Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara program pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan berbagai program pusat yang telah berjalan di Lampung dinilai penting untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, seusai memimpin rapat terkait Kolaborasi dan Sinergi Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional dan Daerah, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jumat (17/10/2025).

Menurut Gubernur Mirza, sejumlah program pemerintah pusat telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satunya adalah Program MBG yang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi pangan bergizi dan penyerapan tenaga kerja.

“Program MBG memberi dampak signifikan. Konsumsi ayam, telur, sayur dan lainnya meningkat, serta lebih dari 24 ribu tenaga kerja terserap, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Gubernur Mirza.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi antara program pusat dan daerah sehingga menjadi daya ungkit maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata. Mulai dari Program MBG, Koperasi Merah Putih, dan lainnya.

“Perkembangan MBG yang sangat cepat harus segera disambut oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kami sedang mempersiapkan rantai suplai dari petani lokal, seperti ayam, telur, sayur, cabai dan lainnya,” ujarnya.

Disisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga menaruh perhatian pada perkembangan Kooperasi Merah Putih. Gubernur Mirza berharap keberadaan koperasi ini dapat memperkuat hilirisasi produk lokal dan membuka akses permodalan bagi pelaku usaha desa.

“Kita ingin Kooperasi Merah Putih bisa mendongkrak komoditas desa, sehingga ada nilai tambah dan perputaran ekonomi,” ujarnya.

Melalui forum evaluasi ini, Pemprov Lampung berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus mendorong percepatan realisasi program pusat di daerah. Tujuannya, agar pembangunan berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung. *

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, memberikan piagam penghargaan kepada enam Perangkat Daerah atas komitmen dan kesungguhan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Upacara Bulanan dan SAKIP Award Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/10/2025).

Marindo mengapresiasi Perangkat Daerah melalui SAKIP Award atas kerja cerdas dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja.

Menurutnya, para Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan asas good governance serta mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran yang berkualitas.

“Award ini adalah salah satu wujud kami dalam menerapkan reward dan punishment atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung,” ujar Marindo.

Marindo menjelaskan, SAKIP Award diberikan untuk memberikan apresiasi dan menghargai perangkat daerah yang memiliki kinerja unggul dalam akuntabilitas dan reformasi birokrasi.

Penghargaan ini juga bertujuan memotivasi perangkat daerah agar terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.

“Sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah untuk mewujudkan akuntabilitas demi Lampung yang lebih maju, serta memfasilitasi pertukaran informasi, strategi, dan inovasi antara perangkat daerah yang telah berhasil menerapkan SAKIP,” tambahnya.

Pada 2 Oktober 2024, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung masih berada pada kategori B dengan nilai 68,36. Pada Triwulan II Tahun 2025, nilai tersebut meningkat sebesar 0,59 poin menjadi 68,95.

Marindo menegaskan, guna mendukung peningkatan nilai SAKIP Provinsi Lampung dengan predikat BB bahkan A, diperlukan komitmen nyata.

Komitmen itu harus dimulai dari level pimpinan pemerintah daerah hingga ke perangkat daerah dan individu, untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja.

“Realitas menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan nilai SAKIP yang baik berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Saya berkomitmen melakukan transformasi birokrasi, salah satunya melalui penguatan akuntabilitas kinerja,” ujarnya.

Dengan penghargaan ini, Marindo menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan manajemen kinerja dengan mengutamakan efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja.

“Ini dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Lampung, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” katanya.

Adapun enam perangkat daerah yang menerima penghargaan SAKIP Award Tahun 2025, meliputi dengan predikat SAKIP BB diberikan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Jiwa Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan predikat SAKIP B diberikan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung, — Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Provinsi Lampung di kancah nasional. Dua naskah kuno asal Provinsi Lampung berhasil meraih Sertifikat IKON (Ingatan Kolektif Nasional) Tahun 2025 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas nilai sejarah, budaya, dan literasi yang terkandung dalam naskah-naskah kuno tersebut. Keberhasilan ini merupakan hasil dari usulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung yang terus menunjukkan komitmennya dalam pelestarian warisan literasi dan budaya daerah.

Penetapan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi naskah nusantara sebagai sumber pengetahuan, identitas budaya, dan memori kolektif bangsa yang perlu dilestarikan.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa pengarusutamaan naskah bukan sekadar formalitas, melainkan menempatkan manuskrip dan nilai-nilainya sebagai bagian utama dari kebudayaan dan pembangunan nasional.

