Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Transaksi Pemerintah Daerah

JurnalKota.net – Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi Pemerintah melalui penerapan sistem digitalisasi di sektor pajak maupun retribusi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) .

Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu meningkatkan digitalisasi pembayaran pada beberapa retribusi daerah yang pembayarannya masih melalui teller/loket bank, selain itu memperkuat pelaporan kegiatan yang telah dilakukan TP2DD ke Pemerintah Pusat , demikian disampaikan oleh Alex Kurniawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan bersinergi dengan Bank Indonesia untuk memasifkan digitalisasi. Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Drs. M. Firsada, M.Si, menegaskan bahwa digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pendapatan Daerah “Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tulang Bawang Barat segera menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia terkait program sosialisasi, penerapan e-retribusi terutama retribusi pasar, dan penerbitan kebijakan digitalisasi” lanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat di Semester II Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah berada di tahap Digital dan memperoleh kenaikan peringkat dari semester sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kebijakan yang memadai. Namun Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu memperkuat realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui kanal pembayaran digital mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS.
Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterapkan penerimaan pajak berbasis billing center yang koneksikan dengan pembayaran digital” demikian disampaikan Direktur PT. FTF Globalindo, Bangun Jocelyn Tobing.

Jocelyn menambahkan bahwa aplikasi Sistem Pelayanan Pajak Elektronik (SAPEN) yang berbasis billing center merupakan aplikasi laporan terintegrasi dengan pembayaran digital menggunakan QRIS yang dikoneksikan dengan dashboard monitoring secara real time. “Adapun retribusi saat ini sedang dalam tahap proses untuk menggunakan pembayaran digitalisasi “, tambahnya.

Turut hadir dalam HLM tersebut yaitu perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Adiarebi, S.H yang menjelaskan bahwa penerapan teknologi dalam implementasi (Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah) ETPD memerlukan landasan hukum agar tercipta transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Adiarebi menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Kejaksaan Negeri terkait sosialisasi/edukasi, konsultasi dan pendampingan hukum dalam penerapan digitalisasi serta monitoring/evaluasi.(*)

Bank Lampung Gelar RUPS-LB

JurnalKota.net – Bandarlampung — PT Bank Lampung menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), pada Rabu (31/7/2024) di hotel Sheraton dengan agenda pengesahan modal setor, tindaklanjut KUB Bank Lampung dan laporan akan berakhirnya masa jabatan Pengurus.

Pelaksanaan RUPS-LB dipimpin oleh Fahrizal Darminto selaku Sekertaris Daerah Lampung sekaligus Komisaris Utama PT Bank Lampung dan dihadiri oleh Pjs Gubernur Lampung Drs. Samsudin, Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau yang sah mewakili masing-masing Kepala Daerah Kabupaten/Kota selaku Pemegang Saham Bank Lampung serta dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Lampung.

Menurut Humas Bank Lampung hasil dari RUPS – LB Bank Lampung antara lain disetujuinya penambahan modal dari Kabupaten Way Kanan sebesar 1 miliar. Kemudian Tindaklanjut KUB Bank Lampung dengan Bank Jatim. RUPS – LB juga menerima laporan kinerja Direktur Utama Presley Hutabarat selama periode menjabat sekaligus menerima pengunduran diri beliau selaku Direktur Utama PT Bank Lampung dengan alasan untuk kepentingan keluarga.

Lebih lanjut ia menjelaskan kepentingan keluarga murni menjadi alasan pengunduran diri beliau tidak ada tekanan atau masalah lainnya dan masa jabatan beliau juga akan berakhir tahun ini. Seperti kita tahu ia telah mengabdi di Perbankan baik di BRI maupun di PT Bank Lampung dengan masa pengabdian selama 34 tahun 5 bulan.

Dalam RUPS – LB tersebut, menunjuk Direktur Kepatuhan Mahdi Yusuf sebagai Pjs. Direktur Utama dan menjalankan fungsi sebagai Direktur Operasional, dan menunjuk Direktur Operasional Indra Merviana untuk menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Kepatuhan.

Semoga dengan kepengurusan yang baru Bank Lampung dapat lebih sukses. (*)

Bank Lampung Perkuat Permodalan Dengan Konsolidasi

JurnalKota.net – Bandarlampung — Bank Lampung memperkuat struktur permodalan dengan melakukan konsolidasi, penguatan diberbagai sektor. Diantaranya dengan melakukan penguatan struktur, ketahanan dan daya saing yang bertujuan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Daerah maupun nasional.

Hal ini juga sebagai wujud dukungan Bank Lampung terhadap industri perbankan nasional.

“Saat ini tingkat kesehatan Bank Lampung berada pada komposit nilai 2 (dua) yang berarti Bank Lampung dalam keadaan Sehat. Oleh karena itu penguatan dalam permodalan dijajaki oleh Bank Jatim dalam istilah Lampungnya adalah Bank Lampung adalah Gadis Cantik yang sedang dilamar oleh Bank Jatim” ujar humas Bank Lampung, Jum’at (2/8/2024).

Lebih lanjut, berbagai upaya yang dilakukan Bank Lampung sebagi lembaga keuangan yang bergerak disektor bisnis yang berlandaskan kepecayaan/trust, dalam setiap menjalankan kegiatan harus senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di sektor perbankkan, menciptakan tata kelola yang baik, dan menerapkan manajemen risiko dan kepatuhan.

“Sampai saat ini Bank Lampung tetap mengedepankan prinsip dan tata kelola yang baik dalam melakukan bisnisnya antara lain menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Dimana belum terdapat pelanggaran yang dilakukan segenap manajemen Bank Lampung, baik dalam penyaluran kredit besar maupun kredit kecil” tambahnya.

Ia juga menegaskan dalam penyaluran kredit, terdapat batasan penyaluran kredit yang harus ditaati oleh segenap insan Bank Lampung dan itu diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dimana saat ini posisi kredit terbesar semester I Tahun 2024 yang diberikan Bank Lampung dengan pola pemberian kredit sindikasi untuk proyek nasional pembangunan jalan tol dan posisi Bank Lampung hanya sebagai partisipan dimana Lead Bank adalah salah satu Bank Himbara. (*)

Menuju Pertengahan Tahun, Inflasi Gabungan Provinsi Lampung Melanjutkan Tren Deselerasi

JurnalKota.net – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung Juli 2024 tercatat mengalami deflasi0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan Juni 2024 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm).

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Lampung Pada Juli dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,31% (mtm), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang mencatat deflasi sebesar 0,18% (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada Juli 2024 mengalami inflasi 2,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) dan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,84% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, deflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti: bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,32%; -0,10%; -0,08%; -0,02%; dan -0,02%.

Penurunan harga bawang merah sejalan dengan terjaganya pasokan seiring dengan tengah berlangsungnya musim panen pemasok di Brebes. Lebih lanjut, penurunan harga cuma gatomat disebabkan oleh terjaganya produksi didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi di Lampung Selatan dan Tanggamus.

Adapun penurunan harga bawang putih sejalan dengan masih terjaganya pasokan pasca realisasi importasi bawang putih pada triwulan II 2024.

Di sisi lain, pada Juli 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, terutama beras, cabai rawit, kopi bubuk, emas perhiasan dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,12%; 0,05%; 0,05%; 0,03%; dan 0,02%. Kenaikan harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan pasca puncak panen pada periode April-Mei 2024. Kenaikan cabai rawit disebabkan oleh penurunan pasokan di tingkat distributor. Kenaikan harga emas di Provinsi Lampung Sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia. Lebih lanjut kenaikan harga kopi bubuk jalan dengan kenaikan harga kopi robusta sejalan dengan tingginya permintaan ekspor di tengah tetap tingginya harga kopi robusta dunia. Adapun kenaikan harga sigaret kretek tangan (SKT) sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2024. [2/8 06.58] Sugiarto:

Ke depan, KPW BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024.Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i)potensi kenaikan permintaan dampak kenaikan UMP tahun 2024; (ii) Berlanjutnya tren peningkatan harga emas dunia.

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) kenaikan harga beras seiring dengan berakhirnya periode panen raya; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan relaksasi HET MinyaKita. Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%; (iii) Kenaikan harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi kedepan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga. Adapun strategi 4k Yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dan daging ayamras.

2. Ketersediaan Pasokan
a. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK. Program tersebut dibuka dengan toko MAPAN “Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan“ di Kota Metro dan toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung“ di Kota Bandar Lampung.

3. Kelancaran Distribusi
a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Batam, serta operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.

b. Implementasi Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar“ yang berperan sebagai transportasi
komoditas yang dijual dalam operasi pasar.

