Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – Lampung Tengah – Gubernur Lampung diwakili  Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri Pengajian Haul Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani Thoriqoh Qodiriyah Wanaqsabandiyah, di Mushola Baiturrohman, Kampung Rejo Basuki V, Kecamatan Seputih Raman, Minggu (12/10/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini secara rutin setiap tahunnya.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat menghargai eksistensi thariqah sebagai bagian dari kekayaan warisan Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah, yang mampu merawat ketenangan batin masyarakat, memperkuat moral, dan membentengi generasi muda dari pengaruh negatif zaman,” ujar Gubernur.

Gubernur menyatakan bahwa Majelis Haul merupakan momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan menjadi media muhasabah (introspeksi). Hal ini dilakukan untuk mengenang jasa para wali Allah, mengambil teladan dari akhlak dan perjuangan mereka, serta menanamkan kembali kecintaan kepada para orang saleh.

“Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani adalah ulama besar yang mewariskan ilmu, keteladanan, dan jalan ruhani. Melalui haul ini, kita memperbaharui niat untuk mengikuti jejak beliau dalam mencintai ilmu, meneguhkan tauhid, dan menjadi wasilah turunnya rahmat dan rida Allah SWT,” tambahnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Mursyid Thoriqoh Qodiriyah Wan-Naqsabandiyah, KH. Ali Sodiq S.Pdi, dan Ibu Nyai Hj. Mua’rifah Sodiq yang telah beristiqamah menyelenggarakan kegiatan ini.

“Semoga Allah SWT menerima amal kita semua, mengangkat derajat para guru kita, serta melimpahkan keberkahan bagi Kampung Rejo Basuki dan seluruh masyarakat Lampung,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menghadiri acara Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Provinsi Lampung Tahun 2025-2030, bertempat di Balai Keratun Kantor Gubernur, Minggu (12/10/2025).

BKPRMI telah menjadi garda terdepan dalam membina dan memberdayakan generasi muda Islam, khususnya dalam lingkup masjid, Keberadaan BKPRMI memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pembangunan karakter bangsa.

Pemerintah Provinsi Lampung menyadari bahwa membangun daerah tidak dapat dilakukan sendiri, Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah, aparatur, Pelajar termasuk organisasi kepemudaan berbasis masjid seperti BKPRMI.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menggaris bawahi hal hal yang dapat kita bangun secara bersama diantaranya,
Pembinaan karakter generasi muda ,
Pemberdayaan ekonomi umat,
Keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial kemasyarakatan, seperti edukasi kesehatan, lingkungan, dan penguatan nilai-nilai toleransi.

“Kita perlu menyegarkan nilai nilai kebangsaan kita, nilai nilai kebersatuan kita sebagai bangsa, yang memang sesungguhnya sudah berakar jauh, ber abad abad lampau yang memikat wilayah wilayah dinusantara ini”. Ucapnya

Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung langkah-langkah konstruktif BKPRMI dalam rangka pembangunan spiritual dan sosial masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga gubernur Lampung mengucapkan Selamat bertugas, kepada Pengurus BKPRMI yang telah dilantik.

“Amanah ini merupakan bentuk kepercayaan besar untuk menghadirkan manfaat nyata bagi umat dan daerah,Pimpinlah dengan hati, layani dengan ketulusan, dan ajak generasi muda untuk semakin dekat dengan masjid dan agamanya”. Katanya

Diakhir, Gubernur Lampung mengajak seluruh pengurus BKPRMI agar berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

“Jadikan pelantikan ini sebagai awal dari langkah-langkah besar yang berdampak nyata bagi masyarakat, Pemuda masjid bukanlah penonton zaman, tetapi pemain utama dalam membentuk peradaban”. Pungkasnya

Sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) terpilih Ahmad Kharudin Syam, mengatakan bahwa BKPRMI siap membantu dan mendorong Gubernur Lampung Menjadikan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi Lampung Maju.

“Tentu BKPRMI bukan satu satunya lembaga yang berkontribusi didalam negara, kami sadar kami hanya sebagian kecil dari organisasi kepemudaan yang ada diprovinsi Lampung, tapi saya yakin kami bisa bersinergi dan berkontribusi kepada Pemerintah Provinsi Lampung”. Katanya.*

JurnalKota net – Bandar Lampung — Provinsi Lampung kembali menorehkan capaian positif dengan menempati peringkat empat nasional sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025.

