Kategori: BUMN

JurnalKota.net – Yogyakarta, 18 November 2025 – Pemerintah Kota Metro bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai upaya strategis memperkuat stabilitas pasokan dan harga komoditas cabai merah.

Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Bank Indonesia D.I. Yogyakarta turut hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan yang merupakan bentuk nyata penguatan intermediasi pasokan pangan strategis antara daerah surplus dan daerah defisit.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen kuat untuk pengendalian inflasi komoditas volatile food melalui kolaborasi antar daerah. KAD ini merupakan langkah strategis yang didorong oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai bagian dari implementasi
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan harapan dari terlaksananya
kegiatan KAD ini “Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antar daerah dalam menjaga
stabilitas harga pangan. Melalui langkah bersama ini, kita berharap terjadi keseimbangan antara daerah surplus dan defisit sehingga harga lebih stabil dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung”.

Bupati Kulon Progo, R. Agung Setyawan menyampaikan apresiasi atas kesepakatan kerja sama yang terjalin terutama pada komoditas cabai, dan berharap kerja sama ini dapat berkembang pada komoditas lainnya. Lebih lanjut, kedepan Kulon Progo akan melakukan studi tiru kepada program unggulan TPID Kota Metro. Studi tiru akan berfokus pada penguatan pengendalian inflasi melalui penerapan program unggulan TPID Kota Metro, terutama pada manajemen harga beras, operasi pasar kolaboratif, dan pemanfaatan data sebagai early warning system.

Kota Metro juga memiliki praktik baik dalam hilirisasi komoditas pangan, urban farming, serta penataan pasar rakyat yang terintegrasi dengan program stabilisasi pasokan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap kegiatan ini bukan hanya momen, tapi menjadi jembatan pembelajaran dan pertukaran manfaat antar daerah kedepan.
Selain dilakukan penandatangan dokumen kerja sama secara Goverment to Goverment (G to G) juga dilakukan kesepakatan kerja sama Business to Business (B to B) antara Koperasi Cabai Paku Sejahtera Kulon Progo dengan dua offtaker cabai Kota Metro.

Cakupan kerja sama terkait pendistribusian cabai merah, mekanisme pasokan, pertukaran data harga, serta penyediaan kualitas produk yang terstandar. Sebagai rangkaian kegiatan tersebut, juga
dilakukan kunjungan lapangan dan capacity building program unggulan TPID Sleman, untuk meningkatkan pemahaman strategi pengendalian inflasi daerah dan dapat direplikasi oleh TPID Kota Metro.

Dengan terlaksananya kerja sama ini, TPID Kota Metro berharap rantai pasok cabai menjadi lebih stabil sehingga dapat mendukung pengendalian inflasi, meningkatkan kesejahteraan
pelaku usaha, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), bagian dari Semen Indonesia Group (SIG), menggelar Retail Gathering SIG 2025 bertema “Jalin Kolaborasi, Bangga Bangun Indonesia” di Hotel Horison Bandar Lampung, Sabtu (8/11/2025).

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi kepada para mitra ritel serta distributor yang berperan penting dalam memperkuat jaringan penjualan di wilayah Sumatera bagian selatan.

Acara dihadiri jajaran manajemen SMBR dan SIG, para pemilik toko bangunan, hingga distributor utama. Suasana kekeluargaan dan semangat kolaborasi terasa sepanjang kegiatan yang dikemas penuh keakraban ini.

Meski tidak hadir secara langsung, Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara perusahaan dan mitra untuk memperkuat ekosistem industri semen nasional.

> “Retail Gathering SIG 2025 adalah bukti nyata bahwa kolaborasi adalah kunci membangun Indonesia dari daerah-daerah yang menjadi fondasi pembangunan,” ujarnya.

Direktur SMBR Suherman Yahya menambahkan, acara tersebut menjadi wadah mempererat hubungan dengan para mitra dan berbagi strategi menghadapi tantangan pasar tahun depan.

> “Malam ini bukan sekadar ajang kumpul, tapi momen memperkuat solidaritas agar kita lebih kompetitif dan siap bersaing,” kata Suherman.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Evi Fatmawati, yang hadir mewakili Gubernur Lampung, menyebut bahwa Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan industri semen dan bahan bangunan.

