Kategori: BUMN

JurnalKota.net – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Juni 2026 mengalami inflasi 0,55% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,82%; mtm).

Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata inflasi bulan Juni dalam tiga tahun terakhir yang sebesar 0,03% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,34% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi Juni 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah bensin, dengan andil sebesar 0,21% (mtm).

Kenaikan tersebut sejalan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pemerintah yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga turut memberikan andil terhadap inflasi Juni 2026.

Komoditas yang menjadi penyumbang utama antara lain bawang merah, tomat, bawang putih, dan minyak goreng, dengan andil masing-masing sebesar 0,07%; 0,05%; 0,04%; dan 0,02% (mtm). Kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh penurunan produksi pascapanen di sentra produksi.

Sementara itu, harga tomat meningkat seiring tingginya permintaan dari program MBG di tengah keterbatasan pasokan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Harga bawang putih juga meningkat akibat berkurangnya pasokan dari distributor, yang turut dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM dan fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Adapun kenaikan harga minyak goreng didorong oleh meningkatnya harga plastik sebagai salah satu komponen input produksi.

Di sisi lain, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Komoditas cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, dan nugget masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,03%; -0,02%; -0,02%; -0,02%; dan -0,02% (mtm).

Penurunan harga aneka cabai sejalan dengan meningkatnya pasokan dari panen di sentra produksi serta tambahan pasokan dari luar daerah.

Sementara itu, harga daging ayam ras menurun seiring normalisasi permintaan pasca-HBKN Iduladha.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) pada akhir tahun 2026.

Namun demikian, sejumlah risiko perlu tetap diwaspadai dan dimitigasi. Dari sisi Inflasi Inti (Core Inflation), risiko bersumber dari

(i) peningkatan permintaan agregat sejalan dengan implementasi kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35% yang direalisasikan secara bertahap sepanjang tahun 2026;

(ii) potensi terus berlanjutnya kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih tinggi;

(iii) meningkatnya tekanan harga plastik akibat gangguan pasokan petrokimia berisiko meningkatkan harga pangan kemasan, termasuk minyak goreng; serta

(iv) risiko gangguan pasokan gula pada musim giling 2026 akibat tertundanya proses tebang-giling berpotensi meningkatkan harga gula pasir.

Dari sisi Inflasi Bahan Makanan Bergejolak (Volatile Food), risiko yang perlu dicermati meliputi (i) rendahnya realisasi tanam di Lampung pada Maret 2026 akibat curah hujan yang tinggi, sehingga berpotensi menekan capaian panen dan meningkatkan tekanan inflasi pada triwulan II; serta (ii) potensi curah hujan rendah dan peralihan menuju El Nino lemah pada semester II yang berisiko menekan produksi hortikultura dan tanaman pangan.

Sementara itu, dari sisi Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah (Administered Prices), risiko yang perlu diwaspadai meliputi

(i) potensi kenaikan harga BBM seiring risiko peningkatan harga minyak dunia akibat berlanjutnya tensi geopolitik dan ketidakpastian global; serta

(ii) dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar yang berlaku sejak 27 November 2025 terhadap penyesuaian tarif transportasi antarkota serta harga rokok.

Meninjau perkembangan inflasi Mei dan mempertimbangkan peningkatan risiko global dan domestik, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

a. Melaksanakan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.

b. Memperkuat monitoring harga dan pasokan komoditas strategis (beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras), termasuk antisipasi dampak kenaikan biaya distribusi akibat volatilitas energi global.

2. Ketersediaan Pasokan a. Mengoptimalkan realisasi KAD eksisting sebagai respons dini terhadap indikasi kenaikan harga atau permintaan komoditas pangan defisit, khususnya di kab/kota sample IHK.

b. Mendorong perluasan KAD bawang merah dengan Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, kerja sama telah memasuki tahap pembahasan dokumen MoU dan PKS antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Solok.

c. Memperkuat koordinasi antar-OPD untuk mengoptimalkan intensifikasi pertanian, memastikan kesiapan alsintan dan distribusi pupuk bersubsidi, serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat faktor cuaca dan distribusi, terutama pada komoditas beras, bawang merah dan aneka cabai.

d. Memperkuat koordinasi intensif dengan distributor, pedagang besar, BUMD Pangan, dan BULOG guna menjamin kecukupan pasokan serta kelancaran suplai ke pasar utama pembentuk harga, termasuk toko-toko inflasi.

