PAW Fraksi Golkar Lampung Selatan Masih Tunggu Keputusan DPP

LAMPUNG SELATAN — Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di tubuh Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung…

Lampung Selatan Masuk Tiga Besar Daerah Terpuas di Lampung, Raih Grade A dalam Survei RLMG

Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar.

LAMSEL, Kalianda – Kabupaten Lampung Selatan menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk tiga besar daerah dengan tingkat kepuasan publik tertinggi di Provinsi Lampung. Berdasarkan survei Litbang Radar Lampung Media Group (RLMG) semester pertama 2025, Lampung Selatan mencatat skor kepuasan sebesar 81,74%, meraih Grade A bersama Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus.

Capaian ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam mendorong perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor pelayanan publik.

Dalam survei tersebut, sebanyak 23,48% responden menyatakan sangat puas—tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota—dan 58,26% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Pariwisata Jadi Primadona

Sektor pariwisata menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepuasan 83,48%, berkat pengembangan destinasi unggulan seperti Minang Rua, Kedu Warna, dan kawasan pesisir Kalianda. Inovasi di sektor ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan Meningkat

Pelayanan kesehatan juga mencatat skor tinggi, yakni 80,87%, didorong oleh program mobil sehat dan puskesmas keliling yang menjangkau masyarakat hingga pelosok kecamatan.

Di bidang pendidikan, tingkat kepuasan publik mencapai 76,53%, mencerminkan hasil dari perbaikan infrastruktur sekolah serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga pengajar.

Infrastruktur dan Pertanian Juga Alami Perbaikan

Meskipun masih ada 22,61% responden yang mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan, namun 70,44% lainnya menilai telah terjadi perbaikan signifikan, khususnya di jalur utama dan wilayah pedesaan.

Sektor pertanian, yang menjadi penopang ekonomi lokal, memperoleh tingkat kepuasan 73,91%. Hal ini dipicu oleh program pembinaan kelompok tani dan dukungan permodalan dari pemerintah daerah.

Survei Mewakili Suara Publik Sumbagsel

Survei RLMG dilakukan terhadap 1.495 responden dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung (kecuali Kabupaten Pesawaran), dengan masing-masing daerah diwakili oleh 115 responden. Penilaian mencakup enam sektor utama: kepemimpinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, pertanian, dan pariwisata.

Hasil survei ini menegaskan bahwa pendekatan pemerintahan yang responsif, programatik, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Fraksi PKS DPRD Lamsel Soroti Perluasan Skala Prioritas dalam Perubahan APBD 2025

LAMPUNG SELATAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lampung Selatan menekankan pentingnya penajaman skala…

DPRD Lampung Selatan Gelar Paripurna Penetapan RPJMD 2025–2029

LAMPUNG SELATAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan…

Perkuat Nilai Kebangsaan, Edi Waluyo Gelar Sosialisasi IPWK di Desa Sidorejo

LAMPUNG SELATAN — Dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara, Anggota DPRD Kabupaten Lampung…

Bupati Parosil Kukuhkan Satgas PPA, Tegaskan Komitmen Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengukuhkan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dari tingkat kabupaten hingga kelurahan dan pekon, dalam acara yang digelar di Lamban Pancasila, Kecamatan Balik Bukit, Senin (7/7/2025).

Pengukuhan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menangani dan menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilai mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Satgas PPA tingkat kabupaten dibentuk berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor: B/251/KPTS/III.06/2025, sedangkan untuk tingkat kelurahan dan pekon ditetapkan melalui SK Ketua Satgas PPA Kabupaten, Nukman.

“Satgas ini dibentuk berangkat dari kegelisahan saya atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa pekon. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus hadir mengambil langkah nyata,” tegas Parosil dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Lampung Barat selama ini dikenal sebagai wilayah yang kondusif dan aman, sehingga munculnya kasus kekerasan menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani agar tidak terulang.

Bupati menekankan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan semua unsur, termasuk tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan institusi pemerintah.

“Saya minta Satgas yang sudah dikukuhkan bisa menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Harus bekerja keras dan bersinergi,” ujarnya.

Struktur dan Tugas Satgas PPA

Sekretaris Daerah Lampung Barat Nukman, yang juga dikukuhkan sebagai Ketua Satgas PPA, mengingatkan kepada jajaran Satgas di kelurahan dan pekon agar segera berkoordinasi dengan camat serta seluruh pihak terkait.

“Setelah pelantikan, jangan menunggu lama. Harus langsung bekerja dan bangun koordinasi yang kuat,” pesan Nukman.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKBPPPA Lampung Barat, Danang Harisuseno, menjelaskan bahwa Satgas PPA dibentuk dengan tujuan memperkuat perlindungan perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan kolaborasi antar-lembaga dalam penanganannya.

“Kita ingin menekan angka kekerasan, membangun sistem perlindungan yang kuat, dan memastikan kasus-kasus ini ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Danang.