> “Lampung kini dilirik sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional. Semoga sinergi ini membawa manfaat bagi pembangunan Indonesia dan daerah,” tuturnya.

Salah satu mitra ritel, Sugianto, pemilik Toko Bangunan Jaya Baru dari Kota Metro, mengaku bangga dengan dukungan yang diberikan SMBR.

> “Kami merasa sangat dihargai dan termotivasi. Dukungan Semen Baturaja selama ini membantu kami tumbuh bersama,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Semen Baturaja bersama SIG menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, memperkuat kemitraan, dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur serta ekonomi nasional.*

JurnalKota.net – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode September 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm).

Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional
sebesar 0,28% (mtm), namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Oktober dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,01% (mtm).

Sementara itu, secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 1,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,17% (yoy),
namun lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,86% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada Oktober 2025 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau, utamanya emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah dengan andil
masing-masing sebesar 0,14%; 0,05%; 0,05%; dan 0,05% (mtm). Peningkatan harga emas
perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas dunia di tengah tingginya ketidak pastian global akibat faktor geopolitik.

Sementara itu, naiknya harga daging ayam ras sejalan dengan minimnya supply DOC (day old chicks) peternak yang diprakirakan berlangsung hingga bulan November 2025, serta turunnya produktivitas dipengaruhi oleh faktor cuaca. Adapun kenaikan harga cabai merah terutama disebabkan oleh menurunnya pasokan pasca berakhirnya periode panen di beberapa sentra produksi.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada bulan Oktober 2025 tertahan oleh penurunan harga bawang merah, tomat, cabai rawit, dan gula pasir dengan andil masing-masing sebesar -0,15%; -0,03%; – 0,04; dan -0,02% (mtm). Penurunan harga bawang merah, tomat dan cabai rawit sejalan dengan
masuknya periode panen di beberapa sentra produksi. Sementara itu, penurunan harga gula pasir didukung oleh terjaganya stok lokal seiring perbaikan faktor produksi tebu domestik.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai dan dimitigasi, diantaranya dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa (i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari kenaikan UMP sebesar 6,5% yang direalisasikan secara bertahap pada tahun 2025 dan HBKN Natal dan Tahun Baru di akhir tahun 2025; dan (ii) berlanjutnya
kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya dari sisi Inflasi bahan makanan bergejolak (Volatile Food) adalah

(i) peningkatan harga beras pasca berakhirnya periode panen gadu dan masuknya puncak musim tanam; dan (ii) Potensi peningkatan harga komoditas strategis jelang akhir tahun didorong oleh libur HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Price) yang perlu dicermati adalah kenaikan harga minyak dunia dipicu potensi gangguan pasokan global, sejalan dengan berlanjutnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.

1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.

b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko
mengalami kenaikan harga pada bulan Oktober, utamanya beras dan komoditas hortikultura.

2. Ketersediaan Pasokan

a. Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) antar-Provinsi maupun intra-Provinsi untuk
komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
c. Penguatan koordinasi antar OPD terkait untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di Provinsi Lampung, utamanya melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.

d. Penguatan data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan pasokan.

3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran
lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta dan reaktivasi rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Jogja.
c. Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
d. Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
e. Bekerja sama dengan OPD dan Bulog dalam pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA).

4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.
c. Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan terkini dan
berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
d. Pemanfaatan media digital luar ruang berupa videotron untuk penyampaian informasi terkini inflasi di Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 30 Oktober 2025 – Dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB Universitas Lampung menyelenggarakan Puncak Gebyar Bulan Inklusi Keuangan OJK Lampung Tahun 2025 yang menampilkan 6 jenis perlombaan dan Seminar Nasional yang bertajuk “Ignite the Knowledge to Discover Opportunities in Volatile Capital Market”.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya OJK untuk memperkuat edukasi keuangan di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus yang akan berperan besar dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPD RI, Almira Nabila Fauzi; Kepala Kantor OJK
Provinsi Lampung, Otto Fitriandy; Dosen pembina UKM F KSPM FEB Unila, Usep
Syaipudin; Kepala Kantor BEI Perwakilan Lampung, Hendi Prayogi. Turut hadir pula
jajaran narasumber, juri, dosen, serta rekan-rekan KSPM dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menekankan
pentingnya meningkatkan pemahaman keuangan di kalangan generasi muda.

