Kategori: Nasional

JurnalKota.net – Palembang — Kabar membanggakan datang dari arena Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII tahun 2025 di Palembang. Tim Tenis Meja nomor Ganda Putri Umum Provinsi Lampung sukses mempersembahkan medali perak pertama bagi kontingen Lampung pada pertandingan yang digelar di Pitstop Table Tennis Centre, Palembang, Kamis (9/10/2025).

Lampung menurunkan pasangan andalan Bela Arisna (SMPN Satap 9 Pesawaran) dan Isna Syafira Khalif Ilma (BPS Kota Metro) yang tampil gemilang sejak babak awal. Keduanya melaju ke final setelah menumbangkan tim Kementerian Agama RI dengan skor meyakinkan 3–0, dan tim Sulawesi Selatan dengan skor 3–1 pada babak semifinal.

Di partai puncak, Bela dan Isna harus menghadapi lawan tangguh dari Jawa Tengah. Pertandingan berlangsung ketat selama tiga set dengan skor akhir 7–11, 6–11, dan 6–11 untuk kemenangan Jawa Tengah. Meski harus puas di posisi kedua, perjuangan pasangan Lampung ini patut diapresiasi karena mampu menembus final dan membawa pulang medali perak, medali perak pertama bagi Provinsi Lampung di ajang Pornas Korpri XVII.

Sekretaris Badan Pembina Olahraga (Bapor) Korpri Provinsi Lampung, Agus Nompitu, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sekaligus Pembina cabang olahraga tenis meja, menyampaikan apresiasi tinggi atas perjuangan para atlet.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi atlet tenis meja ganda putri yang telah berjuang hingga babak final dan berhasil mempersembahkan medali perak dalam Pornas Korpri XVII di Palembang untuk Provinsi Lampung,” ujar Agus Nompitu.

Agus menambahkan, raihan ini menjadi bukti nyata bahwa atlet-atlet ASN Lampung memiliki potensi dan daya saing tinggi di tingkat nasional.

“Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet lainnya untuk terus berlatih dan mengharumkan nama Lampung di ajang-ajang berikutnya,” ujarnya.

Capaian medali perak ini tidak hanya menambah daftar perolehan medali Lampung, tetapi juga menegaskan bahwa Tim Tenis Meja Lampung memiliki kualitas dan semangat kompetitif di level nasional. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Korpri dan Bapor Korpri berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan regenerasi atlet, terutama di kalangan ASN, guna memperkuat prestasi olahraga menuju Pornas Korpri XVIII tahun 2027 yang akan digelar di Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Masyarakat di Kabupaten Tanggamus, khususnya yang berada di jalan Way Nipah-Tampang Tua yang juga berada di sekitaran di areal TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ) mengharapkan adanya pembangunan jalan di wilayah tersebut.

Hal ini agar mobilitas warga di wilayah itu dapat lancar dan aman. “Kami berharap ada pembangunan jalan ini, ” ujar Rohmat, salah satu warga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Lampung Y. Ruchyansyah menerangkan bahwa untuk pembangunan jalan tersebut diperlukan peninjauan ulang trase jalan serta penerapan langkah mitigasi yang dituangkan dalam dokumen kajian lingkungan.

“hal ini menjadi penting untuk memastikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap WHS TNBBS dan tanpa mengurangi fungsi serta keberlanjutan lahan pangan di wilayah tersebut, ” terangnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Balai Besar TNBBS dan overlay trase jalan dengan kawasan hutan, rencana kegiatan tersebut tidak masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan  (TNBBS).

Tetapi, lanjut dia, jika diukur berdasarkan trase pada peta terdapat beberapa titik yang sangat berdekatan dengan batas kawasan TNBBS sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan resiko kerusakannya.

“Kita semua tahu bahwa TNBBS merupakan _Tropical Rainforest Herritage of Sumatera_ (TRHS/ warisan hutan hujan tropis sumatera ) yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2004,” ujarnya.

Sebagai kawasan konservasi yang merupakan aset kelas dunia harus dikelola secara baik dan proporsional dengan tetap menjaga prinsip-prinsip konservasi.

Penetapan TNBBS menjadi Situs Warisan Dunia atau World Herritage Site (WHS/situs warisan dunia) oleh UNESCO ini, karena memiliki Oustanding Universal Value (OUV/nilai universal yang luar biasa).

“Sebab itu harus dijaga kelestariannya, ” tegas Ruchyansyah.

