Gubernur Lampung dan Menko Perekonomian Bahas Tata Niaga Singkong, Hasilkan Empat Kesepakatan

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah di Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

‎Pertemuan tersebut membahas persoalan tata niaga singkong atau ubi kayu yang selama ini menjadi komoditas penting di Lampung.

‎Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, juga hadir dari sejumlah pejabat Kementrian terkait seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian.

‎Turut hadir juga Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia PPUKI), Gabungan Pengusaha industri pengolahan kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.

‎Dari Lampung yang hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta Kepala Derah atau yang mewakili dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.

‎Pertemuan menghasilkan empat kesepakatan strategis yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung, yaitu:

‎1. Pembatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas), di mana impor hanya dapat dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

‎2. Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai _safe guard_ tambahan untuk impor tapioka.

‎3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ubi kayu yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian, serta HET tapioka yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perdagangan.

‎4. Standarisasi alat ukur kadar aci yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

‎Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan bahwa  dalam pertemuan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan kepastian harga acuan singkong yang ditetapkan oleh kementan dan Tapioka yang ditetapkan oleh kemendag secepat mungkin agar harga singkong bisa segera naik. (*)

Gubernur Lampung dan Menko Perekonomian Bahas Tata Niaga Singkong, Hasilkan Empat Kesepakatan

JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah asal Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (17/9/2025). Pertemuan ini secara khusus membahas persoalan tata niaga singkong (ubi kayu), salah satu komoditas unggulan sekaligus tulang punggung perekonomian Lampung.

Pertemuan turut dihadiri Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian. Hadir pula Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Gabungan Pengusaha Industri Pengolahan Kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.

Dari Lampung, hadir Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Pansus Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta kepala daerah (atau perwakilannya) dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.

Empat Kesepakatan Strategis

Hasil diskusi menghasilkan empat kesepakatan strategis untuk memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung, yaitu:

  1. Pembatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas). Impor hanya bisa dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

  2. Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai safeguard tambahan bagi impor tapioka.

  3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni HET ubi kayu melalui keputusan Menteri Pertanian dan HET tapioka melalui keputusan Menteri Perdagangan.

  4. Standarisasi alat ukur kadar aci, yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Harapan Gubernur Lampung

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan harga acuan singkong oleh Kementerian Pertanian dan harga acuan tapioka oleh Kementerian Perdagangan.

“Harapan kami, kepastian harga ini bisa segera diputuskan agar harga singkong di tingkat petani bisa naik dan stabil,” ujar Mulyadi.

Kesepakatan ini diharapkan tidak hanya memberi perlindungan bagi petani singkong di Lampung, tetapi juga memperkuat daya saing industri tapioka nasional.

Bupati Egi Tekankan Disiplin dan Semangat Kolektif ASN di Upacara Bulanan Lampung Selatan

Kalianda, Lampung Selatan – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memimpin upacara bulanan di Lapangan Korpri,…

Kontingen Lampung Siap Berlaga di PORNAS KORPRI XVII 2025

JK, BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lampung, Marindo Kurniawan, memastikan seluruh persiapan pemberangkatan kontingen KORPRI Lampung menuju Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII Tahun 2025 di Palembang berjalan lancar.

Sebanyak kurang lebih 137 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial akan mewakili KORPRI Lampung dalam 10 cabang olahraga, antara lain bola voli, futsal, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, basket, renang, sepeda, gateball, serta lari 5K.

“Alhamdulillah persiapan kita sudah matang. Pemusatan latihan sudah dilakukan di masing-masing cabang, seragam kontingen sudah tersedia, dan seluruh akomodasi termasuk penginapan serta konsumsi sudah dipastikan aman,” ujar Marindo Kurniawan saat memimpin rapat finalisasi persiapan PORNAS KORPRI XVII Palembang di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (16/09/2025).

Dalam sesi rapat, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Rendi Riswandi melalui seluruh Penanggung jawab 10 cabang olah raga yang diikutsertakan memaparkan berbagai persiapan antara lain : Setiap cabang olahraga melakukan latihan rutin sejak Agustus lalu. Fasilitas pendukung juga disiapkan dengan baik, termasuk seragam resmi kontingen, perlengkapan tanding, serta jaminan kesehatan melalui BPJS.

Kontingen Lampung rencananya akan diberangkatkan secara bertahap mulai tanggal 2–8 Oktober 2025 dan pelepasan kontingen secara resmi akan digelar pada 2 Oktober 2025 mendatang. Adapun Opening ceremony dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2025 pukul 18.30 WIB di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang. Sementara itu, pertandingan akan digelar mulai 5 hingga 11 Oktober 2025 yang akan datang.

