Kategori: BUMN

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 26 Agustus 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama dengan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Bapak Dr. Ir. H. A. Junaidi Auly, MM, menyelenggarakan kegiatan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat di 3 (tiga) kecamatan/kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu :

Kampung Rukti Endah, Kec. Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat, 23 Agustus 2024
Balai Desa Tanjung Mulyo, Kec. Abung Selatan, Lampung Utara, Sabtu, 24 Agustus 2024. Balai Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Minggu, 25 Agustus 2024

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap penggunaan produk jasa keuangan peer-to-peer lending sehingga meminimalisir mengakses entitas yang ilegal. Dalam kegiatan sosialisasi ini, materi yang akan disampaikan pada sosialisasi ini meliputi Pengenalan OJK, Waspada Pinjaman Online Ilegal, Pinjaman Online dan Waspada Investadi yang mana ketiga tema ini saling berkaitan dan sering ditemui dikehidupan masyarakat sehari-hari.

“Kegiatan Sosialisasi bersama Anggota Komisi XI DPR RI ini dilakukan secara rutin, ke daerah-daerah yang memang sangat memerlukan edukasi Keuangan. Tentunya banyak manfaat yang akan diperoleh, terlebih saat ini sedang marak penawaran-penawaran yang menyesatkan masyarakat, seperti investasi illegal, pinjol illegal bahkan sampai ke Judi Online. Masyarakat juga kita bekali dengan pengetahuan bagaiman jika ingin memanfaatkan produk pinjaman atau kredit dari industri jasa Keuangan untuk keperluan penambahan modal usaha, ujar Otto”.

Berdasarkan data yang didapat oleh Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 terdapat 6.680 pinjaman online ilegal dan 1.218 investasi ilegal yang telah diblokir dan dihentikan aktivitasnya. Lebih lanjut, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp139,67 Triliun.

Dalam penggunaannya keuangan digital dapat membantu ekonomi masyarakat maupun memperburuk kondisi ekonomi tersebut. Dalam praktiknya, fintech peer-to-peer lending dianggap sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal kerja dengan tenor yang singkat. Namun dewasa ini, terdapat cukup banyak penyimpangan terkait dengan penggunaan produk ini, salah satunya adalah penggunaan kredit untuk judi online.

Dengan materi tersebut diharapkan masyarakat lebih memahami dan berhati-hati dalam menyikapi penawaran-penawaran yang ada, sehingga ke depannya, masyarakat yang menjadi korban akan semakin berkurang dan masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi kebutuhan keuangannya, baik ketika memiliki uang maupun memerlukan uang.

OJK selaku regulator di sektor jasa keuangan serta 15 anggota Satgas PASTI lainnya senantiasa selalu mengupayakan pencegahan untuk menekan kerugian yang timbul pada masyarakat akibat dari maraknya pinjaman online dan investasi illegal.

OJK berharap sosialisasi yang disampaikan dapat diterima dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat daerah, serta cermat dan bijak dalam mengelola keuangan, selalu berpedoman pada prinsip legal dan logis sebelum menggunakan produk jasa keuangan, serta mewaspadai bentuk penipuan transaksi keuangan digital yang sedang kerap terjadi dengan berbagai modus penawaran.

“Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut atau ragu dalam melakukan transaksi Keuangan, dapat menghubungi OJK di Kontak 157, atau WA 081157157157 atau dapat datang ke kantor OJK Provinsi Lampung di Jl. Way Sekampung No.9 Pahoman Bandar Lampung, sehingga langkah preventif/pencegahan yang kita lakukan saat ini, dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk mencegah masyarakat untuk tidak lagi mengakses entitas illegal dan saya juga berharap agar masyarakat dapat lebih aware sehingga tidak terjerumus lingkaran setan judi online, ungkap Otto.(*)

JurnalKota.net – Pesisir Barat, 13 Agustus 2024 – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani dan pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Lembaga Jasa Keuangan – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BPD Lampung dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menggelar kegiatan Product/Business Matching (Talkshow mengenai KUR sekaligus Implementasi Program KPB Kepada Petani dan Pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Barat). Acara ini dihadiri oleh 150 peserta dari Petani/ Nelayan/Pelaku UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat.

