JurnalKota.net – Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan langkah mitigasi bencana akan berfokus pada pelestarian alam, terutama kawasan hutan lindung dan taman nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam wawancara bersama sejumlah awak media seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Provinsi Lampung di Ruang Sungkai Balai Keratun, Kantor Gubernur, Kamis (11/09/2025).

Seperti diketahui bahwa beberapa wilayah di Provinsi Lampung seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus baru-baru ini mengalami banjir dan longsor akibat tingginya curah hujan, sehingga kondisi ini menjadi perhatian bersama sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di masa mendatang.

Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa langkah awal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memitigasi adalah dengan menitikberatkan pada pelestarian lingkungan.

“Yang pertama kami sudah melakukan mitigasi dengan melakukan sosialisasi, pertama daerah-daerah, hutan lindung kita tidak ingin ada yang ditebangi, tidak ingin ada yang dirambah, tidak ingin ada yang berubah fungsi, hutan lindung, hutan kawasan, taman Nasional dan lain-lain karena itu adalah penjaga utama provinsi kita supaya gak banjir, supaya gak ada bencana dan lain-lain,” ucapnya.

Gubernur juga menambahkan bahwa menjaga kelestarian alam adalah kunci utama dalam mencegah risiko bencana.

“Alam harus tetap dijaga, itu konsep kami, pertama mitigasi kami itu dulu, kita tetap menjaga alam seperti sediakala, sebaik-baik mungkin,” sambungnya.

Terkait banjir besar yang terjadi di beberapa wilayah, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik serta meminimalisir dampak terhadap masyarakat.

“Ada banjir ini tentu kita sudah bekerja sama, ini menjadi koordinasi kami juga. Kami akan berusaha bagaimana kedepan tidak terjadi lagi, tapi intinya alam kedepan di Provinsi Lampung harus dijaga. Kerja sama dengan seluruh masyarakat Lampung itu bagaimana menjaga alam semua,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia menggelar Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Triwulan II 2025 dengan tema “Sinergi Memperkuat Hilirisasi Komoditas Unggulan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Acara berlangsung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis (11/9/2025).

Dalam acara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Bani Ispriyanto. Acara diisi dengan pemaparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto dan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI Yulia Astuti.

Turut hadir, jajaran Forkopimda, perwakilan Bupati/Wali Kota, serta pelaku usaha industri di Lampung.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan bahwa hingga Triwulan II 2025, perekonomian Lampung tumbuh solid di atas 5 persen, ditopang konsumsi rumah tangga dan industri pengolahan. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap kuat di kisaran 4,6–5,3 persen, dengan hilirisasi komoditas unggulan menjadi strategi utama meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah.

Senada dengan itu, Sekretaris Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI Yulia Astuti menegaskan bahwa percepatan hilirisasi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan target pertumbuhan industri 7,45 persen pada 2029.

Industri agro, lanjutnya, adalah pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang harus diperkuat melalui transformasi digital, pengembangan SDM, ekosistem inovasi berkelanjutan, serta dukungan pembiayaan dari dana perkebunan.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mempercepat hilirisasi sebagai jalan menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, dalam sambutan yang dibacakan Bani Ispriyanto, Gubernur Lampung menegaskan bahwa laporan perekonomian Bank Indonesia bukan hanya kajian, tetapi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis data, potensi, dan prospek pembangunan ke depan.

“Perekonomian Lampung sepanjang Triwulan II 2025 tumbuh solid sebesar 5,09 persen year on year, lebih tinggi dibanding rata-rata Sumatera,” ujar Bani Ispriyanto.

Untuk menjaga momentum tersebut, Bani Ispriyanto menilai Lampung harus memperkuat sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang menjadi motor utama perekonomian sekaligus pusat produksi komoditas nasional.

Sebagai langkah konkret, dalam 100 hari kerja pertama, Pemprov Lampung telah menyalurkan 24 unit dryer padi serbaguna dan 4 mesin penepung mokaf bagi kelompok tani dan UMKM. Program ini menjadi bagian dari penguatan rantai pasok pangan sekaligus tahap awal mendukung hilirisasi.

Bani Ispriyanto menambahkan, keberhasilan hilirisasi membutuhkan energi kolektif dan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga pelaku usaha, UMKM, akademisi, dan perbankan. Pemprov Lampung sendiri berkomitmen menyiapkan infrastruktur pendukung, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memberikan insentif bagi tumbuhnya industri pengolahan.

Menutup sambutannya, Bani Ispriyanto berharap forum ini tidak hanya memperkaya literatur ekonomi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi arah pembangunan daerah.

“Mari kita jadikan hilirisasi sebagai gerakan bersama demi kesejahteraan petani, kemajuan industri, dan peningkatan daya saing Lampung di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungannya terhadap pengembangan aplikasi Siger (Sinergi Gerak Bersama) yang digagas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (11/9/2025).

Aplikasi Siger merupakan platform terintegrasi yang menyediakan data dan informasi terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Keberadaan aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat proses pengambilan keputusan pemerintah agar lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis data, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan, aplikasi Siger hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemerintah daerah dalam mengakselerasi program penanggulangan kemiskinan.

Siger merupakan aplikasi kolaboratif yang memanfaatkan DTSEN sehingga lebih tepat dalam memberikan intervensi kebijakan.

Dalam audiensi tersebut, Ahmadriswan juga menyampaikan rencana peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) yang jatuh pada 26 September mendatang.

Peringatan HSN di Lampung akan diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain apel HSN yang melibatkan 1.000 pegawai BPS beserta mitra, sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, serta launching tiga buku statistik yang bertema literasi statistik, implementasi indikator, dan pengentasan kemiskinan.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Perekonomian Provinsi Lampung mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,09 persen pada triwulan II tahun 2025, melampaui rata-rata pertumbuhan kawasan Sumatra. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa Lampung mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan dan pusat produksi komoditas strategis nasional.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Lampung yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Lampung di Ballroom Hotel Novotel, Kamis (11/9/2025).

Mengusung tema “Sinergi Memperkuat Hilirisasi Komoditas Unggulan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”, forum tersebut menghadirkan pejabat Kementerian Perindustrian, pelaku usaha besar, seperti PT. Great Giant Pineapple dan PT. Kurnia Alam, pimpinan perbankan, akademisi, hingga asosiasi pelaku usaha.

“Pertumbuhan ekonomi Lampung yang solid ini perlu terus diperkuat dengan hilirisasi. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan harus menjadi motor penggerak, bukan hanya sebagai penghasil bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi,” ujar Bani saat membacakan sambutan Gubernur.

Ia menegaskan, program hilirisasi sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menitikberatkan pada pembangunan industri pengolahan komoditas unggulan padat karya, padat teknologi, dan berorientasi ekspor. Lampung, menurutnya, memiliki peluang besar menjadi pusat industri agro nasional dengan dukungan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang terus berkembang.

Dalam 100 hari kerja, Pemprov Lampung telah menyalurkan 24 unit dryer padi dan 4 mesin penepung mockup kepada kelompok tani dan UMKM sebagai langkah nyata memperkuat rantai pasok pangan. Dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana desa, hingga koperasi juga disebut menjadi instrumen penting mendorong produktivitas petani dan UMKM.

“Keberhasilan hilirisasi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga desa. Dunia usaha perlu memperkuat kemitraan dengan petani, akademisi menghadirkan inovasi teknologi pascapanen, sementara perbankan menyalurkan pembiayaan untuk sektor produktif,” katanya.

Dengan strategi tersebut, Gubernur optimistis Lampung mampu mempercepat transformasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menjadikan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Forum ini bukan hanya memperkaya literatur ekonomi, tetapi juga harus melahirkan rekomendasi konkret bagi pembangunan daerah. Mari jadikan hilirisasi sebagai gerakan bersama demi kesejahteraan petani, kemajuan industri, dan daya saing Lampung di tingkat nasional maupun global,” tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow yang dimoderatori Jurnalis sekaligus presenter Metro TV, Jessica Wulandari dan menghadirkan 4 narasumber profesional yaitu : Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung Bimo Epyanto, Sekretaris Direktorat Jendral Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Yulia Astuti, Direktur Corporate PT. Great Giant Pineapple Welly Soegiono dan Excecutive Director PT. Sumber Karunia Alam Mulyono Susilo.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung, Ridwan Saifuddin menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menjadikan hilirisasi sebagai instrumen utama dan sejalan dengan program strategis nasional yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah (RPJMD dan RPJPD) Lampung.

Ridwan mengatakan bahwa pertanian menjadi basis utama program hilirisasi di Provinsi Lampung, melalui pendekatan share value diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya proses hilirisasi pertanian di Lampung masih menghadapi tantangan yang sangat besar dan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak baik pihak industri swasta, akademisi dan pelaku pertanian kecil dan menengah serta pemerintah pusat.

Sementara itu Subhan Siafari, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam upayanya meningkatkan hilirisasi di sektor perkebunan telah melakukan berbagai upaya konkrit melalui peningkatan produktivitas dan populasi tanaman perkebunan dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dari sisi akademisi, Arivina Ratih Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung memberikan insight bahwa hilirisasi dari sudut pandang ekonomi adalah memberdayakan sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan added value yang lebih besar. Tantangan seperti iklim investasi, penyesuaian dan kontribusi pendidikan pada hilirisasi serta implementasi kebijakan di lapangan menjadi beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian.

Diskusi ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk mewujudkan hilirisasi produk unggulan di Provinsi Lampung. Kesamaan pandangan, startegi dan komitmen menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hilirisasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – Tanggamus, Lampung – Semangat gotong royong, warisan luhur bangsa Indonesia, kembali menyala di bumi Lampung. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menunjukkan aksi nyata kepemimpinan responsif dengan turun langsung merespon kondisi darurat Jembatan Gantung Tampang Muda di Kecamatan Pematang Sawa, Tanggamus.

Jembatan yang sempat viral di media sosial karena kondisinya yang rusak dan membahayakan, kini tengah diperbaiki lewat kolaborasi luar biasa lintas elemen masyarakat.

Jembatan yang menjadi satu-satunya akses utama bagi warga, termasuk anak-anak sekolah, sebelumnya nyaris tak layak pakai. Namun, Gubernur yang akrab disapa Mirza ini tak tinggal diam. Ia menginisiasi aksi gotong royong massal, menggandeng Vertical Rescue Indonesia (VRI) Regional Lampung, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, masyarakat desa, pelajar, mahasiswa, hingga organisasi pencinta alam untuk membangun kembali jembatan harapan itu.

“Akses pendidikan dan keselamatan anak-anak kita adalah hal yang tidak bisa ditawar. Jembatan ini bukan hanya soal penyambung dua tempat, tetapi penyambung masa depan mereka. Saya mengapresiasi semangat semua relawan dan elemen masyarakat yang dengan cepat merespon call to action ini. Ini adalah bukti nyata kekuatan kolaborasi kita. Saya minta perbaikan dilaksanakan dengan cepat dengan hasil terbaik” tegas Gubernur Mirza saat memberikan arahan.

Ia juga memerintahkan agar perbaikan dilaksanakan secepat mungkin dengan hasil terbaik. Tanggapannya yang cepat dan langsung di lapangan menjadi contoh kepemimpinan yang peduli dan berpihak pada rakyat.

Melalui pendekatan yang kolaboratif dan inklusif. Pemprov Lampung dan Pemkab Tanggamus bertindak sebagai fasilitator, sementara kekuatan utamanya berasal dari para relawan terlatih VRI, didukung penuh oleh pelajar, mahasiswa, dan warga lokal.

Vertical Rescue Indonesia, yang dikenal lewat program nasional“1000 Jembatan Gantung Untuk Indonesia”, langsung menurunkan tim teknis ke lokasi. Mereka telah melakukan survei, membangun sinergi di lapangan, dan berkomitmen menyelesaikan perbaikan jembatan ini paling lambat akhir September 2025. Target ini ditetapkan agar para pelajar dapat kembali beraktivitas dengan aman.

“Ini adalah tugas kemanusiaan. Kami dari VRI Lampung siap memimpin usaha teknis di lapangan dengan standar keselamatan tertinggi,” ujar Muhammad Kariskun, Koordinator VRI Regional Lampung.

“Dukungan semua pihak, dari pemerintah hingga warga yang menyumbang tenaga dan logistik, sangat menguatkan kami.” lanjutnya.

Perbaikan Jembatan Gantung Tampang Muda bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol solidaritas, kepedulian, dan kepemimpinan yang hadir untuk rakyat. Aksi ini juga membuktikan bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama masyarakat Lampung dalam menghadapi tantangan bersama.

Dengan semangat ini, Jembatan Tampang Muda akan kembali berdiri kokoh, bukan hanya sebagai penghubung dua wilayah, tapi sebagai penyambung harapan dan masa depan generasi penerus bangsa.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung, —- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Proses Pengadaan E-Purchasing melalui platform Mbizmarket. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Biro PBJ Setdaprov Lampung, Puadi Jailani ini berlangsung di Gedung Pusiban, Kamis (11/9/2025).