4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga
awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying. (*)

PLN serta YBM UPT Tanjung Karang Berbagi ke Panti Asuhan dan Ponpes Bandar Lampung

Lampung – Dalam semangat berbagi dan peduli terhadap sesama, Yayasan Baitul Ma’al (YBM) PLN UPT Tanjung…

Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Lampung dan Pemkot Metro Gelar Talkshow Bijak Mengelola Keuangan Keluarga untuk 1.000 Kader Posyandu

JurnalKota.net – Metro, 23 Juli 2024 – Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dikalangan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Kota Metro serta Lembaga Jasa Keuangan Astra Financial Indonesia, PT Pegadaian, dan PT BPD Lampung menggelar talkshow bertajuk “Kaum Cantikk” (Kader Posyandu Metro Cakap & Mengerti Keuangan Keluarga). Acara ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Jambore Kader Posyandu yang dihadiri oleh 1.000 kader posyandu dari seluruh wilayah Kota Metro.

Acara yang berlangsung di Taman Metro Indonesia Indah (TMII) Kota Metro ini dibuka secara resmi oleh Walikota Metro, dan dihadiri oleh Wakil Walikota, serta jajaran Forkompimda Kota Metro. Kepala OJK Provinsi Lampung dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya literasi keuangan bagi setiap individu, terutama bagi ibu-ibu kader posyandu yang memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami berharap para kader posyandu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Otto Fitriandy.
Talkshow ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang keuangan, yaitu dari OJK, PT BPD Lampung, PT Pegadaian, dan Astra Financial, yang memberikan materi tentang cara bijak mengelola keuangan keluarga, pentingnya menabung, investasi emas, dan asuransi proteksi yang tepat.
Selain talkshow, acara ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain:
Pembagian asuransi mikro kepada 1.000 kader posyandu oleh Astra Financial Group
Pemberian 4 beasiswa kepada kader posyandu dengan masa bakti lebih dari 40 tahun oleh Astra Financial Group
Pemberian potongan produk Emasku senilai Rp50.000 kepada 1.000 kader posyandu oleh PT Pegadaian Cabang Kota Metro, dan
Akuisisi tabungan SimPel dengan saldo masing-masing sebesar Rp250.000 kepada 20 anak kader posyandu berprestasi oleh PT BPD Lampung.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Metro mengapresiasi kerjasama antara OJK Provinsi Lampung dan Pemkot Metro dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayahnya. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para kader posyandu yang menjadi ujung tombak dalam menyebarkan informasi dan edukasi ke masyarakat luas,” kata dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG (K).

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan para kader posyandu dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberikan edukasi keuangan kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta masyarakat yang lebih cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan.(*)

Kolaborasi Otoritas dan Industri Sistem Pembayaran Dukung Kota Metro Go Digital

JurnalKota.net – Pemerintah Kota Metro berkolaborasi dengan perbankan untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) mendorong realisasi pembayaran pajak melalui layanan mobile banking. Komitmen tersebut diangkat pada pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Metro yang dilaksanakan di pada 25 Juli 2024 dengan mengusung tema “Kolaborasi Bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk meningkatkan Transaksi Non Tunai” di Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana.

Berdasarkan evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Metro di semester 2-2023, Kota Metro telah berada di tahap Digital. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap dan lingkungan strategis yang memadai. Namun pada aspek realisasi transaksi pembayaran digital pendapatan daerah masih terdapat ruang potensial untuk didorong mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS. Selaras, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan pun menggarisbawahi hal tersebut “Pemerintah Kota Metro perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak secara digital guna meningkatkan pemahaman wajib pajak”.
Pemerintah Kota Metro mencanangkan program digitalisasi transaksi sebagai upaya berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, menghadapi masa depan transaksi digital, Kota Metro akan memperkuat kapabilitas SDM dan ketersediaan regulasi. Wakil Walikota Kota Metro, Qomaru Zaman mengingatkan “Komitmen kota Metro dalam mendorong digitalisasi sudah terbukti, segera laporkan dan sosialisasikan perkembangan digitalisasi transaksi Pemda kepada masyarakat serta kerahkan Camat dan Lurah”.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Zaenal Abidin mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, Bank Indonesia dan swasta dalam hal ini perbankan untuk memperkuat ekosistem transaksi digital di Provinsi Lampung. ”Disamping partisipasi masyarakat, peranan SDM aparatur dan komitmen OPD menjadi sangat strategis dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui program implementasi transaksi digital di kota Metro” ucap Kepala BPPRD Kota Metro, Syachri Ramadhan. Oleh karena itu, HLM tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan komitmen OPD guna mendorong agar dapat mengimplementasi e-etribusi.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan launching pembayaran pajak kota Metro melalui aplikasi mobile banking BCA, penandatangan MoU digitalisasi pembayaran pendapatan daerah antara BNI dengan Pemda Kota Metro, pemasangan tapping box, dan pemberian apresiasi pada wajib pajak Kota Metro. HLM ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Metro, Wakil Walikota Kota Metro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur Provinsi Lampung Bidang Ekonomi, Kepala BPPRD Kota Metro, PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA), PT Bank BNI (Persero) Tbk. (BNI), BPD Lampung serta OPD terkait di kota Metro.(*)