“Melalui program ini, naskah dan kandungannya harus ditempatkan sebagai arus utama, tidak lagi menjadi isu yang termarjinalkan,” ujarnya saat membuka Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara XX di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Adapun dua naskah kuno yang berhasil meraih penghargaan tersebut adalah: Naskah Kulit Kayu: Ingok Perjanjian Kita dan Poerba Ratoe: Catatan Sejarah Masyarakat Labuhan Ratu 1907–1915.

Kedua naskah ini dinilai memiliki nilai historis tinggi serta menggambarkan identitas dan kearifan lokal masyarakat Lampung tempo dulu.

Penganugerahan Sertifikat IKON 2025 juga dirangkaikan dengan Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara XX, yang menghadirkan berbagai pakar, peneliti, dan pemerhati naskah dari lembaga nasional maupun internasional. Acara ini menjadi wadah penting dalam memperkuat jejaring pelestarian naskah kuno di Indonesia dan dunia.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Pengakuan ini bukan hanya kebanggaan bagi Lampung, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus melestarikan dan memperkenalkan khazanah naskah kuno daerah kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan raihan ini, diharapkan semangat menjaga naskah kuno sebagai sumber ilmu, identitas, dan kebanggaan budaya bangsa terus tumbuh di kalangan masyarakat Lampung dan Indonesia pada umumnya.*

JurnalKota.net – LAMPUNG TIMUR —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, meresmikan Pabrik Kelapa Sawit PT. Pesona Sawit Makmur (PT. PSM) yang berlokasi di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Kamis (16/10/2025).

Wagub Jihan menyampaikan bahwa kehadiran pabrik kelapa sawit ini menjadi harapan dan tumpuan kesejahteraan bagi petani kelapa sawit di wilayah tersebut.

Selain itu, pabrik ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja serta memperkuat perekonomian daerah.

“Selamat atas diresmikannya Pabrik PT. PSM. Semoga kehadirannya membawa berkah bagi masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan menjadi bagian penting dari perjalanan Lampung menuju masa depan yang maju,” ujar Jihan.

Turut mendampingi Wagub Jihan, Mewakili Manajemen PT. PSM Reno Ruswandi.

Jihan menjelaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini tidak hanya karena kontribusinya terhadap ekspor, tetapi juga penyerapan tenaga kerja serta upaya mensejahterakan petani.

“Kita semua tahu bahwa Lampung dikenal sebagai salah satu provinsi dengan potensi perkebunan terbesar di Indonesia. Kelapa sawit adalah komoditas andalan yang menopang kehidupan banyak keluarga, terutama di pedesaan,” jelasnya.

Saat ini, ada sekitar 250.000 hektare lahan perkebunan sawit yang dikelola masyarakat, dan sebagian besar merupakan mitra PT. PSM.

Namun, potensi besar ini baru dapat memberikan manfaat maksimal apabila hasil kelapa sawit diolah secara langsung di daerah asal.

“Karena itu, kehadiran pabrik seperti PT. PSM sangat strategis. Ini memperkuat rantai nilai, mendorong hilirisasi, dan menjadikan Lampung sebagai pusat industri pengolahan sawit yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan,” katanya.

Jihan menyebut Pemerintah Provinsi Lampung sendiri terus berkomitmen memperkuat industri berbasis sumber daya lokal.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap hasil bumi Lampung memberi manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

“Kami terus memperkuat infrastruktur penunjang, mempercepat pelayanan investasi, dan membangun kolaborasi yang sehat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Jihan menegaskan pentingnya kepatuhan PT. PSM terhadap peraturan yang berlaku, terutama mengenai undang-undang ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

“Segala hal yang sudah dipenuhi untuk berdirinya industri ini akan kami awasi secara ketat, mulai dari amdal hingga pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Harus ada simbiosis mutualisme yang menguntungkan antara industri, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa industri kelapa sawit memiliki kewajiban melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS).

“Saya meminta PT. PSM untuk menjalankan FPKMS demi kepentingan dan keberlanjutan masyarakat petani kita,” tegasnya.

Wagub berharap PT. PSM dapat menjadi contoh bagi industri lain dalam menjalankan usaha yang ramah lingkungan, peduli sosial, dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Dunia usaha kini dituntut untuk tidak hanya produktif, tetapi juga adaptif dan bertanggung jawab. Saya yakin, dengan komitmen dan semangat yang kuat, PT. PSM akan menjadi bagian penting dari transformasi industri sawit yang modern, efisien, dan berdaya saing global,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – LAMPUNG SELATAN —– Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza mencanangkan Pekon Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sebagai Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas), Kamis (16/10/2025).

Dalam sambutannya, Ibu Wulan mengatakan bahwa kunjungan Kerja ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan dan implementasi program PKK Provinsi Lampung berbasis Desa/Kelurahan.

