Kategori: Nasional

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Bunda Literasi Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza melantik dan mengukuhkan Tim Literasi Provinsi Lampung periode 2025–2030 di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/037/V.18/HK/2025.

Acara ini para Bunda Literasi kabupaten/kota, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, serta para penggiat literasi.

Pada kesempatan yang sama, turut dilantik Bunda Literasi Kabupaten Pesawaran periode 2025–2030, Aria Sandi. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba video pendek literasi tingkat provinsi sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas generasi muda dalam memajukan literasi.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang hadir atas nama Pemprov Lampung, menegaskan bahwa literasi adalah kunci membangun daya saing bangsa. Ia juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin masif. Menurutnya, jika tidak disikapi dengan bijak, teknologi berpotensi menggerus kreativitas asli anak bangsa.

“Mari kita jadikan literasi sebagai gerakan bersama, mulai dari rumah, sekolah, kampus, hingga ruang publik,” ujarnya.

Lampung sendiri masih menghadapi angka buta aksara sebesar 2,64 persen. Namun, dengan lebih dari 60 persen penduduk berada pada usia produktif, kondisi ini dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan tingkat literasi. Wagub Jihan juga mendorong agar perpustakaan di Lampung terus memperkaya koleksi buku dan layanan, sehingga semakin banyak masyarakat yang terjangkau.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung program peningkatan literasi yang sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita wujudkan bersama sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal literasi yang baik,” tutup Wagub.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memperkuat sinergi dalam mengawal program strategis di bidang pertanian dan infrastruktur.
Langkah ini ditandai dengan pendampingan pengamanan Kejati terhadap program pangan daerah (padi dan jagung) serta proyek strategis bidang infrastruktur jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

Gubernur Lampung, Mirza mengapresiasi peran Kejati Lampung melalui program ASTA KARYA Petani Mitra Adhyaksa. Menurutnya, program ini memberi perlindungan menyeluruh bagi petani, mulai dari pengawasan pupuk subsidi, penanganan masalah tanah, pengamanan penyerapan gabah, hingga perlindungan dari jeratan rentenir.

“Satgas Percepatan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung dengan Unit Reaksi Cepat Jaga Pangan hari ini resmi kita bentuk. Satgas ini menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan petani dari hulu hingga hilir,” ujar Mirza.

Dia menegaskan, Satgas dan unit cepat tanggap tersebut harus benar-benar hadir di lapangan untuk menjaga harga tetap wajar sekaligus memastikan kerja keras petani berbuah kesejahteraan.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya menjaga harga komoditas agar petani tidak dirugikan. Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dengan tiga komoditas utama yaitu singkong, padi, dan jagung yang melibatkan lebih dari satu juta keluarga.

“Naik-turunnya harga tiga komoditas ini sangat menentukan tingkat kemakmuran masyarakat. Dulu, saat harga tidak dijaga dan hanya diserahkan ke mekanisme pasar, petani kita hanya berpendapatan Rp1,5–2 juta per bulan. Sekarang, setelah harga gabah dan jagung ditetapkan pemerintah, pendapatan petani bisa naik dua kali lipat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan soal persoalan anjloknya harga singkong, yang membuat ribuan petani mengalami penurunan drastis pendapatan. Karena itu, pemerintah daerah bersama Kejati dituntut hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. “Kehadiran negara dan aparat hukum membuat petani merasa dijaga. Ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat,” kata Mirza.

Selain itu, Pemprov menargetkan pengalihan lahan seluas 50.000 hektare untuk pengembangan jagung dan padi gogo. Menurut Mirza, langkah ini strategis karena jagung merupakan komoditas penting dalam mendukung ketersediaan protein murah bagi masyarakat serta menjadi bahan baku utama industri peternakan.

Selain sektor pangan, Gubernur menegaskan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu agenda utama pembangunan kedepan. Kondisi jalan provinsi saat ini baru 78 persen dalam kategori mantap, sementara jalan kabupaten dan desa bahkan masih di bawah 50 persen dan 30 persen.

“Kalau kita membiarkan kualitas jalan buruk, maka pembangunan akan tertinggal jauh. Prinsip saya, jalan yang dibangun harus berkualitas dan bisa bertahan minimal 15 tahun. Jalan bagus ini untuk rakyat, karena hasil panen petani bergantung pada akses jalan,” ujar Gubernur Mirza.

Ia menambahkan, pengawalan Kejati terhadap proyek infrastruktur sangat penting agar pembangunan tidak asal-asalan, transparan, dan sesuai harapan masyarakat.
“Kami ingin memastikan proyek infrastruktur tidak hanya dibangun, tetapi juga berfungsi baik, tidak cepat rusak, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyebut pembentukan Satgas Pangan merupakan wujud nyata keterlibatan Kejaksaan dalam pembangunan daerah.

“Satgas ini melibatkan jajaran kejaksaan di bidang intelijen. Kehadiran kami bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan solutif untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan di Lampung,” ujar Danang.

Ia menambahkan, sinergi dengan Pemprov Lampung juga mencakup pendampingan terhadap proyek strategis infrastruktur. “Dengan pendampingan ini, pemerintah daerah dapat memperoleh pemasukan sesuai target, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Lampung menilai kolaborasi dengan Kejati menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Pemerintah ingin memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pangan dan infrastruktur.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahan SK Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian (padi dan jagung) sebagai program strategis daerah, serta SK Gubernur Lampung tentang proyek strategis bidang infrastruktur jalan dan jembatan yang dikelola Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung tahun 2025.

Pemprov Lampung juga menandatangani Berita Acara Serah Terima hibah lahan di Kota Baru seluas 17 hektar untuk Kejati Lampung.

Acara tersebut turut dirangkaikan dengan peluncuran Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung, yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.*

JurnalKota.net  – BANDARLAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen untuk menjadikan data dan statistik sebagai fondasi utama dalam merancang pembangunan daerah yang terarah, adil dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembina Apel Siaga Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 dengan tema “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju”, di Lapangan KORPRI, Komplek Dinas Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

Wagub Jihan berpendapat tema yang diusung menjadi pengingat bahwa data bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi bahan bakar utama dalam pengambilan keputusan dan ia mengibaratkan statistik sebagai kompas bagi sebuah kapal.

“Tanpa kompas, kapal pembangunan kita bisa kehilangan arah,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sedang menapaki jalan panjang menuju Indonesia Emas 2045, dengan visi menjadi negara yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan dimana untuk mencapai visi tersebut, ada dua transformasi besar yang harus dijalankan, yakni transformasi ekonomi dan transformasi sosial.

Ia menekankan transformasi ekonomi diarahkan untuk membangun struktur ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing, dan digital-friendly, namun tetap menguatkan sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan energi terbarukan.

Sementara itu, transformasi sosial menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan masyarakat, serta penegakan prinsip keadilan dan inklusivitas.

“Kedua transformasi besar ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wagub Jihan mencontohkan bagaimana data berperan dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Ia mencontohkan dalam penanggulangan kemiskinan, data membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

Lebih lanjut, di Provinsi Lampung data juga menjadi penentu arah pembangunan daerah dimana Lampung memiliki berbagai sektor unggulan yang berkontribusi pada perekonomian nasional, mulai dari kopi yang sudah mendunia, ubi kayu dan jagung sebagai penopang pangan nasional, hingga pariwisata yang terus bertumbuh.

Dengan dukungan data yang kuat, Pemprov dapat mempercepat langkah pengembangan sektor unggulan sekaligus memperkuat daya saing daerah di pasar global.

Wagub Jihan juga menekankan bahwa statistik bukan hanya milik Badan Pusat Statistik (BPS) atau pemerintah, tetapi milik semua pihak yakni dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat juga merupakan penyedia sekaligus pengguna data.

“Tanggung jawab menghadirkan statistik yang berkualitas adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa momentum HSN 2025 ini juga menjadi ajang penting untuk menyongsong Sensus Ekonomi 2026 yang akan memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi dunia usaha dan perekonomian nasional, termasuk Lampung dan hasilnya akan menjadi dasar bagi penguatan daya saing usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengajak semua pihak untuk mendukung penuh sensus tersebut dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi di lapangan.

“Data yang kita berikan hari ini akan menentukan kebijakan yang kita rasakan esok hari,” ujarnya.

Selain itu, Wagub Jihan juga menegaskan bahwa pembangunan Lampung ke depan tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam.

