Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat final persiapan pelaksanaan Lampung Economic Investment Forum (LEIF) 2025 di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Kamis (23/10/2025).

Rapat tersebut membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari susunan acara, kesiapan lokasi, hingga strategi publikasi dan promosi LEIF 2025. Hadir dalam rapat antara lain perwakilan Forum Investasi Lampung (Foila), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto beserta jajaran, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Forum investasi berskala internasional yang digelar atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia ini akan berlangsung pada 4 November 2025 di Jakarta, dengan menghadirkan sekitar 130 calon investor asing dari 46 negara, serta sejumlah asosiasi pengusaha nasional sebagai calon investor potensial.

Dalam arahannya, Sekda Marindo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar LEIF 2025 dapat berjalan sukses dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan investasi di Lampung. Ia menyampaikan pesan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bahwa forum ini bukan hanya ajang promosi proyek strategis, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan potensi, sumber daya, dan kearifan lokal Lampung kepada calon investor.

“Pesan Bapak Gubernur, acara ini harus mampu menggambarkan iklim investasi di Lampung — mulai dari potensi sumber daya, kearifan lokal, hingga kondusifitas situasi politik dan sosial,” ujar Marindo.

Beberapa proyek strategis yang akan ditampilkan dalam LEIF 2025 antara lain Bakauheni Harbour City, Bandar Lampung Agripark Kemiling, PLTS Bendungan Way Jepara, dan Kawasan Kota Baru Provinsi Lampung, serta sejumlah proyek dan aset daerah potensial lainnya.

Marindo menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menghadirkan pembangunan melalui peningkatan investasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan publikasi agar pelaksanaan LEIF 2025 berjalan lancar serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.*

JurnalKota.net – JAKARTA —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Dalam Munas yang mengusung tema “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif” tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud resmi terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025-2030.

Sebagai Ketua APPSI baru, Rudy menyampaikan sejumlah fokus utama untuk memperkuat peran organisasi ke depan dengan menekankan lima arah kebijakan prioritas, yakni :
1. Memperkuat kolaborasi antarprovinsi untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat pembangunan daerah.
2. Menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyampaikan aspirasi daerah secara profesional dan konstruktif.
3. Mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi daerah, terutama dalam bidang pangan, energi, hilirisasi, dan investasi hijau.
5. Membangun APPSI yang responsif, cepat merespons isu daerah dan nasional untuk menghasilkan gagasan serta kebijakan yang solutif.

Rudy berharap APPSI di bawah kepemimpinannya dapat menjadi motor penggerak sinergi pembangunan nasional yang berpihak pada kemajuan daerah, sekaligus memperkokoh persatuan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Ia juga diberikan waktu 1 bulan untuk membentuk kepengurusan yang baru.

Dikesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan bahwa Sebagai mitra strategis pemerintah pusat, APPSI diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia menggarisbawahi empat aspek kunci yang dapat dilakukan APPSI untuk menjaga integritas tersebut, yakni transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi kreatif serta pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing.

Wiyagus menilai keempat aspek tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel di masa mendatang.*

JurnalKota.net – MESUJI —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengunjungi salah satu rumah warga dari keluarga pra-sejahtera di kawasan Register 45, Pemukiman Karya Jaya, Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Senin (20/10/2025),

Keluarga tersebut diketahui menghadapi persoalan hukum sehingga harus berurusan dengan Polres Mesuji. Kasusnya terkait perlakuan sang ibu terhadap anaknya, yang mengikat anaknya dengan rantai dan meninggalkannya sendirian di rumah.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Mesuji memberikan pendampingan intensif kepada keluarga ini. Sebab, Wagub Jihan menilai persoalannya bukan hanya soal hukum, tapi juga kesehatan, psikologis, dan ekonomi.

Seperti diketahui, keluarga ini memiliki dua anak: S dan T. S (6 tahun) dan T (2 tahun). Ayah mereka merupakan buruh kecil yang harus bekerja meninggalkan rumah. Si ibu harus mengurus anaknya T untuk berobat karena menderita penyakit jantung bawaan dan labiopalatoskizis (bibir sumbing), yang mengharuskannya menjalani pemeriksaan bulanan. Penyakit tersebut juga berdampak pada kondisi stunting yang dialami T.

Setiap bulan saat akan mengantar T, ibunya harus merantai S agar tidak nakal karena bermain keluar rumah. Dari sini persoalan muncul.

“Karena keterbatasan ekonomi dan tidak memungkinkan membawa dua anak sekaligus dengan sepeda motor, sementara sang ayah bekerja sebagai buruh tani harian lepas, keputusan untuk mengikat S diambil agar tidak bermain ke sungai atau jalan raya, mengingat ada pengalaman sebelumnya,” ujar Wagub Jihan.

Jihan menegaskan bahwa tindakan ibu tersebut tetap merupakan sebuah kesalahan. Meski demikian, Pemprov Lampung dan Pemkab Mesuji menilai bahwa kasus ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi.

Pendekatan yang komprehensif diperlukan mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan keluarga yang sangat kompleks.

“Kita harus melihat dari berbagai sisi. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga kesehatan, psikologis, dan ekonomi. Mereka masuk kategori masyarakat desil 1, sangat miskin, dan bahkan tidak memiliki rumah tinggal tetap,” ujar Jihan.

Pemerintah daerah saat ini tengah melakukan berbagai upaya, termasuk intervensi gizi, pemeriksaan kesehatan, dan pendampingan psikologis bagi kedua anak. Rumah sakit telah diminta untuk melakukan asesmen menyeluruh, baik terhadap S maupun T.

