LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang…
Tag: DPRD Lampung
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tertinggi di Sumatera, Pemprov Siapkan Langkah Anggaran Strategis Menuju 2045
LAMPUNG – Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera, mencapai 5,47% pada triwulan pertama…
Pemprov Lampung Dorong Pengarusutamaan Bahasa dan Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan daerah sebagai bagian integral dari…
Pelepasan Purna Bakti Kepala Biro Adpim: Momentum Apresiasi dan Teladan Pengabdian
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung pelepasan purna bakti Kepala Biro Administrasi Pimpinan…
Forum Literasi Lampung Gelar Gebyar Literasi Nasional: Dorong Lampung Jadi Provinsi Literasi
Bandar Lampung — Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong tumbuhnya budaya literasi, Forum Literasi Lampung (FLL) menggelar Gebyar Literasi Nasional di Gedung Nuwa Baca Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung. Kegiatan ini mengusung tema: “Bersinergi, Bergerak Bersama; Mewujudkan Lampung Sebagai Provinsi Literasi, Menuju Lampung Maju.”
Acara yang diikuti oleh 300 peserta ini menghadirkan para pegiat, pemerhati, akademisi, komunitas literasi, dan relawan dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Hadir sebagai Keynote Speaker, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof. E. Aminudin Aziz, MA, Ph.D., serta dibuka secara resmi oleh Bunda Literasi Provinsi Lampung, Batin Purnama Wulan Sari Mirza yang mewakili Gubernur Lampung.
Hadir pula narasumber dari berbagai instansi, termasuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan, para Kepala Dinas Perpustakaan kabupaten, perwakilan DPRD Provinsi Lampung, Kepala Balai Bahasa, Ketua AMSI dan Ketua KMBI Lampung, serta praktisi dari berbagai lembaga.
Ketua Forum Literasi Lampung sekaligus Ketua Panitia kegiatan, Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag., menegaskan pentingnya pemahaman yang lebih luas tentang literasi. “Literasi bukan sekadar membaca dan menulis. Ini adalah gerakan merubah pola pikir masyarakat untuk membangun karakter dan kualitas sumber daya manusia. Literasi adalah investasi kebudayaan,” tegasnya.
Eni juga menyampaikan bahwa FLL siap mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Penguatan Gerakan Literasi Daerah. Menurutnya, regulasi tersebut penting sebagai landasan hukum guna menjamin keberlanjutan ekosistem literasi di Lampung. Notulensi dan rekomendasi hasil kegiatan ini akan disampaikan langsung kepada Gubernur Lampung sebagai bentuk komitmen nyata para relawan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung, H. Ade Utami Ibnu, SE, yang turut menjadi narasumber menyatakan bahwa DPRD akan menampung dan menindaklanjuti rekomendasi dari kegiatan ini. “Ini bentuk sinergi konkret antara relawan literasi, legislatif, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, FLL berharap semangat gotong royong dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terus terjaga, demi mewujudkan Lampung sebagai Provinsi Literasi yang tidak hanya wacana, melainkan menjadi gerakan yang berkelanjutan dan berdampak nyata.
Serap Aspirasi dan Dukung UMKM, Anggota DPRD Lampung Gelar Reses dan Pelatihan Digital Marketing di Sidomulyo
LAMPUNG SELATAN — Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital, salah satu…
Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Putra Jaya Umar Reses di Mulya Asri Tubaba
TUBABA – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Lampung dari daerah pemilihan (dapil)…
Reses Tahap II 2025, Hanifal Serap Aspirasi Warga Tiyuh Way Sido Tubaba
TULANG BAWANG BARAT — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifal, S.P., menggelar Reses Tahap II Tahun Anggaran 2025…
DPRD Provinsi Lampung Komisi I Tinjau Sengketa Tanah di Desa Way Huwi: Lapangan Sepak Bola dan Makam Dikuasai Perusahaan
JurnalKota.net, Lampung Selatan – Sebagai tindak lanjut dari audiensi masyarakat Desa Way Huwi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada 10 Juni 2025 lalu, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama anggota komisi, perwakilan BPKAD Provinsi Lampung, Camat Jati Agung, Kepala Desa Way Huwi M. Yani, serta puluhan warga melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi objek sengketa, Selasa (22/7).