Lebih dari itu, Lampung harus memanfaatkan kekuatan sumber daya data untuk merancang program pembangunan yang lebih presisi.

Dengan data yang baik, menurutnya, pemerintah bisa merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, mengembangkan komoditas unggulan hingga menembus pasar global, serta membangun infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.

Menutup sambutannya, Wagub Jihan mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan data.

Kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, menurutnya sangat penting untuk memastikan data tidak hanya terkumpul, tetapi juga diolah dan dimanfaatkan demi kemajuan bersama.

“Dengan kolaborasi, kita tidak hanya memiliki data yang akurat, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk membawa Lampung semakin maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, diberikan juga penghargaan kepada OPD dilingkungan Pemprov Lampung, yakni kategori Sinergi Strategis Penguatan Statistik yang diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Selanjutnya, kategori Kolaborasi Data Statistik yang diraih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan kategori Pemanfaatan Statistik untuk Perencanaan Pembangunan yang diraih oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin Rapat Penanganan Banjir di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Kamis (25/9/2025).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan memastikan Lampung benar-benar siap menghadapi musim hujan.

“Bukan hanya dalam aspek penanganan darurat, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Jihan, Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir yang diprediksi akan meningkat seiring datangnya musim hujan pada Oktober 2025 hingga awal tahun 2026.

Rapat tersebut dilaksanakan menyusul tingginya intensitas bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2025, dengan catatan 119 kejadian banjir dan 41 tanah longsor di berbagai wilayah Provinsi Lampung hingga September 2025, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan arahan terkait penanganan banjir di Lampung dikawal dengan serius dan terukur.

“Kita perlu mengevaluasi apa yang belum dan sudah dikerjakan, serta apa yang perlu segera dikerjakan. Kita akan memperkuat sistem drainase dan infrastruktur, melakukan identifikasi sungai-sungai penyebab banjir, inspeksi pintu air, optimalisasi waduk dan bumbung, hingga pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal di titik rawan banjir,” tegasnya.

Selanjutnya, Wagub Jihan juga menekankan pentingnya persiapan pencegahan bencana banjir sebelum memasuki musim penghujan.

Menurutnya, persiapan pencegahan bencana banjir dimulai dari pentingnya manajemen air terpadu, termasuk pemanfaatan pompa mobile seperti yang diterapkan di wilayah Jakarta, serta pengaturan debit air bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Selain itu, penggunaan sistem peringatan dini dari BMKG dan integrasi data melalui dashboard online, ditambah optimalisasi aplikasi Lampung-In akan menjadi bagian dari strategi terpadu dalam menghadapi musim hujan.

“Normalisasi tidak boleh menunggu banjir terjadi. Kita harus pastikan sebelum musim hujan datang, infrastruktur air sudah siap menampung debit tinggi,” tegasnya.

“Pengendalian tata ruang dan lingkungan harus menjadi langkah jangka panjang, sementara untuk jangka pendek kita siapkan posko-posko, terus mengedukasi masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan lintas instansi agar Lampung siap menghadapi intensitas hujan yang semakin tinggi,” tambahnya.

Selain Pencegahan bencana banjir, Pemerintah Provinsi Lampung juga mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan pasca bencana banjir, termasuk menyediakan bantuan logistik, berbagai layanan kesehatan, dan program rehabilitasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mempersiapkan bantuan berupa alat pompa air (alkon), sembako, peralatan kebersihan kepada daerah yang terdampak, serta meminta pemerintah dari kabupaten dan kota yang terdampak segera menyiapkan e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, agar proses pemulihan dapat dipercepat dengan dukungan pusat.

Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Lampung juga telah memastikan kesiagaan layanan publik pasca bencana banjir, mulai dari layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, pendistribusian bantuan dan koordinasi jalur evakuasi di wilayah rawan banjir, serta pemantauan penyakit pasca bencana banjir.

Wagub Jihan menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Dengan strategi terpadu mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi pasca-bencana, diharapkan risiko banjir dapat ditekan dan dampak sosial-ekonomi masyarakat dapat diminimalisir.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, melantik 4 pejabat pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (25/9/2025).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/5323/VI.04/2025 tanggal 24 September 2025 dan Nomor 800.1.3.3/5225/VI.04/2025 tanggal 19 September 2025.