Marindo menegaskan, selain mengejar prestasi, keikutsertaan Lampung dalam PORNAS KORPRI XVII juga menjadi momentum memperkuat solidaritas dan silaturahmi antar-anggota KORPRI se-Indonesia.

Setiap cabang olahraga didampingi langsung oleh OPD pengampu yang bertugas memberikan dukungan teknis dan moral. Pemerintah Provinsi Lampung juga mengimbau seluruh ASN untuk memberikan dukungan penuh, baik langsung di arena pertandingan maupun melalui doa dari daerah.

Marindo juga berharap setiap atlit dan ofisial kontingen Lampung pada PORNAS KORPRI XVII dapat memberikan hasil terbaiknya mewakili hampir 24 ribu ASN di Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini milik seluruh ASN dan harus diwujudkan dalam bentuk prestasi yang optimal yang pada akhirnya dapat mengharumkan nama Provinsi Lampung dan KORPRI Lampung khususnya.

“Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang kebersamaan dan semangat ASN Lampung. Mari kita sukseskan kontingen Lampung di PORNAS KORPRI XVII 2025,” pungkasnya.(*)

Pemprov Lampung Dorong Pemberdayaan Keluarga lewat Desa Tapis di Tulang Bawang

JurnalKota.net – TULANG BAWANG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, mencanangkan Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) sebagai desa binaan PKK Provinsi Lampung, yang berlokasi di Kampung Catur Buana Karya Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (16/9/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung meninjau langsung sejumlah layanan dan program pemberdayaan di Desa Tapis, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, PAUD, Posyandu, pojok baca, hingga usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) dan kerajinan Dekranasda.

Selain itu, ia bersama jajaran juga melakukan penanaman cabai di kebun PKK serta menyerahkan berbagai bantuan dari Pemprov Lampung. Di antaranya 50 paket sembako, kursi roda, mesin jahit, bibit cabai, serta 300 paket telur untuk keluarga berisiko stunting dan ibu hamil. Bantuan tambahan juga diberikan oleh Baznas, PMI, dan organisasi mitra PKK.

“Pencanangan Desa Tapis ini merupakan bentuk nyata perhatian PKK dalam mendorong pemberdayaan keluarga sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran kami bukan hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ny. Purnama Wulan Sari Mirza.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen pendukung agar program Desa Tapis berjalan optimal. “Semangat gotong royong dan inovasi lokal harus terus dikembangkan agar Desa Tapis menjadi contoh bagi desa lainnya di Lampung,” tambahnya.

Usai pencanangan, Ketua TP PKK Provinsi Lampung beserta rombongan juga mengikuti kegiatan panen cabai dan terong bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.

Acara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang, camat, kepala kampung se-Kecamatan Banjar Margo, serta tokoh masyarakat.*

Desa TAPIS di Tulang Bawang Jadi Contoh Sinergi PKK dan Pemerintah untuk Penurunan Stunting

JurnalKota net – Tulang Bawang —- Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (16/9/2025).

Kunker ini dalam rangka Pencanangan Kampung Catur Buana Karya Jaya Kecamatan Banjar Margo sebagai DESA TAPIS (Desa kesejahTeraan keluArga untuk lamPung maju Indonesia emaS) Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Pencanangan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/514/V.09/HK/2025 tentang Penetapan Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis Provinsi Lampung Tahun 2025. Kampung Catur Buana Karya Jaya terpilih sebagai salah satu desa binaan yang menjadi percontohan kolaborasi antara TP. PKK Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terkait, dan dunia usaha. Kolaborasi ini mensinergikan program kerja dengan 10 Program Pokok PKK yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Wulan Mirza menjelaskan bahwa implementasi program di Desa TAPIS memiliki sasaran strategis yang harus dicapai bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain :

1. Penurunan Prevalensi Stunting: Capaian Lampung pada 2024 sebesar 19,8% perlu terus ditingkatkan dengan keterlibatan aktif semua pihak.
2. Optimalisasi Sarana Kesehatan: Penguatan layanan dasar melalui Posyandu dan kesehatan keluarga.
3. Penekanan Laju Inflasi (Inflasi Provinsi Lampung Juli 2025 sebesar 2,63%): Melalui pemanfaatan pekarangan dengan program HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman PKK) yang berkontribusi pada stabilisasi harga pangan.
4. Penguatan Ekonomi Keluarga: Melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
5. Peningkatan Infrastruktur: Dengan kemantapan jalan provinsi yang mencapai 78,08% di tahun 2024, konektivitas antarwilayah menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Wulan Mirza menegaskan bahwa keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen pendukung.

