Peringati Hari Ibu ke-97, TP Sriwijaya Lampung Tegaskan Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045

JurnalKota.net – Bandarlampung – Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya Provinsi Lampung menggelar Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya, Berkarya, dan Berbudaya: Peran Ibu Sriwijaya Mengantarkan Indonesia Emas 2045”. Kegiatan berlangsung khidmat di Lamban Sabah Resto, Bandar Lampung, Selasa (23/12/2025).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Dra. Hanita Fahrial, M.Si, menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai pilar pembangunan bangsa.

“Perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter keluarga dan generasi masa depan. Pemberdayaan perempuan harus terus diperkuat agar Lampung mampu berkontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Hanita saat membacakan sambutan gubernur.

Ketua Pengurus Daerah TP Sriwijaya Lampung, Hj. Nurhasanah, SH, MH, mengatakan peringatan Hari Ibu bukan sekadar seremoni, tetapi momentum mempertegas kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan.

“TP Sriwijaya berkomitmen mendorong perempuan Lampung agar berdaya, berkarya, dan berbudaya, sekaligus menjadi penggerak pembangunan sosial dan kebangsaan,” tegas Nurhasanah.

Ketua Panitia, Nina Zusanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang silaturahmi sekaligus penguatan nilai spiritual dan kebangsaan.

“Peringatan Hari Ibu ini kami kemas sebagai refleksi peran perempuan, dengan menghadirkan tokoh lintas sektor agar semangat kebersamaan dan kolaborasi semakin kuat,” ujarnya.

Acara inti diisi dengan ceramah oleh Almukarom Ustadz Asep Kolis, yang menekankan kemuliaan peran ibu dalam keluarga dan masyarakat.

“Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari tangan ibu lahir generasi yang menentukan arah masa depan bangsa,” tutur Ustadz Asep Kolis dalam tausiyahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPR RI yang juga Sekretaris Pengurus Daerah TP Sriwijaya Lampung Mukhlis Basri, Anggota DPD RI Bustami Zainudin, Ketua DPRD Lampung yang diwakili Anggota DPRD Lampung Budhi Condrowati, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti, Ketua Peradi Bandar Lampung Bey Sujarwo, Ketua Srikandi TP Sriwijaya Lampung Hj. Ce’nah, perwakilan pimpinan partai politik se-Lampung, ketua organisasi perempuan se-Lampung, serta jajaran pengurus TP Sriwijaya Lampung.

Rangkaian acara ditutup dengan ramah tamah dan makan siang bersama, sebagai simbol kebersamaan dan penguatan sinergi antara perempuan dan pemangku kepentingan di Provinsi Lampung. (*)

Gubernur Lampung dan Menko Perekonomian Bahas Tata Niaga Singkong, Hasilkan Empat Kesepakatan

JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah asal Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (17/9/2025). Pertemuan ini secara khusus membahas persoalan tata niaga singkong (ubi kayu), salah satu komoditas unggulan sekaligus tulang punggung perekonomian Lampung.

Pertemuan turut dihadiri Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian. Hadir pula Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Gabungan Pengusaha Industri Pengolahan Kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.

Dari Lampung, hadir Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Pansus Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta kepala daerah (atau perwakilannya) dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.

Empat Kesepakatan Strategis

Hasil diskusi menghasilkan empat kesepakatan strategis untuk memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung, yaitu:

  1. Pembatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas). Impor hanya bisa dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

  2. Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai safeguard tambahan bagi impor tapioka.

  3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni HET ubi kayu melalui keputusan Menteri Pertanian dan HET tapioka melalui keputusan Menteri Perdagangan.

  4. Standarisasi alat ukur kadar aci, yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Harapan Gubernur Lampung

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan harga acuan singkong oleh Kementerian Pertanian dan harga acuan tapioka oleh Kementerian Perdagangan.