Ia menekankan bahwa kehadiran TP-PKK bukan hanya dalam rangka menjalankan tugas dan program, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan dukungan nyata terhadap upaya pemberdayaan keluarga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai informasi, melalui program Desa Tapis ini, TP-PKK akan menberkan bantuan berupa :

1. Bantuan Modul Posyandu dan Susu, guna mendukung Desa Rejomulyo dalam meningkatkan gizi balita dan ibu hamil serta keterlibatan aktif dalam upaya penurunan stunting dan pencegahan kecacingan.
2. Bantuan Sembako dan kursi roda serta alat Bantu Dengar untuk Lansia serta kaum disabilitas sebagai wujud bantuan kepada lbu Hamil, Keluarga beresiko stunting, masyarakat kondisi ekonomi lemah yang memiliki keterbatasan
3. Bantuan mesin jahit untuk Usaha Ekonomi Perempuan (UEP) dalam penguatan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).
4. Pelatihan Perempuan Kepala Keluarga guna meningkatkan ekonomi perempuan baik di sektor formal maupun informal di Desa Rejomulyo.
5. Bantuan Bibit Cabai untuk Kader PKK di Desa Rejomulyo guna Penekanan Laju Inflasi melalui Pemanfaatan pekarangan melalui HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman PKK).
6. ⁠Pembangunan/Peningkatan jalan di Desa Rejomulyo guna Konektivitas antarwilayah sebagai fondasi utama bagi perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ibu Wulan menggarisbawahi bahwa keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen pendukung.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong, meningkatkan kolaborasi, serta mengembangkan inovasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa masing-masing.

“Saya sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung mengajak kita semua untuk menyukseskan program Desa TAPIS ini dalam mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.

Sejak dicanangkan, sejumlah desa di berbagai kabupaten/kota telah resmi menjadi Desa TAPIS binaan TP. PKK Provinsi Lampung.

Beberapa di antaranya, yakni Pekon Way Gelang (Tanggamus), Desa Sidomulyo (Lampung Selatan), Desa Hanura (Pesawaran), Pekon Sinar Banten (Lampung Barat), Kampung Gunung Sakti (Tulang Bawang Barat) serta Pekon Kacapura (Kabupaten Tanggamus).*

JurnalKota.net – JAKARTA — Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam acara Mandaya Awards 2025 yang digelar di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Penghargaan Mandaya merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap dedikasi dan kontribusi daerah, lembaga, maupun individu dalam memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan nasional. Tahun ini, Pemprov Lampung menjadi salah satu penerima penghargaan untuk kategori Dedikasi dan Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat.

Menko PM Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan hanya pada program bantuan sosial, melainkan pada meningkatnya kemandirian dan martabat masyarakat.

“Mandaya adalah simbol pengakuan negara terhadap kiprah nyata pemberdayaan masyarakat. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi cambuk bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, karena tantangan sosial ekonomi ke depan masih kompleks,” ujar Muhaimin.

Muhaimin mengungkapkan, angka kemiskinan nasional tahun 2025 masih berada di level 8,47 persen, dengan lebih dari 12,58 juta jiwa penduduk miskin tinggal di wilayah pedesaan. Selain itu, tingkat ketimpangan sosial masih cukup tinggi dengan gini rasio 0,375, sementara sekitar 4,85 juta dari 7,28 juta pengangguran merupakan tenaga kerja terdidik.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Muhaimin menekankan pentingnya strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Muhaimin menilai, bantuan sosial memang berfungsi sebagai “bantalan”, tetapi upaya membangun ekosistem yang menumbuhkan kemandirian dan produktivitas masyarakat jauh lebih penting.

“Mandaya adalah simbol perubahan paradigma, dari bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” tegasnya.

Muhaimin menambahkan, 50 inisiatif terbaik penerima penghargaan tahun ini memiliki satu benang merah: keyakinan bahwa masyarakat dapat menjadi pelaku utama pembangunan apabila diberikan ruang, akses, dan kepercayaan.

Menurut Muhaimin, tugas pemerintah adalah memastikan ekosistem pemberdayaan tersebut berkelanjutan. Dimana setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara harus bermuara pada peningkatan daya masyarakat.

Presiden, kata Muhaimin, juga telah memberikan arahan agar tidak ada fasilitas pemerintah yang dibiarkan mangkrak. Fasilitas publik harus dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat di akar rumput.

“UMKM harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib memberikan ruang dan fasilitas strategis agar UMKM bisa tumbuh sehat dan bersaing di tengah iklim ekonomi yang ketat,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Muhaimin menyebut bahwa Mandaya bukan hanya sekadar penghargaan, melainkan gerakan nasional yang menandai babak baru dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, Muhaimin mengajak seluruh pemimpin daerah dan pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun ekosistem yang menumbuhkan produktivitas sosial.

