Kategori: Nasional

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur (Wagub) Lampung dr. Jihan Nurlela menerima kunjungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Wagub, Bandarlampung, Senin (13/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas berbagai kegiatan dan capaian program kerja periode 2020–2025. Pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para tokoh lintas agama dalam menjaga kerukunan umat di Bumi Ruwa Jurai.

Ketua FKUB Lampung Prof. Dr. KH. Moh. Baharuddin, M.Ag., bersama jajaran pengurus memaparkan rencana akhir masa bakti kepengurusan pada November 2025 mendatang serta menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap upaya memperkuat toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat.

Wagub Jihan menyambut baik laporan tersebut dan mengapresiasi peran FKUB sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial. Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap inisiatif yang mendorong persatuan, saling menghormati, dan semangat kebersamaan lintas iman demi terciptanya Lampung yang aman, damai, dan berkeadaban.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima pengurus Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Wilayah Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Senin (13/10/2025).

Pertemuan ini menjajaki sinergi antara PPTI dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di tingkat akar rumput, sekaligus mempercepat pencapaian target eliminasi tuberkulosis (TBC) nasional pada tahun 2030.
Selain itu, juga penguatan kolaborasi dalam upaya pengendalian TBC di daerah melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, advokasi, dan pendampingan masyarakat.

Ketua PPTI Wilayah Lampung dr. Wirman menyampaikan bahwa PPTI yang telah berdiri selama 56 tahun merupakan mitra strategis pemerintah dalam penanggulangan TBC. Ia menjelaskan bahwa kegiatan PPTI meliputi sosialisasi, advokasi, pendampingan pasien, rujukan, hingga evaluasi kasus. Selain itu, pihaknya berencana menggelar aksi sosialisasi di berbagai kabupaten/kota sebagai bentuk dukungan terhadap upaya eliminasi TBC.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengapresiasi kiprah dan kontribusi PPTI dalam mendukung program kesehatan di Provinsi Lampung. Ia menegaskan bahwa tantangan kesehatan masyarakat, termasuk TBC, masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan.

“Kami mohon dukungan dari organisasi yang aktif di sektor kesehatan untuk terus bersinergi dengan pemerintah. Prinsipnya, dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin tujuan bersama akan tercapai,” ujar Jihan.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal dan sumber daya, komitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong peningkatan penemuan kasus secara aktif, baik melalui puskesmas maupun rumah sakit swasta, agar pasien dapat terdeteksi dan tertangani lebih cepat.*

JurnalKota.net – LAMPUNG TIMUR — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara adat Cangget Turun Mandei, bagian dari prosesi Begawi, yang diselenggarakan oleh Dewan Penyimbang Adat (Perwatin) Kedaton Buay Nuat, di Desa Kedaton, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (10/10/2025).

Kehadiran Gubernur yang didampingi Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi disambut hangat oleh para penyimbang dan masyarakat adat setempat. Dalam kesempatan itu, tuan rumah menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan atas perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap upaya pelestarian budaya daerah.

Gubernur Mirza menilai pelaksanaan kegiatan adat ini merupakan bukti nyata komitmen masyarakat Lampung dalam menjaga warisan leluhur. Tradisi yang telah berlangsung lebih dari ratusan tahun ini, menurutnya, menjadi simbol tanggung jawab, kepedulian, dan kecintaan masyarakat terhadap identitas Lampung di tengah perubahan zaman.

“Di tengah pergolakan zaman, kita tetap kukuh menjaga adat istiadat. Ini bukan sekadar seremonial, karena di dalamnya terkandung filosofi tentang perubahan status sosial dan penghormatan kepada leluhur,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur menekankan bahwa pelestarian adat tidak hanya bermakna menjaga tradisi, tetapi juga meneguhkan karakter serta jati diri daerah. Pembangunan, kata dia, tidak cukup diukur dari kemajuan infrastruktur dan ekonomi semata, melainkan juga dari keberhasilan melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun.

“Percuma daerah kita maju jika kehilangan identitas. Adat dan budaya inilah fondasi tempat Lampung tumbuh, sekaligus pembeda yang membuat kita berkarakter dan bermartabat,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan adat, festival budaya, serta pembinaan generasi muda sebagai upaya menjaga kesinambungan nilai luhur dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan daerah.

Acara adat diakhiri dengan Tari Ngigel yang sakral dan penuh makna. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal turut berpartisipasi dalam tarian bersama para penyimbang dan masyarakat adat, sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi serta bentuk apresiasi atas kekayaan budaya Lampung yang terus dijaga keberlanjutannya.*

JurnalKota.net – Palembang — Tim bola voli putri Lampung berhasil memastikan langkah ke babak final setelah menundukkan tim kuat Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pertandingan dramatis yang berlangsung lima set pada ajang Pekan Olahraga Nasional Korpri (Pornas Korpri) XVII Tahun 2025 yang digelar di GOR Aneka Pertamina, Plaju, Palembang, Jumat (10/10/2025).