Oleh karenanya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong, meningkatkan kolaborasi, serta mengembangkan inovasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

“Saya mengajak kita semua untuk menyukseskan program Desa TAPIS binaan PKK Provinsi Lampung ini dalam mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ajak Wulan Mirza.

Di kesempatan yang sama, Wulan Mirza memberikan apresiasi khusus atas capaian penurunan angka stunting di Tulang Bawang. Berdasarkan komunikasi dengan kader Posyandu setempat, dari semula 26 anak, angka stunting berhasil ditekan menjadi 19 anak.

“Ini menunjukkan bahwa gerakan, pembinaan, dan kampanye penurunan stunting di sini sudah berjalan. Kami berharap penurunan ini akan terus berlanjut dengan semangat kader Posyandu dan kolaborasi dengan PKK, termasuk kunjungan langsung ke rumah-rumah warga untuk pemeriksaan dan penanganan,” ujarnya.

Selain stunting, kampanye pemberantasan infeksi kecacingan juga menjadi perhatian penting. Wulan Mirza menekankan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya kader Posyandu atau PKK, tetapi juga melibatkan organisasi seperti Dharma Wanita.

Meski menyatakan kepuasannya terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik yang telah lengkap di kampung Catur Buana Karya Jaya, Wulan Mirza mengingatkan untuk tidak berpuas diri.

“Kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan desa di sini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga menyerahkan sejumlah bantuan seperti paket sembako, paket telur, kampanye gizi, bibit cabai, peningkatan jalan kampung, kursi roda, dan alat bantu dengar.*

Lampung Kirim 105 Atlet Ikuti Pornas Korpri XVII Tahun 2025 di Palembang

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meminta atlet ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII Tahun 2025 membuktikan kualitas diri melalui prestasi olahraga.

Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin rapat persiapan Pornas Korpri XVII Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur, Selasa (16/9/2025).

Marindo menunjukkan keseriusannya dalam mendongkrak kinerja dan kontribusi ASN Lampung yang tidak hanya terfokus pada pelayan masyarakat dan pelaksana kebijakan publik yang profesional dan kompeten, melainkan turut mendorong peran aktif dalam torehan prestasi dikancah nasional.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa keikutsertaan Lampung di ajang ini bukan hanya sekadar partisipasi, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kualitas ASN Lampung yang berprestasi tidak hanya sebagai pelayan masyarakat, tetapi juga olahraga.

“Kita harus memanfaatkan sinergi yang ada untuk membangun SDM ASN Lampung yang unggul di setiap bidang sekaligus menumbuhkan sportivitas dan semangat olahraga,” ujarnya.

Ajang olahraga ASN se-Indonesia tersebut akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5–11 Oktober 2025 dan keberangkatan kontingen Lampung dijadwalkan pada Rabu, 1 Oktober 2025, sementara pembukaan resmi Pornas akan digelar Minggu, 5 Oktober 2025, di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang.

Tahun ini Lampung akan menurunkan 105 atlet, terdiri atas 80 putra dan 25 putri, didampingi 32 official dan pelatih. Mereka akan bertanding pada 10 cabang olahraga: bola voli, tenis meja, futsal, renang, balap sepeda, gateball, bulu tangkis, tenis lapangan, atletik, dan bola basket.

Dengan persiapan yang matang, kontingen Lampung diharapkan dapat meraih prestasi terbaik sekaligus menjaga sportivitas dalam setiap pertandingan.*

Kontingen Lampung Siap Berlaga di PORNAS KORPRI XVII 2025

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lampung, Marindo Kurniawan, memastikan seluruh persiapan pemberangkatan kontingen KORPRI Lampung menuju Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII Tahun 2025 di Palembang berjalan lancar.

Sebanyak kurang lebih 137 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial akan mewakili KORPRI Lampung dalam 10 cabang olahraga, antara lain bola voli, futsal, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, basket, renang, sepeda, gateball, serta lari 5K.

“Alhamdulillah persiapan kita sudah matang. Pemusatan latihan sudah dilakukan di masing-masing cabang, seragam kontingen sudah tersedia, dan seluruh akomodasi termasuk penginapan serta konsumsi sudah dipastikan aman,” ujar Marindo Kurniawan saat memimpin rapat finalisasi persiapan PORNAS KORPRI XVII Palembang di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (16/9/2025).