3. Kelancaran Distribusi

a. Memperkuat efektivitas Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) melalui optimalisasi peran BUMD pangan sebagai operator distribusi, termasuk penyaluran komoditas pangan strategis dari sentra produksi ke kab/kota sample IHK.

b. Mendorong percepatan perbaikan jalan usaha tani melalui koordinasi dengan Pemprov Lampung guna menekan hambatan distribusi dan biaya logistik komoditas pangan strategis.

c. Memastikan dan memperkuat kesiapan sarana dan prasarana distribusi melalui pemanfaatan Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP), serta memastikan berlanjutnya upaya perbaikan jalan kab/kota dan pedesaan yang dilalui angkutan pangan.

4. Komunikasi efektif

a. Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.

b. Memperkuat sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan yang terkini dan berkualitas (Pengembangan Simpel Aja dan e-Horti), guna mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.

c. Memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi terkini mengenai inflasi di Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG (10 Mei 2026) – Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) 2026 telah diselenggarakan pada 8–10 Mei 2026 di Lampung City Mall, Bandar Lampung. Hingga tanggal 10 Mei 2026, LaSEF 2026 berhasil menarik pengunjung mencapai 7 ribu orang, mendorong penjualan hingga ratusan juta rupiah, dan menjembatani kebutuhan modal para pelaku usaha dengan mitra perbankan syariah melalui komitmen business matching bernilai Rp 230 Miliar untuk tahun 2026 berkolaborasi dengan OJK Provinsi lampung.

Selama tiga hari penyelenggaraan, LaSEF 2026 menghadirkan berbagai program strategis yang menyentuh langsung masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, penguatan halal lifestyle, literasi ekonomisyariah, talkshow edukatif,serta berbagai kompetisi kreatif ekonomisyariah. Kegiatan tersebut

di antaranya diwujudkan melalui kolaborasi dengan lebih dari 40 pelaku usaha dengan beragam produk kuliner, olahan pangan dan minuman, kopi khas Lampung, hingga produk wastra daerah.

Berbagai lomba juga telah diselenggarakan dalam rangkaian LaSEF 2026, seperti Lampung Brewpreneur Challenge 2026, Harmony in Syariah: Nasyid Competition, hingga Kompetisi Dakwah Ekonomi Syariah yang telah menjadi ruang ekspresi bagi barista, nasyid, serta da’i muda berbakat. Selain itu,

LaSEF 2026 juga menghadirkan booth Ketahanan Pangan dalam rangka pembagian bibit cabai gratis sebagai aksi nyata mendukung kemandirian pangan melalui pilar Penguatan Halal Value Chain.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa penyelenggaraan LaSEF 2026 merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui sinergi bersama Pemerintah Daerah, perbankan, lembaga keuangan syariah, akademisi, pondok pesantren, dan pelaku usaha, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi penggerak utama penguatan sektor riil dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan LaSEF 2026 yang dinilai bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata dukungan Bank Indonesia terhadap pembangunan daerah.

Berbagai program yang dihadirkan dinilai sejalan dengan target prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Lampung, khususnya dalam penguatan industri halal, pengembangan UMKM, serta kemandirian pesantren.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengapresiasi inisiasi Wakaf Sumur Produktif sebagai solusi konkret dalam mendukung produktivitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan El Nino. “Satu sumur, membawa seribu keberkahan,” ujar Gubernur Lampung.

Kegiatan LaSEF 2026 merupakan salah satu bentuk komitmen BI dalam mendukung pengembangan eksyar yang inklusif, berkelanjutan, serta mendorong stabilitas dan kemandirian ekonomi di tingkatprovinsi.

Mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ekonomi Keuangan Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah sebagai pilar pendukung pertumbuhan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia sepakat bahwa pengembangan ekonomi syariah membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Momentum LaSEF 2026 diharapkan menjadi pijakan awal dalam memperkuat transformasi ekonomi daerah yang berlandaskan nilai keberlanjutan, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat. LaSEF 2026 bukan menjadi akhir dari rangkaian pengembangan ekonomi syariah di Lampung, melainkan awal penguatan ekosistem ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Rangkaian LaSEF 2026 tidak hanya menjadi wadah pengembangan bakat dan kreativitas generasi muda Provinsi Lampung, namun juga menjadi bagian dari Road to FESyar Sumatra 2026. Para pemenang kompetisi akan mewakili Provinsi Lampung pada ajang Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatra 2026.

Melalui penguatan literasi ekonomi syariah, pengembangan talenta kreatif, dan partisipasi generasi muda, Bank Indonesia optimistis Provinsi Lampung mampu meningkatkan daya saing ekonomi syariah di tingkat regional maupun nasional.*

JurnalKota.net – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Februari 2026 mengalami inflasi 0,36% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,07% (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 0,68% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen
(IHK) Provinsi Lampung pada bulan Februari dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,04% (yoy).

Dengan perkembangan tersebut, inflasi Provinsi Lampung secara tahunan sebesar
2,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi Februari 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga
komoditas pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan,
minuman, dan tembakau, yaitu emas perhiasan, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,09%; 0,05%; 0,04%; 0,04%; dan 0,04% (mtm). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya tren peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras
dan komoditas hortikultura dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan di tengah terbatasnya pasokan, khususnya panen lokal yang tertunda untuk komoditas hortikultura.

Di sisi lain, tekanan inflasi Februari 2026 tertahan oleh penurunan harga pada kelompok transportasi, khususnya bensin dengan andil sebesar -0,05% (mtm), seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina. Selain itu, beberapa komoditas lain yang turut menahan inflasi adalah susu cair kemasan, kangkung, hand body lotion, dan wortel dengan andil masing-masing sebesar -0,01% (mtm).

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) pada akhir tahun 2026.

Namun demikian, beberapa risiko perlu tetap diwaspadai dan dimitigasi. Dari sisi Inflasi Inti (Core Inflation), risiko bersumber dari (i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak penyesuaian UMP yang
direalisasikan secara bertahap sepanjang tahun serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H; dan (ii) berlanjutnya kenaikan harga emas dunia di tengah masih tingginya ketidakpastian global seiring pecahnya konflik terbuka antara Amerika
Serikat–Israel dengan Iran, yang mendorong peningkatan permintaan aset safe haven dan volatilitas pasar keuangan global.

Selanjutnya dari sisi Inflasi Bahan Makanan Bergejolak (Volatile Food), risiko yang perlu dicermati meliputi

(i) peningkatan curah hujan dan risiko banjir lokal yang berpotensi
menghambat realisasi panen padi serta distribusi pangan, sejalan dengan prakiraan berlanjutnya La. Nina lemah hingga awal tahun 2026;

(ii) potensi peningkatan harga komoditas pangan strategis pada periode high season Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H; serta (iii) potensi gangguan pasokan dan
distribusi komoditas pangan ke Provinsi Lampung sebagai dampak meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera yang dapat menghambat kelancaran arus logistik
antarwilayah.

Adapun dari sisi Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah (Administered Prices), risiko
yang perlu dicermati semakin meningkat seiring eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, khususnya apabila terjadi disrupsi pada jalur strategis perdagangan minyak dunia seperti Selat Hormuz, sehingga mendorong kenaikan
harga minyak mentah global dan meningkatkan premi risiko geopolitik di pasar energi.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap harga BBM non-subsidi, tarif transportasi, serta biaya logistik dan distribusi domestik, di tengah normalisasi tarif angkutan darat dan laut pasca
berakhirnya diskon tarif angkutan serta insentif PPN DTP untuk angkutan udara pada periode HBKN.

Meninjau perkembangan inflasi Februari dan mempertimbangkan peningkatan risiko global dan domestik, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K sebagai berikut:
1. Keterjangkauan Harga
a. Melaksanakan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b. Memperkuat monitoring harga dan pasokan komoditas strategis (beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras), termasuk antisipasi dampak kenaikan biaya distribusi akibat volatilitas energi global.

