Kategori: Pemerintahan

Bandar Lampung Lampung Pemerintahan

Catat ini jadwal Pendaftaran SMA Siger Bandar Lampung

JK, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung membuka sistem penerimaan murid baru tahun 2025/2026 jenjang SMA di Yayasan Siger Prakarsa Bunda, pendaftaran dibuka dari tanggal 9 hingga 10 Juli 2025.

Sekolah Menengah Atas (SMA) dibangun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengakomodir lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.

“Alhamdulillah pendaftaran sekolah gratis untuk jenjang SMA akan dibuka Rabu. Bunda meminta kepada sekolah menampung anak belum mampu untuk melanjutkan sekolah,” jelas Eva Dwiana, Selasa 8 Juli 2025.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan pihaknya menggratiskan bagi seluruh masyarakat belum mampu untuk bersekolah di Sekolah Siger Bandar Lampung.

“Ini semuanya gratis, tanpa dipungut biaya. Jadi tidak alasan bagi warga Bandar Lampung yang tidak Sekolah dikarenakan tidak ada biaya,” tambah Eva Dwiana.

Lokasi SMA Siger Bandar Lampung:

– SMA 1 Siger Bandar Lampung berada di Jalan Ikan Sembilang, No.16 Kecamatan Bumiwaras (SMPN 38 Bandar Lampung).

– SMA Siger 2 Bandar Lampung berada di Jalan Soekarno Hatta No. 18 (SMPN 39 Bandar Lampung).

– SMA Siger 3 Bandar Lampung berada di Jalan Pulau Button Raya (SMPN 44 Bandar Lampung)

– SMA Siger 4 Bandar Lampung berada di Jalan Padat Karya, Kecamatan Rajabasa

(SMPN 45 Bandar Lampung)

Masyarakat yang hendak sekolah di Yayasan Siger Prakarsa Bunda harus melampirkan persyaratan berupa, Domisili Bandar Lampung, Fotokopi Kartu Keluarga, Akte, KTP orang tua, Surat Keterangan lulus, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan foto berwarna 3×4 (3 Lembar). (kwt)

Pemerintahan

Pengurus Korpri Lampung Barat 2025–2030 Resmi Dikukuhkan, Nukman Jabat Ketua

8 Juli 2025
Redaksi

LAMPUNG BARAT — Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lampung Barat masa bakti 2025–2030 resmi…

Lampung Barat Pemerintahan

Pengurus Korpri Lampung Barat 2025–2030 Resmi Dikukuhkan, Nukman Jabat Ketua

LAMPUNG BARAT — Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lampung Barat masa bakti 2025–2030 resmi dikukuhkan pada Selasa, 8 Juli 2025. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua III Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung, Senen Mustakim, mewakili Ketua Korpri Provinsi Lampung, Muhammad Firsada, di Aula Kagungan Setdakab.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat, Nukman, secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Korpri Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Korpri Provinsi Lampung Nomor: KEP-249/III/SK/DP/2025.

Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk memperkuat semangat pengabdian dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Di balik jabatan tersimpan tanggung jawab besar. Di balik struktur organisasi, tersirat harapan dan cita-cita untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Mad Hasnurin juga menekankan bahwa Korpri harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh anggotanya. Organisasi ini diharapkan mampu menghadirkan suasana yang mendukung tumbuhnya profesionalisme, serta tempat di mana anggota merasa dihargai, didengarkan, dan diberdayakan.

Ia mendorong pengurus baru agar menyusun program kerja yang visioner dan lahir dari niat tulus, bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjawab tantangan masa depan.

Sementara itu, Senen Mustakim menyampaikan bahwa jabatan dalam struktur Korpri harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

“Anggota Korpri harus solid, jangan mudah terpecah. Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk mendukung percepatan pembangunan, khususnya di Kabupaten Lampung Barat,” tegasnya.

Ketua Korpri yang baru dilantik, Nukman, menyampaikan optimismenya terhadap kepengurusan yang baru. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja organisasi.

“Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, Korpri Lampung Barat akan berjalan selaras dan menjadi organisasi yang bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat,” ucap Nukman.

Adapun susunan pengurus Korpri Kabupaten Lampung Barat masa bakti 2025–2030 sebagai berikut:

  • Ketua: Nukman

  • Wakil Ketua I: Ahmad Hikami

  • Wakil Ketua II: Ismet Inoni

  • Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan: Surti

  • Ketua Bidang Pembinaan Disiplin Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan: Misranto

  • Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum: Marni Yanti

  • Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan: Nurliana

  • Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya: Endang Guntoro

  • Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat: Nova Christina

  • Ketua Bidang Pengendalian: Ferdian Wahyudi

Bandar Lampung Lampung Pemerintahan

Gubernur Lampung Aktifkan Kembali Dr. Agus Nompitu Sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

JK, BANDAR LAMPUNG –Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi mengaktifkan kembali Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P. dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Senin (07/07/2025).

