Pemerintah Kota Bandar Lampung Meriah Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 Kategori Nindya

JK, JAKARTA – Pemerintah Kota Bandar Lampung dibawah kepemimpinan Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana kembali menunjukkan prestasinya di tingkat Nasional. Jumat 8 Agustus 2025, Pemerintah Kota Bandar Lampung meriah penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025 kategori Nindya.

Penyerahan dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi kepada Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana di Auditorium KH. M Rasjidi, Kementerian Agama RI Jakarta Pusat.

“Alhamdulillah Kota Bandar Lampung bisa terus mempertahankan sebagai Kota layak anak. Penghargaan ini menjadi motivasi Bunda untuk terus bekerja menjamin hak-hak anak,” jelas Eva Dwiana.

Bunda Eva sapaan akrab Walikota Bandar Lampung menjelaskan. Berbagai progam pro anak dan perempuan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, seperti meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui pelatihan dan pendampingan dibidang UMKM, memberikan layanan bantuan hukum secara gratis bagi anak dan perempuan, dan menjadikan anak belum mampu memperoleh pendidikan gratis.

“Bunda terus berkomitmen. Semua anak di Bandar Lampung mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan gratis,”tambah Eva Dwiana.

Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berkomitmen dalam menjadikan Kota Tapis Berseri menjadi kota layak anak, selain menjadi kota cerdas (Smart City) Bandar Lampung terus menjadi kota layak anak dan ramah bagi anak-anak. (kwt)

Lampung Selatan Pertahankan Predikat KLA Nindya 2025, Skor Naik Jadi 764,92

LAMSEL, Jakarta — Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada tahun 2025. Meski mempertahankan peringkat yang sama seperti tahun sebelumnya, skor verifikasi administrasi Lampung Selatan meningkat dari 763,37 pada 2023 menjadi 764,92 tahun ini.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang diwakili Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Acara penganugerahan digelar di Auditorium KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).

Bupati Egi hadir bersama Kepala Bappeda Aryan Saruhian dan Plt Kepala Dinas PPPA Nessi Yusnita.

Bupati Egi: Penghargaan Ini untuk Warga Lampung Selatan

Dalam keterangannya, Bupati Egi menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh warga Lampung Selatan. Ini bukti komitmen kami menjadikan daerah ini ramah anak, serta melindungi hak-hak mereka secara terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.

15 Kabupaten/Kota Lampung Lolos Verifikasi

Plt Kepala Dinas PPPA Lampung Selatan, Nessi Yusnita, menjelaskan bahwa seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah menyelesaikan tahap Evaluasi Mandiri KLA 2024 dan meraih nilai di atas 500 poin, sehingga layak melanjutkan ke tahap Verifikasi Administrasi oleh Tim KLA Provinsi Lampung.

Dari hasil verifikasi tersebut, Lampung Selatan berhasil meningkatkan skor meskipun tetap berada di kategori Nindya.

“Skor kita naik dari 763,37 menjadi 764,92, sesuai petunjuk teknis KLA 2024 yang ditetapkan Kementerian PPPA RI,” kata Nessi.

Konsistensi Menuju Kabupaten Ramah Anak

Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan program ramah anak. Upaya ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kualitas hidup, perlindungan, dan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah.

Pemkab Lampung Selatan Ingatkan Kepala Desa: Kelola Dana Desa dengan Bijak, Jangan Sampai Jadi ‘Pasien’ Jaksa

LAMSEL, Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Sarasehan Hukum bertajuk “Penguatan Pemahaman Hukum bagi Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Selatan”, Jumat (8/8/2025), di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala desa dan lurah dari seluruh wilayah Lampung Selatan. Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, didampingi Kajari Lampung Selatan, Suci Wijayanti.

Sarasehan ini menjadi ruang edukatif sekaligus preventif agar para kepala desa semakin memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada pengelolaan anggaran desa.

Bupati Egi: Kepala Desa Harus Pegang Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kajati Lampung, dan menilai kegiatan ini sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih mendidik dan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran.

“Anggaran desa nilainya besar dan penuh risiko. Saya tidak ingin ada kepala desa yang terjerat hukum hanya karena kurang paham aturan,” ujar Bupati Egi.