Adapun pejabat yang dilantik yaitu:

1. Frans Oktarian sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Data, Infrastruktur, dan Jaringan UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan BPKAD Provinsi Lampung.

2. Ari Ben Lahan sebagai Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

3. Muhammad Aziz Shosan sebagai Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

4. Yetri Darnas sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya pada UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Wagub Jihan menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ia menyatakan keyakinannya bahwa pejabat yang baru dilantik mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggung jawab yang diemban.

Pelantikan ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian target pembangunan di Provinsi Lampung dalam mewujudkan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.*

JurnalKota.net – METRO —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI Wihaji menghadiri puncak Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day) Tahun 2025 di Lapangan Mulyojati, Kota Metro, Kamis (25/9/2025).

Pada acara itu, Menteri Wihaji menegaskan pentingnya program KB dalam upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa.

Menurutnya, penggunaan kontrasepsi dalam program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk atau menunda kehamilan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kehamilan yang berisiko tinggi.

“Melalui program KB, diharapkan masyarakat dapat menghindari empat kondisi kehamilan yang berisiko tinggi, yaitu 4T: Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat (jarak kelahiran terlalu rapat), dan Terlalu Banyak (jumlah anak terlalu banyak),” ujar Wihaji.

Ia menjelaskan, penggunaan metode kontrasepsi merupakan langkah strategis dalam pengaturan kehamilan dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Lebih jauh, program KB juga berperan dalam memastikan anak-anak yang lahir adalah anak-anak yang sehat dan terbebas dari risiko stunting.

“Dengan KB, jumlah dan jarak kelahiran bisa direncanakan dan dikendalikan. Ini penting agar anak lahir dalam kondisi terbaik, sehat, dan tidak mengalami stunting,” katanya.
mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda, untuk membangun keluarga yang terencana demi terciptanya keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Wagub Jihan mengatakan tema peringatan tahun ini adalah “Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Emas 2025: Kehamilan Terencana, Keluarga Sejahtera”.
Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan upaya menyiapkan generasi emas Indonesia, khususnya generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Hari Kontrasepsi Sedunia bukan sekadar peringatan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing,” ujar Jihan.

Jihan menyebut kontrasepsi menjadi fondasi utama dalam menurunkan angka stunting, mencegah kehamilan risiko tinggi, serta membangun generasi yang tangguh.

Menurutnya, kontrasepsi bukan hanya soal menunda kehamilan, tetapi cakupan yang jauh lebih luas yaitu bagaimana mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

“Dengan adanya jarak kehamilan yang cukup, fokus dapat diberikan untuk merawat dan menumbuhkan anak dengan baik, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan keluarga,” katanya.

Namun meski begitu, menurutnya masih terdapat tantangan, dimana capaian penggunaan metode kontrasepsi modern, angka unmet need, serta kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih belum memenuhi target nasional.

“Padahal, perencanaan keluarga yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga berkontribusi besar dalam percepatan penurunan angka stunting,” ujarnya.

Jihan menuturkan Provinsi Lampung menyatakan kesiapan berkolaborasi dan berkomitmen penuh mendukung program-program pemerintah pusat dalam pengentasan stunting dan penguatan ketahanan keluarga.

“Kami memohon pengawalan, arahan, dan dukungan dari pemerintah pusat agar terus dapat berkontribusi aktif dalam membangun Indonesia sehat dan generasi emas 2045,” katanya.

Ia mengajak seluruh pihak, baik Pemerintah Kabupaten/Kota, tenaga kesehatan, organisasi profesi, maupun masyarakat, untuk terus meningkatkan partisipasi dalam pelayanan KB, khususnya KB pasca persalinan dan penggunaan MKJP.

“Dengan kehamilan yang terencana, keluarga dapat memaksimalkan kasih sayang, perhatian, serta dukungan finansial kepada anak, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung optimal dan risiko stunting dapat ditekan,” ujarnya.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melepas peserta Touring Nomadic 2025 yang dilaksanakan dalam acara Ramah Tamah Event Nomadic 4×4 Adventure Awaits, di Ruang Abung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/9/2025).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyatakan dukungan penuh
Pemerintah Provinsi Lampung atas penyelenggaraan Touring Nomadic 2025. Kegiatan ini juga menjadi bagian dalam upaya mendorong pariwisata dan UMKM Lokal.