2. Ketersediaan Pasokan
a. Memperluas implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK dan Non-IHK.
b. Memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) antarprovinsi maupun intraprovinsi untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
c. Memperkuat koordinasi antar OPD terkait guna mempercepat realisasi program
swasembada pangan di Provinsi Lampung melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.
d. Memperkuat data pasokan guna meningkatkan efektivitas monitoring ketersediaan pasokan.

3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kecukupan moda transportasi guna menjaga kelancaran arus barang dan
manusia menjelang HBKN.
b. Mengantisipasi potensi kenaikan biaya logistik akibat volatilitas harga BBM global.
c. Memperkuat kapasitas transportasi
melalui penambahan volumepenerbangan
Lampung–Jakarta serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Jogja.
d. Melanjutkan perbaikan infrastruktur jalur distribusi pangan.

e. Memperkuat implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dan dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bersama OPD dan Bulog.

4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi publik yang konsisten di tengah
ketidakpastian global.
c. Memperkuat sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan yang terkini dan berkualitas guna mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
d. Memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi terkini mengenai inflasi di Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – Lampung – Perekonomian Lampung pada triwulan IV 2025 tumbuh solid dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,54% (yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy).

Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan IV 2025 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp135,95 triliun dan Rp74,24 triliun.

Sejalan dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi Lampung secara kumulatif pada keseluruhan 2025 mencapai 5,28% (yoy), terakselerasi dibandingkan 4,57% (yoy) pada 2024.

Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2025 utamanya didukung oleh permintaan domestik, utamanya konsumsi rumah tangga dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 5,10% (yoy) dan 5,41% (yoy).

Kinerja konsumsi rumah tangga meningkat seiring kenaikan permintaan dan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru, sementara kinerja investasi atau Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap kuat sejalan dengan realisasi penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang tumbuh positif.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor Lampung tumbuh 2,55% (yoy), ditopang kenaikan permintaan luar negeri untuk komoditas gula dan kembang gula, hasil penggilingan, kopi, serta berbagai produk olahan minyak nabati.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2025 juga tercermin dari sisi lapangan usaha (LU), utamanya LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) yang masing masing tumbuh tumbuh sebesar 5,65%; 6,54%; dan 3,97% (yoy). Kinerja LU Pertanian tumbuh positif sejalan dengan peningkatan produksi jagung dan tandan buah segar kelapa sawit.

Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan menguat didukung kenaikan permintaan ekspor pada subsektor makanan dan minuman. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tetap kuat seiring meningkatnya permintaan domestik.

Sejalan dengan perkembangan di atas, maka pertumbuhan ekonomi Lampung pada
keseluruhan tahun 2025 tercatat sebesar 5,28% (ctc), terakselerasi dibandingkan 4,57% (ctc) pada tahun 2024. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh pemulihan permintaan domestik, khususnya
konsumsi rumah tangga dan investasi.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,94% (ctc), didukung penguatan daya beli pekerja di sektor utama seiring pemulihan produksi LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sementara itu, kinerja investasi tumbuh sebesar 5,28% (ctc)
ditopang realisasi investasi swasta paca memudarnya ketidakpastian pada periode pemilu.

Dari sisi eksternal, kinerja net ekspor terkontraksi 57,99% (ctc), melambat dari tahun sebelumnya ditenggarai penurunan permintaan ekspor antar daerah seiring normalisasi produksi komoditas dalam negeri.

Bank Indonesia memandang kinerja perekonomian Provinsi Lampung yang positif akan berlanjut, meskipun sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung diprakirakan meningkat pada kisaran 5,0 – 5,6%, didukung oleh penguatan permintaan domestik serta permintaan eksternal yang tetap terjaga.

Dari sisi lapangan usaha, berlanjutnya penguatan kinerja perekonomian Lampung diprakirakan ditopang oleh tetap kuatnya kinerja LU utama, khususnya LU
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seiring berlanjutnya sinergi program intensifikasi pertanian oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain itu, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran juga berpotensi meningkat, didorong oleh optimalisasi hasil ekspansi usaha sepanjang 2025, serta tetap kuatnya permintaan domestik dan arus perdagangan komoditas antar daerah.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung akan terus memperkuat
sinergi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui tiga strategi utama.