Capaian tersebut mencatat bahwa angka inflasi Lampung berada di bawah rentang target nasional sebesar 1,5% hingga 3,5%, yaitu berada pada angka 1,17% yang menjadi indikator keberhasilan pengendalian harga di daerah.

Data tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, yang juga dirangkaikan dengan pembahasan Kebersihan dan Kesehatan Dalam Pengolahan Hewan Ternak Untuk Pangan serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/10/2025).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa secara nasional, komoditas penyumbang utama inflasi year-on-year meliputi emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.

Sementara untuk inflasi pada month-to-month atau bulan ke bulan, komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah komoditas cabai merah, daging ayam ras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin dan uang sekolah, akadem/PT.

“Kedepan kita semua, terutama daerah yang tinggi, termasuk pemerintah pusat perlu memikirkan bagaimana caranya untuk penyumbang inflasi cabai merah ini bisa diatasi, bisa tersebar, atau produksinya bisa bertambah dan kemudian bisa terdistribusi dengan baik,” ucapnya.

“Daging ayam ras boleh naik untuk melindungi peternak, tapi jangan sampai terjadi kenaikan yang tidak terkendali,” tambahnya.

Mendagri juga menyoroti pentingnya menciptakan alternatif daya tarik investasi agar masyarakat tidak hanya beralih ke emas, tetapi juga memiliki kepercayaan untuk menabung atau berinvestasi di sektor lain.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan tersebut juga menambahkan bahwa Pada Minggu ke- 2 Oktober 2025, tercatat 17 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 21 provinsi lainnya mengalami penurunan, termasuk Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Amalia juga menjelaskan bahwa Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 17 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah dan daging ayam ras.

Dari 21 daerah yang mengalami mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, Lampung mencatat penurunan IPH sebesar -0,04%, dengan penyumbang utama penurunan berasal dari beras, bawang merah, dan tepung terigu.

“Kalau kita perhatikan dari penurunan IPH yang dialami oleh 21 provinsi, maka mayoritas penurunan dari IPH di berbagai provinsi itu antara lain disumbang oleh penurunan harga beras, lalu penurunan harga bawang merah dan penurunan harga cabai rawit di beberapa tempat,” jelasnya.

Namun demikian, secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga pada M2 Oktober 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH.

Terkait Pembahasan Kebersihan dan Kesehatan Dalam Pengolahan Hewan Ternak Untuk Pangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda mendorong percepatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikasi pada rumah potong hewan baik ruminansia maupun unggas.

Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran Mendagri nomor: 100.4.4.1/1627/SJ tentang Pengelolaan Rumah Potong Hewan Ruminansia/unggas dimana didalam Surat Edaran tersebut, gubernur dan bupati/walikota diminta agar provinsi dan kabupaten/kota yang belum membentuk RPH R/U berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

“Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pembinaan terhadap higienitas dan sanitasi dalam rangka keamanan produk hewan dan pada unit usaha produk hewan dan mendorong penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk RPH R/U berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020,” jelasnya.

“Mengoptimalkan alokasi dan penggunaan anggaran daerah serta sumber pendanaan lainnya untuk pembinaan pengelolaan RPH R/U dan mencarmati potensi RPH R/U sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan kualitas polayanan dan percepatan dapat,” lanjutnya.

Selaras dengan hal tersebut, Agung juga menjelaskan bahwaMenteri Pertanian RI juga telah menerbitkan surat edaran dalam menindaklanjuti ketentuan pasal 4 ayat (3) PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, unit usaha produk hewan yang telah menerapkan cara yang baik dalam memberikan penjaminan hygiene dan senitasi diberikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Adapun terkait Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran merekomendasikan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yong tidak muncul sebagai target unit poda dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Pemerintah daerah juga diminta untuk mengimplementasikan Pembebasan Bea PBG dan BPHTB bogi MBR, mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD/P 2025, dan mendorong Kabupaten/Kota agar menganggarkannya pada RAPBD Kabupaten/Kota 2026-2029.