Struktur Satgas PPA Tingkat Kabupaten:

  • Ketua: Sekda Lampung Barat, Nukman

  • Wakil Ketua: Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Hikami

  • Sekretaris: Kadis PPKBPPPA, Danang Harisuseno

Untuk Satgas tingkat kelurahan dan pekon, nama-nama ditetapkan oleh masing-masing Peratin dan Lurah di wilayahnya.

Pelantikan turut disaksikan oleh Wakil Bupati Mad Hasnurin, anggota DPRD Bambang Kusmanto, serta perwakilan dari kejaksaan, TNI, Polri, Kemenag, Pengadilan Agama, camat, dan peratin setempat.

Wakili Bupati, Anggota DPRD Lamsel, Fraksi PAN Agus Sartono Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Dua Balita Berkebutuhan Khusus

LAMPUNG SELATAN – Sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas, khususnya anak-anak, anggota DPRD Lampung Selatan dari…

Anggota DPRD Lamsel, Fraksi Golkar, Derri Ajak Warga Tingkatkan Wawasan Kebangsaan

LAMPUNG SELATAN — Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Derri Kesuma, menggelar kegiatan Internal…

Ketua komisi III DPRD Lamsel, Yuti Rama Yanti Gelar Sosialisasi IPWK di Palas

LAMSEL – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Yuti Rama Yanti,…

Krakatau Run 2025 Semarakkan Festival Krakatau, Padukan Gaya Hidup Sehat dan Promosi Wisata

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ikut dalam gelaran Krakatau Run 2025.

LAMPUNG — Ribuan peserta memadati Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, pada Minggu pagi (6/7/2025), dalam gelaran Krakatau Run 2025 yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Krakatau (K-Fest) ke-34.

Mengusung tema “Lari dan Berwisata”, Krakatau Run menghadirkan dua kategori lomba yakni 5K dan 10K. Tak hanya pelari lokal, ajang ini juga menarik minat peserta dari luar negeri, menambah semarak suasana festival yang menggabungkan olahraga, budaya, dan promosi pariwisata.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Ketua TP PKK Lampung Purnama Wulan Sari Mirza serta Sekdaprov Marindo Kurniawan, turut ambil bagian dalam kategori 5K, berbaur bersama masyarakat.

“Krakatau Run bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Lampung kepada dunia. Ini cara sehat dan menyenangkan untuk mengenal Lampung,” ujar Gubernur Mirza.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dan berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi agenda rutin yang memperkuat citra Lampung sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus mendorong pola hidup sehat.

Krakatau Run menjadi salah satu magnet utama dalam K-Fest 2025 yang menempatkan Lampung tidak hanya sebagai pusat budaya, tetapi juga sebagai destinasi sport tourism yang potensial di Indonesia.

Anggota DPRD Lamsel Fraksi Gerindra Dwi Riyanto Jelaskan Pitu Vista Adalah Strategi Pembangunan Terintegrasi

LAMPUNG SELATAN — Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Dwi Riyanto, menegaskan bahwa program…

Sesuai Program Walikota, Camat Sukarame Inisiasi Pembentukan Satgas Kebersihan untuk Aksi Cepat Atasi Sampah

JK, BANDAR LAMPUNG – Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Walikota Eva Dwiana, Kecamatan Sukarame mengambil langkah strategis dengan menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan. Langkah ini merupakan bentuk aksi cepat tanggap dalam mengatasi persoalan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Satgas ini dikoordinasikan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Kecamatan Sukarame di bawah kepemimpinan Jamaludin. Setiap hari, tim kebersihan melakukan pembersihan di titik-titik strategis seperti pasar tradisional, jalan protokol, taman lingkungan, dan saluran drainase perumahan. Kegiatan ini dilaksanakan secara konsisten demi menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat.Kamis, (03/07/2025).

“Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Kami dari UPT Kebersihan hadir bukan hanya untuk membersihkan, tapi juga mengedukasi warga agar peduli lingkungan,” ujar Jamaludin saat ditemui di sela kegiatan pembersihan rutin.

Camat Sukarame, Zolahudin Zamzami, SE, MM, menyampaikan apresiasi atas kinerja UPT Kebersihan serta menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan Pemkot untuk menciptakan kota yang layak huni.

“Pembentukan Satgas ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami ingin kebersihan menjadi budaya, bukan hanya kegiatan sesaat. Lingkungan yang bersih akan meningkatkan kualitas hidup warga,” tegas Zolahudin.

Selain kegiatan harian, Kecamatan Sukarame juga rutin menggelar program Jum’at Bersih, yang melibatkan warga, pelajar, dan komunitas peduli lingkungan. Program ini menggabungkan aksi bersih-bersih dengan edukasi tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga lingkungan dari polusi.