Lebih jauh Kepala Dinas Kehutanan ini menjelaskan bahwa ada sejumlah masukan atau solusi dalam mengambil kebijakan pembangunan jalan ini.

Yakni, sesuai dengan laporan kajian lingkungan startegis pada Tropical Rainforest Herritage of Sumatera (TRHS) 2023, disebutkan bahwa TNBBS memiliki Wider setting yang berperan penting dalam melindungi keaslian dan integritas property
serta berperan dalam mendukung OUV, dan areal rencana pembangunan jalan berada di dalam Wider Setting TNBBS tersebut.

Masih dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa pembangunan dalam areal Wider Setting TRHS perlu didahului dengan kajian lingkungan agar OUV dan keberlanjutan WHS dapat tetap dijaga dilindungi dengan baik.

“Saya juga telah berkoordinasi dengan Bappeda Prov. Lampung yang telah meng-overlaykan peta rencana jaringan jalan dengan peta pola ruang dan peta KP2B, terlihat adanya tumpang tindih antara koridor jalan yang direncanakan dengan lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung pertanian pangan, sehingga berpotensi mengurangi lahan pertanian produktif, ” ujarnya.

Nah, berdasarkan pertimbangan kondisi tersebut diperlukan peninjauan ulang trase jalan serta penerapan langkah mitigasi yang dituangkan dalam dokumen kajian lingkungan, untuk memastikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap WHS TNBBS. (*)

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Penyampaian pendapat Gubernur Lampung tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Lampung, Kamis (9/10/2025).

Sekda Marindo hadir mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam lanjutan pembicaraan tingkat I dengan agenda penyampaian pendapat terhadap enam Raperda yang telah dipaparkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD pada rapat sebelumnya, Rabu (8/10/2025) lalu.

Keenam Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Percepatan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Radin Inten II, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mutu Pendidikan, serta Penyelenggaraan Satu Data.

Dalam penyampaiannya, Marindo menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas inisiatif enam rancangan tersebut yang dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Ia menekankan bahwa setiap Raperda memiliki peran strategis dalam memperkuat landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Peraturan Daerah memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Karena itu, setiap penyusunan Raperda harus memenuhi kriteria yang jelas, tidak multitafsir, dan selaras dengan kebijakan nasional,” ujar Marindo di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Pemprov Lampung juga memberikan sejumlah catatan agar setiap Raperda disusun sesuai kewenangan provinsi dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah mengingatkan pentingnya substansi Raperda diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan publik.

Terkait Raperda tentang percepatan perizinan usaha pertambangan, pemerintah mengingatkan agar materi pengaturan difokuskan pada aspek teknis di bidang pertambangan, bukan pada mekanisme perizinan yang telah diatur melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

“Materi muatan Raperda ini harus memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara, serta selaras dengan Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung 2023–2043,” tegas Marindo.

Sementara itu, terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemprov meminta agar pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pemerintah juga menyoroti pentingnya pengaturan mengenai penggunaan air, bibit unggul, pupuk, serta lahan pertanian berkelanjutan.

Untuk Raperda tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Pemprov menekankan pentingnya pengaturan menyeluruh yang meliputi tata kelola, pengelolaan keuangan, tarif layanan, hingga sumber daya manusia. Ketentuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja BLUD di berbagai sektor pelayanan publik.

Adapun terhadap Raperda tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Radin Inten II, pemerintah menilai pengaturannya perlu mencakup aspek di sekitar bandara, seperti pengendalian hewan peliharaan, aktivitas industri, penggunaan sinar laser, hingga tinggi bangunan.

“Substansi sanksi juga perlu dimasukkan agar Perda nantinya memiliki efek jera bagi pelanggar dan menjamin keselamatan penerbangan,” ujar Marindo.

Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mutu Pendidikan juga mendapat perhatian khusus. Pemprov meminta agar penyusunannya mempedomani peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kearifan lokal Lampung. Pemerintah bahkan mengusulkan agar beberapa perda lama yang sudah tidak relevan dicabut untuk efisiensi regulasi di bidang pendidikan.

Sementara untuk Raperda Penyelenggaraan Satu Data, Pemprov menegaskan pentingnya sinkronisasi dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Raperda ini dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola data daerah dan meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan.

Setelah menyampaikan pendapat tersebut, Pemprov menyatakan menyetujui keenam Raperda untuk dibahas pada tingkat pembicaraan selanjutnya. Pemerintah juga mendorong agar proses pembahasan melibatkan akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan efektivitas peraturan yang akan diterbitkan.