Dalam sesi rapat, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Rendi Riswandi melalui seluruh Penanggung jawab 10 cabang olah raga yang diikutsertakan memaparkan berbagai persiapan antara lain : Setiap cabang olahraga melakukan latihan rutin sejak Agustus lalu. Fasilitas pendukung juga disiapkan dengan baik, termasuk seragam resmi kontingen, perlengkapan tanding, serta jaminan kesehatan melalui BPJS.

Kontingen Lampung rencananya akan diberangkatkan secara bertahap mulai tanggal 2–8 Oktober 2025 dan pelepasan kontingen secara resmi akan digelar pada 2 Oktober 2025 mendatang. Adapun Opening ceremony dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2025 pukul 18.30 WIB di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang. Sementara itu, pertandingan akan digelar mulai 5 hingga 11 Oktober 2025 yang akan datang.

Marindo menegaskan, selain mengejar prestasi, keikutsertaan Lampung dalam PORNAS KORPRI XVII juga menjadi momentum memperkuat solidaritas dan silaturahmi antar-anggota KORPRI se-Indonesia.

Setiap cabang olahraga didampingi langsung oleh OPD pengampu yang bertugas memberikan dukungan teknis dan moral. Pemerintah Provinsi Lampung juga mengimbau seluruh ASN untuk memberikan dukungan penuh, baik langsung di arena pertandingan maupun melalui doa dari daerah.

Marindo juga berharap setiap atlit dan ofisial kontingen Lampung pada PORNAS KORPRI XVII dapat memberikan hasil terbaiknya mewakili hampir 24 ribu ASN di Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini milik seluruh ASN dan harus diwujudkan dalam bentuk prestasi yang optimal yang pada akhirnya dapat mengharumkan nama Provinsi Lampung dan KORPRI Lampung khususnya.

“Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang kebersamaan dan semangat ASN Lampung. Mari kita sukseskan kontingen Lampung di PORNAS KORPRI XVII 2025,” pungkasnya.*

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

JurmnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (16/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Data ini menyebut stabilitas harga di Lampung kontras dengan kondisi di 13 provinsi lain yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Dari penjelasan ini bisa diartikan Provinsi Lampung mencatatkan IPH yang relatif stabil pada minggu kedua September 2025, dengan angka kenaikan indeks nol.

“Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 13 provinsi tersebut adalah cabai merah dan daging ayam ras, dengan total 165 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH,” papar Amalia.

Di sisi lain, sebanyak 23 provinsi justru mengalami penurunan IPH. BPS mencatat kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (5,96%), sedangkan di Pulau Jawa tertinggi di Kota Banjar, Jawa Barat (2,24%).

Selain isu inflasi, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang menjadi salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Menurutnya, kementerian ini mengemban dua tugas pokok, yaitu isu kependudukan dan isu pembangunan keluarga.

“Dari 286 juta penduduk Indonesia, terdapat sekitar 72 juta keluarga. Inilah fondasi utama kita. Kalau keluarga kita baik-baik saja, maka insyaallah ekonomi juga baik, inflasi juga baik, dan negara juga akan baik,” ujar Wihaji.

Ia menekankan pentingnya mengelola bonus demografi, di mana Indonesia saat ini memiliki 192 juta penduduk usia produktif (14-65 tahun). Menurutnya, keseimbangan populasi dan tata kelola kependudukan yang baik adalah kunci.

“Ketika ada umur yang produktif, harapannya pemerintah hadir memberikan peran yang sama, dalam hal ini kesempatan kerja,” tambahnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wihaji menitipkan 30 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) kepada seluruh pemerintah daerah. Indikator ini mencakup target wajib belajar 12 tahun, kepemilikan kompetensi profesi, ketersediaan lapangan kerja, kontribusi pajak, hingga perlindungan sosial universal.

“Saya titip agar 30 indikator ini dapat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mari kita kerjakan bersama-sama, tahap demi tahap,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara dominan dengan syarat mampu mengelola angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis.

“Dengan adanya bonus demografi ini, kalau kita bisa manfaatkan menjadi produktif, maka kita akan melompat menjadi negara dominan. Di daerah, kita tidak hanya memanfaatkan SDA saja, tetapi juga bagaimana membuat anak muda kita produktif, terdidik, dan terlatih,” ujar Mendagri.*

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Dorong Industri Kreatif Budaya Untuk Perkuat Ekonomi Perempuan Lampung

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menegaskan bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam menjaga warisan seni dan budaya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza saat menjadi narasumber dalam program ‘Suara Budaya Nusantara’ yang disiarkan oleh RRI Lampung dan RRI Jakarta secara nasional bertempat di Studio RRI Bandar Lampung, Senin (15/09/2025).