Respon masyarakat pun sangat positif. Banyak warga mengaku merasakan perubahan signifikan di lingkungan mereka sejak program ini berjalan secara intensif dan berkesinambungan.

Pembentukan Satgas Kebersihan di Kecamatan Sukarame menjadi contoh konkret bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat membawa perubahan nyata. Bandar Lampung yang bersih dan nyaman bukan sekadar harapan, tapi sedang diwujudkan mulai dari level kecamatan. (kwt)

Pemkab Lampung Selatan dan Sumedang Jalin Kerja Sama Inovasi Pemerintahan Berbasis Teknologi

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait berbagi informasi serta inovasi daerah oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jumat (4/7/2025).

SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemkab Sumedang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait berbagi informasi serta inovasi daerah.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jumat (4/7/2025).

Kolaborasi ini melibatkan 14 perangkat daerah dari Lampung Selatan, termasuk Bappeda, BPPRD, BRIDA, BKD, DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Perindag, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disdukcapil, dan Disnaker.

Bupati Egi menyebut Sumedang sebagai contoh keberhasilan dalam menerapkan sistem pemerintahan modern berbasis teknologi. Ia berharap Lampung Selatan dapat meniru langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan daerah tersebut.

“Saya banyak mendapat masukan, kalau mau belajar tata kelola pemerintahan, datanglah ke Sumedang. Karena itu kami datang ke sini untuk belajar dan mengadopsi keberhasilan Sumedang dalam membangun birokrasi digital yang efisien,” ujar Egi.

Sementara itu, Bupati Dony Ahmad Munir menyambut hangat rombongan dari Lampung Selatan dan mengapresiasi semangat kolaborasi antar daerah. Menurutnya, kerja sama seperti ini penting untuk saling berbagi solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

“Ini bukan hanya kebanggaan bagi kami, tetapi juga kesempatan berharga untuk saling belajar. Lampung Selatan juga pasti memiliki banyak hal yang bisa kami adopsi,” kata Dony.

Ia menjelaskan, reformasi birokrasi di Sumedang dilakukan secara menyeluruh, salah satunya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi ini mencakup perubahan pola pikir, dari budaya dilayani menjadi melayani, serta digitalisasi seluruh layanan publik.

“Peran pemimpin adalah merancang kebijakan, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui platform digital. Mulai dari pelayanan hingga pemantauan semua berbasis teknologi,” jelasnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari penguatan sistem pemerintahan yang modern, efisien, dan kolaboratif, serta menjadi strategi bersama dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.

DPW PGK Lampung Nyatakan Penolakan terhadap LGBT, Dukung Pembentukan Perda

Ketua DPW PGK Lampung, Andri Trisko, S.H., M.H.

Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW-PGK) Provinsi Lampung menyatakan sikap tegas menolak keberadaan dan praktik LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di wilayah Lampung. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPW PGK Lampung, Andri Trisko, S.H., M.H., pada Jumat (4/7/2025).

Dalam pernyataannya, Andri menilai bahwa perilaku LGBT merupakan penyimpangan yang dinilai dapat berdampak buruk terhadap generasi muda, terutama di lingkungan masyarakat Lampung. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas mengatur dan membatasi aktivitas LGBT di provinsi tersebut.

“Perilaku LGBT ini tumbuh secara senyap namun nyata. Di tengah keramaian kota, keberadaannya semakin terasa. Dan jika terus dibiarkan tanpa regulasi yang tegas, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap moral generasi penerus bangsa,” ujar Andri.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini isu LGBT hanya menjadi bahan diskusi tanpa solusi konkret. Karena itu, PGK mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah nyata, termasuk menerbitkan Perda yang bisa memberikan efek jera terhadap pelaku maupun penyebaran perilaku LGBT.

Andri menambahkan, pihaknya merasa prihatin karena fenomena ini disebut telah menyentuh dunia pendidikan, termasuk lingkungan kampus hingga pesantren. Menurutnya, nilai-nilai budaya timur yang menjunjung tinggi moral dan agama harus tetap dijaga dan diperkuat.

“PGK dengan tegas menolak perilaku menyimpang ini. Kami tidak ingin Lampung menjadi tempat berkembangnya praktik LGBT, terlebih jika telah merambah ke lembaga pendidikan,” tegasnya.

Selain mendorong regulasi, PGK Lampung juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membimbing anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang. Kesadaran dan pengawasan keluarga, menurut Andri, menjadi garda terdepan dalam menjaga moral generasi muda.

“Kami mengimbau masyarakat Lampung untuk bersama-sama menolak perilaku LGBT. Ini bukan soal kebencian, tapi soal menjaga masa depan moral dan budaya daerah kita,” pungkasnya. *

Anggota DPRD Lamsel Minta Samsat Keliling Layani Balik Nama, Ganti Pelat, dan Pemutihan Pajak

LAMPUNG SELATAN — Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan meminta agar pelayanan di unit Samsat keliling…