“Harapan kami, kepastian harga ini bisa segera diputuskan agar harga singkong di tingkat petani bisa naik dan stabil,” ujar Mulyadi.

Kesepakatan ini diharapkan tidak hanya memberi perlindungan bagi petani singkong di Lampung, tetapi juga memperkuat daya saing industri tapioka nasional.

Stabilisasi Harga Jelang Lebaran, Pemerintah Kota Metro Gelar Operasi Pasar dan Pasar Murah

JurnalKota.net – Metro | Menghadapi kenaikan harga menjelang lebaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menggelar operasi pasar…

Sekda Kota Metro Buka Gelaran Pasar Murah dan Baju Layak Pakai

Jurnalkota.net – Metro | Pemerintah Kota Metro resmi menggelar Pasar Murah dan Baju Layak Pakai di…

Gelar Operasi Pasar, Pemkot Metro Pastikan Harga Stabil Selama Ramadhan

Jurnalkota.net – Metro | Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar murah sebagai upaya…

Jelang Ramadan Pemkot Metro Monitoring Harga Sembako di Beberapa Titik Lokasi Pasar Metro

Jurnalkota.net– Metro | Menjelang pelaksanaan ibadah bulan suci ramadan, Pemerintah Kota Metro melakukan monitoring harga dan…

IHSG Sepekan Turun 1,73 Persen, Volume Transaksi Harian Naik 48,51 Persen

BISNIS – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan selama sepekan, pada periode 11-15 November…

Wall Street Bervariasi, Saham Tesla Melonjak 21,9 Persen

Indeks saham Amerika Serikat atau Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Kamis (24/10). Dua di antara…

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Disperindag Lampung Gelar Pasar Murah

Jurnal kota.net – Metro | Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Pasar Murah…

Sri Mulyani Perpanjang Aturan Beli Rumah Bebas PPN 100 Persen hingga Akhir Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperpanjang aturan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah hingga akhir…

Khofifah Sebut Makan Bergizi Gratis Berdayakan UMKM-Ojol, Ini Kata Pengamat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi uji coba program makan siang bergizi gratis usai diselenggarakan…

OJK Lawan Balik Bos Kresna Group, Pastikan Tetap Lindungi Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan kembali melakukan upaya hukum terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara…

Nasabah PNM Mekaar Kini Berani Memulai Investasi Berkat Holding Ultra Mikro

Nasabah PNM Mekaar, Dahlia Naomi atau yang kerap disapa Dahlia merupakan salah satu perempuan yang telah…

LCW : Apresiasi Kinerja BPKAD Pemprov Lampung Dalam Pengelolaan Keuangan Baik

JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG — Lampung Corruption Watch (LCW) mengapresiasi pengelolaan keuangan pemerintah provinsi (pemprov) Lampung. Hal tersebut diungkapkan Ketua LCW, Juendi Leksa Utama.

Juendi Leksa Utama mengungkapkan, pengelolaan keuangan provinsi dinilai cukup baik.

“Kami mengapresiasi pengelolaan keuangan pemprov lampung, karena sejauh ini kami nilai baik, akuntabel, transparan, tepat guna dan tepat sasaran,” ungkapnya pada awak Media, Rabu (03/07/2024).

Namun, LCW tidak menutup mata jika terjadi kejanggalan pada penggunaan anggaran.

“Tapi secara umum, tetap kita awasi, kita lihat, kalau menurut kami penggunaannya agak janggal, tetap kami kritisi,” jelasnya.

Juendi Leksa Utama mengapresiasi Pengelolaan Anggaran di pemprov lampung bukan tanpa alasan, ia mengacu pada beberapa indikator, seperti pembangunan, perekonomian, dan lain-lain.