“Kami berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan Perda yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Lampung,” tutup Marindo.

Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terhadap tiga Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dipaparkan sehari sebelumnya. Pandangan tersebut disampaikan oleh delapan fraksi, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PKS, yang kemudian diserahkan langsung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi tersebut dalam lanjutan sidang paripurna yang akan digelar pada Jumat (10/10/2025).

Keenam Raperda yang tengah dibahas ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pembangunan daerah di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, pertanian, pendidikan, hingga tata kelola data.*

JurnalKota.net – JAKARTA —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 (Binwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (9/10/2025).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh inspektorat pemerintah daerah untuk aktif mengawasi sejak tahap perencanaan bukan hanya pada saat program sudah berjalan.

“Pada waktu perencanaan utamanya, peran inspektorat jangan diam saja, jangan sudah direncanakan oleh masing-masing dan kemudian setelah itu dieksekusi, baru diperiksa salahnya apa,” ujarnya.
Tito meminta para inspektur daerah juga memberikan masukan soal soal program yang sedang direncanakan oleh masing-masing pemerintah daerahnya.

Ia menyebut konsep pengawasan yang ideal terdiri dari tiga tahapan yaitu foresight, insight, dan oversight.

“Foresight artinya memprediksi sejak awal apakah programnya bagus atau tidak. Insight dilakukan saat program berjalan, memberi bimbingan dan pendampingan. Baru oversight, yaitu evaluasi ketika sudah selesai,” jelasnya.

Tito berpendapat pengawasan internal yang kuat akan mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini.

Ia juga mengingatkan kepada para inspektorat agar tidak menjadikan jumlah temuan pelanggaran atau kesalahan sebagai parameter keberhasilan dalam menjalankan pengawasan.

Menurutnya, semakin sedikit temuan pelanggaran artinya fungsi pengawasan dan pencegahan dari inspektorat berjalan dengan optimal.

“Karena prinsip dasar untuk suatu pengawasan, itulah menjaga agar tidak jadi pelanggaran. Jangan sampai ukurannya makin banyak menemukan kesalahan, makin baik, bukan. Makin sedikit kesalahan, karena tidak jadi kesalahan, karena pengawasan yang baik,” tegasnya.

Tito juga meminta agar Inspektorat di daerah memperkuat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri sebagai koordinator pengawasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menegaskan komunitas pengawas internal harus solid dan satu visi.

Tito berharap dengan optimalnya tugas tugas para inspektur dalam pengawasan dan pencegahan, roda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan maksimal.

Ia juga berharap rapat koordinasi tersebut bisa menyamakan visi jajaran Inspektorat daerah dengan inspektur daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melepas kafilah asal Lampung untuk mengikuti Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) Tingkat Nasional XXVIII Tahun 2025 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Acara pelepasan berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (8/10/2025).

Kafilah berjumlah 36 orang terdiri atas peserta, pelatih, dan official tersebut dijadwalkan berangkat pada Kamis, 9 Oktober mendatang. Pembukaan STQH Nasional ke-XXVIII akan digelar pada 11 Oktober, sementara perlombaan berbagai cabang tilawah dan tahfidz berlangsung pada 12–17 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menyampaikan apresiasi dan semangat kepada seluruh peserta yang akan mewakili Lampung di ajang nasional tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan selamat kepada seluruh peserta beserta pelatih dan official yang akan berlaga di STQH Nasional 2025. Saya harap Kafilah Lampung dapat berjaya dan mengharumkan nama daerah,” ujarnya.

Sekdaprov Marindo menambahkan, STQH bukan sekadar ajang lomba, tetapi wadah pembinaan generasi Qur’ani, generasi yang fasih membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
“Provinsi Lampung pantas berbangga karena minat generasi muda terhadap tilawah dan tahfidz terus meningkat. Berdasarkan data LPTQ, jumlah peserta MTQ dan STQ tingkat provinsi naik sekitar 30 persen dalam lima tahun terakhir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo berpesan agar seluruh peserta menjaga sikap dan akhlak selama berada di arena perlombaan.
“Kafilah Lampung adalah duta Al-Qur’an. Di mana pun berada, tunjukkan akhlak terbaik, rendah hati, dan hormati saudara-saudara dari provinsi lain. Jadilah peserta yang membawa teladan melalui tutur kata dan kepribadian yang baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya semangat dan keikhlasan dalam berjuang.
“Pepatah Arab mengatakan “man jadda wajada”, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Saat tampil nanti, tenangkan hati dan lakukan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk Lampung, dan untuk Al-Qur’an,” ujarnya.