Wagub Jihan menyambut baik event yang berlangsung mulai tanggal 25 sampai 28 September 2025 tersebut. Menurutnya, touring yang diikuti peserta lintas komunitas ini tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi, tetapi juga sarana memperkenalkan pariwisata Lampung serta memberdayakan UMKM lokal.
“Lampung insya Allah akan jadi paket lengkap bagi para peserta touring. Dari pesisir pantai, hingga jalur menantang khas adventure 4×4 bisa dinikmati di sini,” ujar Wagub Jihan.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan infrastruktur, sembari tetap menjaga jalur yang menantang sebagai daya tarik tersendiri bagi komunitas 4×4.

“Kalau 4×4 ini yang dicari, bukan jalan yang bagus kok. Jadi kami bersyukur masih ada jalur yang bisa bikin senang teman-teman adventure. Tapi untuk jalan provinsi insya Allah kami segera bangun dan tuntaskan di masa periode ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Wagub Jihan juga mengapresiasi kegiatan sosial yang menjadi bagian dari touring ini.
“Saya apresiasi setinggi-tingginya. Perjalanan ini bukan sekadar menuangkan hobi, tetapi juga memberi kebermanfaatan untuk sesama. Semoga ini menebar inspirasi bagi klub-klub lain, bahwa dari sebuah hobi kita bisa memberi dampak positif,” ujarnya.

Ia berharap, peserta touring juga ikut menyebarkan cerita baik tentang Lampung.
“Harapan saya, petualangan kali ini tidak hanya meninggalkan jejak ban di jalur offroad, tapi juga jejak cerita yang bisa dibagikan kepada komunitas di luar sana. Bahwa Lampung bukan hanya indah, tapi juga layak menjadi destinasi 4×4 adventure kelas atas di Indonesia,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Wagub Jihan berpesan agar para peserta mengutamakan keselamatan serta meninggalkan kesan baik di daerah yang dikunjungi.
“Selamat menikmati rute, tetap jaga kekompakan, dan utamakan keselamatan,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Nomadic Adi Santoso mengatakan bahwa penggunaan istilah lokal dalam setiap penyelenggaraan touring menjadi ciri khas. Kali ini, tema Lapah Jejama yang berarti “jalan bersama-sama” dipilih untuk merepresentasikan semangat kebersamaan peserta.

“Ada 70 kendaraan dari berbagai klub IOF DKI Jakarta yang ikut dalam touring ini. Selain menyalurkan hobi, kami ingin kegiatan ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Acara ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari touring dan kunjungan ke lokasi wisata, bakti sosial, pembagian makan siang gratis, aksi bersih-bersih pantai, hingga kegiatan sosial yang menggandeng pelaku UMKM lokal.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan dana santunan kematian kepada keluarga korban bencana di Jalan AMD Tumenggung, Gang turunan RT 04 LK 2 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Rabu (24/09/2025).

Penyerahan dilakukan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi.

Dalam penyerahan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan bahwa santunan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Bantuan ini adalah tanda perhatian kami dari Pemerintah Provinsi, bela sungkawa kami. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan dan dapat memberikan keberkahan. Musibah ini adalah takdir Allah, semoga bisa meningkatkan keimanan kita semua,” ucapnya.

Santunan tersebut disambut haru oleh salah satu keluarga almarhum Risky Kurniawan, Haryati, Ia menyampaikan ucapan terimakasih atas kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat.

“Terima kasih banyak kepada Pemerintah Provinsi Lampung, terutama Bapak Gubernur Lampung, atas kepeduliannya melalui pemberian santunan ini,” ucapnya.

Selain menyerahkan santunan, Ketua TP. PKK juga melakukan kunjungan ke Rumah Singgah Provinsi Lampung dan Rumah Perlindungan Trauma Center, yang berlokasi di lingkungan UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Radin Intan yang berada di Jalan Panglima Polim, Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat.

Kehadiran Ketua TP. PKK Provinsi Lampung di PSBR Radin Intan disambut hangat oleh para remaja binaan. Ia berpesan agar mereka tetap bersemangat menjalani pembinaan demi masa depan yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, juga menyerahkan bantuan pendampingan berobat pasien dan berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga pasien dalam proses pengobatan.