Pengaktifan tersebut ditandai dengan penyerahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.10.2/3340/VI.04/2025 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.10.2/01/VI.04/2024 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Penyerahan keputusan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Ruang Kerjanya. Langkah ini menyusul Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 9/Pid.Pra/2025/PN Tjk tertanggal 18 Juni 2025, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Dr. Agus Nompitu tidak sah dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menyampaikan harapan agar pengaktifan kembali Dr. Agus Nompitu dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja.

“Kami berharap Dr. Agus Nompitu segera berkoordinasi dengan jajaran dan langsung bergegas untuk menjalankan program-program strategis Dinas Tenaga Kerja demi mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung,” ujar Sekda.

Penyerahan keputusan tersebut turut disaksikan oleh para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya optimalisasi kinerja dan penguatan sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, profesionalisme, serta menjamin hak-hak Aparatur Sipil Negara dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. (*)

Lampung Selatan Pemerintahan

Lampung Selatan Masuk Tiga Besar Daerah Terpuas di Lampung, Raih Grade A dalam Survei RLMG

Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar.

LAMSEL, Kalianda – Kabupaten Lampung Selatan menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk tiga besar daerah dengan tingkat kepuasan publik tertinggi di Provinsi Lampung. Berdasarkan survei Litbang Radar Lampung Media Group (RLMG) semester pertama 2025, Lampung Selatan mencatat skor kepuasan sebesar 81,74%, meraih Grade A bersama Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus.

Capaian ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam mendorong perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor pelayanan publik.

Dalam survei tersebut, sebanyak 23,48% responden menyatakan sangat puas—tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota—dan 58,26% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Pariwisata Jadi Primadona

Sektor pariwisata menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepuasan 83,48%, berkat pengembangan destinasi unggulan seperti Minang Rua, Kedu Warna, dan kawasan pesisir Kalianda. Inovasi di sektor ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan Meningkat

Pelayanan kesehatan juga mencatat skor tinggi, yakni 80,87%, didorong oleh program mobil sehat dan puskesmas keliling yang menjangkau masyarakat hingga pelosok kecamatan.

Di bidang pendidikan, tingkat kepuasan publik mencapai 76,53%, mencerminkan hasil dari perbaikan infrastruktur sekolah serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga pengajar.

Infrastruktur dan Pertanian Juga Alami Perbaikan

Meskipun masih ada 22,61% responden yang mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan, namun 70,44% lainnya menilai telah terjadi perbaikan signifikan, khususnya di jalur utama dan wilayah pedesaan.

Sektor pertanian, yang menjadi penopang ekonomi lokal, memperoleh tingkat kepuasan 73,91%. Hal ini dipicu oleh program pembinaan kelompok tani dan dukungan permodalan dari pemerintah daerah.

Survei Mewakili Suara Publik Sumbagsel

Survei RLMG dilakukan terhadap 1.495 responden dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung (kecuali Kabupaten Pesawaran), dengan masing-masing daerah diwakili oleh 115 responden. Penilaian mencakup enam sektor utama: kepemimpinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, pertanian, dan pariwisata.

Hasil survei ini menegaskan bahwa pendekatan pemerintahan yang responsif, programatik, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Pemerintahan

Bupati Parosil Kukuhkan Satgas PPA, Tegaskan Komitmen Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

7 Juli 2025
Redaksi

LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengukuhkan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak…

Lampung Barat Pemerintahan

Bupati Parosil Kukuhkan Satgas PPA, Tegaskan Komitmen Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengukuhkan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dari tingkat kabupaten hingga kelurahan dan pekon, dalam acara yang digelar di Lamban Pancasila, Kecamatan Balik Bukit, Senin (7/7/2025).

Pengukuhan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menangani dan menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilai mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Satgas PPA tingkat kabupaten dibentuk berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor: B/251/KPTS/III.06/2025, sedangkan untuk tingkat kelurahan dan pekon ditetapkan melalui SK Ketua Satgas PPA Kabupaten, Nukman.

“Satgas ini dibentuk berangkat dari kegelisahan saya atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa pekon. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus hadir mengambil langkah nyata,” tegas Parosil dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Lampung Barat selama ini dikenal sebagai wilayah yang kondusif dan aman, sehingga munculnya kasus kekerasan menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani agar tidak terulang.

Bupati menekankan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan semua unsur, termasuk tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan institusi pemerintah.