“Mahasiswa merupakan kelompok usia dengan tingkat literasi keuangan relatif
tinggi, namun masih terdapat kesenjangan dengan tingkat inklusi keuangan. Oleh
karena itu, melalui kegiatan seperti ini kami ingin mengarahkan mahasiswa agar
mampu menjadi smart investors—bijak dalam berinvestasi, paham risikonya, dan
tidak mudah tergiur tawaran investasi yang tidak legal maupun tidak logis,” ujar Otto.

Otto juga menyoroti bahwa di era digital, mahasiswa menjadi kelompok yang paling
rentan terhadap modus kejahatan keuangan seperti investasi bodong dan penipuan
berbasis media sosial. Karena itu, OJK terus memperkuat sinergi dengan dunia
pendidikan dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses informasi dan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa. “Financial freedom tidak bisa
diraih secara instan. Diperlukan kedisiplinan dan pemahaman sejak dini tentang
prinsip keuangan yang sehat,” tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang diwakili oleh Usep Syaipudin menyampaikan apresiasinya kepada OJK atas kolaborasi yang terus terjalin. Ia menegaskan bahwa kampus merupakan mitra strategis dalam mendukung peningkatan literasi keuangan nasional, sekaligus wadah untuk membentuk generasi muda yang melek finansial dan tangguh menghadapi perubahan ekonomi global.

Ketua Pelaksana kegiatan, Reka Aldilana Ramadhan, menyampaikan terima kasih
kepada OJK dan BEI Lampung atas dukungan dan kesempatan berkolaborasi.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu keuangan dalam kehidupan nyata serta menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI, Almira Nabila Fauzi, menegaskan
pentingnya sinergi antara regulator, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam
membangun budaya keuangan yang sehat. Menurutnya literasi dan inklusi keuangan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan finansial yang bertanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, OJK Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus
memperluas literasi dan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa, sekaligus membangun generasi muda yang cerdas finansial, bijak berinvestasi, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 23 Oktober 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Buyer Visit Produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai bagian dari
upaya memperluas akses pembiayaan dan pemasaran bagi kelompok usaha
perhutanan sosial di Provinsi Lampung.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan
Ruchyansyah; Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung yang diwakili oleh Deputi
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, Indah Puspitasari; Kepala Balai
Perhutanan Sosial Palembang Sekwil Lampung; serta perwakilan dunia usaha dari
KADIN, HIPMI, APINDO, dan PHRI Lampung. Turut hadir pula perwakilan Bank Lampung, pejabat struktural Dinas Kehutanan, serta para Ketua Kelompok Perhutanan Sosial dari berbagai kabupaten.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Lampung yang diwakili oleh Indah
Puspitasari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata peran OJK
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah, melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha.

“OJK tidak hanya berfungsi mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, tetapi juga memiliki mandat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah. Salah satu langkah konkret kami adalah mempertemukan kelompok perhutanan sosial dengan lembaga keuangan dan dunia usaha agar mereka dapat memperoleh pembiayaan yang mudah serta memiliki pasar yang berkelanjutan,” ujar Indah.

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa petani perhutanan sosial tidak hanya
membutuhkan akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan dan jaminan pasar.

Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mempertemukan kelompok
perhutanan sosial dengan asosiasi dunia usaha seperti KADIN, HIPMI, APINDO, dan
PHRI guna membuka peluang kerja sama perdagangan produk hasil perhutanan
sosial.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah,
menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 451 izin perhutanan sosial di Provinsi
Lampung yang melibatkan lebih dari 94.000 kepala keluarga dengan luas area mencapai lebih dari 209.000 hektare. Nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial di Lampung juga tercatat menempati peringkat tiga nasional pada tahun 2023.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pembiayaan dari
lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK, menjadi kunci keberlanjutan usaha
masyarakat di sekitar hutan.