“Dengan adanya fasilitas rumah singgah ini, diharapkan dapat meringankan pasien dari luar kota yang sedang berobat jalan di Bandar Lampung, sekaligus membantu keluarga yang menunggu di rumah sakit,” harapnya.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan perhatian, dan membantu meringankan beban warga yang sedang mengalami musibah.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung menghibahkan lahan milik daerah seluas 15 hektare di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Hibah tersebut terdiri dari 10 hektare untuk Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, serta 5 hektare untuk Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekaligus penyerahan hibah barang milik daerah berlangsung di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, disaksikan langsung oleh Ketua MA RI Prof. Sunarto.

Lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Barat Mahkamah Agung serta kantor baru Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Gubernur Mirza menegaskan hibah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam menyiapkan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dan ikon peradaban Lampung.

“Rencana di tahun depan, mulai dibangun perguruan tinggi di sana, seperti Universitas Lampung dan beberapa kampus lainnya. Kodam baru juga akan dibangun di kawasan tersebut,” kata Gubernur Mirza.

Menurutnya, hibah lahan kepada instansi vertikal merupakan upaya memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Yang terpenting, kita bisa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung, mulai dari kepastian hukum, pelayanan peradilan, hingga pembangunan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.

Mirza berharap kehadiran pusat pendidikan hukum dan fasilitas peradilan di Kota Baru dapat melahirkan SDM unggul, hakim berkualitas, dan pemimpin masa depan.

“Inilah warisan yang kita siapkan untuk anak cucu kita di Provinsi Lampung,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto mengapresiasi langkah Pemprov Lampung.

“Saya sangat menyambut baik segala bentuk kolaborasi dan sinergitas yang dilakukan pemerintah daerah. Terima kasih atas hibah tanah yang diberikan. Insyaallah, kami akan membangun fasilitas yang dibutuhkan,” ujarnya.

Prof. Sunarto juga mendukung konsep pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan terpadu.

“Gagasan Kota Baru ini sangat baik. Kami dukung, dan mudah-mudahan kerja sama ini terus berlanjut untuk mewujudkan tujuan kita bernegara,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025).

Pada kesempatan itu dibahas pembangunan pendidikan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas SDM.

“Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami terus berupaya agar akses pendidikan semakin terbuka, termasuk pembebasan iuran komite di sekolah, serta mendukung program peningkatan kompetensi guru,” ujar Wagub Jihan.

Menurutnya, dukungan terhadap guru menjadi perhatian penting mengingat profesi tersebut berperan besar dalam pembangunan SDM. Selain melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan, pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melahirkan program-program penguatan kapasitas guru. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Karena itu, isu kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru tidak boleh diabaikan,” katanya.

Disisi lain, Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi dengan PGRI dalam memajukan pendidikan melalui kampanye pendidikan bermutu. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi pemerintah dan organisasi profesi guru dalam mendorong kualitas pendidikan di daerah.

Sementara itu, perwakilan Pengurus Besar PGRI Dian Masunah mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung. Ia menegaskan, PGRI saat ini tengah melakukan kampanye global bersama Persatuan Guru Dunia untuk mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai. “Pendidikan berkualitas untuk semua adalah syarat utama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, penting agar anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Dian menambahkan, pada tahun ini Lampung menjadi salah satu dari enam provinsi yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang profesi guru. Rekomendasi itu menekankan pentingnya peningkatan peran guru sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Wagub Jihan menutup pertemuan dengan menegaskan, Pemprov Lampung akan terus berupaya maksimal meski masih menghadapi keterbatasan fiskal. “Kami sadar masih ada keterbatasan. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai regulasi dan program sedang diupayakan untuk memastikan guru-guru di Lampung mendapat perhatian layak,” ujar Wagub Jihan.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima perwakilan massa aksi dari berbagai organisasi tani dan masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Komplek Dinas Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan petani yang tengah memperjuangkan penyelesaian konflik agraria serta menuntut perlindungan hak atas tanah

