Lampung Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Lampung Barat berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut semakin mengukuhkan Lampung Barat sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tinggi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung kepada Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).
Bupati Parosil Mabsus menegaskan bahwa raihan WTP ke-16 bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti nyata komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.
“WTP ke-16 ini bukan sekadar piagam penghargaan. Ini merupakan hasil kerja keras, disiplin anggaran, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujar Parosil.
Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut jauh lebih menantang dibanding meraihnya untuk pertama kali. Pasalnya, standar pelaporan keuangan terus berkembang, pengawasan semakin ketat, dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan semakin tinggi.
“Kalau WTP pertama bisa dianggap sebagai awal keberhasilan, maka WTP ke-16 adalah bukti konsistensi dan komitmen yang terus dijaga. Ini kerja bersama seluruh OPD hingga jajaran pengelola keuangan di tingkat bawah,” katanya.
Opini WTP yang diberikan BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Lampung Barat telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari kesalahan material yang signifikan.
Parosil berharap capaian tersebut dapat memperkuat kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah, sekaligus membuka peluang yang lebih besar dalam memperoleh dukungan program pembangunan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berbagai insentif pemerintah lainnya.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak berpuas diri dengan pencapaian yang diraih saat ini.
“Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Target kita bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Dengan raihan WTP ke-16 secara beruntun, Pemkab Lampung Barat semakin memperkuat reputasinya sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus menjadikan prestasi tersebut sebagai modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat.