Kategori: Nasional

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG—Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan sistem Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 pada Rabu (10/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Lampung, Ganjar Jationo.

Peluncuran yang dipusatkan di ruang video conference Kantor Dinas Kominfotik Provinsi Lampung itu dihadiri Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Erizal, bersama jajaran anggota. Sementara itu, secara daring, acara diikuti ratusan instansi mulai dari OPD provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, hingga kepala desa serta sekolah menengah atas di seluruh Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Landasan hukumnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Gubernur, badan publik memiliki kewajiban hukum menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Layanan tersebut harus diberikan secara cepat, tepat, dan sederhana agar publik dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.

Gubernur menambahkan, di era digital saat ini pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin krusial. Karena itu, peluncuran e-Monev dipandang sebagai inovasi penting untuk memantau kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.

“Melalui e-Monev ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, serta memperkuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur optimistis penerapan keterbukaan informasi yang konsisten akan memperkuat demokrasi lokal. Hal itu juga diharapkan mendorong pembangunan yang inklusif dan menjadikan Lampung sebagai contoh praktik pemerintahan modern yang responsif.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Lampung, Erizal, menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat 246 badan publik yang mengikuti e-Monev 2025. Jumlah itu terdiri dari 111 pimpinan badan publik pada sesi pertama dan 135 pada sesi kedua.

“Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang bekerja keras menyiapkan kegiatan ini hampir satu bulan penuh meski dalam keterbatasan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai amanat dari UU KIP,” kata Erizal.

Ia menegaskan, e-Monev bukanlah sekadar instrumen administratif, melainkan sarana untuk mengukur tingkat kepatuhan dan konsistensi badan publik dalam menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat.

Lebih rinci, e-Monev 2025 bertujuan menjamin hak warga negara atas informasi publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain itu, Erizal menjelaskan, pengukuran kepatuhan badan publik tidak dimaksudkan sebagai pengukuran kepatuhan terhadap Komisi Informasi. Penilaian dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban badan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aspek yang diukur mencakup kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, pengelolaan sistem layanan informasi, serta mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

E-Monev juga berfungsi mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang muncul di lapangan, lalu memberikan umpan balik serta solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan ke depan.

Hasil pengukuran nantinya akan digunakan untuk menetapkan kategori kepatuhan badan publik. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui instansi mana saja yang telah menjalankan keterbukaan informasi secara optimal, dan mana yang masih memerlukan pembenahan.

Menurut Erizal, keberadaan e-Monev menjadi sarana evaluasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di setiap badan publik. Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah diharapkan terus tumbuh.

Kegiatan ini, lanjutnya, juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik disebut sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Badan publik di semua tingkatan dituntut proaktif dalam menyediakan informasi berkualitas dan mudah diakses.

Peluncuran e-Monev 2025 di Lampung menjadi langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dinilai menjadi kunci sukses dalam menguatkan transparansi di era digital.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat Lampung diharapkan semakin mudah mengakses informasi, ikut serta dalam proses pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Gubernur Lampung diwakili Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menghadiri Milad ke-13 Ikatan Wartawan Online (IWO), di Hotel Horison, Selasa (9/9/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan bahwa momentum milad ini mengingatkan pada peran penting pers, khususnya media online, dalam membentuk ruang publik yang sehat, inklusif, dan mencerdaskan.

Perubahan lanskap informasi di era digital telah membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, teknologi mempercepat penyebaran arus informasi, di sisi lain, masyarakat dihadapkan pada derasnya hoaks, polarisasi, dan banjir konten yang belum tentu objektif dan bernilai kebenaran.

Menurut Gubernur, melalui karya jurnalistik yang independen, kritis, namun tetap konstruktif, IWO membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat demokrasi.

Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini, kata Gubernur, seperti ketahanan pangan, keberlanjutan energi, penanganan iklim, hingga penguatan ekonomi digital perlu mendapat perhatian dan penyajian yang mencerahkan dari media.

“Di sinilah IWO hadir sebagai mitra strategis pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” kata Gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengarahkan langkah menuju Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi besar ini menuntut sinergi seluruh elemen, termasuk insan pers, dalam memperkuat literasi digital, mengawal transparansi kebijakan, serta mengedukasi masyarakat.

Gubernur mengajak IWO untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana untuk memperkuat kolaborasi. Pemerintah Provinsi Lampung, kata Gubernur, siap untuk terus bersinergi dengan IWO dalam menghadirkan iklim informasi yang sehat, serta bersama-sama menyiapkan generasi Lampung yang unggul, kreatif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas.

“Saya berharap, melalui Milad ke-13 ini, IWO semakin kokoh sebagai wadah profesional yang melahirkan wartawan online berintegritas, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menghadirkan optimisme bagi masa depan Lampung dan Indonesia,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua IWO Lampung, Aprohan Saputra, mengajak seluruh stakeholder di Provinsi Lampung untuk terus berkolaborasi dan membersamai IWO di usianya yang masih relatif muda

“Walaupun muda, kita harus membersamai dan terus dukung agar IWO semakin maju dan memberikan warna bagi Provinsi Lampung,” ujarnya.

Dalam Milad ke-13 IWO ini, juga dilakukan Penyerahan IWO Award 2025. Menurut Gubernur, IWO Award 2025 merupakan wujud apresiasi atas dedikasi para jurnalis yang tidak hanya menuliskan berita, tetapi juga menggelorakan semangat dan inspirasi bagi masyarakat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam IWO Award 2025 menerima Penghargaan dalam kategori Percepatan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Lampung. Selain itu, Sekdaprov Marindo Kurniawan juga menerima Penghargaan dalam kategori Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025) malam untuk memastikan langkah konkret dalam mengatasi persoalan singkong di Lampung.

Empat bupati yang mendampingi Gubernur Lampung dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.

Mentan Amran menyambut baik laporan dari Lampung dan berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

“Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” kata Amran.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan pertemuan dengan Mentan membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung terhadap jutaan petani di daerah tersebut.

Dia mengatakan Lampung merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.

“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

“Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung,– Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung bersama TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung menggelar kegiatan sosial dalam rangka memperingati HUT ke-80 TNI Angkatan Laut dan PMI tahun 2025. Acara berlangsung di Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut Panjang, Bandar Lampung, Selasa (9/9/2025).

Rangkaian kegiatan meliputi bakti kesehatan, donor darah, pembagian sembako murah, bazar UMKM, hingga gerakan pangan murah yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, khususnya di sekitar wilayah Panjang.

Ketua PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, dalam sambutannya menegaskan bahwa sinergi PMI dan TNI AL bukan hanya seremonial, melainkan wujud nyata kepedulian terhadap rakyat.

“PMI bersama TNI AL terus berkomitmen hadir untuk masyarakat. Dari donor darah, penanggulangan bencana, hingga pelayanan di pesisir, semua kami lakukan demi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Komandan Lanal Lampung, Letkol Laut (P) Krido Satrio Utomo, serta seluruh jajaran yang telah mendukung kegiatan kemanusiaan ini. Menurutnya, kehadiran bazar murah di tengah inflasi sangat membantu masyarakat, terutama kaum ibu dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Sementara itu, Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Krido Satrio Utomo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL kepada rakyat sekaligus refleksi pengabdian di usia 80 tahun.

“Dengan semangat Jalesveva Jayamahe, TNI AL siap mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Sinergi dengan PMI Lampung menjadi bukti nyata semangat gotong royong untuk kesejahteraan bersama,” katanya.

Selain pemeriksaan kesehatan umum, kegiatan juga menghadirkan layanan gigi gratis, imunisasi, pembagian alat bantu kesehatan, serta pemberdayaan UMKM lokal. Sejumlah instansi turut mendukung kegiatan ini, di antaranya Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bank Indonesia Perwakilan Lampung.

Dalam kesempatan tersebut salah seorang masyarakat penerima bantuan berupa kursi roda Ibu Windi (34) tahun) asal kampung mulia jaya, kecamatan panjang, Bandar Lampung, kursi tersebut diperuntukkan bagi adiknya Seno (15 tahun) yang sejak lahir telah mengalami disabilitas.

Windi merasa senang dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak TNI AL dan PMI Provinsi Lampung atas bantuan kursi roda yang diterima adiknya.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bapak ibu TNI Angkatan Laut dan PMI Lampung, biasanya adik saya hanya di rumah, sekarang dengan kurai roda ini bisa jalan keluar rumah dan gak capek gendong,” ucap Windi.

Selanjutnya dihadapan awak media, Ketua PMI Provinsi Lampung didampingi Ketua Cabang 3 Korcab III DJA I Ny. Nuke Krido Satriyo, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar di Mako Lanal Lampung ini merupakan kolaborasi dan sinergi PMI Provinsi Lampung dengan TNI Angkatan Laut untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Perayaan HUT ke-80 PMI dan TNI AL tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperluas manfaat bagi masyarakat. Kolaborasi dua lembaga ini diharapkan terus berlanjut, sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi rakyat Lampung.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan umara dalam menjaga keutuhan bangsa serta membangun kepercayaan publik. Hal itu disampaikan saat membuka Acara Ijtima Ulama dan Umara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung Tahun 2025, yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Senin (8/9/2025) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa persatuan hati antara pemimpin dan masyarakat merupakan syarat mutlak terciptanya kedamaian dan keberlangsungan bangsa. “Negara tidak akan bisa berjalan dengan tentram, damai, dan rukun tanpa adanya kesatuan hati antara ulama, umara, dan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Mirza mencontohkan peran besar ulama dan pesantren di Lampung yang selama ini turut mengisi ruang-ruang kosong pelayanan pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Dari sekitar 1.300 pesantren yang tercatat, banyak di antaranya menampung lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA. “Pemerintah masih memikirkan bagaimana agar tidak ada anak putus sekolah. Namun, para ulama sudah sejak lama menjadi penopang pendidikan masyarakat,” ujarnya.