Kehadiran Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza pada program ‘Suara Budaya Nusantara’ merupakan bagian dari sosialisasi kegiatan Festival Bebay Butabuh yang merupakan bentuk kerjasama antara Dewan Kesenian Lampung (DKL) bersama Tim Penggerak PKK Provinsi dan diharapkan dapat menjadi ruang apresiasi seni budaya sekaligus menguatkan peran perempuan dalam melestarikan warisan Lampung.

Festival Bebay Butabuh 2025 direncanakan akan digelar di Taman Budaya Lampung dan diikuti peserta dari 15 kabupaten/kota se-Lampung. Pendaftaran dibuka sejak 7 September hingga 16 Oktober 2025, batas akhir pengiriman video seleksi pada 16 Oktober 2025, dan pengumuman seleksi pada 17 Oktober 2025. Acara final akan digelar pada 23 Oktober 2025, dan gratis untuk umum.

Menurut Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, perempuan memiliki peranan vital dalam pembangunan seni dan budaya.

“Banyak sekali karya seni tradisi dan kontemporer yang lahir dari tangan perempuan, mulai dari tari, musik, kriya, kuliner, hingga wastra. Perempuan di Lampung ini emang harus serba bisa, artinya kita juga harus bisa dalam pengembangan potensi ekonomi dan juga seni budaya,” ucapnya.

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga menambahkan bahwa, kuliner khas seperti seruit hingga kerajinan tangan dan fashion berbasis budaya merupakan contoh nyata bagaimana perempuan Lampung mampu berdaya melalui kreativitas.

“Kalau ke lampung dan belum makan seruit, belum afdol rasanya,” katanya.

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga menambahkan bahwa penguatan peran perempuan di bidang seni budaya dapat berdampak langsung pada pembangunan daerah. Melalui industri kreatif dan pariwisata berbasis budaya, perempuan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan lokal, serta memperkuat identitas Lampung.

“Karena sebagian besar pelaku UMKM itu adalah perempuan, jadi disini dengan UMKM berbasis seni dan budaya kuliner khas Lampung, kerajinan tangan, kuliner tradisional juga fashion berbasis budaya itu bisa mempunyai peranan penting untuk menambah value dari pendapatan itu tadi,” ucapnya.

“Industri kreatif berbasis budaya juga dapat menciptakan produk bernilai tinggi sehingga dapat menjadi suatu elemen pendorong kreativitas dan juga menciptakan inovasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal,” sambungnya.

Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut juga berharap Festival Bebay Butabuh dapat didukung oleh seluruh masyarakat Lampung dan berharap festival ini dapat berlanjut menjadi agenda tahunan dan dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

“Batin sangat berharap kegiatan Bebay Butabuh ini akan terus berkelanjutan karena kegiatan seperti ini merupakan aset, artinya semua wanita-wanita di Lampung ini merupakan aset-aset, potensi daerah yang memang mana harus kita saling mendukung,” tegasnya.

“Kita harus memberi ruang kepada perempuan-perempuan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita semua di sini menyadari bahwa potensi perempuan di bidang seni budaya ini bisa memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah. Pembangunan sosial, ekonomi yang lebih penting lagi untuk kemajuan budaya kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Satria Bangsawan yang juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini sesuai dengan peran dari Dewan Kesenian Lampung sebagai fasilitator atau katalisator bagi para seniman.

“Diharapkan melalui kegiatan ini maka seni dan budaya yang menjadi aset dari provinsi Lampung yang sangat kaya akan terlestarikan sekaligus juga akan berkembang,” ucapnya.

Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Satria Bangsawan juga menjelaskan bahwa Festival Bebay Butabuh menjadi ruang apresiasi khusus bagi perempuan Lampung untuk tampil memainkan musik tradisional yang selama ini lebih banyak dimainkan laki-laki dan berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi Provinsi Lampung.

“Hasil dari kegiatan ini insya Allah akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan ketika mereka datang ke Provinsi Lampung karena mereka barangkali tidak hanya menikmati dalam bentuk audio, tetapi juga dalam bentuk visualisasi, jadi bisa kita menampilkan penampilan musik-musik yang tidak hanya dari kaum pria tetapi juga wanita-wanita,” harapnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Satria Bangsawan juga berharap kegiatan ini dapat berlanjut menjadi agenda tahunan.

“Insya Allah mungkin di tahun-tahun berikutnya, karena kita melihat bahwa ini sangat potensi untuk dilakukan, untuk mengingatkan sekaligus mengembangkan bahwa dengan peran dari perempuan dalam bermain musik ini sekaligus selain melestarikan adalah untuk mengembangkan kesenian yang ada di provinsi Lampung,” pungkasnya.*