JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Marindo Kurniawan lulus ketahap presentasi…
Tag: bpkadlampung
Pj. Bupati Pringsewu Dr. Marindo Kurniawan, ST, MM, Terima Penghargaan STBM Award 2024 dari Kemenkes RI
JURNAL KOTA, JAKARTA – Kabupaten Pringsewu menerima penghargaan Santisasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kategori Madya dari…
Pengurus KAWAT & Jajarannya Mengucapkan Selamat Hari Lahir Dr. Marindo Kurniawan, ST, MM
JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG – Pengurus Komunitas Wartawan Kota (KAWAT) dan jajarannya Mengucapkan Selamat Hari Lahir…
Pj Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan Serahkan Bantuan Korban Angin Puting Beliung
JURNAL KOTA, SUKOHARJO – Pasca terjadinya bencana alam angin puting beliung yang melanda sejumlah pekon di…
Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan Salurkan Bantuan Ikan Konsumsi di Pagelaran Utara
JURNAL KOTA, PRINGSEWU – Penjabat (Pj.) Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan menyalurkan bantuan ikan konsumsi bagi warga…
Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan Lepas Atlet Menuju PON Aceh-Sumut
JURNAL KOTA, PRINGSEWU – Atlet Kontingen Provinsi Lampung asal Kabupaten Pringsewu yang akan berlaga pada Pekan…
Terobosan Dalam Bidang Pariwisata Yang dilakukan Oleh PJ Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan
JURNAL KOTA, PRINGSEWU – Sebagai terobosan dalam bidang Pariwisata yang dilakukan oleh PJ Bupati Pringsewu Marindo…
Pemkab Pringsewu Gelar Konsultasi Publik II Pembuatan Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029
JURNAL KOTA, PRINGSEWU – Dalam rangka pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPMD) 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar Konsultasi Publik (KP) kedua.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu ini dihadiri anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Anton Subagyo, S.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Drs.Heri Iswahyudi, M.Ag. beserta jajaran pemerintah daerah, forkopimda dan instansi vertikal lainnya, DLH Provinsi Lampung, akademisi, pemerhati lingkungan, pihak konsultan dan para pemangku kepentingan.
Penjabat Bupati Pringsewu Dr.Marindo Kurniawan, S.T., M.M. saat membuka kegiatan ini di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Kamis (29/8/2024), mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan dari proses perencanaan tahunan pembangunan daerah yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana KLHS wajib disusun dan diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD, RPJPD dan RTRW beserta rencana rincinya.
“Dengan kata lain, KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap Kebijakan, Rencana, dan Program untuk menjamin terlaksananya prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan,” katanya.
Forum konsultasi publik merupakan upaya untuk menyatukan landasan pikir dan persepsi terhadap rancangan prioritas dan arah kebijakan pembangunan mengingat KLHS dalam dokumen RPJMD sangat penting agar segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pringsewu untuk lima tahun kedepan dapat diantisipasi dan diminimalisir.
“Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan adanya peran, masukan, saran positif dan konstruktif, sehingga nantinya dapat disepakati komitmen bersama, sekaligus rekomendasi atas perumusan mitigasi dan atau alternatif KLHS untuk kemudian dapat kita integrasikan dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Pringsewu 2025-2029 yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dirinya berharap kegiatan ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah dan analisis teknokrat di berbagai bidang pembangunan, sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan yang kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan skala prioritas di tahun-tahun mendatang.
“Forum ini merupakan kesempatan sangat baik untuk bermusyawarah, berdiskusi, merumuskan dan menyinergikan segala hal terkait kebijakan hingga implementasi dari program-program kegiatan perangkat daerah untuk pembangunan kedepan yang tetap mengacu pada upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang merupakan aset penting penunjang pembangunan Kabupaten Pringsewu di masa mendatang,” tandasnya.
Dalam pada itu, Sekda Pringsewu Drs.Heri Iswahyudi, M.Ag. selaku Ketua Tim Pokja Penyusunan KLHS tersebut mengatakan dalam proses penyusunan dokumen KLHS RPJMD ini, masih ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan, diantaranya rapat asistensi dengan DLH Provinsi Lampung, rapat sinergitas dan penyelarasan dokumen KLHS RPJMD dengan Rancangan Awal RPJMD bersama Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Pringsewu yang dilakukan di Bappeda.
“Tahapan berikutnya adalah pra-validasi yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan memaparkan apa yang sudah dirumuskan di dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pringsewu 2025-2029, guna diterbitkan Surat Validasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta pengintegrasian dan verifikasi KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD, serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi yang dilakukan di Bappeda Provinsi Lampung. Dalam menyusun dokumen KLHS RPJMD ini, tim pokja juga didampingi oleh tenaga ahli,” ujarnya. (*)
Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan Terima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024
JURNAL KOTA, JAKARTA — Pejabat (Pj.) Bupati Pringsewu Dr. Marindo Kurniawan, ST, MM menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024 kategori Madya dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia.
Penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pencapaian kepesertaan akses pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang mencapai angka 97 persen, diserahkan oleh Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP pada acara penyerahan penghargaan UHC Award 2024 di Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII ) Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024).
Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin yang hadir pada kesempatan tersebut mengapresiasi pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) 2024 di Indonesia yang telah menjangkau 98 persen dari total populasi.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta seluruh pemerintah daerah,” ujar Wapres Ma’rup Amin
Wapres Ma’rup Amin juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi.
Perlu diketahui, program Cakupan Kesehatan Universal (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang memastikan setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, berkualitas dengan biaya terjangkau masyarakat.(*)
LCW : Apresiasi Kinerja BPKAD Pemprov Lampung Dalam Pengelolaan Keuangan Baik
JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG — Lampung Corruption Watch (LCW) mengapresiasi pengelolaan keuangan pemerintah provinsi (pemprov) Lampung. Hal tersebut diungkapkan Ketua LCW, Juendi Leksa Utama.
Juendi Leksa Utama mengungkapkan, pengelolaan keuangan provinsi dinilai cukup baik.
“Kami mengapresiasi pengelolaan keuangan pemprov lampung, karena sejauh ini kami nilai baik, akuntabel, transparan, tepat guna dan tepat sasaran,” ungkapnya pada awak Media, Rabu (03/07/2024).
Namun, LCW tidak menutup mata jika terjadi kejanggalan pada penggunaan anggaran.
“Tapi secara umum, tetap kita awasi, kita lihat, kalau menurut kami penggunaannya agak janggal, tetap kami kritisi,” jelasnya.
Juendi Leksa Utama mengapresiasi Pengelolaan Anggaran di pemprov lampung bukan tanpa alasan, ia mengacu pada beberapa indikator, seperti pembangunan, perekonomian, dan lain-lain.
“Pembangunan berjalan terus menanjak, ekonomi baik, angka kemiskinan berkurang sesuai dari data BPS, jadi selamat untuk pemprov Lampung, dalam hal ini BPKAD yang telah mengegola anggaran dengan baik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 ini terus tumbuh dan meningkat. Salah satu faktor pendukungnya adalah pengelolaan keuangan yang baik, bersih serta transparan melalui satker BPKAD Provinsi Lampung.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk miskin di Lampung mengalami penurunan sebanyak 29,4 ribu jiwa pada Maret 2024. atau sekitar 0,42 persen dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin Lampung di Maret 2024 tercatat 941,23 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2023 berjumlah 970,67 ribu orang. (**)