“Pembangunan berjalan terus menanjak, ekonomi baik, angka kemiskinan berkurang sesuai dari data BPS, jadi selamat untuk pemprov Lampung, dalam hal ini BPKAD yang telah mengegola anggaran dengan baik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 ini terus tumbuh dan meningkat. Salah satu faktor pendukungnya adalah pengelolaan keuangan yang baik, bersih serta transparan melalui satker BPKAD Provinsi Lampung.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk miskin di Lampung mengalami penurunan sebanyak 29,4 ribu jiwa pada Maret 2024. atau sekitar 0,42 persen dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin Lampung di Maret 2024 tercatat 941,23 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2023 berjumlah 970,67 ribu orang. (**)

Inflasi Gabungan Propinsi Lampung Melandai Dampak Penurunan Harga Makanan

JunalKota.net – Bandar Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung Juni 2024 tercatat mengalami deflasi 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan Mei 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09%(mtm). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada Juni dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,51% (mtm) dan inflasi nasional yang mencatat deflasi sebesar 0,08% (mtm).

Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada Juni 2024 mengalami inflasi 2,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,51% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,09% (yoy). Dilihat dari sumbernya, deflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti: bawang merah; tomat; daging ayam ras; ikan nila; dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar -0,39%; -0,04%; -0,03%; -0,03%; dan -0,02%.

Penurunan harga bawang merah sejalan dengan terjaganya pasokan seiring dengan telah masuknya musim panen dari Brebes. Lebih lanjut, penurunan harga tomat disebabkan oleh terjaganya pasokan akibat cuaca yang terkendali. Adapun penurunan harga komoditas daging ayam ras disebabkan oleh terjaganya permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.

Penurunan harga ikan nila dan bawang putih disebabkan oleh terkendalinya cuaca serta impor masing-masing komoditas. Di sisi lain, pada Juni 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, antara lain cabai merah, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (SKM), jeruk, dan cabai rawit dengan andil masingmasing sebesar 0,08%; 0,06%; 0,05%; 0,04%; dan 0,03%. Kenaikan cabai merah dan cabai rawit disebabkan oleh pasokan yang menurun pasca periode high demand Idul Adha.

Kenaikan harga kopi bubuk sejalan dengan harga melambatnya produksi kopi robusta menjelang panen raya serta juga sesuai dengan tren peningkatan harga kopi dunia. Selanjutnya peningkatan harga SKM sejalan dengan penerapan tarif cukai hasil tembakau pada awal tahun 2024. Peningkatan harga jeruk disebabkan oleh terbatasnya pasokan di tengah permintaan yang meningkat.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i) potensi kenaikan permintaan agregat yang didorong oleh kenaikan UMP tahun 2024; (ii) Berlanjutnya kenaikan harga emas dunia sejalan dengan belum meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah; (iii) melemahnya nilai tukar berpotensi menghambat komoditas yang bertumpu pada impor.

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) Peningkatan harga komoditas hortikultura, terutama bawang merah akibat banjir di daerah sentra produksi dan kenaikan harga bawang putih sejalan dengan masih tingginya harga di negara asal impor; (ii) Kenaikan harga referensi minyak kelapa sawit pada awal tahun; (iii) Meningkatnya harga beras yang tercermin dari revisi atas HET.

Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Kenaikan harga minyak dunia sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian kondisi perang di Timur Tengah (ii) Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%; (iii) Meningkatnya harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga. Adapun strategi 4K yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.

b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas aneka cabai, daging ayam ras, bawang merah, dan beras.

2. Ketersediaan Pasokan

a. Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi Lampung.

b. Implementasi percepatan penanaman padi, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi,optimalisasi peran bendungan dan pompanisasi, pendistribusian varietas yang cukup resistan terhadap genangan, dan pendistribusian traktor/alsintan.

c. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.

3. Kelancaran Distribusi

a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran

lalu lintas angkutan barang dan manusia.

b. Melanjutkan upaya percepatan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan.

4. Komunikasi efektif

a. Melakukan rapat koordinasi secara formal, dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal,

melalui WhatsApp Group, dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini.

b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying.(*)