Pertama, penguatan sektor primer dan stabilisasi harga sebagai fondasi pertumbuhan melalui peningkatan
produktivitas pertanian, penguatan integrasi hulu–hilir komoditas strategis melalui pendekatan bisnis model, serta pengendalian inflasi yang terarah melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan
pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kedua, peningkatan nilai tambah dan investasi sektor berdaya ungkit tinggi sebagai akselerator pertumbuhan melalui penguatan hilirisasi
komoditas unggulan didukung pengembangan ekosistem UMKM berorientasi ekspor, serta pengembangan
proyek investasi potensial dan promosi Investment Project Ready to Offer (IPRO).

Ketiga, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah sebagai pendukung pertumbuhan melalui penguatan peran Tim
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi serta mendukung optimalisasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

JurnalKota.net – Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung mencatat deflasi 0,07%
(mtm) pada Januari 2026, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm).

Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang
mengalami deflasi 0,15% (mtm) dan rata-rata tingkat perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Januari dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,11% (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, inflasi Provinsi Lampung secara tahunan sebesar 1,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,55% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, deflasi pada Januari 2026 utamanya disebabkan oleh penurunan
harga komoditas yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi, yaitu cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bensin, dan jeruk dengan andil masing-masing sebesar -0,25%; -0,12%, -0,06%, -0,03%, dan -0,03% (mtm).

Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit sejalan dengan peningkatan pasokan yang didukung oleh mulai masuknya masa panen pada sentra produksi utama, khususnya Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Timur.

Sementara itu, penurunan harga bawang merah selain dipengaruhi oleh peningkatan pasokan selama masa panen, juga didukung oleh realisasi kerja sama KAD B2B antara BUMD Jawa Tengah dengan Lampung.

Dari sisi non pangan, penurunan harga bensin dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina.

Di sisi lain, deflasi yang lebih dalam pada Januari 2026 tertahan oleh kenaikan harga
komoditas yang tergabung dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman, yaitu emas perhiasan, tomat, kangkung, bayam, dan nasi dengan lauk dengan andil masingmasing sebesar 0,08%, 0,05%, 0,04%, 0,03%, dan 0,03% (mtm).

Kenaikan harga emas perhiasan seiring berlanjutnya tren peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global.

Selanjutnya, kenaikan harga tomat, kangkung, dan bayam disebabkan oleh penurunan produksi di daerah sentra akibat tingginya curah hujan.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) pada akhir tahun 2026. Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai dan dimitigasi, diantaranya dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa;

(i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari penyesuaian UMP yang direalisasikan secara bertahap pada sepanjang tahun dan meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum
Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H; serta

(ii) berlanjutnya kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya dari sisi Inflasi bahan makanan bergejolak (Volatile Food) adalah; (i) peningkatan curah hujan dan
risiko banjir lokal berpotensi menghambat realisasi panen padi serta distribusi pangan, sejalan dengan analisis BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia yang memprediksi berlanjutnya La Nina lemah hingga awal tahun 2026.

(ii) potensi peningkatan harga komoditas pangan strategis pada periode high season Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H;

(iii) potensi gangguan pasokan dan
distribusi komoditas pangan ke Provinsi Lampung sebagai dampak meningkatnya frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera, yang berisiko menghambat kelancaran arus logistik antarwilayah.

Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Price) yang perlu dicermati adalah;

(i) kenaikan harga minyak dunia dipicu potensi gangguan pasokan global sejalan dengan berlanjutnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah;

(ii) normalisasi tarif angkutan darat dan laut pasca berakhirnya diskon tarif angkutan, serta insentif PPN DTP untuk angkutan udara pada periode HBKN.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.
1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko
mengalami kenaikan harga pada bulan Januari, utamanya komoditas hortikultura, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.