Ia menekankan bahwa kepala desa dan lurah adalah aktor penting dalam pembangunan tingkat desa. Oleh karena itu, integritas dan transparansi harus menjadi prinsip dasar dalam menjalankan tugas.

“Manfaatkan forum ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita jadikan desa sebagai zona bebas korupsi. Bukan hanya semboyan, tapi komitmen nyata,” tegasnya.

Kajati Lampung: Dana Desa Bukan untuk Diri Sendiri

Dalam sesi pemaparan materi, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo mengingatkan bahwa jabatan kepala desa adalah amanah yang disorot banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum.

“Kami ini jaksa, seperti dokter. Kalau muncul gejala korupsi, kami punya banyak cara penanganannya. Tapi jangan sampai kami harus menggunakan Pasal 2, 3, atau 4 (UU Tipikor),” ujar Danang, disambut tawa peserta.

Ia menekankan bahwa dana desa bukan untuk kepentingan pribadi. Semua pengelolaan harus berbasis data dan perencanaan yang matang.

“Banyak yang tergelincir karena salah perencanaan. Ada program ganda, atau program tanpa kajian. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi soal tanggung jawab hukum,” tambahnya.

Menuju Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan

Sarasehan ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan kapasitas kepala desa dan lurah se-Lampung Selatan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemkot Bandar Lampung Raih Penghargaan dari KemenpanRB

JK, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mencatatkan prestasinya dalam pelayanan Publik, terbaru Pemerintah Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Republik Indonesia dalam kategori organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan predikat pelayanan prima pada PEKPPP tahun 2024.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Febriana membenarkan penghargaan tersebut.

“Iya betul pekan lalu, Disdukcapil meriah penghargaan dari KemenpanRB dalam kategori A. Penghargaan diberikan oleh Wakil MenpanRB Komjen Pol (Purn) Purwandi Ariaanto,” ungkap Febriana Kamis. 07 Agustus 2025.

Febriana menjelaskan, penghargaan ini menjadi motivasi Disdukcapil untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

“Ibu Walikota Bunda Eva meminta seluruh jajaran Disdukcapil untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang cepat dan Gratis kepada seluruh masyarakat,”tutup Febriana.(kwt)

Eksplorasi Wisata Gunung Raja Basa, Zita Anjani Taklukkan Puncak 1.281 MDPL: You Did It!

Lampung Selatan – Udara malam di Taman Wisata Teropong Kota, Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, terasa berbeda pada Rabu (6/8/2025). Sejuknya angin dari lereng Gunung Raja Basa mengiringi kepulangan seorang pendaki yang baru saja menuntaskan misinya: menjelajahi puncak salah satu gunung tertinggi di Lampung Selatan.

Adalah Zita Anjani, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, yang berhasil menapaki puncak Gunung Raja Basa setinggi 1.281 meter di atas permukaan laut (MDPL). Pendakian ini bukan sekadar petualangan pribadi, namun menjadi simbol eksplorasi potensi pariwisata lokal.

“Akhirnya bisa naik gunung di kampung halaman sendiri,” ucap Zita dengan senyum lega, memandangi siluet gunung yang baru saja ia taklukkan.

Misi Pendakian untuk Promosi Wisata

Perjalanan dimulai pukul 14.00 WIB dari basecamp Desa Sumur Kumbang. Meskipun cuaca cukup bersahabat, medan pendakian tetap menantang. Setelah menempuh perjalanan selama tiga setengah jam, rombongan tiba di puncak sekitar pukul 17.30 WIB.

Di atas ketinggian, Zita menyempatkan diri menikmati panorama alam Lampung Selatan, sebelum akhirnya memulai perjalanan turun setelah makan malam singkat. Perjalanan kembali ke basecamp berlangsung dalam gelapnya malam, dan baru selesai sekitar pukul 22.00 WIB.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih kepada tim pendamping dan warga yang telah memberikan sambutan hangat,” ungkapnya.

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mendorong Pariwisata

Kepulangan Zita Anjani disambut hangat oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, jajaran pejabat daerah, pengurus PKK, serta warga setempat. Sambutan tersebut menjadi wujud nyata dari semangat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong promosi wisata daerah.