Dalam sambutannya, Karo PBJ Puadi Jailani menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan regulasi dan teknologi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 50 ayat 5 disampaikan bahwa pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam Katalog elektronik.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia telah mengembangkan Katalog Elektronik Versi 6 dan diimplementasikan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan telah diimplementasikannya Katalog Elektronik Versi 6 ini, kata Puadi Jailani, maka Katalog Elektronik Versi 5 secara keseluruhan telah dinonaktifkan.

Kemudian, LKPP juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 9390/D.2.3/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Pemberlakukan Toko Daring dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Surat Edaran tersebut disampaikan bahwa Toko Daring LKPP masih tetap beroperasi dan dapat dimanfaatkan sebagai media belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, Puadi menyoroti potensi belanja pengadaan di Provinsi Lampung yang sangat besar. Berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2025, total potensi belanjanya mencapai Rp 2,548 triliun, dengan nilai yang dialokasikan untuk E-Purchasing sebesar Rp 1,207 triliun.

“Berdasarkan pemantauan dari AMEL LKPP, realisasi belanja Pemprov Lampung di Katalog Elektronik hingga saat ini mencapai Rp 478 miliar dan di Toko Daring sebesar Rp 6,02 miliar. Artinya, masih tersisa potensi belanja E-Purchasing senilai Rp 723 miliar yang harus kita optimalkan sepanjang 2025,” paparnya.

Menyikapi hal tersebut, Puadi Jailani memberikan dua arahan utama kepada seluruh peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemprov Lampung.

Pertama, ia mendorong para PPK dan Pejabat Pengadaan untuk memanfaatkan Katalog Elektronik dan Toko Daring secara maksimal dalam setiap proses pengadaan.

Kedua, ia meminta agar para penyedia, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), didorong untuk segera memiliki akun INAPROC dan memasukkan produknya ke dalam Katalog Elektronik Versi 6 dan Toko Daring LKPP.

“Kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada marketplace nasional yang tergabung dalam tokodaring.lkpp.go.id untuk mensosialisasikan proses bisnisnya kepada seluruh Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Lampung,” tambahnya.

Puadi berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan momen Bimtek ini untuk menggali informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari narasumber, khususnya terkait mekanisme belanja melalui Toko Daring Mbizmarket. Di akhir sambutan, ia menyampaikan apresiasi kepada tim Mbizmarket atas penyelenggaraan kegiatan ini.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi terkait Keamanan Pangan, Penanganan dan Pencegahan Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara virtual se-Provinsi Lampung, pada Rabu (10/09/2025).

Rakor ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, sebagai langkah bersama memperkuat implementasi program MBG di daerah.

Dalam arahannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa rakor ini menjadi agenda penting sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan pelaksanaan Program MBG.

Selain itu, rapat juga dimaksudkan untuk mengevaluasi dinamika yang terjadi di lapangan, khususnya terkait kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.

“Agenda ini sangat penting, karena sesuai arahan Bapak Presiden tentang percepatan pelaksanaan Program MBG. Namun, dalam perjalanannya masih ada dinamika di beberapa lokasi SPPG yang perlu segera dievaluasi,” tegasnya.

Wagub Jihan berpendapat meski kasus keracunan yang sempat terjadi tidak berstatus sebagai kejadian luar biasa, namun hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah.

Untuk itu, Pemprov Lampung menekankan agar setiap kabupaten/kota segera memperkuat pengawasan pangan mulai dari distribusi, proses penyajian, higienitas, hingga rantai penyimpanan bahan baku.

Lebih lanjut, Wagub Jihan menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG bukan hanya diukur dari capaian jumlah penerima, tetapi juga dari jaminan kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan.

Ia menyebut pemerintah menargetkan tidak ada lagi kasus keracunan yang mencoreng kredibilitas program nasional ini.

“Kita menargetkan zero accident atau nol kasus keracunan dalam program MBG. Jangan sampai program makan bergizi gratis yang mulia ini justru berubah menjadi makan beracun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Satgas MBG Saipul juga menekankan pentingnya peran aktif Satgas di kabupaten/kota untuk memastikan keamanan pangan.

Ia menyampaikan bahwa beberapa kejadian luar biasa (KLB) keracunan telah terjadi di Bandar Lampung, Metro dan Lampung Utara, dan sudah ditindaklanjuti bersama Balai Besar POM serta dinas terkait.

“Kita harus aktif melakukan pengawasan, mulai dari rantai pasok, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan. Jangan menunggu laporan, tetapi harus proaktif berkoordinasi dengan SPPI dan pihak sekolah. Karena ini menyangkut siswa kita, warga kita sendiri. Kalau terjadi keracunan, dampaknya bisa sangat besar, apalagi bila menimpa anak-anak atau ibu hamil,” jelasnya.

Saipul juga menegaskan pentingnya keberanian daerah dalam mengambil tindakan tegas, termasuk menghentikan sementara layanan dapur SPPI yang bermasalah, hingga dipastikan kembali layak beroperasi oleh Dinas Kesehatan atau instansi berwenang.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelatihan penjamah makanan, variasi menu harian yang sesuai standar gizi, serta perhatian khusus pada wilayah 3T yang memiliki tantangan distribusi lebih besar.

“Ini program pusat, tapi penerimanya adalah warga kita sendiri. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawasi dan memastikan keamanan pangan. Mari kita jalankan tugas ini dengan serius, agar tidak ada lagi kasus keterlambatan distribusi maupun keracunan,” tambahnya.

Melalui rapat ini, Pemprov Lampung berharap seluruh Satgas MBG dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan pangan, serta mempercepat penyelesaian pendataan di daerah, sehingga implementasi Program MBG berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG—Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan sistem Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 pada Rabu (10/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Lampung, Ganjar Jationo.

Peluncuran yang dipusatkan di ruang video conference Kantor Dinas Kominfotik Provinsi Lampung itu dihadiri Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Erizal, bersama jajaran anggota. Sementara itu, secara daring, acara diikuti ratusan instansi mulai dari OPD provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, hingga kepala desa serta sekolah menengah atas di seluruh Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Landasan hukumnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Gubernur, badan publik memiliki kewajiban hukum menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Layanan tersebut harus diberikan secara cepat, tepat, dan sederhana agar publik dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.

Gubernur menambahkan, di era digital saat ini pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin krusial. Karena itu, peluncuran e-Monev dipandang sebagai inovasi penting untuk memantau kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.

“Melalui e-Monev ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, serta memperkuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur optimistis penerapan keterbukaan informasi yang konsisten akan memperkuat demokrasi lokal. Hal itu juga diharapkan mendorong pembangunan yang inklusif dan menjadikan Lampung sebagai contoh praktik pemerintahan modern yang responsif.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Lampung, Erizal, menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat 246 badan publik yang mengikuti e-Monev 2025. Jumlah itu terdiri dari 111 pimpinan badan publik pada sesi pertama dan 135 pada sesi kedua.

“Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang bekerja keras menyiapkan kegiatan ini hampir satu bulan penuh meski dalam keterbatasan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai amanat dari UU KIP,” kata Erizal.

Ia menegaskan, e-Monev bukanlah sekadar instrumen administratif, melainkan sarana untuk mengukur tingkat kepatuhan dan konsistensi badan publik dalam menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat.

Lebih rinci, e-Monev 2025 bertujuan menjamin hak warga negara atas informasi publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain itu, Erizal menjelaskan, pengukuran kepatuhan badan publik tidak dimaksudkan sebagai pengukuran kepatuhan terhadap Komisi Informasi. Penilaian dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban badan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aspek yang diukur mencakup kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, pengelolaan sistem layanan informasi, serta mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

E-Monev juga berfungsi mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang muncul di lapangan, lalu memberikan umpan balik serta solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan ke depan.

Hasil pengukuran nantinya akan digunakan untuk menetapkan kategori kepatuhan badan publik. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui instansi mana saja yang telah menjalankan keterbukaan informasi secara optimal, dan mana yang masih memerlukan pembenahan.

Menurut Erizal, keberadaan e-Monev menjadi sarana evaluasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di setiap badan publik. Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah diharapkan terus tumbuh.

Kegiatan ini, lanjutnya, juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik disebut sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Badan publik di semua tingkatan dituntut proaktif dalam menyediakan informasi berkualitas dan mudah diakses.

Peluncuran e-Monev 2025 di Lampung menjadi langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dinilai menjadi kunci sukses dalam menguatkan transparansi di era digital.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat Lampung diharapkan semakin mudah mengakses informasi, ikut serta dalam proses pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya.*