Kepada para pelatih dan pendamping, Sekdaprov Marindo menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kesabaran mereka dalam membimbing para peserta.
“Peran pelatih dan pembimbing sangat penting dalam membentuk qari-qariah serta hafidz-hafidzah yang berkarakter kuat. Sementara para official saya minta terus menjaga semangat dan kenyamanan peserta selama kompetisi,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Sekdaprov Marindo mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan agar kafilah Lampung diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan dalam mengikuti STQH Nasional.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kafilah Lampung pada STQH Nasional XXVIII Tahun 2025 di Sulawesi Tenggara secara resmi saya nyatakan dilepas,” tutupnya.*

JurnalKota.net – Palembang — Cabang olahraga (cabor) renang kontingen Lampung kembali mengukir prestasi membanggakan dengan menambah perolehan medali dalam ajang Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) XVII yang digelar di Jakabaring Aquatic Stadium, Palembang, Rabu (8/10/2025).

Atlet Ajeng Perwito Sari berhasil mempersembahkan medali perunggu kedua bagi Lampung untuk nomor 50 meter gaya dada putri usia 31–41 tahun. Capaian serupa juga diraih oleh Asih Purwanti (ASN BPKAD Provinsi Lampung) yang sukses meraih medali perunggu pada nomor 100 meter gaya dada putri usia 42 tahun ke atas, serta Umar Wardoyo (ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung) yang turut menyumbangkan medali perunggu pada nomor 40 meter gaya dada putra usia 42 tahun ke atas.

Dengan tambahan tersebut, cabor renang Lampung telah mengoleksi empat medali perunggu. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kontingen Lampung, mengingat cabang renang baru pertama kali dipertandingkan dalam ajang Pornas Korpri. Selain itu, para atlet Lampung berhadapan langsung dengan lawan-lawan tangguh yang merupakan atlet nasional dari berbagai provinsi.

Pelatih cabor renang kontingen Lampung, Ikkus Heradyan, menyampaikan apresiasi atas perjuangan keras para atletnya yang tetap bersemangat hingga akhir pertandingan.

“Semangat untuk berjuang sampai garis finis menjadi motivasi utama bagi para atlet renang Lampung dalam mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat dan Provinsi Lampung tercinta,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Korpri dan Bapor Korpri Lampung memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. Disiplin, kegigihan, dan semangat tanding para atlet menjadi cerminan nilai-nilai yang juga diterapkan dalam pelayanan publik, yakni memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Prestasi ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi seluruh atlet kontingen Lampung yang masih berjuang di berbagai cabang olahraga untuk mengharumkan nama daerah di kancah nasional.

Dukungan dan doa seluruh ASN serta masyarakat Lampung menjadi energi positif bagi para atlet yang tengah berjuang membawa pulang prestasi terbaik bagi Sai Bumi Ruwa Jurai.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung, Sulpakar, memimpin Rapat Pengarahan Persiapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Lampung Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Rabu (8/10/2025).

Rapat evaluasi ini bertujuan membentuk komitmen bersama untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah, serta memantapkan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi evaluasi SAKIP tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada 14 Oktober mendatang.

Dalam arahannya, Sulpakar menyampaikan bahwa fokus evaluasi SAKIP tahun 2025 bagi pemerintah daerah meliputi :

1. Perencanaan yang logis dan selaras, terutama dalam mengatasi isu pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Program dan inovasi unggulan yang sesuai dengan karakter daerah dan isu strategis daerah.
3. Pengukuran kinerja yang akuntabel, dengan penjabaran capaian kinerja, hasil kerja, serta penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian tersebut.
4. Kualitas individu dan organisasi yang berorientasi pada hasil serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja.

Adapun 10 Perangkat Daerah yang akan memaparkan Evaluasi SAKIP tahun 2025 diantaranya, Bappeda (urusan perencanaan), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP (urusan penanaman modal), DKPTPH (urusan pertanian), DKP (urusan perikanan), Dinas Koperasi UMKM, Disperindag (urusan perindustrian), Disnaker (urusan tenaga kerja).

“Saya harap Bapak Ibu benar-benar mempersiapkan dan melaksanakan simulasi paparan, baik untuk sampel dari 10 PD maupun keseluruhan. Kepala PD harus mampu memaparkan materi dengan baik, sesuai dengan data dan kinerja yang telah disiapkan,” pesannya.