Pada set pertama, Lampung tampil dominan dan unggul dengan skor 25–14. Namun, pada set kedua dan ketiga, tim Kaltim sempat membalikkan keadaan dengan skor 21–25 dan 18–25. Tak ingin menyerah, tim voli putri Lampung bangkit di set keempat dan menunjukkan permainan impresif hingga menutup set dengan skor 25–11.

Pertarungan sengit akhirnya dituntaskan dengan kemenangan 3–2 setelah Lampung mengamankan set penentuan dengan skor 15–6, memastikan tiket ke final untuk memperebutkan medali emas bagi Provinsi Lampung.

Kemenangan ini disambut penuh haru dan semangat oleh para atlet dan ofisial tim, yang terus mendapat dukungan moril dari masyarakat serta Pemerintah Provinsi Lampung. Dukungan tersebut menjadi energi tambahan bagi tim voli putri Lampung untuk memberikan hasil terbaik bagi daerahnya.

Secara historis, tim voli putri Lampung sebelumnya berhasil meraih medali perunggu pada ajang Pornas Korpri XVI Tahun 2023 di Semarang. Dengan memastikan diri ke babak final tahun ini, Lampung telah melampaui capaian sebelumnya dan setidaknya mengantongi medali perak, bahkan masih berpeluang besar membawa pulang medali emas.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Korpri, Bapor Korpri, dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung selaku pengampu pembinaan tim voli ASN, memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan, semangat, dan dedikasi para atlet yang telah berjuang membawa nama daerah di kancah nasional.

Perjuangan tim voli putri Lampung menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, kekompakan, dan dukungan penuh dari seluruh elemen mampu menghasilkan prestasi membanggakan. Ini menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus berprestasi di bidang olahraga.

Selain menjadi momentum kebanggaan, capaian ini juga menjadi pemantik semangat menuju Pornas Korpri XVIII Tahun 2027, di mana Provinsi Lampung akan menjadi tuan rumah. Kesempatan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membina dan menyiapkan atlet-atlet ASN yang berprestasi di berbagai cabang olahraga.

Prestasi tim voli putri Lampung bukan hanya kemenangan di lapangan, tetapi juga simbol semangat, kerja keras, dan kebersamaan ASN Lampung dalam mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.*

JurnalKota.nrt – Bandar Lampung — Harga singkong dunia sedang tertekan akibat anjloknya permintaan tapioka global, yang berdampak langsung pada industri pengolahan dan petani di dalam negeri, termasuk di Provinsi Lampung.
Di tingkat dunia, permintaan tapioka menurun terutama di sektor kertas dan pangan.

Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand mencatat harga ekspor (FOB Bangkok) turun dari kisaran US$568/ton (awal 2024) menjadi US$405–450/ton (Agustus 2025). Penurunan itu menekan harga singkong petani Lampung.

Di Indonesia, harga singkong juga mengalami tekanan. Pada April 2025, harga di tingkat petani sempat turun hingga Rp1.000–1.100 per kilogram, bahkan dengan pemotongan kualitas (rafaksi) mencapai 40 persen. Pemerintah pusat telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350/kg untuk melindungi petani, namun kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena fluktuasi pasar dan penyerapan industri yang melemah.

Permintaan tapioka global sendiri menurun terutama dari sektor kertas dan pangan, dua sektor yang selama ini menjadi pengguna terbesar pati singkong. Kondisi ini menyebabkan pabrik-pabrik besar di Asia, termasuk di Thailand dan Vietnam, mengurangi pembelian bahan baku. Dampaknya, industri pengolahan tapioka di Indonesia juga mengalami perlambatan produksi dan kesulitan menyalurkan produknya ke pasar.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis dengan memperkuat pola kemitraan antara petani dan industri tapioka. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan tata niaga singkong, melindungi petani, sekaligus menjaga daya saing industri pengolahan di tengah tekanan pasar global.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, saat ditemui awak media menjelaskan, bahwa arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara petani dan industri pengolahan. Keberhasilan sektor singkong Lampung tidak bisa hanya dilihat dari harga. Hubungan yang kuat dan berkeadilan antara petani dan pabrik merupakan kunci utama agar keduanya bisa tumbuh bersama.

Ia mengakui rantai pasok antara petani, perantara, dan pabrik masih belum seimbang, sehingga posisi tawar petani cenderung lemah. “Industri tapioka belum bisa menjual produknya karena pabrik-pabrik besar menahan penyerapan. Akibatnya, harga singkong di tingkat petani sulit naik,” tambahnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Lampung terus mendorong model kemitraan berkeadilan, di mana petani mendapat pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta pelatihan budidaya modern. Program ini mencakup penggunaan bibit unggul, teknik pemupukan efisien, peningkatan kadar pati, serta penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

Mulyadi juga menyoroti kesenjangan produktivitas antara Lampung dan negara pesaing seperti Thailand serta Vietnam. Kedua negara tersebut telah mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan kadar pati singkong, sehingga produk tapioka mereka jauh lebih kompetitif. “Lampung memiliki potensi besar jika didukung teknologi dan manajemen pertanian yang lebih efisien. Kita harus meniru efisiensi produksi mereka untuk menjaga daya saing,” tegasnya.