Penghargaan yang diterima Provinsi Lampung menjadi pengakuan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun model pemberdayaan masyarakat berbasis desa dan UMKM. Ke depan, langkah ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.*

JurnalKota.net – TANGERANG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Opening Ceremony Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025, yang secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (15/10/2025).

Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) ini mengusung tema “Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries.” Tema tersebut menegaskan tekad pemerintah untuk memperluas jangkauan ekspor, menarik investasi baru, dan memperkuat daya saing produk unggulan nasional.

Dalam sambutannya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga tahun ini, ekspor nasional meningkat lebih dari 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara surplus neraca perdagangan melonjak dari USD 19 miliar menjadi USD 29 miliar.

Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Perdagangan serta kementerian dan lembaga terkait atas kontribusinya menjaga momentum ekspor nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan tiga agenda strategis nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, program hilirisasi industri, yang melahirkan kebijakan Danantara untuk memperkuat nilai tambah dan kemandirian ekonomi nasional. Hilirisasi ini diharapkan menjadikan Indonesia bangsa industri yang kuat seperti pada era 1980-an, ketika bangsa ini telah mampu memproduksi pesawat, pupuk, petrokimia, dan satelit.

Kedua, penguatan sumber daya manusia, melalui program makan siang gratis bagi 82 juta penerima manfaat, sebagai upaya membangun generasi unggul dan sehat untuk menghadapi persaingan global.

Ketiga, kedaulatan pangan dan energi nasional. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi swasembada pangan, sekaligus berdaulat di bidang energi dengan mempercepat penggunaan biofuel B50 agar tidak lagi mengimpor solar mulai tahun depan, serta mulai menerapkan bensin campur etanol atau metanol sebesar 10 persen.

Zulkifli Hasan menjelaskan, langkah-langkah tersebut akan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan industri pertanian. Permintaan terhadap jagung, singkong, dan tebu akan meningkat seiring tumbuhnya industri bioenergi. Ia juga menyampaikan bahwa tahun ini Indonesia telah mencapai swasembada beras, dengan surplus sekitar 4–5 juta ton hingga akhir tahun.

Lebih lanjut, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen pada tahun 2026, apabila kebijakan hilirisasi, pangan, dan energi dapat berjalan secara konsisten dan kolaboratif.

Menko Zulkifli juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mempercepat realisasi program pembangunan ekonomi nasional.

Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara, pelaku usaha, dan mitra internasional atas dukungan mereka dalam menyukseskan Trade Expo Indonesia ke-40. Dengan semangat kerja sama dan inovasi, Indonesia diyakini akan semakin kokoh sebagai kekuatan ekonomi global yang berdaya saing tinggi.

TEI ke-40 menargetkan 1.500 peserta pameran dan 30.000 pengunjung dari dalam dan luar negeri, dengan target transaksi sebesar USD 16,5 miliar. Hingga menjelang pembukaan, tercatat 1.015 peserta dan 6.847 buyer dari 106 negara telah terdaftar.

Selain pameran, kegiatan Trade Expo Indonesia 2025 juga diisi dengan seminar, talk show, workshop, hingga business matching. Tiga zona utama disiapkan untuk memudahkan pengunjung menjelajahi produk yaitu Zona Makanan, Minuman, Pertanian, Lisensi, dan Waralaba; Zona Manufaktur dan Jasa; serta Zona Fesyen, Gaya Hidup, dan Dekorasi Rumah.

Kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di TEI 2025 bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi konkret Pemprov Lampung dalam memperkuat daya saing daerah di pasar ekspor global.

Sejumlah langkah nyata tengah dijalankan pemerintah provinsi, di antaranya program peremajaan dan hilirisasi komoditas pertanian dengan dukungan investasi senilai Rp180 miliar dari Kementerian Pertanian, yang diarahkan untuk memperluas kapasitas pengolahan hasil pertanian dan memperkuat rantai pasok lokal.

Pemprov juga mendorong ketahanan pangan terintegrasi melalui kolaborasi dengan Polda Lampung, BUMN, dan BUMD, guna mencapai target Swasembada Pangan Lampung 2025, termasuk diversifikasi tanaman pangan strategis seperti jagung dan singkong.

Selain itu, Lampung memperkuat ekosistem ekspor daerah dengan pelatihan ekspor bagi pelaku UMKM, peningkatan standar mutu dan sertifikasi produk, serta pengembangan kemasan dan promosi digital berbasis desa berorientasi ekspor.

Langkah-langkah ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam membangun ekonomi yang berbasis nilai tambah, berdaya saing global, dan berkelanjutan.*