“Insya Allah, besok dokter akan menjemput mereka untuk pemeriksaan lanjutan dan persiapan tindakan medis, termasuk kemungkinan operasi untuk penyakit bawaan T,” tambahnya.

Jihan menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan keluarga ini harus ditangani bersama, mulai dari penanganan medis, kondisi anak-anak, hingga solusi atas kesulitan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi.

“Kita tidak bisa hanya menyelesaikan satu masalah dan mengabaikan yang lain. Ini masalah yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara menyeluruh,” katanya.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Hilman Hadikusuma Tahun 2025 di Lamban Gedung Kuning, Bandar Lampung, Jumat (17/10/2025).

Kompetisi peradilan semu yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung ini diikuti oleh 12 delegasi universitas dari berbagai daerah di Indonesia dan akan berlangsung pada 17–19 Oktober 2025. Tahun ini merupakan penyelenggaraan keempat NMCC, dengan tema “Anti Human Trafficking” yang menyoroti isu penting mengenai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang konsisten menghadirkan ruang pembelajaran aplikatif bagi mahasiswa hukum. Ia menilai bahwa kompetisi peradilan semu bukan sekadar ajang akademik, melainkan juga wadah untuk membentuk karakter, empati, dan integritas mahasiswa hukum.

“Peradilan semu ini merupakan bentuk nyata hilirisasi ilmu hukum yang dipelajari di kampus. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar menggunakan nurani dalam menegakkan hukum,” ujar Jihan.

Jihan menilai tema Anti Human Trafficking sangat tepat diangkat di Lampung, mengingat provinsi ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang tinggi dan berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya perdagangan orang. Ia menyebutkan, sejak tahun 2020 hingga kini, telah tercatat lebih dari 80 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Lampung. Hal ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus senantiasa berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Wakil Gubernur berharap kegiatan NMCC dapat memperkuat wawasan dan karakter mahasiswa hukum dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, serta tanggung jawab sosial, sehingga mereka tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan empati dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat.

“Kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mahasiswa hukum yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, empatik, dan siap menjadi penegak hukum yang membawa perubahan positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Jihan berharap seluruh peserta dapat membawa kesan positif selama berada di Lampung. Ia juga menekankan bahwa Universitas Lampung dan Provinsi Lampung diharapkan dapat semakin dikenal sebagai daerah yang terbuka, bersahabat, dan mendukung pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia menggelar Forum Komunikasi MBG: Strategi Komunikasi Berbasis Isu Krisis di Balai Keratun, Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo. Kegiatan diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Satgas MBG, dan Satgas Stunting dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang wajib disukseskan bersama. Menurutnya, program ini telah membawa dampak besar bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

“Program MBG ini harus berhasil dan tidak ada kata mundur. Program ini membuat anak-anak semakin semangat bersekolah. Dulu, sekitar 40–50 persen siswa berangkat ke sekolah tanpa sarapan, sehingga sulit berkonsentrasi. Sekarang, jutaan siswa mendapatkan gizi seimbang, dengan protein dan karbohidrat yang cukup,” ujar Marroli.

Marroli menambahkan, pemerintah telah menyediakan jutaan hingga miliaran piring makanan bergizi bagi siswa di seluruh Indonesia atas arahan Presiden. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya dirasakan anak-anak, tetapi juga para orang tua yang kini lebih tenang karena kebutuhan gizi anaknya terpenuhi.

Dalam kesempatan itu, Marroli juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik dalam menghadapi isu-isu yang berkembang terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, tantangan komunikasi di era digital membutuhkan pendekatan adaptif dan kolaboratif antarinstansi pemerintah.

“Dalam komunikasi publik, informasi negatif memang cepat menyebar, tapi informasi positif punya daya jangkau lebih luas jika relevan dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pesan positif soal MBG harus terus digaungkan, tidak hanya di media sosial tapi juga di ruang-ruang percakapan masyarakat seperti grup WhatsApp,” katanya.

Marroli menegaskan, pihaknya sedang menyiapkan panduan komunikasi publik agar seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki keselarasan dalam menyampaikan pesan terkait program strategis nasional. Panduan itu diharapkan membantu pemerintah menangani isu krisis dengan cepat, tepat, dan menenangkan publik.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum ini di Lampung. Ia menyebut kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas komunikasi publik di daerah.

“Kami berterima kasih karena Lampung dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan ini. Forum ini mempertemukan dinas kominfo, satgas MBG, dan satgas stunting dari seluruh kabupaten/kota, baik secara luring maupun daring. Ini kesempatan bagus untuk menyamakan persepsi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat,” ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya bergantung pada penyebaran informasi, tetapi juga pada kemampuan meramu pesan agar kredibel, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan pentingnya kehadiran pejabat publik dalam memberi informasi resmi saat terjadi krisis, seperti bencana atau pandemi, guna mencegah munculnya spekulasi di ruang publik.

“Pesan dari pemerintah harus kuat, kredibel, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Media komunikasi bisa beragam, tapi esensinya satu: menenangkan publik dan memastikan manfaat program nasional benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ganjar.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi panel bersama dua narasumber, yakni praktisi komunikasi Jojo S. Nugroho dan praktisi kehumasan Fardila Astari, dengan moderator Muhammad Aprizal Arsyita, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Lampung.

Forum ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan strategi komunikasi MBG di daerah, agar pesan pemerintah tersampaikan secara efektif dan program nasional ini dapat terus berjalan dengan dukungan publik yang luas.*