Selain pendidikan, Gubernur Mirza juga menilai ulama berperan penting menjaga stabilitas sosial. Ia menyinggung pengalaman saat menghadapi aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Melalui doa bersama dan istigasah yang difasilitasi ulama, situasi Lampung dapat kembali kondusif.

Lebih jauh, Gubernur mengaitkan forum ini dengan visi pembangunan jangka panjang. Ia menyebut visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045” hanya bisa terwujud bila ulama, pemerintah, dan masyarakat saling bergandengan tangan.

“Ulama memberi arahan moral, pemerintah menjalankan kebijakan dengan amanah, dan masyarakat menjaga harmoni,” katanya.

Ia berharap pertemuan ulama dan umara tidak berhenti sebatas seremoni, melainkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan. “Forum ini bukan hanya pertemuan seremonial, tetapi panggilan persatuan. Hanya dengan bersatu kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan membawa Lampung menuju masa depan lebih sejahtera,” ujarnya.

“Mari kita rawat tali silaturahmi ini, kita kuatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kita jadikan Lampung sebagai rumah bersama, tempat pemerintah, ulama, dan masyarakat duduk berdampingan demi kemaslahatan umat dan kejayaan bangsa,” tambahnya.

Ketua Umum MUI Lampung, Prof. KH. Moh. Mukri, menegaskan forum ini berfungsi sebagai penguat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. “Kita ingin Lampung menjadi contoh bahwa ulama dan umara bisa beriringan menjaga keutuhan bangsa,” ujar Mukri.

Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memperkuat peran agama dan kepemimpinan dalam kehidupan bernegara.

Ijtima juga diisi tausiah dari Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH. Muhammad Cholil Nafis. Ia mengangkat tema revitalisasi peran ulama dan umara dalam menjaga kepercayaan publik. Tausiah lainnya datang dari Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, yang membawakan materi “POLRI di Tengah Gelombang Aspirasi” dengan menekankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menjaga ketertiban.

Selain jajaran Forkopimda Lampung, acara turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi, pimpinan ormas Islam, organisasi keagamaan, serta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung. Kehadiran mereka mempertegas posisi Ijtima sebagai forum lintas elemen yang memperkuat stabilitas sosial.

Forum ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam menjaga harmoni sosial, sekaligus memastikan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan keagamaan.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan tokoh nasional Aburizal Bakrie diagendakan meresmikan Masjid Raya Al-Bakrie Lampung bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Jumat, 12 September 2025 mendatang.

Hal itu terungkap dalam rapat persiapan peresmian Masjid Raya Al-Bakrie Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (8/9/2025).

Dalam rapat yang dihadiri jajaran Bakrie Amanah tersebut, dibahas berbagai aspek penting mulai dari kesiapan teknis, pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas, susunan acara, hingga pelibatan elemen masyarakat dalam mendukung kelancaran kegiatan peresmian.

Marindo mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memastikan seluruh proses persiapan berjalan lancar agar peresmian berlangsung khidmat dan sukses.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama kesuksesan peresmian Masjid Raya Al-Bakrie Lampung.

“Sinergi antara berbagai pihak mulai dari instansi Pemprov terkait, jajaran TNI dan Polri, hingga masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar,” ujar Marindo.

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Raya Al-Bakrie dirancang untuk menjadi ruang terbuka yang inklusif, dengan berbagai fasilitas modern yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Marindo berharap masjid yang berlokasi di pusat Kota Bandar Lampung ini menjadi landmark baru kebanggaan masyarakat sekaligus pusat kegiatan dakwah, pendidikan Islam, serta pengembangan sosial kemasyarakatan di Sai Bumi Ruwa Jurai.

“Menjadi tugas kita bersama untuk memakmurkan masjid kebanggaan masyarakat Lampung ini,” pungkasnya.

Selain acara peresmian, rangkaian kegiatan juga akan dilanjutkan dengan program Damai Indonesiaku yang ditayangkan secara nasional dari Masjid Raya Al-Bakrie Lampung pada 13-14 September 2025.*