS untuk membahas akurasi dan validitas data penerima subsidi.
“Proses finalisasi masih berjalan. Kami sedang memastikan kesiapan data agar kebijakan yang diambil benar-benar menyasar mereka yang berhak,” ujar Dadan dalam konferensi pers penutupan Satgas RAFI 2025, Jumat (11/4).
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa skema “blending” atau subsidi campuran menjadi opsi yang paling memungkinkan. Skema ini memadukan subsidi dalam bentuk BBM untuk kalangan tertentu, dan BLT untuk penerima lainnya.
Hal ini juga merespons arahan dari Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, agar subsidi BBM diberikan secara langsung kepada individu penerima manfaat.
“Skema blending ini salah satu opsi yang paling realistis. Tapi tentu saja, keputusan final belum diambil. Pemerintah masih mengkalkulasi berbagai skenario yang memungkinkan,” jelas Bahlil, dikutip dari Antara.
Pemerintah berharap, dengan pembaruan skema subsidi ini, distribusi bantuan energi dapat menjadi lebih adil, efisien, dan tepat sasaran.