“Saya minta Satgas yang sudah dikukuhkan bisa menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Harus bekerja keras dan bersinergi,” ujarnya.

Struktur dan Tugas Satgas PPA

Sekretaris Daerah Lampung Barat Nukman, yang juga dikukuhkan sebagai Ketua Satgas PPA, mengingatkan kepada jajaran Satgas di kelurahan dan pekon agar segera berkoordinasi dengan camat serta seluruh pihak terkait.

“Setelah pelantikan, jangan menunggu lama. Harus langsung bekerja dan bangun koordinasi yang kuat,” pesan Nukman.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKBPPPA Lampung Barat, Danang Harisuseno, menjelaskan bahwa Satgas PPA dibentuk dengan tujuan memperkuat perlindungan perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan kolaborasi antar-lembaga dalam penanganannya.

“Kita ingin menekan angka kekerasan, membangun sistem perlindungan yang kuat, dan memastikan kasus-kasus ini ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Danang.

Struktur Satgas PPA Tingkat Kabupaten:

  • Ketua: Sekda Lampung Barat, Nukman

  • Wakil Ketua: Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Hikami

  • Sekretaris: Kadis PPKBPPPA, Danang Harisuseno

Untuk Satgas tingkat kelurahan dan pekon, nama-nama ditetapkan oleh masing-masing Peratin dan Lurah di wilayahnya.

Pelantikan turut disaksikan oleh Wakil Bupati Mad Hasnurin, anggota DPRD Bambang Kusmanto, serta perwakilan dari kejaksaan, TNI, Polri, Kemenag, Pengadilan Agama, camat, dan peratin setempat.

Pemerintahan TNI

Pemprov Lampung dan TNI Bersinergi, Sekda Marindo Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera

JK, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Radin Inten di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Korem 043/Garuda Hitam dalam transformasi menuju Kodam, yang digelar di ruang rapat Korem 043/Garuda Hitam, Kamis (04/07/2025).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Lampung telah mengambil langkah konkret sebagai bentuk dukungan, di antaranya dengan menghibahkan lahan seluas 16 hektare di kawasan Kota Baru untuk kebutuhan Korem 043/Gatam serta 40 hektare lahan tambahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Kodam.

“Ini adalah wujud komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung terbentuknya Kodam di Lampung. Selama ini, sinergi antara Pemprov dan Korem 043/Gatam telah terjalin sangat baik, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan dan kedaulatan energi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Sekda Marindo

Sekda berharap, melalui kunjungan kerja Komisi I DPR RI, proses pembentukan Kodam di Lampung dapat berjalan lebih cepat sehingga sinergi antara TNI dan Pemprov Lampung semakin kuat untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Sementara itu, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyambut hangat kehadiran rombongan Komisi I DPR RI dan menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mendukung pembentukan Kodam di Lampung.

“Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pembentukan Kodam. Korem selama ini telah bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai komponen bangsa di wilayah Lampung untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial, menjaga kondusivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Danrem.

Danrem juga menjelaskan bahwa pembangunan Kodam akan dilakukan di atas lahan hibah dari Pemprov Lampung dan mencakup pembangunan satuan-satuan pendukung lainnya. Menurutnya, masih banyak potensi lahan di wilayah Lampung yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Danrem menyebutkan, Kodam yang akan dibentuk di Lampung telah mendapatkan persetujuan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat dan akan diberi nama Kodam XX/Radin Inten. Kodam ini nantinya akan membawahi Korem 043/Garuda Hitam di Lampung serta Korem 041/Garuda Emas di Bengkulu.

“Kami mengapresiasi dukungan besar dari Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan lahan dan berbagai bentuk sinergi demi terwujudnya Kodam XX/Radin Inten,” tambah Danrem.

Ketua rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung penuh pembentukan Kodam XX/Radin Inten yang akan bermarkas di Lampung.

“Pembentukan Kodam ini diyakini akan memperkuat pembangunan wilayah pertahanan serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Lampung dan Bengkulu,” ujar Dave Laksono.

Dave juga meminta agar Korem 043/Gatam bersama seluruh pemangku kepentingan terkait menyusun kajian komprehensif mengenai potensi tantangan dalam proses pembentukan Kodam XX/Radin Inten, termasuk langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Rangkaian kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan DPR RI guna mewujudkan sistem pertahanan wilayah yang lebih kuat dan terintegrasi, serta mendukung agenda pembangunan nasional, baik dari aspek keamanan dan pertahanan, maupun dari aspek perekonomian.

Sebagaimana diketahui, peningkatan status Korem menjadi Kodam akan membawa banyak keuntungan, baik bagi pertahanan nasional maupun pembangunan daerah. Kodam memiliki wewenang komando lebih luas, anggaran lebih besar, dan peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung program-program pemerintah.

