Lampung – Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan asesmen lapangan secara daring untuk Program Studi (Prodi) Magister Pendidikan…
Kategori: Lampung
Inovasi Pangan Berkelanjutan: Mahasiswa KKN Unila Kembangkan Tepung Mocaf di Desa Negeri Ratu
LAMPUNG – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung (Unila) Periode 1 Tahun 2025 melaksanakan program…
Unila Gelar Audiensi dengan Australia Awards in Indonesia
LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) mengadakan pertemuan dengan Australia Awards in Indonesia (AAI) di ruang kerja…
Ketua Komisi I Bersama Dinsos Berikan Bantuan Kepada Korban Rumah Roboh di Sidowaluyo
LAMSEL – Anggota DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono bersama Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Puji Sukamto didampingi…
Unila Sosialisasikan Jalur Masuk Perguruan Tinggi kepada Siswa SMA
LAMPUNG — Universitas Lampung (Unila) mengadakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru (PMB) di SMAN 2 Bandar Lampung…
Unila Gelar Launching dan Sosialisasi PMB 2025
LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) secara resmi meluncurkan dan menyosialisasikan penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 2025…
TNI AL IMPLEMENTASIKAN ASTA CITA PRESIDEN RI DI BIDANG KETAHANAN PANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
JURNAL KOTA, PESAWARAN — Sebagai wujud implementasi program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang memantapkan…
Unila dan Pemkot Gelar Baksos untuk Korban Banjir
Lampung – Universitas Lampung (Unila) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung menyelenggarakan bakti sosial untuk…
Veri Agusli HTB Minta APH Tindak Tegas Kriminalitas
LAMPUNG – Kasus kejahatan yang marak di Provinsi Lampung menarik perhatian Legislator Veri Agusli HTB, anggota…
Veri Agusli HTB Minta APH Tindak Tegas Kriminalitas
LAMPUNG – Kasus kejahatan yang marak di Provinsi Lampung menarik perhatian Legislator Veri Agusli HTB, anggota…
DPRD Lampung Desak Pemprov Maksimalkan Potensi PAD untuk Atasi Defisit
Lampung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk menggali semua…
DPRD Lampung Berikan 16 Rekomendasi untuk Perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampung – DPRD Provinsi Lampung mengadakan Rapat Paripurna untuk menyampaikan hasil pemeriksaan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan…
DPRD Provinsi Lampung Janji Perjuangkan Nasib Guru Honorer R3 Menjadi PPPK Penuh Waktu
Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk memperjuangkan nasib guru honorer R3 di Lampung agar…
Freddy dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar Ikuti Rakor Persiapan Pelantikan Kepala Daerah
LAMPUNG — Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Freddy dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2024 secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (3/2/2025).
Dalam Rakor itu, Mendagri Tito menyampaikan bahwa sebanyak 296 kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik bersamaan dengan kepala daerah yang menang berdasarkan hasil Putusan dismissal MK.
Ia menuturkan bahwa MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025 untuk 310 perkara Pilkada 2024.
Putusan dismissal ini akan menentukan perkara pilkada mana yang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan mana yang dihentikan. Jika suatu perkara dihentikan, KPU daerah dapat segera menetapkan pasangan calon (paslon) yang memenangkan pilkada di wilayah tersebut.
Mendagri Tito menuturkan Paslon yang sudah ditetapkan sebagai pemenang ini akan dilantik bersamaan dengan kepala daerah yang hasil pilkadanya tidak digugat ke MK. Berdasarkan data, terdapat 296 gubernur, bupati, dan wali kota terpilih yang tidak berperkara di MK.
Terkait rencana pelantikan, Mendagri Tito menyampaikan bahwa pihaknya akan menjelaskan waktu pelantikan kepala daerah terpilih dalam forum raker bersama Komisi II DPR, siang ini.
Tito mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pelantikan kepala daerah dapat diproses secara cepat. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di daerah serta agar kepala daerah dapat segera bekerja untuk rakyat.