Gunung Raja Basa tak hanya menjadi destinasi pendakian, namun juga simbol harapan akan kemajuan pariwisata Lampung Selatan. Lewat kegiatan ini, diharapkan semakin banyak potensi wisata alam yang dikenali dan dikembangkan, memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Malam itu, langkah Zita di jalur pendakian menjadi pesan kuat bahwa cinta terhadap kampung halaman bisa diwujudkan melalui aksi nyata—menjelajah, mengenalkan, dan membanggakan tanah kelahiran.

Pertemuan Budaya dan Ekonomi Lampung–Jawa Timur Dorong Kolaborasi Daerah

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri acara silaturahmi dan ramah tamah bersama Gubernur Jawa…

Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Sumatera, Pemprov Lampung Siapkan Langkah Anggaran Strategis

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang…

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tertinggi di Sumatera, Pemprov Siapkan Langkah Anggaran Strategis Menuju 2045

LAMPUNG – Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera, mencapai 5,47% pada triwulan pertama…

BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2, Kadis Kominfotik: Lampung Optimis dibarengi Kewaspadaan, BI: Sebut Lampung The King Of Sumatera

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG—Perekonomian Lampung menunjukkan performa impresif sepanjang semester pertama 2025. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan II-2025 mencapai 5,09 persen (year-on-year), melanjutkan capaian triwulan I-2025 yang sebesar 5,47 persen. Ini menjadi pertama kalinya sejak pandemi COVID-19, pertumbuhan dua triwulan berturut-turut berada di atas lima persen.

Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Dr. Ahmadriswan Nasution, dalam Berita Resmi Statistik yang digelar di Kantor BPS Lampung, Selasa (05/08/2025).

“Hal ini menunjukkan kekuatan struktur ekonomi Lampung yang mulai kembali ke tren positif, terutama dalam merespons permintaan domestik dan ekspor,” ujarnya.

Pertumbuhan ini disokong oleh lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Keempat sektor ini menguat seiring meningkatnya aktivitas produksi serta mobilitas masyarakat selama periode April–Juni 2025.

Dari sisi pengeluaran, lonjakan ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama. Komoditas unggulan Lampung seperti lemak dan minyak hewan seperti sawit dan kopi mencatatkan kenaikan volume dan nilai ekspor yang signifikan. Hal ini menandakan komoditas ini masih bisa diterima pasar internasioanl ditengah dinamika ekonomi global. Selain itu, konsumsi rumah tangga juha meningkat tajam, terutama dipicu oleh beberapa momen libur panjang nasional.

Yang menjadi sorotan utama adalah angka pertumbuhan ekonomi triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q) Lampung. Perekonomian daerah ini tumbuh 9,33 persen dari triwulan I ke triwulan II 2025. Angka ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan q-to-q tertinggi kedua di Indonesia, setelah Papua Tengah yang mencatat 14,15 persen.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyatakan bahwa bila melihat pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2024 dari januari sampai juni, mencapi 4,08 persen, sedangkan selama januari sampai juni tahun 2025 lampung sudah mencapai 5,27 persen, angka ini menunjukan angka pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, capaian ini adalah alasan kuat untuk tetap optimistis, meski kewaspadaan tetap diperlukan.

“Perlu dicatat bahwa biasanya di triwulan III ada kecenderungan penurunan, namun kami optimistis karena masih ada program-program mandatori dari pusat yang akan dijalankan pada triwulan 3 dan triwulan 4 akan menopang pertumbuhan,” ujarnya.

Respons serupa datang dari Bank Indonesia perwakilan. Ekonom senior Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Fiskara, menyebut pihaknya sempat mencemaskan gejala pelemahan ekonomi di triwulan II akibat tekanan global dan domestik.

“Kami melihat indikasi pelemahan dari konsumsi rumah tangga, yang menyumbang hampir 60 persen dari ekonomi. Tapi ternyata Lampung justru menunjukkan kekuatan,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa istilah “King of Sumatra” masih layak disematkan kepada Lampung. “Quarter II ini adalah moment of truth. Jika tumbuh di bawah 5 persen, tekanan akan sangat besar. Tapi nyatanya Lampung mencatat 5,09 persen. Bahkan hampir menyentuh 5,1 persen,” ujar Fiskara.