2. Ketersediaan Pasokan
a. Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) antar-Provinsi maupun intra-Provinsi untuk
komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
c. Penguatan koordinasi antar OPD terkait untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di Provinsi Lampung, utamanya melalui optimalisasi lahan,penggunaan varietas unggul, bantuan
alsintan, serta memastikan kelancaran
pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.
d. Penguatan data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan pasokan.

3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b.Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung –Jakarta dan reaktivasi rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Jogja.
c. Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan

d. Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
e. Bekerja sama dengan OPD dan Bulog dalam pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA).

4.Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.
c. Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan terkini dan
berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
d. Pemanfaatan media digital untuk penyampaian informasi terkini inflasi di Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – Yogyakarta, 18 November 2025 – Pemerintah Kota Metro bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai upaya strategis memperkuat stabilitas pasokan dan harga komoditas cabai merah.

Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Bank Indonesia D.I. Yogyakarta turut hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan yang merupakan bentuk nyata penguatan intermediasi pasokan pangan strategis antara daerah surplus dan daerah defisit.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen kuat untuk pengendalian inflasi komoditas volatile food melalui kolaborasi antar daerah. KAD ini merupakan langkah strategis yang didorong oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai bagian dari implementasi
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan harapan dari terlaksananya
kegiatan KAD ini “Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antar daerah dalam menjaga
stabilitas harga pangan. Melalui langkah bersama ini, kita berharap terjadi keseimbangan antara daerah surplus dan defisit sehingga harga lebih stabil dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung”.

Bupati Kulon Progo, R. Agung Setyawan menyampaikan apresiasi atas kesepakatan kerja sama yang terjalin terutama pada komoditas cabai, dan berharap kerja sama ini dapat berkembang pada komoditas lainnya. Lebih lanjut, kedepan Kulon Progo akan melakukan studi tiru kepada program unggulan TPID Kota Metro. Studi tiru akan berfokus pada penguatan pengendalian inflasi melalui penerapan program unggulan TPID Kota Metro, terutama pada manajemen harga beras, operasi pasar kolaboratif, dan pemanfaatan data sebagai early warning system.

Kota Metro juga memiliki praktik baik dalam hilirisasi komoditas pangan, urban farming, serta penataan pasar rakyat yang terintegrasi dengan program stabilisasi pasokan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap kegiatan ini bukan hanya momen, tapi menjadi jembatan pembelajaran dan pertukaran manfaat antar daerah kedepan.
Selain dilakukan penandatangan dokumen kerja sama secara Goverment to Goverment (G to G) juga dilakukan kesepakatan kerja sama Business to Business (B to B) antara Koperasi Cabai Paku Sejahtera Kulon Progo dengan dua offtaker cabai Kota Metro.

Cakupan kerja sama terkait pendistribusian cabai merah, mekanisme pasokan, pertukaran data harga, serta penyediaan kualitas produk yang terstandar. Sebagai rangkaian kegiatan tersebut, juga
dilakukan kunjungan lapangan dan capacity building program unggulan TPID Sleman, untuk meningkatkan pemahaman strategi pengendalian inflasi daerah dan dapat direplikasi oleh TPID Kota Metro.

Dengan terlaksananya kerja sama ini, TPID Kota Metro berharap rantai pasok cabai menjadi lebih stabil sehingga dapat mendukung pengendalian inflasi, meningkatkan kesejahteraan
pelaku usaha, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), bagian dari Semen Indonesia Group (SIG), menggelar Retail Gathering SIG 2025 bertema “Jalin Kolaborasi, Bangga Bangun Indonesia” di Hotel Horison Bandar Lampung, Sabtu (8/11/2025).

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi kepada para mitra ritel serta distributor yang berperan penting dalam memperkuat jaringan penjualan di wilayah Sumatera bagian selatan.

Acara dihadiri jajaran manajemen SMBR dan SIG, para pemilik toko bangunan, hingga distributor utama. Suasana kekeluargaan dan semangat kolaborasi terasa sepanjang kegiatan yang dikemas penuh keakraban ini.

Meski tidak hadir secara langsung, Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara perusahaan dan mitra untuk memperkuat ekosistem industri semen nasional.