Dengan lokasi geografis yang sangat strategis, yakni berada di gerbang Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Lampung menjadi posisi ideal untuk keberadaan sebuah Kodam. Kodam XX/Raden Inten diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendidikan bela negara bagi generasi muda. (*)

Bandar Lampung Lampung Pemerintahan

Sesuai Program Walikota, Camat Sukarame Inisiasi Pembentukan Satgas Kebersihan untuk Aksi Cepat Atasi Sampah

JK, BANDAR LAMPUNG – Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Walikota Eva Dwiana, Kecamatan Sukarame mengambil langkah strategis dengan menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan. Langkah ini merupakan bentuk aksi cepat tanggap dalam mengatasi persoalan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Satgas ini dikoordinasikan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Kecamatan Sukarame di bawah kepemimpinan Jamaludin. Setiap hari, tim kebersihan melakukan pembersihan di titik-titik strategis seperti pasar tradisional, jalan protokol, taman lingkungan, dan saluran drainase perumahan. Kegiatan ini dilaksanakan secara konsisten demi menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat.Kamis, (03/07/2025).

“Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Kami dari UPT Kebersihan hadir bukan hanya untuk membersihkan, tapi juga mengedukasi warga agar peduli lingkungan,” ujar Jamaludin saat ditemui di sela kegiatan pembersihan rutin.

Camat Sukarame, Zolahudin Zamzami, SE, MM, menyampaikan apresiasi atas kinerja UPT Kebersihan serta menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan Pemkot untuk menciptakan kota yang layak huni.

“Pembentukan Satgas ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami ingin kebersihan menjadi budaya, bukan hanya kegiatan sesaat. Lingkungan yang bersih akan meningkatkan kualitas hidup warga,” tegas Zolahudin.

Selain kegiatan harian, Kecamatan Sukarame juga rutin menggelar program Jum’at Bersih, yang melibatkan warga, pelajar, dan komunitas peduli lingkungan. Program ini menggabungkan aksi bersih-bersih dengan edukasi tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga lingkungan dari polusi.

Respon masyarakat pun sangat positif. Banyak warga mengaku merasakan perubahan signifikan di lingkungan mereka sejak program ini berjalan secara intensif dan berkesinambungan.

Pembentukan Satgas Kebersihan di Kecamatan Sukarame menjadi contoh konkret bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat membawa perubahan nyata. Bandar Lampung yang bersih dan nyaman bukan sekadar harapan, tapi sedang diwujudkan mulai dari level kecamatan. (kwt)

Lampung Selatan Pemerintahan

Pemkab Lampung Selatan dan Sumedang Jalin Kerja Sama Inovasi Pemerintahan Berbasis Teknologi

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait berbagi informasi serta inovasi daerah oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jumat (4/7/2025).

SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemkab Sumedang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait berbagi informasi serta inovasi daerah.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jumat (4/7/2025).

Kolaborasi ini melibatkan 14 perangkat daerah dari Lampung Selatan, termasuk Bappeda, BPPRD, BRIDA, BKD, DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Perindag, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disdukcapil, dan Disnaker.

Bupati Egi menyebut Sumedang sebagai contoh keberhasilan dalam menerapkan sistem pemerintahan modern berbasis teknologi. Ia berharap Lampung Selatan dapat meniru langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan daerah tersebut.

“Saya banyak mendapat masukan, kalau mau belajar tata kelola pemerintahan, datanglah ke Sumedang. Karena itu kami datang ke sini untuk belajar dan mengadopsi keberhasilan Sumedang dalam membangun birokrasi digital yang efisien,” ujar Egi.

Sementara itu, Bupati Dony Ahmad Munir menyambut hangat rombongan dari Lampung Selatan dan mengapresiasi semangat kolaborasi antar daerah. Menurutnya, kerja sama seperti ini penting untuk saling berbagi solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

“Ini bukan hanya kebanggaan bagi kami, tetapi juga kesempatan berharga untuk saling belajar. Lampung Selatan juga pasti memiliki banyak hal yang bisa kami adopsi,” kata Dony.

Ia menjelaskan, reformasi birokrasi di Sumedang dilakukan secara menyeluruh, salah satunya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi ini mencakup perubahan pola pikir, dari budaya dilayani menjadi melayani, serta digitalisasi seluruh layanan publik.

“Peran pemimpin adalah merancang kebijakan, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui platform digital. Mulai dari pelayanan hingga pemantauan semua berbasis teknologi,” jelasnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari penguatan sistem pemerintahan yang modern, efisien, dan kolaboratif, serta menjadi strategi bersama dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.