Bank Indonesia juga menyatakan akan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dalam laporan resmi ekonomi regionalnya. Menurut Fiskara, Lampung saat ini layak menjadi role model karena mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan ekonomi nasional dan global.

Dengan pencapaian ini, Lampung tidak hanya mempertahankan tren pertumbuhan di atas 5 persen, tapi juga menegaskan posisinya sebagai lokomotif ekonomi Sumatra. Sementara sebagian besar provinsi masih berjuang menghadapi dinamika harga komoditas dan penurunan daya beli, Lampung menunjukkan bahwa strategi berbasis komoditas unggulan dan konsumsi domestik tetap relevan dan efektif.

Tantangan ke depan masih membayangi, khususnya memasuki triwulan ketiga yang secara siklikal cenderung melambat dan menurun. Namun pemerintah daerah menyatakan siap menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat, terutama melalui intervensi program prioritas yang sedang masif dijalankan berjalan, seperti program Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan lain sebagainya.

Momentum ini menjadi penting tidak hanya bagi Lampung, tapi juga bagi kontribusi ekonomi daerah terhadap capaian nasional. Jika lebih banyak provinsi bisa menjaga pertumbuhan di atas lima persen, maka target Indonesia Emas dapat terwujud.*

Aksi Sukarela Warnai Perawatan Jembatan Rusak di Merbau Mataram, Camat: Sudah Masuk Agenda Perbaikan Tahun Ini

Merbau Mataram, Lamsel – Aksi sukarela seorang warga Desa Karang Raja, Zainudin, yang melakukan pengecatan dan pembersihan jembatan rusak secara mandiri, mendapat respon positif dari pemerintah kecamatan. Plt Camat Merbau Mataram, Ricky Randa Belpama, menilai aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, bukan bentuk protes terhadap pemerintah.

“Saya mengapresiasi inisiatif Pak Zainudin. Ini aksi positif yang menunjukkan rasa memiliki terhadap fasilitas umum. Perlu kami tegaskan, perbaikan jembatan dan ruas jalan tersebut sudah masuk dalam agenda kerja, insyaallah akan terealisasi tahun 2025,” ujar Camat Ricky saat meninjau lokasi pada Senin (5/8/2025).

Tanggapan serupa disampaikan Kepala UPTD PUPR Merbau Mataram–Way Sulan, Mahfudin, S.T. Ia menyatakan bahwa penanganan ruas jalan R140 dari Pardasuka menuju Subang, termasuk jembatan yang dicat oleh Zainudin, telah masuk dalam paket pekerjaan infrastruktur tahun ini.

“Pemeliharaan akan mencakup jembatan dan jalan. Jika proses kontrak berjalan lancar, pengerjaan diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat bulan,” jelas Mahfudin kepada Tim Diskominfo Lamsel.

Saat ini, tim teknis tengah mengevaluasi kondisi lapangan untuk menentukan skema penanganan yang paling sesuai, apakah dilakukan rehabilitasi menyeluruh atau cukup dengan perbaikan ringan.

Sementara itu, Zainudin selaku inisiator kegiatan pengecatan, menjelaskan bahwa aksinya tidak bermaksud menyindir atau mengkritik pemerintah. Ia hanya terdorong oleh kepedulian pribadi terhadap lingkungan sekitar.

“Kebetulan rumah saya tidak jauh dari sini, dan saya punya pengalaman mengecat jembatan. Ada sisa cat di rumah, jadi saya pakai untuk memperindah tampilan jembatan. Sekalian saya bersihkan sedikit juga. Tidak ada maksud menyalahkan siapa pun,” ujarnya.

Ia berharap tindakan kecil seperti ini bisa menginspirasi warga lain untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih cepat tanggap terhadap infrastruktur yang mulai rusak.

“Dulu tahun 2017 jembatan ini masih bagus. Sekarang rusak, dan belum diperbaiki. Mudah-mudahan segera ada tindakan,” pungkas Zainudin.

Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara warga dan pemerintah dalam merawat fasilitas umum dapat berjalan selaras, selama dilandasi niat baik dan komunikasi yang terbuka.