Sulpakar menambahkan bahwa komitmen bersama diperlukan agar hasil penilaian SAKIP Provinsi Lampung dapat meningkat dari skor 68,36 pada tahun 2024.

“Ini adalah bentuk kerja keras kita untuk menunjukkan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Lampung terus mengukir suatu perbaikan-perbaikan di semua sektor dalam rangka kita membangun Provinsi Lampung,” ujarnya.

Dari hasil rapat, disepakati beberapa poin penting, yaitu :

1. Perangkat Daerah menyiapkan bahan paparan Evaluasi SAKIP masing-masing.
2. Simulasi paparan yang akan dilaksanakan Jumat, 10 Oktober 2025, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan wajib dihadiri oleh Kepala PD.
3. Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung yang dilaksanakan Selasa, 14 Oktober 2025, oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB, di mana Kepala PD wajib melakukan paparan secara langsung.
4. Kepala PD harus menguasai seluruh aspek paparan, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, penggunaan anggaran, hingga isu tematik.
5. Setelah simulasi, akan dilakukan perbaikan terhadap materi paparan, dengan masukan dari Bappeda, Biro Organisasi, dan Fasilitator Pemda.

Di akhir rapat, Sulpakar menegaskan kembali pentingnya sinergi dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah.

“Saya minta kita laksanakan bersama dengan harapan apa yang menjadi pemikiran kita tentang evaluasi SAKIP tahun 2025 yang akan kita sampaikan kepada tim penilaian kinerja kita akan mendapat nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” tutupnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza secara resmi membuka Lampung Fashion Tendance Tahun 2025 bertempat di Ballroom Hotel Radisson, Rabu (08/10/2025).

Perhelatan Lampung Fashion Tendance (LFT) Tahun 2025 direncanakan akan berlangsung selama dua hari, 8–9 Oktober 2025, dengan mengusung tema ‘Beyond Expectashion’. Tahun ini, Lampung Fashion Tendance menghadirkan nuansa baru dengan menampilkan karya busana dari desainer nasional dan internasional, menjadikannya sebagai pameran mode internasional pertama di Provinsi Lampung.

Sedikitnya 100 model dan desainer turut berpartisipasi dalam acara ini, termasuk desainer dari Thailand, Malaysia, Tunisia, Maroko, dan Dubai. Selain itu, terdapat 30 booth exhibition yang menampilkan produk kriya, UMKM, dan fesyen lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, juga menyerahkan penghargaan kepada para perajin disabilitas, perajin lintas generasi, dan desainer muda. Penyerahan dilakukan bersama Ketua APPMI Lampung Ida Giriz, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo, Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Mighrul Lappung Bersatu Dwita Ria Gunadi, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Achmad P. Subarkah.

Suasana haru dan bangga turut mewarnai gelaran tahun ini karena turut menghadirkan model-model penyandang disabilitas yang tampil percaya diri di atas panggung, menunjukkan bahwa dunia fesyen adalah ruang inklusif bagi semua.

Dalam kesempatan tersebut Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan bahwa Lampung Fashion Tendance yang kini memasuki tahun ketiga merupakan bukti nyata kemajuan ekosistem kreatif di Provinsi Lampung.

“Gelaran Lampung Fashion Tendance yang kini memasuki tahun ketiga membuktikan bahwa Provinsi Lampung mampu menempatkan diri sebagai salah satu barometer fashion di Indonesia. Tidak hanya sebagai ajang peragaan busana, kegiatan ini juga menjadi ruang kreasi, inovasi, dan kolaborasi antara desainer, pelaku UMKM ekonomi kreatif, hingga masyarakat luas,” ucapnya.

Purnama Wulan Sari Mirza juga menyampaikan apresiasinya kepada Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (BPD APPMI Lampung) atas konsistensinya dalam mengangkat wastra daerah Lampung melalui karya busana yang sarat nilai budaya.

“Dekranasda Provinsi Lampung menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (BPD APPMI Lampung) yang konsisten mengangkat wastra daerah melalui karya-karya busana yang penuh makna. Warisan budaya, khususnya kain-kain tradisional Lampung, mendapat tempat terhormat untuk ditampilkan ke kancah nasional bahkan internasional,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Purnama Wulan menegaskan bahwa penyelenggaraan LFT 2025 tidak hanya menonjolkan keindahan, tetapi juga membuka peluang bisnis dan memperkuat ekonomi kreatif daerah. Dengan melibatkan sekitar 100 desainer dan target ribuan pengunjung, acara ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian Lampung, mulai dari peningkatan transaksi bisnis, promosi pariwisata, hingga pemberdayaan UMKM lokal.