Acara yang berlangsung di Aula Hotel Sartika & Resort Kabupaten Pesisir Barat ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan Kab. Tanggamus, Staf Ahli Gubernur Provinsi Lampung Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik dan Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 OJK Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Indah Puspitasari selaku Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 OJK Provinsi Lampung menyampaikan pentingnya akses keuangan dan bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap akan terjalin hubungan yang lebih erat antara petani, pelaku UMKM, dan pihak-pihak terkait seperti perbankan, lembaga keuangan, serta investor. Melalui fasilitasi ini, kita ingin membuka peluang bagi petani dan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan, teknologi, serta pasar yang lebih luas,” ujar Indah Puspitasari.

Talkshow ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang keuangan, yaitu OJK, KPB Center, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BPD Lampung dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang memberikan materi talkshow mengenai KUR sekaligus implementasi program KPB kepada petani dan pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Barat.

Selain talkshow, kegiatan ini juga terdapat simbolis penyerahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan total penyaluran sekitar Rp1,3 miliar, serta menyediakan klinik konsultasi produk dan/atau layanan jasa keuangan bagi UMKM yang melibatkan lembaga jasa keuangan oleh Perbankan dan Jasindo bersama semua pihak yang tergabung dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan kepada petani/pelaku UMKM sebagai bentuk komitmen dalam rangka mendukung memajukan kesejahteraan dan usaha petani di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian & Pembangunan Kabupaten Tanggamus, “mengapresiasi kerjasama antara OJK Provinsi Lampung dan Pemkab Tanggamus mendorong akses keuangan dan mencari solusi terkait kendala serta permasalahan dari para petani, pelaku UMKM dan nelayan di Pesisir Barat dalam mengakses permodalan ke perbankan,” kata Drs. Zukri Amin, M.P.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan nyata bagi peningkatan kapasitas dan daya saing para petani serta pelaku UMKM, sehingga dapat memajukan kesejahteraan dan usaha petani serta pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Barat.(*)

JurnalKota.net – Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi Pemerintah melalui penerapan sistem digitalisasi di sektor pajak maupun retribusi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) .

Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu meningkatkan digitalisasi pembayaran pada beberapa retribusi daerah yang pembayarannya masih melalui teller/loket bank, selain itu memperkuat pelaporan kegiatan yang telah dilakukan TP2DD ke Pemerintah Pusat , demikian disampaikan oleh Alex Kurniawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan bersinergi dengan Bank Indonesia untuk memasifkan digitalisasi. Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Drs. M. Firsada, M.Si, menegaskan bahwa digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pendapatan Daerah “Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tulang Bawang Barat segera menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia terkait program sosialisasi, penerapan e-retribusi terutama retribusi pasar, dan penerbitan kebijakan digitalisasi” lanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat di Semester II Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah berada di tahap Digital dan memperoleh kenaikan peringkat dari semester sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kebijakan yang memadai. Namun Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu memperkuat realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui kanal pembayaran digital mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS.
Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterapkan penerimaan pajak berbasis billing center yang koneksikan dengan pembayaran digital” demikian disampaikan Direktur PT. FTF Globalindo, Bangun Jocelyn Tobing.

Jocelyn menambahkan bahwa aplikasi Sistem Pelayanan Pajak Elektronik (SAPEN) yang berbasis billing center merupakan aplikasi laporan terintegrasi dengan pembayaran digital menggunakan QRIS yang dikoneksikan dengan dashboard monitoring secara real time. “Adapun retribusi saat ini sedang dalam tahap proses untuk menggunakan pembayaran digitalisasi “, tambahnya.

Turut hadir dalam HLM tersebut yaitu perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Adiarebi, S.H yang menjelaskan bahwa penerapan teknologi dalam implementasi (Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah) ETPD memerlukan landasan hukum agar tercipta transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Adiarebi menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Kejaksaan Negeri terkait sosialisasi/edukasi, konsultasi dan pendampingan hukum dalam penerapan digitalisasi serta monitoring/evaluasi.(*)

JurnalKota.net – Bandarlampung — PT Bank Lampung menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), pada Rabu (31/7/2024) di hotel Sheraton dengan agenda pengesahan modal setor, tindaklanjut KUB Bank Lampung dan laporan akan berakhirnya masa jabatan Pengurus.