 

OJK Tindak Lanjuti Laporan Warga

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 19 Juli 2024. Kantor OJK Provinsi Lampung OJK Lampung menekankan bahwa perlindungan data pribadi sangatlah penting dan menjadi kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat agar terhindar dari kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

Tips untuk melindungi data pribadi agar terhindar dari kejahatan di sektor keuangan yaitu:
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi: Jangan membagikan informasi pribadi seperti nomor KTP, nomor rekening, PIN, dan password kepada siapapun, termasuk melalui media sosial atau telepon.
Hindari Mengakses Situs Tidak Resmi: Pastikan hanya mengakses situs web resmi lembaga keuangan atau aplikasi mobile yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Gunakan Password yang Kuat: Buat password yang kompleks dan berbeda untuk setiap akun keuangan Anda. Hindari penggunaan password yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama.
Perbarui Informasi Secara Berkala: Selalu perbarui informasi kontak Anda di lembaga keuangan agar dapat menerima notifikasi atau informasi penting terkait keamanan akun Anda.

Waspadai Phishing: Jangan klik tautan atau membuka lampiran dari email atau pesan yang mencurigakan yang mengaku dari lembaga keuangan. Selalu verifikasi keaslian komunikasi tersebut dengan menghubungi lembaga keuangan melalui saluran resmi.
Aktifkan Verifikasi Dua Faktor (2FA): Jika tersedia, gunakan fitur verifikasi dua faktor untuk lapisan keamanan tambahan pada akun keuangan Anda.

Monitor Transaksi Keuangan: Rutin cek mutasi rekening dan laporan transaksi keuangan Anda. Segera laporkan kepada lembaga keuangan jika menemukan transaksi yang mencurigakan atau tidak dikenal.

Gunakan Antivirus dan Firewall: Pastikan perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan keuangan dilengkapi dengan antivirus dan firewall yang selalu diperbarui untuk mencegah malware atau serangan siber.

Edukasi Diri: Selalu update informasi mengenai metode dan modus baru kejahatan siber di sektor keuangan. Banyak informasi yang bisa didapatkan dari sumber-sumber resmi seperti OJK, Bank Indonesia, atau lembaga keuangan terpercaya.

Terkait dengan permasalahan yang menimpa warga Kelurahan Gunung Sari di Bandar Lampung. OJK Lampung telah melakukan komunikasi untuk mengetahui permasalahan sebenarnya. “Kepada warga hendaknya senantiasa menjaga data pribadi dan harus mengetahui setiap penggunaan data pribadi masing-masing individu agar terhindar dari risiko penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab” Ujar Aprianus John Risnad (Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Lampung) dalam pertemuan bersama warga Kelurahan Gunung Sari dan Kelurahan Kampung Tempel. OJK Lampung juga telah memanggil LJK terkait untuk meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut atas permasalahan yang terjadi, termasuk meminta mempercepat proses investigasi.

