JoMan Sentil Hasto yang Sebut Jokowi Harus Temui 'Ranting PDIP' Sebelum Megawati

Ketua Umum (Ketum) organisasi relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer merespons sinis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Jokowi harus bertemu dengan anak ranting partai dahulu sebelum bertemu Ketum Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, pertanyaan Hasto jauh dari kesan dan sikap seorang kader partai politik. Dia juga menyebut pernyataan Hasto tidak elegan dan bukan cerminan partai politik.

“Hasto perlu mendapatkan pengkaderan sebagai seorang kader partai politik. Dia perlu memahami bagaimana sikap seorang kader partai politik yang baik, bersikap positif, dan mengutamakan persatuan bangsa,” kata pria yang disapa Noel itu kepada wartawan, Sabtu (13/4).

“Jangan sebaliknya, tidak mampu menjaga silaturahmi di antara pemimpin bangsa,” tambah dia.

Menurut Noel panggilan Immanuel, silaturahmi Jokowi dan Megawati merupakan hal penting dan strategis dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Noel menilai, seluruh pihak harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan politik pribadi dan kelompok saja.

“Sudah saatnya, kader partai politik mengedepankan politik positif dan bukan berpikir dan bergerak destruktif untuk kepentingan pribadi dan komunitasnya,” ucap Noel.

Sebelumnya, Hasto menyebut Jokowi harus sowan terlebih dahulu kepada anak ranting partai sebelum ke Megawati. Sebab, anak ranting merupakan benteng Megawati.

“Terkait konteks berkaitan dengan (pertemuan) Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan ‘aduh sebentar dulu’, gitu, biar bertemu dengan anak ranting dulu karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto saat ditemui di kediaman pribadi Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Banyuwangi, Jatim. Foto: PDIP

Menurut Hasto, para anak ranting tidak ingin Megawati ikut terseret dalam perilaku abuse of power yang dilakukan Jokowi selama Pilpres 2024.

“Bukan persoalan karena PDI-Perjuangan nya tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari presiden,” kata dia