“Melalui kegiatan ini pula, kita ingin menegaskan bahwa fashion tidak sekadar tren, melainkan juga sarana menjaga identitas budaya serta wujud kontribusi kita terhadap keberlanjutan bumi,” tambahanya.

Diakhir, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza berharap agar kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Lampung di kancah nasional maupun internasional sebagai pusat kreativitas, budaya, dan inovasi.

“Selamat dan sukses atas terselenggaranya Lampung Fashion Tendance 2025. Semoga kegiatan ini menjadi kebanggaan bersama dan membawa nama Lampung semakin gemilang di dunia mode,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – Lampung Selatan —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengikuti Kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025 secara daring di Gudang Ketahanan Pangan Polda Lampung di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Rabu (8/10/25).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional Swasembada Pangan Tahun 2025, yang dipusatkan di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya bersama Polda Lampung, dalam mendukung pencapaian target produksi komoditas strategis seperti jagung dan beras.

“Kami di Provinsi Lampung banyak berkolaborasi dengan Polda Lampung terutama dalam pencapaian target komoditas jagung dan beras. Ke depan, kami juga akan melakukan penyuluhan bagi petani yang akan melakukan migrasi dari singkong ke jagung,” ujar Gubernur saat berdialog dengan Menteri Pertanian.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendorong petani singkong untuk beralih ke komoditas jagung, karena prospeknya yang lebih menjanjikan serta adanya jaminan penyerapan hasil panen oleh Bulog. Pemerintah juga menyiapkan dukungan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), kerja sama dengan Bank Lampung, serta dukungan off-taker dari industri pakan ternak.

“Kami akan mulai memigrasikan beberapa luasan lahan singkong menjadi jagung. Untuk itu, kami memohon dukungan terutama untuk bantuan bibit jagung dan pompa air. Melalui sinergi antara Pemprov, Bank Lampung, Bulog, dan industri pakan, kami ingin mempercepat alih komoditas ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa upaya ini juga menjadi langkah untuk memperbaiki kesejahteraan petani.

“Kami sangat memahami kondisi tata niaga singkong yang beberapa waktu lalu cukup memukul petani. Karena itu, kami akan mendukung dengan sepenuh hati agar para petani bisa bangkit melalui komoditas jagung,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika melaporkan bahwa jajaran Polda Lampung turut berkontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polda Lampung di Desa Purwotani, Kabupaten Lampung Selatan.

“Gudang ini berdiri di atas lahan seluas 7.000 meter persegi dan mampu menampung sekitar 1.400 ton jagung. Fasilitasnya dilengkapi empat alat pengering, empat mesin pemipil jagung mobile, dan empat hand tractor yang dapat digunakan masyarakat,” jelas Kapolda.

Kapolda menambahkan, saat ini gudang tersebut sudah menampung sekitar 30 ton jagung hasil serapan dari Bulog maupun masyarakat sekitar. Selain itu, penanaman jagung serentak juga dilakukan di lahan seluas 1.054 hektare yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap pencapaian target produksi jagung nasional hingga akhir tahun 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda juga melaporkan bahwa serapan gabah di Provinsi Lampung telah melampaui target hingga 111 persen, dengan seluruh hasil gabah terserap oleh Bulog. Bahkan, sebagian hasil tersebut disalurkan untuk membantu provinsi lain atas kebijakan Gubernur Lampung.

“Capaian ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara jajaran Polda, Pemerintah Provinsi Lampung, Bulog, serta para petani,” tegas Kapolda.

Salah satu petani penerima manfaat program pengembangan jagung (alih komoditas) melalui KUR, Triono, dari Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, mengaku bahwa beralih ke jagung memberikan harapan baru bagi kelompok tani di wilayahnya.

“Dulu kami menanam singkong, tapi harganya tidak stabil dan kadang hanya balik modal. Sekarang kami mulai beralih ke jagung karena prospeknya lebih baik. Apalagi dengan adanya bantuan KUR dari Bank Lampung dan jaminan penyerapan oleh Bulog,” ungkap Triono.

Ia menambahkan bahwa saat ini dirinya menggarap lahan seluas dua hektare dan berencana memperluas hingga lima hektare dengan dukungan permodalan dari program KUR.

“Dari segi keuntungan lebih baik di jagung dibandingkan dengan singkong. Karena kemarin kita panen singkong itu bisa dibilang cuma balik modal saja,” ujarnya.*