JurnalKota.net – Bandar Lampung – Satgas Penertiban Bangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berhasil menertibkan puluhan…
Kategori: Nasional
Gubernur Lampung Lantik Pengurus TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung Periode 2025-2030
Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengukuhkan dan melantik Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Lampung periode 2025-2030, pada Selasa (11/03/2025).
Acara pelantikan yang berlangsung di Balai Keratun ini juga sekaligus memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Lampung.
Berdasarkan Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 002/PKK.PST/2/2025 tertanggal 19 Februari 2025, Hj. Purnama Wulansari dikukuhkan sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/169/V.12/M.Hk/2024 tertanggal 3 Maret 2025, seluruh jajaran pengurus TP PKK Provinsi Lampung periode 2025-2030 resmi dilantik.
Dalam naskah pelantikannya, Gubernur Mirzani menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh pengurus akan menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga di Lampung.
Selain itu, Gubernur juga mengukuhkan dan melantik Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung. Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat Nomor 002/POS/POSYANDU/PST/2/2025 tertanggal 19 Februari 2025, Hj. Purnama Wulansari, S.E., M.M., juga dikukuhkan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung. Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/168/V.12/M.Hk/2025 tertanggal 3 Maret 2025, seluruh jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 resmi dilantik.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirzani, yang juga menjabat sebagai Pembina TP PKK dan Pembina Posyandu Provinsi Lampung, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program-program yang telah disusun. Ia berharap TP PKK Provinsi Lampung segera merancang dan melaksanakan program kerja yang selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi, serta terus berinovasi mendukung pembangunan daerah.
“TP PKK diharapkan menjadi mitra strategis dalam program kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan keselamatan ibu dan anak di seluruh pelosok Lampung,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya keselarasan program kerja TP PKK dengan kebijakan pemerintah provinsi, serta perlunya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi pembangunan yang berkelanjutan.
Di kesempatan yang sama, Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulansari, dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan semangat kolaboratif.
“Kami berkomitmen untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, mengemban tugas mulia ini dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ikhlas, dan penuh dedikasi,” ujar Purnama.
Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas.
“Marilah kita melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas,” ajaknya.
Wagub Jihan Nurlela Pimpin Rakor Akselerasi Pengelolaan Sampah Lampung, Tindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo
LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung secara virtual, Selasa (11/3/2025). Rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan sampah di Indonesia, dan juga mengacu pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, tertanggal 24 Desember 2024.
Dalam rapat tersebut, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menyusun Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di daerah masing-masing. Peta Jalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada 12 Maret 2025, dengan fokus utama pada upaya pembenahan pengelolaan sampah di hulu dan hilir.
Beberapa aspek yang perlu dibenahi di hulu antara lain:
- Transformasi Perilaku Masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
- Pemilahan Sampah di Sumber yang wajib dilakukan oleh masyarakat.
- Penanganan Sampah Organik di sumbernya.
- Penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), di mana produsen bertanggung jawab atas produk dari awal hingga akhir masa pakainya.
- Penguatan Bank Sampah, yang berperan dalam prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan mendukung ekonomi sirkular.
Sementara itu, untuk pengelolaan sampah di hilir, Wagub Jihan menekankan pentingnya beberapa langkah berikut:
- Peningkatan Layanan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah yang terpilah dan mencakup seluruh wilayah.
- Industri Pengelolaan Sampah yang perlu dibangun untuk mendukung keberlanjutan.
- Penataan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan metode lahan urug saniter atau yang terkontrol.
- Penertiban Pembuangan Sampah Ilegal dan pembakaran sampah terbuka.
- Perbaikan Tata Kelola Pengelolaan Sampah di daerah, termasuk regulasi, penegakan hukum, kelembagaan, dan pendanaan.
Wagub Jihan juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara lima pilar pentahelix—pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Pemerintah berperan sebagai regulator dan kontroler, sementara masyarakat perlu didorong untuk berperilaku sadar sampah melalui edukasi. Akademisi diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan inovasi, dan dunia usaha memainkan peran penting dalam pendanaan serta penggerak ekonomi sirkular melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Extended Producer Responsibility (EPR).