Serta, Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes dan melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur (Wagub) Lampung dr. Jihan Nurlela menerima kunjungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Wagub, Bandarlampung, Senin (13/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas berbagai kegiatan dan capaian program kerja periode 2020–2025. Pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para tokoh lintas agama dalam menjaga kerukunan umat di Bumi Ruwa Jurai.

Ketua FKUB Lampung Prof. Dr. KH. Moh. Baharuddin, M.Ag., bersama jajaran pengurus memaparkan rencana akhir masa bakti kepengurusan pada November 2025 mendatang serta menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap upaya memperkuat toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat.

Wagub Jihan menyambut baik laporan tersebut dan mengapresiasi peran FKUB sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial. Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap inisiatif yang mendorong persatuan, saling menghormati, dan semangat kebersamaan lintas iman demi terciptanya Lampung yang aman, damai, dan berkeadaban.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima pengurus Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Wilayah Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Senin (13/10/2025).

Pertemuan ini menjajaki sinergi antara PPTI dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di tingkat akar rumput, sekaligus mempercepat pencapaian target eliminasi tuberkulosis (TBC) nasional pada tahun 2030.
Selain itu, juga penguatan kolaborasi dalam upaya pengendalian TBC di daerah melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, advokasi, dan pendampingan masyarakat.

Ketua PPTI Wilayah Lampung dr. Wirman menyampaikan bahwa PPTI yang telah berdiri selama 56 tahun merupakan mitra strategis pemerintah dalam penanggulangan TBC. Ia menjelaskan bahwa kegiatan PPTI meliputi sosialisasi, advokasi, pendampingan pasien, rujukan, hingga evaluasi kasus. Selain itu, pihaknya berencana menggelar aksi sosialisasi di berbagai kabupaten/kota sebagai bentuk dukungan terhadap upaya eliminasi TBC.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengapresiasi kiprah dan kontribusi PPTI dalam mendukung program kesehatan di Provinsi Lampung. Ia menegaskan bahwa tantangan kesehatan masyarakat, termasuk TBC, masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan.

“Kami mohon dukungan dari organisasi yang aktif di sektor kesehatan untuk terus bersinergi dengan pemerintah. Prinsipnya, dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin tujuan bersama akan tercapai,” ujar Jihan.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal dan sumber daya, komitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong peningkatan penemuan kasus secara aktif, baik melalui puskesmas maupun rumah sakit swasta, agar pasien dapat terdeteksi dan tertangani lebih cepat.*

JurnalKota.net – LAMPUNG TIMUR — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara adat Cangget Turun Mandei, bagian dari prosesi Begawi, yang diselenggarakan oleh Dewan Penyimbang Adat (Perwatin) Kedaton Buay Nuat, di Desa Kedaton, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (10/10/2025).

Kehadiran Gubernur yang didampingi Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi disambut hangat oleh para penyimbang dan masyarakat adat setempat. Dalam kesempatan itu, tuan rumah menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan atas perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap upaya pelestarian budaya daerah.

Gubernur Mirza menilai pelaksanaan kegiatan adat ini merupakan bukti nyata komitmen masyarakat Lampung dalam menjaga warisan leluhur. Tradisi yang telah berlangsung lebih dari ratusan tahun ini, menurutnya, menjadi simbol tanggung jawab, kepedulian, dan kecintaan masyarakat terhadap identitas Lampung di tengah perubahan zaman.

“Di tengah pergolakan zaman, kita tetap kukuh menjaga adat istiadat. Ini bukan sekadar seremonial, karena di dalamnya terkandung filosofi tentang perubahan status sosial dan penghormatan kepada leluhur,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur menekankan bahwa pelestarian adat tidak hanya bermakna menjaga tradisi, tetapi juga meneguhkan karakter serta jati diri daerah. Pembangunan, kata dia, tidak cukup diukur dari kemajuan infrastruktur dan ekonomi semata, melainkan juga dari keberhasilan melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun.

“Percuma daerah kita maju jika kehilangan identitas. Adat dan budaya inilah fondasi tempat Lampung tumbuh, sekaligus pembeda yang membuat kita berkarakter dan bermartabat,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan adat, festival budaya, serta pembinaan generasi muda sebagai upaya menjaga kesinambungan nilai luhur dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan daerah.