Menurutnya, formulasi harga yang adil dan transparan sedang disiapkan oleh pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kadar pati, biaya produksi, serta tren harga global. Mulyadi menekankan, kebijakan harga tidak boleh hanya berpihak ke salah satu pihak. “Kalau harga dipaksa naik tanpa dukungan pasar, industri bisa kolaps. Karena itu, keseimbangan antara petani dan pabrik sangat penting agar keduanya sama-sama bertahan,” jelasnya.

Selain memperkuat kemitraan, Pemprov Lampung juga meningkatkan pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani singkong agar mampu memenuhi standar kualitas industri dan menjaga kontinuitas pasokan bahan baku. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat posisi Lampung sebagai sentra singkong nasional yang berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun global.

“Hubungan antara pabrik dan petani harus harmonis dan saling menguntungkan. Dengan kemitraan yang kuat, tata niaga yang sehat, dan dukungan pemerintah yang konsisten, Lampung bisa bertahan menghadapi tekanan harga global,” pungkas Mulyadi Irsan.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (10/10/2025).

Rakor ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 24 Juli 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Untung Wicaksono, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta para Kepala OPD terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal, terutama oleh OPD yang bersentuhan langsung dengan publik seperti rumah sakit, perizinan, pendidikan, dan layanan administrasi lainnya.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat kita dalam melayani. Ini justru kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas,” ujar Mirza.

Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus terus dijaga dengan membangun citra positif pemerintah daerah melalui kerja nyata yang jujur, profesional, dan berintegritas.

“Masyarakat percaya kepada kita, maka kita harus terus berbenah. Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK menjadi acuan kita dalam memperbaiki sistem dan pelayanan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi lebih pada kualitas tata kelola dan komitmen untuk berubah.

“Pemerintah yang efektif adalah yang adaptif dan punya visi ke depan. Kita dorong Lampung menjadi daerah yang lebih baik, bersih, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Gubernur Mirza mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi adalah komitmen moral yang harus dilakukan bersama secara konsisten.

“Dengan integritas, kita menjaga kepercayaan publik dengan profesionalisme, kita pastikan setiap kebijakan berdampak nyata dan dengan kolaborasi, kita bangun daerah yang maju dan berdaya saing,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen Pemprov Lampung untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Lampung harus siap menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Inspektur Provinsi Lampung Bayana, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melantik 18 Pejabat Administrator, 28 Pejabat Pengawas dan 13 Pejabat Fungsional di Balai Keratun Lt. 3, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (10/10/2025).

Bayana menegaskan kepada pejabat yang baru dilantik dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan.

Ia menyebut integritas merupakan fondasi utama, bukan semata-mata soal kecerdasan, tetapi tentang konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta menjunjung tinggi etika dan kejujuran.

“Ukuran utama dalam memegang jabatan bukanlah soal pintar atau tidak, melainkan integritas. Ketika seseorang yang diberi amanah mampu menjaga integritas, maka segala hal lainnya akan mengikuti, termasuk tata kelola pemerintahan akan berjalan baik di mana pun bertugas,” ujar Bayana.

Ia juga menyoroti pentingnya peran integritas dalam membangun kepercayaan publik, terutama di tengah pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bayana menjelaskan bahwa survei KPK dilakukan melalui tiga komponen utama yaitu internal, eksternal, dan lembaga profesional yang menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap survei eksternal, masyarakat umum turut memberikan persepsi terkait kualitas layanan publik yang diberikan.

“Survei eksternal KPK ini melibatkan masyarakat langsung, khususnya mereka yang menerima layanan publik. Persepsi mereka tidak bisa dibohongi, baik atau tidaknya penilaian sangat tergantung pada bagaimana kita melayani dan seberapa tinggi integritas yang kita tunjukkan,” jelasnya.

Bayana menambahkan bahwa seluruh perilaku pejabat dan ASN terekam di dalam benak dan hati masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen melakukan perubahan positif yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

“Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat yang terbaik dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, bekerja dengan tulus dengan semangat,” katanya.

Bayana menyebutkan saat ini Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Lampung menjadi satu-satunya OPD yang mewakili Pemprov Lampung dalam program penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Ke depan, Bayana berharap seluruh perangkat daerah yang memberikan layanan publik dapat diwajibkan mengikuti penilaian zona integritas menuju WBK.

“Harapan kita, seluruh OPD pelayanan publik ke depan wajib mengikuti penilaian WBK. Mari tunjukkan kinerja terbaik, berlandaskan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian,” pungkasnya.*