“Dunia usaha dapat mendukung pendanaan melalui CSR, dan mereka juga wajib mengelola sampah kemasan produk yang dihasilkan melalui EPR,” ujar Wagub Jihan.
Media juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, sosialisasi, dan edukasi mengenai pengelolaan sampah.
Selain itu, Wagub Jihan menekankan bahwa Bank Sampah harus menjadi motor penggerak ekonomi sirkular di tingkat masyarakat, khususnya di tingkat RW dan kecamatan. Setiap RW harus memiliki Bank Sampah Unit, sementara di setiap kecamatan harus ada Bank Sampah Induk yang menjadi pusat pengelolaan.
“Perlu adanya satu Bank Sampah Unit di setiap RW dan satu Bank Sampah Induk di setiap Kecamatan. Kami juga mendorong revitalisasi Bank Sampah yang sudah tidak aktif, termasuk pembenahan struktur kelembagaan dan model bisnisnya,” tambahnya.
Wagub Jihan berharap rakor ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam penuntasan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung.
Bupati Egi Serahkan Bantuan Bedah Rumah untuk Korban Kebakaran di Sidowaluyo
LAMPUNG SELATAN – Sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyerahkan bantuan program bedah rumah kepada korban kebakaran di Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo, Selasa (11/3/2025).
Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban warga yang rumahnya rusak akibat musibah kebakaran yang terjadi pada 25 Februari 2025 lalu. Dalam kunjungannya, Bupati Egi menyampaikan rasa empati dan dukacita atas musibah yang menimpa warga tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan agar korban kebakaran dapat segera kembali menempati rumah yang layak huni.
“Kami sangat prihatin atas musibah yang terjadi. Semoga bantuan bedah rumah ini dapat membantu meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan. Pemerintah daerah akan terus berusaha hadir untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bupati Egi.
Sementara itu, Kepala Desa Sidowaluyo, Haroni, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
“Atas nama pemerintah desa dan korban, kami merasa sangat terbantu dengan adanya program bedah rumah ini. Kami berharap saudara Wayan Suparte bisa segera menempati rumah yang baru,” ungkap Kades Haroni mewakili korban.
Kegiatan ini diharapkan menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial serta mempercepat pemulihan pasca-bencana bagi warga yang terdampak.
Peristiwa yang menimpa Wayan Suparte, warga Dusun 07 RT 02 Desa Sidowaluyo, terjadi pada Senin, 24 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. (red)
Gubernur Lampung Hadiri Tausiah Mengenai Meninggalnya Bupati Way Kanan
Way Kanan – Gubernur Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menghadiri tausiah malam pertama setelah meninggalnya Bupati Way Kanan, Drs. Hi. Ali Rahman, M.T., di kediaman almarhum di Bintang Mulya, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, seusai shalat tarawih pada Senin (10/03/2025).
Dalam kesempatan tersebut, usai melaksanakan tausiah, Gubernur Lampung yang baru saja selesai melakukan kunjungan kerja di Lampung Utara untuk memulai program 100 hari kerja, menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Bupati Way Kanan, yang dikenal sebagai sosok yang baik dan humoris.
Gubernur Mirza tampak memeluk dan beberapa kali menepuk-nepuk pangkal lengan anak pertama almarhum, Galang Putra Rahman, S.H., yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra, untuk memberikan ketenangan dan ketabahan.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Bupati Way Kanan, Ali Rahman, meninggal dunia pada pukul 11.05 WIB di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung, akibat penyakit jantung. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga di Bintang Mulya, dengan upacara pemerintahan.
Beberapa pejabat dari Pemerintah Provinsi Lampung turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Bupati Lampung Utara, Drs. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., mantan Sekda Way Kanan 2017-2025, Saipul, anggota DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, Wakil Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, Sekda Way Kanan, Arie Anthony Tamrin, Forkopimda, dan jajaran lainnya.
(Agus)
Groundbreaking Jalan Kotabumi – Bandar Abung, Awali Komitmen Gubernur Rahmat Mirzani Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Lampung
Lampung Utara – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Lampung Utara, Senin (10/3/2025).
Kunker ke Lampung Utara ini merupakan kunker pertama Gubernur Mirza setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Lampung pada 20 Februari lalu.