Melalui kegiatan ini, OJK Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam
memperkuat ekosistem keuangan inklusif dan berkelanjutan bagi sektor kehutanan, sekaligus mendorong terciptanya model pemberdayaan ekonomi hijau
yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan.*

JurnalKota.net – Sukadana, 21 Oktober 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Timur menyelenggarakan kegiatan Product Matching dan Pembukaan 1.364 Polis
Asuransi bagi kader Posyandu sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan
inklusi keuangan di Provinsi Lampung.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program
kerja TPAKD Kabupaten Lampung Timur yang bertujuan memperluas akses
masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal, khususnya di sektor
asuransi.

Acara dihadiri oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah; Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang
Ekonomi dan Pembangunan, Bani Ispriyanto; Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Timur, Rustam Effendi; serta Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung yang
diwakili oleh Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, Indah Puspitasari.

Turut hadir pula perwakilan Asuransi Astra, Kepala OPD terkait, dan para kader Posyandu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Dalam sambutannya, Indah Puspitasari menyampaikan bahwa kegiatan ini
merupakan salah satu langkah nyata OJK dalam memperkuat peran TPAKD di
daerah. “TPAKD dibentuk sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri sebagai wadah
koordinasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan
formal. Berdasarkan survei OJK tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional
baru mencapai 66%, sementara inklusi keuangan sudah mencapai 80%. Artinya,
banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan keuangan, namun belum sepenuhnya memahami manfaat dan risikonya,” ujar Indah.

Lebih lanjut, Indah menegaskan bahwa peningkatan pemahaman keuangan
masyarakat, khususnya bagi perempuan, menjadi salah satu prioritas OJK. “Kami
percaya ibu-ibu memiliki peran penting sebagai pengelola keuangan rumah tangga
dan agen perubahan di lingkungannya. Karena itu, OJK menjadikan kader
Posyandu sebagai sasaran strategis edukasi keuangan agar mampu menjadi duta
literasi bagi masyarakat sekitar,” tambah Indah.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bani
Ispriyanto, mewakili Pemerintah Provinsi Lampung, menyampaikan apresiasi atas
terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan
merupakan pilar penting pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan
berkelanjutan. Ia juga mengatakan bahwa banyak masyarakat belum memahami
pentingnya perlindungan asuransi. Padahal, asuransi berperan besar dalam
menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan pelaku usaha kecil saat menghadapi
risiko yang tak terduga.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menambahkan bahwa kegiatan ini
menjadi bagian dari gerakan percepatan akses keuangan di seluruh tingkatan
pemerintahan, termasuk pemberian perlindungan bagi kader Posyandu. Ia
menegaskan bahwa kader Posyandu bekerja tanpa pamrih membantu masyarakat,
terutama dalam kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya perlindungan asuransi,
kader Posyandu dapat terlindungi dari risiko kerja dan dapat terus berkontribusi
bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, OJK bersama TPAKD Lampung Timur mempertegas
komitmennya untuk memperluas akses dan pemahaman keuangan yang inklusif
bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan menjadikan kader Posyandu sebagai
pionir literasi keuangan di tingkat desa.*

JurnalKota.net – Pesawaran, 14 Oktober 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pesawaran meluncurkan Program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di
Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam
mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren dan perluasan akses keuangan
syariah di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Ibu Rinvayanti; Bupati
Pesawaran, Ibu Hj. Nanda Indira Bastian, S.E., M.M.; Wakil Bupati Pesawaran,
Bapak Antonius Muhammad Ali, S.H.; Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Otto
Fitriandy; Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning, Kyai Hi. Ahmad
Ma’shum Abror, M.Pd.I; Bendahara JP3M Provinsi Lampung, Ibu Nyai Hj. Maryam
Maulida; Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pesawaran, Ibu
Desy Anggraini; serta perwakilan Bank Sampah Sahabat Gajah, perangkat desa
Gerning, dan para santri Pondok Pesantren Al-Hidayat.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Otto Fitriandy,
menegaskan bahwa program EPIKS merupakan bagian dari upaya memperkuat
peran suatu daerah atau lembaga, yang dalam hal ini adalah pondok pesantren
selaku lembaga pendidikan keagamaan dalam ekosistem keuangan syariah. “OJK
siap membersamai TPAKD Kabupaten Pesawaran agar tahun depan dapat meraih
TPAKD Awards. Kami melihat Pesawaran memiliki potensi besar untuk menjadi
pusat keuangan syariah karena lebih dari 96% penduduknya beragama Islam dan
terdapat lebih dari 80 pondok pesantren di wilayah ini,” ujar Otto.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa dalam kegiatan EPIKS kali ini diluncurkan program bank sampah di pondok pesantren dengan mengaktifkan agen laku pandai syariah yang dapat membantu pengolahan limbah sampah, menjadi bernilai ekonomis. Selain itu, telah dilakukan pembukaan 650 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) berbasis syariah bagi santri Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning, di mana hasil penukaran sampah akan dimasukkan ke dalam tabungan santri.