Acara adat diakhiri dengan Tari Ngigel yang sakral dan penuh makna. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal turut berpartisipasi dalam tarian bersama para penyimbang dan masyarakat adat, sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi serta bentuk apresiasi atas kekayaan budaya Lampung yang terus dijaga keberlanjutannya.*

JurnalKota.net – Palembang — Tim bola voli putri Lampung berhasil memastikan langkah ke babak final setelah menundukkan tim kuat Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pertandingan dramatis yang berlangsung lima set pada ajang Pekan Olahraga Nasional Korpri (Pornas Korpri) XVII Tahun 2025 yang digelar di GOR Aneka Pertamina, Plaju, Palembang, Jumat (10/10/2025).

Pada set pertama, Lampung tampil dominan dan unggul dengan skor 25–14. Namun, pada set kedua dan ketiga, tim Kaltim sempat membalikkan keadaan dengan skor 21–25 dan 18–25. Tak ingin menyerah, tim voli putri Lampung bangkit di set keempat dan menunjukkan permainan impresif hingga menutup set dengan skor 25–11.

Pertarungan sengit akhirnya dituntaskan dengan kemenangan 3–2 setelah Lampung mengamankan set penentuan dengan skor 15–6, memastikan tiket ke final untuk memperebutkan medali emas bagi Provinsi Lampung.

Kemenangan ini disambut penuh haru dan semangat oleh para atlet dan ofisial tim, yang terus mendapat dukungan moril dari masyarakat serta Pemerintah Provinsi Lampung. Dukungan tersebut menjadi energi tambahan bagi tim voli putri Lampung untuk memberikan hasil terbaik bagi daerahnya.

Secara historis, tim voli putri Lampung sebelumnya berhasil meraih medali perunggu pada ajang Pornas Korpri XVI Tahun 2023 di Semarang. Dengan memastikan diri ke babak final tahun ini, Lampung telah melampaui capaian sebelumnya dan setidaknya mengantongi medali perak, bahkan masih berpeluang besar membawa pulang medali emas.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Korpri, Bapor Korpri, dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung selaku pengampu pembinaan tim voli ASN, memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan, semangat, dan dedikasi para atlet yang telah berjuang membawa nama daerah di kancah nasional.

Perjuangan tim voli putri Lampung menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, kekompakan, dan dukungan penuh dari seluruh elemen mampu menghasilkan prestasi membanggakan. Ini menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus berprestasi di bidang olahraga.

Selain menjadi momentum kebanggaan, capaian ini juga menjadi pemantik semangat menuju Pornas Korpri XVIII Tahun 2027, di mana Provinsi Lampung akan menjadi tuan rumah. Kesempatan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membina dan menyiapkan atlet-atlet ASN yang berprestasi di berbagai cabang olahraga.

Prestasi tim voli putri Lampung bukan hanya kemenangan di lapangan, tetapi juga simbol semangat, kerja keras, dan kebersamaan ASN Lampung dalam mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.*

JurnalKota.nrt – Bandar Lampung — Harga singkong dunia sedang tertekan akibat anjloknya permintaan tapioka global, yang berdampak langsung pada industri pengolahan dan petani di dalam negeri, termasuk di Provinsi Lampung.
Di tingkat dunia, permintaan tapioka menurun terutama di sektor kertas dan pangan.

Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand mencatat harga ekspor (FOB Bangkok) turun dari kisaran US$568/ton (awal 2024) menjadi US$405–450/ton (Agustus 2025). Penurunan itu menekan harga singkong petani Lampung.

Di Indonesia, harga singkong juga mengalami tekanan. Pada April 2025, harga di tingkat petani sempat turun hingga Rp1.000–1.100 per kilogram, bahkan dengan pemotongan kualitas (rafaksi) mencapai 40 persen. Pemerintah pusat telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350/kg untuk melindungi petani, namun kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena fluktuasi pasar dan penyerapan industri yang melemah.