Otto Fitriandy selaku Kepala OJK Provinsi Lampung menekankan bahwa perlindungan data pribadi sangatlah penting dan menjadi kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya permasalahan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.(*)

Program Asuransi Wajib Kendaraan Menunggu Peraturan Pemerintah 

JurnalKota.net – Jakarta, 18 Juli 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa Program Asuransi Wajib,

termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP)
sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif
penyelenggaraan program.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program
Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan
berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait
kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko
bencana. Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu
mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut
akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam UU P2SK
dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan
pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK
diundangkan. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi
terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.
Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan
mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih
terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.(*)

DUKUNG KEMAJUAN UMKM, BI AJAK MASYARAKAT UNTUK BANGGA BUATAN LAMPUNG 

JurnalKota.net – Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Lampung
bersinergi mengampanyekan Gerakan Bangga Buatan Lampung. Dengan slogan Hanggum
Sani’an Lappung yang bermakna Bangga Buatan Lampung, puncak kegiatan pemberdayaan
UMKM Lampung Begawi kembali digelar untuk yang keempat kalinya. “Pemberdayaan UMKM
merupakan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang harus
bangga
akan
produk
buatan
UMKM
lokal.
Bangga
menggunakannya,
bangga
memperkenalkannya, dan bangga akan kemajuannya” demikian disampaikan Deputi
Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, pada upacara pembukaan Lampung Begawi
2024 hari ini (12/7) di Lampung City Mall, Bandar Lampung.
Bentuk Bangga Buatan Lampung dimaknai Bank Indonesia dengan terus melakukan
berbagai kegiatan pengembangan UMKM. Komitmen dan konsistensi ini ditunjukan dengan
berbagai capaian kemajuan UMKM binaan. “Pada kegiatan Lampung Begawi 2024, kita
semua dapat saksikan bagaimana UMKM Lampung semakin maju dan berkembang.
Beberapa mengawali usahanya dari produksi berskala rumahan, hingga saat ini telah mampu
membuat rumah produksi, memberdayakan lingkungan sekitar, dan menjual produknya ke
pasar nasional hingga internasional, contohnya Deandra Batik, Rafins Snack, dan Bana Bee“
demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto
Herdiawan, dalam laporannya. Lebih lanjut, Junanto juga menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Pemerintah Provinsi Lampung, BMPD Provinsi Lampung, asosiasi, dan akademisi
atas sinergi kuat yang dilaksanakan selama ini.
Semarak gerakan Bangga Buatan Lampung akan mendukung performa perekonomian
yang lebih tinggi dan inklusif. Sinergi antar pemangku kepentingan dan maraknya
penggunaan
produk
UMKM
lokal
akan
memberikan
kontribusi
bagi
peningkatan
kesejahteraan
pelaku
UMKM yang
mendominasi
demografi
masyarakat. ”Dengan
pelaksanaan kegiatan Lampung Begawi ini, kami berharap sinergi dan kerjasama yang erat
antara Pemerintah Provinsi Lampung, Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan
lainnya dapat terus diperkuat untuk kemajuan UMKM dan perekonomian Lampung”
disampaikan oleh Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, dalam sambutannya. Lebih lanjut,
pelaksanaan Lampung Begawi juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi untuk
terus meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian.
Lampung Begawi tahun 2024 merupakan salah satu upaya dalam mengkampanyekan
Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia
(GBBWI) melalui serangkaian kegiatan. Puncak pergelarannya pada 12 – 14 Juli 2024, Bank
Indonesia memfasilitasi penyelenggaraan pameran untuk lebih dari 60 UMKM food, fashion &
craft. Sebagian besar dari UMKM yang mengikuti Lampung Begawi 2024 telah mengikuti
berbagai program pembinaan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, termasuk dari program
coaching dan onboarding yang mendukung perkembangan UMKM..
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada Lampung Begawi 2024, Bank Indonesia
meningkatkan sorotan showcasing UMKM produk unggulan Lampung, yaitu wastra dan kopi.
Selain itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan BBPOM Provinsi

Lampung juga meluncurkan beberapa program inovatif, yaitu PAKAI QRIS PUSAKA, Kios
Inflasi dan Mobil TOP. Berkolaborasi dengan Balai Besar POM dengan menggandeng
pemerintah daerah, Program PAKAI QRIS PUSAKA (Produk Unggul, Sehat, Berkualitas dan
Aman) untuk UMKM Berjaya (Berkelas Sejahtera Mendunia) bertujuan untuk mendorong
peningkatan mutu produk UMKM melalui implementasi good manufacturing product (GMP)
dan kepemilikan Izin Edar Badan POM, serta meningkatkan pelayanan prima dengan Go
Digital melalui pemanfaatan QRIS. Adapun Kios Inflasi dan Mobil TOP (Transportasi Operasi
Pasar) merupakan bagian dari upaya terpadu dalam mengendalikan inflasi pangan dengan
menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga melalui perluasan jangkauan pasar
murah di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.(*)