Massa aksi dari sejumlah organisasi, diantaranya Forum Masyarakat Register 1 Way Pisang (FORMASTER), Serikat Tani Kerja Gerak Bersama (STKGB), Forum Komunitas Petani Bersama (FKPB) dan Forum Masyarakat Gunung Sari Bersatu (FKMGB), menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Konflik tersebut mencakup klaim kawasan hutan yang tumpang tindih dengan desa definitif, penolakan terhadap program kemitraan PT. InhutTani Persero V Reg 44, polemik lahan di Kelurahan Gunung Sari dengan PT. KAI yang sudah berlangsung sejak lama, serta tuntutan membatalkan sertifikat dan tidak memperpanjang HGU milik PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), serta mengembalikan tanah masyarakat transmigrasi seluas 1.500 hektar kepada anggota Petani STKGB.

Dalam aksi ini, massa aksi secara garis besar menuntut:

1. Penyelesaian konflik agraria di Lampung.
2. Pelaksanaan reforma agraria yang berpihak pada rakyat.
3. Kenaikan harga hasil panen petani agar lebih adil dan menguntungkan.
4. Penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian dengan harga murah dan terjangkau.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Jihan menyampaikan salam hangat dari Gubernur Lampung yang memantau langsung perkembangan aksi ini.

Jelasnya, atas arahan Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Lampung.

“Kami merespon harapan masyarakat, sesuai dengan tuntutan aksi hari ini Pemerintah Provinsi Lampung segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Tim ini nantinya akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat, termasuk petani,” ujarnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait agar langkah ini sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

“Harapan kami, apa yang diinginkan masyarakat terkait keadilan agraria bisa dicapai bersama. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengoptimalkan fungsi dan tugas untuk mengawal aspirasi rakyat, khususnya kesejahteraan petani,” tambahnya.

Dengan demikian, momentum Hari Tani Nasional 2025 di Lampung tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga menandai langkah nyata pemerintah daerah untuk hadir, mendengar, dan menindaklanjuti tuntutan rakyat, terutama dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati, peningkatan kesejahteraan petani, serta kedaulatan pangan.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus hadir dalam tindak lanjut pengelolaan dan aktivitas di Masjid Raya Al Bakrie. Menurut Gubernur Mirza, Masjid kebanggaan masyarakat ini tidak saja menjadi tempat ibadah tetapi juga landmark daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam rapat tindak lanjut pengelolaan dan aktivitas Masjid Raya Al Bakrie bersama perwakilan Bakrie Amanah di Ballroom Masjid Raya Al Bakrie, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025). Dalam rapat itu, Marindo didampingi jajaran OPD terkait.

“Pak Gubernur berpesan bahwa Masjid Raya Al Bakrie bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga wajah Provinsi Lampung. Karena itu, apapun aktivitas yang ada, Pemprov harus hadir,” jelas Marindo.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen membangun kolaborasi yang kuat dengan Bakrie Amanah serta mendukung kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan masjid.

Melalui langkah ini, Pemprov Lampung berharap Masjid Raya Al Bakrie dapat menjadi ikon keagamaan sekaligus ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, serta memperkuat citra positif Lampung di mata jamaah dari berbagai daerah

Direktur Bakrie Amanah Setiadi Ihsan, memaparkan sejumlah permasalahan operasional masjid yang berdampak langsung pada jemaah. Di antaranya ketersediaan air wudhu, pengelolaan kebersihan akibat tingginya jumlah pengunjung, ketertiban parkir dan pedagang di sekitar masjid, hingga kenyamanan jamaah terkait penataan shaf, keberadaan anak-anak di area ibadah, serta keterbatasan fasilitas penitipan alas kaki.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Bakrie Amanah telah berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan air wudhu dan parkir. Selain itu, jumlah personel keamanan akan ditambah, sementara fasilitas yang masih kurang segera dilengkapi. Setiadi juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi antara Pemprov Lampung dan Bakrie Amanah guna memastikan permasalahan yang ada dapat diatasi secara berkelanjutan.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memotivasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk meneguhkan peran strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI XVIII di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Selasa (23/9/2025).

“Rakernas BEM SI ini bukan sekadar pertemuan mahasiswa, melainkan ruang untuk meneguhkan peran strategis generasi muda dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa, dan di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan,” ujar Mirza berapi api.