Permintaan tapioka global sendiri menurun terutama dari sektor kertas dan pangan, dua sektor yang selama ini menjadi pengguna terbesar pati singkong. Kondisi ini menyebabkan pabrik-pabrik besar di Asia, termasuk di Thailand dan Vietnam, mengurangi pembelian bahan baku. Dampaknya, industri pengolahan tapioka di Indonesia juga mengalami perlambatan produksi dan kesulitan menyalurkan produknya ke pasar.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis dengan memperkuat pola kemitraan antara petani dan industri tapioka. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan tata niaga singkong, melindungi petani, sekaligus menjaga daya saing industri pengolahan di tengah tekanan pasar global.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, saat ditemui awak media menjelaskan, bahwa arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara petani dan industri pengolahan. Keberhasilan sektor singkong Lampung tidak bisa hanya dilihat dari harga. Hubungan yang kuat dan berkeadilan antara petani dan pabrik merupakan kunci utama agar keduanya bisa tumbuh bersama.

Ia mengakui rantai pasok antara petani, perantara, dan pabrik masih belum seimbang, sehingga posisi tawar petani cenderung lemah. “Industri tapioka belum bisa menjual produknya karena pabrik-pabrik besar menahan penyerapan. Akibatnya, harga singkong di tingkat petani sulit naik,” tambahnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Lampung terus mendorong model kemitraan berkeadilan, di mana petani mendapat pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta pelatihan budidaya modern. Program ini mencakup penggunaan bibit unggul, teknik pemupukan efisien, peningkatan kadar pati, serta penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

Mulyadi juga menyoroti kesenjangan produktivitas antara Lampung dan negara pesaing seperti Thailand serta Vietnam. Kedua negara tersebut telah mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan kadar pati singkong, sehingga produk tapioka mereka jauh lebih kompetitif. “Lampung memiliki potensi besar jika didukung teknologi dan manajemen pertanian yang lebih efisien. Kita harus meniru efisiensi produksi mereka untuk menjaga daya saing,” tegasnya.

Menurutnya, formulasi harga yang adil dan transparan sedang disiapkan oleh pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kadar pati, biaya produksi, serta tren harga global. Mulyadi menekankan, kebijakan harga tidak boleh hanya berpihak ke salah satu pihak. “Kalau harga dipaksa naik tanpa dukungan pasar, industri bisa kolaps. Karena itu, keseimbangan antara petani dan pabrik sangat penting agar keduanya sama-sama bertahan,” jelasnya.

Selain memperkuat kemitraan, Pemprov Lampung juga meningkatkan pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani singkong agar mampu memenuhi standar kualitas industri dan menjaga kontinuitas pasokan bahan baku. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat posisi Lampung sebagai sentra singkong nasional yang berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun global.

“Hubungan antara pabrik dan petani harus harmonis dan saling menguntungkan. Dengan kemitraan yang kuat, tata niaga yang sehat, dan dukungan pemerintah yang konsisten, Lampung bisa bertahan menghadapi tekanan harga global,” pungkas Mulyadi Irsan.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (10/10/2025).

Rakor ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 24 Juli 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Untung Wicaksono, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta para Kepala OPD terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal, terutama oleh OPD yang bersentuhan langsung dengan publik seperti rumah sakit, perizinan, pendidikan, dan layanan administrasi lainnya.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat kita dalam melayani. Ini justru kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas,” ujar Mirza.

Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus terus dijaga dengan membangun citra positif pemerintah daerah melalui kerja nyata yang jujur, profesional, dan berintegritas.

“Masyarakat percaya kepada kita, maka kita harus terus berbenah. Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK menjadi acuan kita dalam memperbaiki sistem dan pelayanan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi lebih pada kualitas tata kelola dan komitmen untuk berubah.

“Pemerintah yang efektif adalah yang adaptif dan punya visi ke depan. Kita dorong Lampung menjadi daerah yang lebih baik, bersih, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Gubernur Mirza mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi adalah komitmen moral yang harus dilakukan bersama secara konsisten.

“Dengan integritas, kita menjaga kepercayaan publik dengan profesionalisme, kita pastikan setiap kebijakan berdampak nyata dan dengan kolaborasi, kita bangun daerah yang maju dan berdaya saing,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen Pemprov Lampung untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Lampung harus siap menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Inspektur Provinsi Lampung Bayana, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melantik 18 Pejabat Administrator, 28 Pejabat Pengawas dan 13 Pejabat Fungsional di Balai Keratun Lt. 3, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (10/10/2025).