> “Retail Gathering SIG 2025 adalah bukti nyata bahwa kolaborasi adalah kunci membangun Indonesia dari daerah-daerah yang menjadi fondasi pembangunan,” ujarnya.

Direktur SMBR Suherman Yahya menambahkan, acara tersebut menjadi wadah mempererat hubungan dengan para mitra dan berbagi strategi menghadapi tantangan pasar tahun depan.

> “Malam ini bukan sekadar ajang kumpul, tapi momen memperkuat solidaritas agar kita lebih kompetitif dan siap bersaing,” kata Suherman.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Evi Fatmawati, yang hadir mewakili Gubernur Lampung, menyebut bahwa Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan industri semen dan bahan bangunan.

> “Lampung kini dilirik sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional. Semoga sinergi ini membawa manfaat bagi pembangunan Indonesia dan daerah,” tuturnya.

Salah satu mitra ritel, Sugianto, pemilik Toko Bangunan Jaya Baru dari Kota Metro, mengaku bangga dengan dukungan yang diberikan SMBR.

> “Kami merasa sangat dihargai dan termotivasi. Dukungan Semen Baturaja selama ini membantu kami tumbuh bersama,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Semen Baturaja bersama SIG menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, memperkuat kemitraan, dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur serta ekonomi nasional.*

JurnalKota.net – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode September 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm).

Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional
sebesar 0,28% (mtm), namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Oktober dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,01% (mtm).

Sementara itu, secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 1,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,17% (yoy),
namun lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,86% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada Oktober 2025 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau, utamanya emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah dengan andil
masing-masing sebesar 0,14%; 0,05%; 0,05%; dan 0,05% (mtm). Peningkatan harga emas
perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas dunia di tengah tingginya ketidak pastian global akibat faktor geopolitik.

Sementara itu, naiknya harga daging ayam ras sejalan dengan minimnya supply DOC (day old chicks) peternak yang diprakirakan berlangsung hingga bulan November 2025, serta turunnya produktivitas dipengaruhi oleh faktor cuaca. Adapun kenaikan harga cabai merah terutama disebabkan oleh menurunnya pasokan pasca berakhirnya periode panen di beberapa sentra produksi.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada bulan Oktober 2025 tertahan oleh penurunan harga bawang merah, tomat, cabai rawit, dan gula pasir dengan andil masing-masing sebesar -0,15%; -0,03%; – 0,04; dan -0,02% (mtm). Penurunan harga bawang merah, tomat dan cabai rawit sejalan dengan
masuknya periode panen di beberapa sentra produksi. Sementara itu, penurunan harga gula pasir didukung oleh terjaganya stok lokal seiring perbaikan faktor produksi tebu domestik.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai dan dimitigasi, diantaranya dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa (i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari kenaikan UMP sebesar 6,5% yang direalisasikan secara bertahap pada tahun 2025 dan HBKN Natal dan Tahun Baru di akhir tahun 2025; dan (ii) berlanjutnya
kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya dari sisi Inflasi bahan makanan bergejolak (Volatile Food) adalah

(i) peningkatan harga beras pasca berakhirnya periode panen gadu dan masuknya puncak musim tanam; dan (ii) Potensi peningkatan harga komoditas strategis jelang akhir tahun didorong oleh libur HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Price) yang perlu dicermati adalah kenaikan harga minyak dunia dipicu potensi gangguan pasokan global, sejalan dengan berlanjutnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.

1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.

b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko
mengalami kenaikan harga pada bulan Oktober, utamanya beras dan komoditas hortikultura.

2. Ketersediaan Pasokan

a. Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) antar-Provinsi maupun intra-Provinsi untuk
komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
c. Penguatan koordinasi antar OPD terkait untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di Provinsi Lampung, utamanya melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.

d. Penguatan data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan pasokan.

3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran
lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta dan reaktivasi rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Jogja.
c. Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
d. Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
e. Bekerja sama dengan OPD dan Bulog dalam pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA).

4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.
c. Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan terkini dan
berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
d. Pemanfaatan media digital luar ruang berupa videotron untuk penyampaian informasi terkini inflasi di Provinsi Lampung.*