Pelaksanaan RUPS-LB dipimpin oleh Fahrizal Darminto selaku Sekertaris Daerah Lampung sekaligus Komisaris Utama PT Bank Lampung dan dihadiri oleh Pjs Gubernur Lampung Drs. Samsudin, Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau yang sah mewakili masing-masing Kepala Daerah Kabupaten/Kota selaku Pemegang Saham Bank Lampung serta dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Lampung.

Menurut Humas Bank Lampung hasil dari RUPS – LB Bank Lampung antara lain disetujuinya penambahan modal dari Kabupaten Way Kanan sebesar 1 miliar. Kemudian Tindaklanjut KUB Bank Lampung dengan Bank Jatim. RUPS – LB juga menerima laporan kinerja Direktur Utama Presley Hutabarat selama periode menjabat sekaligus menerima pengunduran diri beliau selaku Direktur Utama PT Bank Lampung dengan alasan untuk kepentingan keluarga.

Lebih lanjut ia menjelaskan kepentingan keluarga murni menjadi alasan pengunduran diri beliau tidak ada tekanan atau masalah lainnya dan masa jabatan beliau juga akan berakhir tahun ini. Seperti kita tahu ia telah mengabdi di Perbankan baik di BRI maupun di PT Bank Lampung dengan masa pengabdian selama 34 tahun 5 bulan.

Dalam RUPS – LB tersebut, menunjuk Direktur Kepatuhan Mahdi Yusuf sebagai Pjs. Direktur Utama dan menjalankan fungsi sebagai Direktur Operasional, dan menunjuk Direktur Operasional Indra Merviana untuk menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Kepatuhan.

Semoga dengan kepengurusan yang baru Bank Lampung dapat lebih sukses. (*)

JurnalKota.net – Bandarlampung — Bank Lampung memperkuat struktur permodalan dengan melakukan konsolidasi, penguatan diberbagai sektor. Diantaranya dengan melakukan penguatan struktur, ketahanan dan daya saing yang bertujuan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Daerah maupun nasional.

Hal ini juga sebagai wujud dukungan Bank Lampung terhadap industri perbankan nasional.

“Saat ini tingkat kesehatan Bank Lampung berada pada komposit nilai 2 (dua) yang berarti Bank Lampung dalam keadaan Sehat. Oleh karena itu penguatan dalam permodalan dijajaki oleh Bank Jatim dalam istilah Lampungnya adalah Bank Lampung adalah Gadis Cantik yang sedang dilamar oleh Bank Jatim” ujar humas Bank Lampung, Jum’at (2/8/2024).

Lebih lanjut, berbagai upaya yang dilakukan Bank Lampung sebagi lembaga keuangan yang bergerak disektor bisnis yang berlandaskan kepecayaan/trust, dalam setiap menjalankan kegiatan harus senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di sektor perbankkan, menciptakan tata kelola yang baik, dan menerapkan manajemen risiko dan kepatuhan.

“Sampai saat ini Bank Lampung tetap mengedepankan prinsip dan tata kelola yang baik dalam melakukan bisnisnya antara lain menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Dimana belum terdapat pelanggaran yang dilakukan segenap manajemen Bank Lampung, baik dalam penyaluran kredit besar maupun kredit kecil” tambahnya.

Ia juga menegaskan dalam penyaluran kredit, terdapat batasan penyaluran kredit yang harus ditaati oleh segenap insan Bank Lampung dan itu diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dimana saat ini posisi kredit terbesar semester I Tahun 2024 yang diberikan Bank Lampung dengan pola pemberian kredit sindikasi untuk proyek nasional pembangunan jalan tol dan posisi Bank Lampung hanya sebagai partisipan dimana Lead Bank adalah salah satu Bank Himbara. (*)