“Sinergi antara rekening SimPel syariah dan bank sampah ini adalah inovasi yang
luar biasa. Santri tidak hanya belajar menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga
belajar menabung, mengelola keuangan, dan berkontribusi pada ekonomi sirkular
yang berkelanjutan,” tambah Otto.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung yang diwakili oleh Ibu Rinvayanti,
menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam
pengembangan ekonomi syariah karena merupakan provinsi dengan jumlah pondok
pesantren terbesar kedua di Sumatera, yaitu sebanyak 1.196 lembaga. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, OJK, lembaga keuangan syariah, dan pesantren dalam memberdayakan masyarakat melalui sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran, Ibu Hj. Nanda Indira Bastian,
mengapresiasi dukungan OJK dan BSI yang telah membuka 600 rekening pelajar
bagi santri. Ia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat semangat kemandirian
dan literasi keuangan syariah di kalangan santri serta mendorong pesantren
menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayat, Kyai Hi. Ahmad Ma’shum Abror, turut
menyampaikan bahwa santri di Al-Hidayat tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi
juga dibekali keterampilan kewirausahaan seperti membuat roti, meracik kopi,
hingga mengelola pertanian. Ia berharap program EPIKS ini dapat memperluas
manfaat ekonomi pesantren sekaligus membantu pengelolaan sampah menjadi
bernilai ekonomis.

Melalui peluncuran program EPIKS ini, OJK mempertegas komitmennya untuk
mendorong keuangan syariah sebagai pilar penting inklusi keuangan nasional,
dengan menjadikan pesantren sebagai pusat penggerak ekonomi umat dan agen
perubahan menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan cerdas finansial.*

JurnalKota.net – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada Agustus 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar
1,47%(mtm),melambat dibandingkan periode Juli 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,19%(mtm).

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan perkembangan IHK nasional yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,08%(mtm)dan sebagian besar provinsi lain.Secara tahunan,IHK di Provinsi Lampung pada bulan Agustus 2025 mengalami inflasi sebesar 1,05%(yoy),lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya
yang sebesar 2,63%(yoy)dan inflasi nasional yang sebesar 2,31%(yoy).

Dilihat dari sumbernya,deflasi pada Agustus 2025 utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas kelompok pendidikan,serta makanan,minuman dan tembakau,utamanya sekolah menengah atas, sekolah
menengah pertama, tomat, cabai rawit dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar -0,84%;- 0,39%;-0,14%;-0,07% dan-0,06%(mtm).

Penurunan biaya sekolah menengah dipicu oleh implementasi kebijakan penghapusan pungutan komite sekolah pada SMA,SMK,dan SLB negeri yang digantikan oleh
dukungan pendanaan operasional melalui APBD mulai tahun ajaran 2025/2026.

Sementara itu,turunnya harga tomat dan cabai rawit sejalan dengan meningkatnya pasokan pada periode panen,sedangkan penurunan harga bawang putih ditopang oleh kelancaran pasokan pasca realisasi impor yang menjaga stabilitas distribusi di pasar domestik.

Lebih lanjut,deflasi yang lebih dalam pada Agustus 2025 tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, utamanya bawang merah dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,14%dan 0,05%(mtm).