Bayana menegaskan kepada pejabat yang baru dilantik dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan.

Ia menyebut integritas merupakan fondasi utama, bukan semata-mata soal kecerdasan, tetapi tentang konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta menjunjung tinggi etika dan kejujuran.

“Ukuran utama dalam memegang jabatan bukanlah soal pintar atau tidak, melainkan integritas. Ketika seseorang yang diberi amanah mampu menjaga integritas, maka segala hal lainnya akan mengikuti, termasuk tata kelola pemerintahan akan berjalan baik di mana pun bertugas,” ujar Bayana.

Ia juga menyoroti pentingnya peran integritas dalam membangun kepercayaan publik, terutama di tengah pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bayana menjelaskan bahwa survei KPK dilakukan melalui tiga komponen utama yaitu internal, eksternal, dan lembaga profesional yang menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap survei eksternal, masyarakat umum turut memberikan persepsi terkait kualitas layanan publik yang diberikan.

“Survei eksternal KPK ini melibatkan masyarakat langsung, khususnya mereka yang menerima layanan publik. Persepsi mereka tidak bisa dibohongi, baik atau tidaknya penilaian sangat tergantung pada bagaimana kita melayani dan seberapa tinggi integritas yang kita tunjukkan,” jelasnya.

Bayana menambahkan bahwa seluruh perilaku pejabat dan ASN terekam di dalam benak dan hati masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen melakukan perubahan positif yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

“Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat yang terbaik dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, bekerja dengan tulus dengan semangat,” katanya.

Bayana menyebutkan saat ini Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Lampung menjadi satu-satunya OPD yang mewakili Pemprov Lampung dalam program penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Ke depan, Bayana berharap seluruh perangkat daerah yang memberikan layanan publik dapat diwajibkan mengikuti penilaian zona integritas menuju WBK.

“Harapan kita, seluruh OPD pelayanan publik ke depan wajib mengikuti penilaian WBK. Mari tunjukkan kinerja terbaik, berlandaskan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – Palembang — Sejarah baru tercipta bagi dunia olahraga ASN Provinsi Lampung. Untuk pertama kalinya, tim Gateball Lampung berhasil meraih medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Nasional Korpri (Pornas Korpri) XVII Tahun 2025 yang berlangsung di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Jumat (10/10/2025).

Prestasi gemilang ini diraih melalui nomor Triple Mix, setelah tim yang diperkuat Yose Rizal Suud (Inspektorat Provinsi Lampung), Rizal Fahmie (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung), dan Arie Korneliyya (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung) menundukkan tim tangguh dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tak hanya meraih emas, cabang olahraga (cabor) gateball Lampung juga berhasil membawa pulang satu medali perak melalui Ika Yulistira (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) di nomor tunggal putri, serta satu medali perunggu yang diraih Wawan Ardi Putranto (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung) di nomor tunggal putra. Dengan raihan tiga medali tersebut, Lampung berhasil menjadi juara umum cabang olahraga gateball pada Pornas Korpri XVII Palembang.

Kemenangan ini menjadi catatan emas pertama sepanjang sejarah keikutsertaan Provinsi Lampung dalam ajang Pornas Korpri. Prestasi tersebut tidak hanya membanggakan kontingen, tetapi juga menjadi bukti nyata hasil pembinaan dan dukungan yang konsisten dari Pemerintah Provinsi Lampung melalui Korpri dan Bapor Korpri Provinsi Lampung terhadap pengembangan olahraga di kalangan ASN.

Para atlet mengaku, pencapaian ini tidak lepas dari semangat juang, kerja keras, dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut Pelatih Gateball Lampung Dwi Haryanto yang berprofesi sebagai perangkat desa ( Kadus II ) Desa suka Banjar, kecamatan gedong tataan, kabupaten pesawaran didampingi manager atlit Hendra jaya SE, MM (BBWSMS Provinsi Lampung) dan tim ofisial (Hi. Faiz SE, MM dan Maman Hasbullah) menyampaikan rasa syukur dan bangga serta ungkapan terima kasih untuk Gubernur Lampung Rahmat mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela serta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi lampung yang telah memberikan dukungan penuh bagi cabor Gateball lampung.

“Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur serta seluruh pihak yang selalu memberikan semangat. Insyaallah, ini menjadi awal dari prestasi yang lebih baik di masa mendatang,” ujar tim dan ofisial seusai pertandingan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi tinggi atas perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus berprestasi dan menumbuhkan semangat sportivitas serta kebersamaan melalui olahraga.

Raihan medali emas bersejarah ini menegaskan bahwa Lampung tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan baru dalam olahraga gateball ASN di tingkat nasional.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (10/10/2025).

Dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD itu, Gubernur Mirza menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas regulasi daerah melalui pembahasan yang transparan dan kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.

“Kami menyampaikan apresiasi atas pandangan fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif terhadap tiga Raperda ini. Semua saran tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Lampung,” ujar Gubernur.

Tiga Raperda prakarsa pemerintah provinsi tersebut meliputi perubahan bentuk hukum Bank Lampung dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi perseroan terbatas, serta pencabutan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

Gubernur menjelaskan, dua Raperda terkait badan usaha milik daerah (BUMD) dimaksudkan untuk memperkuat struktur hukum dan tata kelola perusahaan daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan perubahan status hukum, BUMD diharapkan mampu memperluas jangkauan usaha sekaligus meningkatkan kinerja keuangan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah.

“Perubahan bentuk hukum BUMD ini harus benar-benar mendukung pengembangan usaha dan memperkuat daya saing perusahaan daerah kita. Prinsip efisiensi, transparansi, dan profesionalitas menjadi pijakan utama,” ucap Gubernur.

Sementara itu, pencabutan Perda tentang Wajib Belajar 12 Tahun dijelaskan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kewenangan baru pemerintah daerah di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Menurut Gubernur, kebijakan pendidikan kini harus diarahkan agar sesuai dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan provinsi, tanpa mengurangi komitmen Lampung terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan.

“Pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Namun regulasi harus disesuaikan agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga implementasinya lebih efektif dan terarah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan peraturan daerah. Ia berharap pembahasan ketiga Raperda tersebut dapat segera dilanjutkan ke tingkat berikutnya sesuai jadwal yang telah disepakati.

“Kami yakin semua masukan dari DPRD bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog dan penyempurnaan,” tambahnya.

Gubernur Mirza menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD menjadi kunci dalam mempercepat proses legislasi yang berpihak pada kepentingan publik. Ia menegaskan, setiap perda yang lahir harus memiliki orientasi pada pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

“Regulasi bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga instrumen perubahan. Kita ingin setiap perda yang lahir menjadi solusi, bukan beban. Prinsipnya, hukum harus memudahkan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah,” tegas Gubernur.

Rapat paripurna juga dilanjutkan dengan agenda jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur atas enam Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung. Tanggapan tersebut dibacakan oleh perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung, Fauzi Heri.

Dalam kesempatan itu, Bapemperda memastikan bahwa seluruh materi enam Raperda tersebut telah disusun sesuai dengan kewenangan provinsi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Fauzi menegaskan, DPRD juga menjamin harmonisasi substansi antar peraturan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum di tingkat daerah.

Enam Raperda usul inisiatif DPRD yang dibahas antara lain mencakup percepatan perizinan pertambangan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD), keselamatan operasi penerbangan Bandara Radin Inten II, mutu pendidikan, dan penyelenggaraan satu data.

Fauzi menyebut, pembahasan bersama eksekutif akan tetap mengedepankan prinsip partisipatif dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat luas agar setiap perda yang dihasilkan memiliki dampak nyata dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas atau belum terakomodasi dalam tanggapan maupun jawaban Bapemperda DPRD, maka akan dibahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan enam Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 13–20 Oktober 2025.

Hal serupa juga berlaku untuk tiga Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung. Setiap masukan dan klarifikasi yang belum tersampaikan dalam jawaban Gubernur akan dibahas bersama panitia khusus, organisasi perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait. Seluruh proses tersebut akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, dengan harapan pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas dan tepat sasaran.*