Mirza menyampaikan bahwa kehadiran ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru Tanah Air di Rakernas ini adalah momentum bersejarah bagi Lampung.

Menurutnya, kehadiran para mahasiswa di Sai Bumi Ruwa Jurai adalah sebuah kehormatan sekaligus penegasan bahwa Lampung adalah rumah yang terbuka bagi gagasan, kolaborasi dan semangat kebangsaan.

Mirza menambahkan forum ini merupakan momentum konsolidasi organisasi mahasiswa sekaligus wadah penting untuk melahirkan gagasan-gagasan strategis bagi bangsa.

Gubernur Mirza menekankan bahwa sejarah Indonesia telah membuktikan peran mahasiswa dan pemuda tidak pernah terpisahkan dari perubahan besar bangsa ini.

Ia mencontohkan pergerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga gerakan mahasiswa pada 1998 yang mengantarkan Indonesia menuju era reformasi.

“Semua momentum penting bangsa ini lahir dari tangan dan pikiran pemuda. Itu artinya, mahasiswa adalah energi perubahan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga mengajak para mahasiswa untuk melakukan refleksi mendalam terhadap kondisi bangsa saat ini. Meski Indonesia telah merdeka hampir delapan dekade, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama soal pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyampaikan optimismenya terhadap bonus demografi yang akan dialami Indonesia dimana jumlah penduduk usia produktif yang dominan, bangsa ini memiliki modal besar untuk melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Namun, ia menegaskan bahwa bonus demografi hanya akan bermanfaat bila diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

“Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045. Tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu bisa benar-benar dirasakan rakyat kecil? Itu tugas kita bersama, termasuk mahasiswa sebagai penggerak perubahan,” tandasnya.

Gubernur Mirza meyakini bahwa BEM SI adalah kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin bangsa.

“Di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, melahirkan gagasan konstruktif yang menjawab tantangan zaman, sekaligus meneguhkan peran mahasiswa sebagai mitra kritis dan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional,” tegasnya.

Ia mengutip falsafah Lampung: Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan, yakni ramah tamah dalam menyambut, mampu berbaur dengan semua, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bersama.

“Dengan falsafah itu, mari kita buktikan bahwa mahasiswa bukan hanya kritis, tetapi juga mampu menawarkan solusi dan bergerak bersama rakyat. Lampung bangga menjadi tuan rumah Rakernas ini, karena dari sini akan lahir gagasan besar untuk bangsa,” pungkasnya.

Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Lusmeilia Afriani menyampaikan rasa bangga atas kehadiran mahasiswa dari sekitar 70 perguruan tinggi yang hadir di Lampung.

Menurutnya, peserta Rakernas adalah putra-putri terpilih dari universitas masing-masing yang memiliki kesempatan berharga untuk ikut dalam forum nasional ini.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa forum Rakernas harus dimanfaatkan sebagai ajang bertukar ide, informasi, dan gagasan konstruktif untuk menjawab tantangan masa depan.

Mahasiswa, lanjutnya, adalah generasi visioner, progresif, dan berintegritas yang kelak menjadi penentu keberhasilan bangsa.

“Jadikan momentum ini untuk meneguhkan semangat kerja sama, bukan hanya untuk kepentingan organisasi tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa di tengah dinamika bangsa.

Ia mengingatkan kembali bahwa pada akhir Agustus hingga awal September lalu, bangsa Indonesia diguncang gelombang aksi besar-besaran.

Menurutnya, itu adalah ekspresi murni kegelisahan rakyat yang harus disikapi mahasiswa secara intelektual.

Muzammil menekankan pentingnya mahasiswa hadir bersama rakyat, merajut kekuatan, serta merumuskan strategi agar suara kebenaran tidak hilang dalam hiruk pikuk politik kekuasaan.

“Perjuangan mahasiswa tidak bisa berdiri sendiri, harus kolektif bersama rakyat,” tegasnya.

Forum Rakernas ini, lanjut Muzammil, harus menjadi ruang bagi mahasiswa lintas kampus untuk mempererat persaudaraan dan semangat persatuan dari Sabang sampai Merauke sekaligus merancang arah gerakan ke depan.

“Mahasiswa akan selalu bermakna bila berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi konsolidasi ide dan gerakan kolektif mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” pungkasnya.*