Peningkatan harga kedua komoditas tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya pasokan seiring berakhirnya periode panen.
Ke depan,KPw Bl Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%(Voy)sepanjang tahun 2025.Namun,beberapa risiko perlu diwaspadai dan dimitigasi,diantaranya dari Inflasi lnti (Core Inflation)  berupa (i)peningkatan permintaan agregat sebagai
dampak dari kenaikan UMP sebesar 6,5%yang direalisasikan secara bertahap pada tahun 2025 dan HBKN Natal dan Tahun Baru di akhir tahun 2025;dan(i)berlanjutnya kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Selanjutnya dari sisi Inflasi bahan makanan bergejolak (Volatile Food)  adalah (i)peningkatan harga beras pasca berakhirnya periode panen gadu dan masuknya puncak musim tanam; dan (ii)prakiraan curah hujan menengah-tinggi mulai September-Oktober 2025 berpotensi mempengaruhi produksi padi dan tanaman hortikultura. (BMKG,Dasarian Il Agustus 2025).

Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah(Administered Price)yang perlu dicermati adalah kenaikan harga minyak dunia dipicu potensi gangguan pasokan global,sejalan dengan berlanjutnya tensi
geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.

1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan,khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga pada bulan September,utamanya beras dan komoditas hortikultura (aneka cabai dan
bawang merah).

2. Ketersediaan Pasokan
a. Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD)maupun intra daerah di Provinsi Lampung untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
c. Penguatan koordinasi antar OPD terkait untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di Provinsi Lampung, utamanya melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.
d. Penguatan data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan pasokan.

3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
c. Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
d. Bekerja sama dengan Bulog dalam pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA).

4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awarenes terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.
c. Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan terkini dan berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.*

JurnalKota.net – Lampung Selatan — PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Sebalang kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan membangun sumur bor umum di Dusun Sebalang 1, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Program ini menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan air, kehadiran infrastruktur air bersih menjadi krusial dan mendesak.

Serah terima bantuan dilaksanakan secara simbolis pada awal Juli 2025, dihadiri oleh perwakilan manajemen PLN Nusantara Power UP Sebalang, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Pembangunan sumur ini turut melibatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa Tarahan guna menentukan lokasi strategis dan mudah diakses.

Asman Business Support PLN Nusantara Power UP Sebalang, Rizki Setyo Anggoro, menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pilar ke-6 tentang akses air bersih dan sanitasi berkelanjutan.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap sumur bor ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola bersama oleh warga demi keberlanjutan jangka panjang,” ujar Rizki.

Kepala Dusun Sebalang 1, Nur’alim, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PLN yang dianggap sangat membantu warga, khususnya saat musim kemarau.

“Sebelumnya, warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Kini, dengan adanya sumur bor umum, kebutuhan air dapat terpenuhi lebih mudah dan efisien,” ungkapnya.

Proyek ini dikerjakan oleh mitra pelaksana PT Power Mandiri Nusantara, mencakup pengeboran sesuai standar teknis, pemasangan pompa dan instalasi listrik, tandon air, serta jaringan distribusi. PLN juga mendorong pembentukan kelompok pengelola air di tingkat dusun untuk memastikan operasional dan pemeliharaan fasilitas berjalan berkelanjutan.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian CSR PLN Nusantara Power UP Sebalang tahun 2025, yang berfokus pada empat pilar: pemberdayaan masyarakat, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan.

PLN berharap, kehadiran inisiatif ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan memperkuat sinergi antara perusahaan dan komunitas lokal di wilayah operasionalnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian Provinsi Lampung pada Juni 2025 masih berada pada level optimis, meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Lampung.

Dalam laporan tersebut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Lampung tercatat sebesar 107,83, masih berada di atas ambang batas optimis (>100). Angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan bulan Mei 2025 yang mencapai 111,83, namun tetap menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki pandangan positif terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung menyampaikan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen didorong oleh optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang naik dari 116,00 pada Mei 2025 menjadi 119,67 pada Juni 2025.

“Kenaikan IEK menunjukkan masyarakat masih percaya bahwa kondisi usaha dan lapangan kerja akan tetap terjaga dan bahkan membaik pada akhir tahun, yakni Desember 2025,” jelasnya.

Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa konsumen di Lampung masih memiliki harapan positif terhadap stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam aspek ketersediaan lapangan pekerjaan dan kelangsungan usaha.

Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ini sebagai salah satu indikator penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.*