Mengawali kunkernya di Lampung Utara, Gubernur Mirza melakukan groundbreaking ruas jalan Kotabumi – Bandar Abung di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur dengan anggaran Rp. 5,1 miliar. Adapun groundbreaking ini masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur – Wakil Gubernur Lampung.
Gubernur menyebutkan bahwa groundbreaking ini merupakan momen yang penting dan bersejarah bagi dirinya sebagai Gubernur Lampung, karena menandai dimulainya langkah besar dalam mewujudkan janji-janji kerja yang telah disampaikan bersama Wagub Jihan Nurlela kepada masyarakat Lampung.
“Acara ini bukan hanya simbol dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga awal dari komitmen kami untuk membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung,” kata Gubernur.
Gubernur bertekad akan memperbaiki infrastruktur di provinsi lampung, khususnya jalan, yang akan mendongkrak perekonomian masyarakat meskipun ditengah minimnya kesediaan anggaran.
“Insya Allah Provinsi Lampung dalam dua sampai tiga tahun lagi, akan mulus jalannya. Kita gak mau cengeng, kita gak mau ngeluh, inilah realita kita. Tapi saya semangat, selama bapak ibu mendoakan dan mensupport kami,” ujarnya.
Ia pun meminta masyarakat untuk bisa tetap menjaga infrastruktur jalan yang sudah dibangun agar tetap dalam kondisi yang baik.
“Dengan jalan yang sudah dibangun ini, tolong dijaga sama-sama agar jalannya tetap bagus. Sebab kami belum tahu kapan kami akan membenarkan jalan ini lagi,” ungkapnya. (sumber ANT).
Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufiqullah mengatakan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung.
Dari alokasi anggaran tersebut untuk di Kabupaten Lampung Utara sendiri terdapat 5 kegiatan penanganan jalan yaitu :
1. Rekonstruksi jalan Ruas Negara Ratu – Simpang Tujok.
2. Rekonstruksi Jalan Ruas Ketapang – Negara Ratu.
3. Rekonstruksi Jalan Ruas Negara Ratu — Soponyono.
4. Rekonstruksi Jalan Ruas Bandar Agung — Bandar Sakti, dan
5. Rehabilitasi jalan ruas Kotabumi — Bandar Abung.
Usai melakukan groundbreaking, Gubernur Mirza melanjutkan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa paket sembako, bantuan usaha ekonomi produksi serta bantuan bagi disabilitas di depan SMPN 4 Kelurahan Kotabumi Tengah.
Gubernur Lampung Tinjau Pasar Murah di Kotabumi, Pastikan Stok Pangan Aman Saat Ramadan dan Jelang Idul Fitri
LAMPUNG UTARA – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis meninjau Pasar…
Erdiyansyah: 26 Desa di Lampung Selatan Belum Ajukan Termin Pertama Pencairan DD dan ADD TA 2025
LAMPUNG SELATAN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan, Erdiyansyah, mengungkapkan bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama telah diajukan dan diharapkan dapat segera cair dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, (10/03/2025).
Erdiyansyah menjelaskan, dari total 256 desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, baru 230 desa yang telah mengajukan permohonan untuk menerima DD dan ADD tahap pertama. Sementara itu, sebanyak 26 desa lainnya belum mengajukan pada termin pertama.
Ke-26 desa yang belum mengajukan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain: Kecamatan Natar 2 desa, Kecamatan Kalianda 4 desa, Kecamatan Sidomulyo 2 desa, Kecamatan Katibung 3 desa, Kecamatan Penengahan 2 desa, Kecamatan Palas 5 desa, Kecamatan Jati Agung 7 desa, dan Kecamatan Rajabasa 1 desa. Oleh karena itu, desa-desa ini dipastikan tidak akan menerima pencairan pada termin pertama.
Erdiyansyah berharap bahwa ke-26 desa tersebut dapat segera mengajukan permohonan pada minggu depan, yakni pertengahan bulan Maret, sehingga mereka juga dapat mencairkan DD dan ADD sebelum Hari Raya Idul Fitri. “Kami berharap semua desa dapat mengajukan dan mencairkan dana tersebut tepat waktu,” tambahnya.