Kunjungan lapangan ini bertujuan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Kondisi lapangan sepak bola yang menjadi perhatian utama terlihat memprihatinkan. Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, mengungkapkan keprihatinannya saat melihat langsung lokasi yang kini tidak dapat lagi diakses oleh warga.
“Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan ini. Bahkan, sudah ada tumpukan-tumpukan batu di tengah lapangan,” ucap Garinca dengan nada prihatin.
Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sudah hampir dua tahun terakhir masyarakat tidak dapat lagi menggunakan lapangan karena akses sepenuhnya ditutup oleh pihak perusahaan.
“Inilah faktanya, Pak Dewan. Sudah hampir dua tahun lapangan ini tertutup total. Warga tidak bisa lagi bermain bola atau melakukan kegiatan apapun di sini,” jelasnya.
Setelah meninjau lapangan, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Lampung melanjutkan kunjungan ke lokasi makam yang juga diklaim oleh perusahaan sebagai bagian dari aset mereka. Di lokasi makam, terlihat ratusan nisan dan beberapa makam tua tanpa nisan, menunjukkan bahwa area tersebut telah lama digunakan oleh warga.
“Ini adalah bukti nyata, bahwa tanah ini adalah milik masyarakat. Ada nisan bertuliskan tahun 1968, dan makam tua yang jelas sudah ada jauh sebelum perusahaan masuk sekitar tahun 1996,” tegas Kepala Desa M. Yani.
Menanggapi temuan di lapangan, anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang adil.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi. Harapan kita semua, fasum dan fasos seperti lapangan sepak bola serta tanah makam ini bisa sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan warga,” ungkapnya.
Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat internal dan mendorong penyelesaian administratif dan hukum terhadap status kepemilikan lahan. Masyarakat berharap kehadiran wakil rakyat ini dapat membawa keadilan atas hak-hak mereka yang selama ini terabaikan.*
DPRD Provinsi Lampung Komisi I Tinjau Sengketa Tanah di Desa Way Huwi: Lapangan Sepak Bola dan Makam Dikuasai Perusahaan
Lampung Selatan – Sebagai tindak lanjut dari audiensi masyarakat Desa Way Huwi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada 10 Juni 2025 lalu, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama anggota komisi, perwakilan BPKAD Provinsi Lampung, Camat Jati Agung, Kepala Desa Way Huwi M. Yani, serta puluhan warga melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi objek sengketa, Selasa (22/7).
Kunjungan lapangan ini bertujuan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Kondisi lapangan sepak bola yang menjadi perhatian utama terlihat memprihatinkan. Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, mengungkapkan keprihatinannya saat melihat langsung lokasi yang kini tidak dapat lagi diakses oleh warga.
“Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan ini. Bahkan, sudah ada tumpukan-tumpukan batu di tengah lapangan,” ucap Garinca dengan nada prihatin.
Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sudah hampir dua tahun terakhir masyarakat tidak dapat lagi menggunakan lapangan karena akses sepenuhnya ditutup oleh pihak perusahaan.
“Inilah faktanya, Pak Dewan. Sudah hampir dua tahun lapangan ini tertutup total. Warga tidak bisa lagi bermain bola atau melakukan kegiatan apapun di sini,” jelasnya.
Setelah meninjau lapangan, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Lampung melanjutkan kunjungan ke lokasi makam yang juga diklaim oleh perusahaan sebagai bagian dari aset mereka. Di lokasi makam, terlihat ratusan nisan dan beberapa makam tua tanpa nisan, menunjukkan bahwa area tersebut telah lama digunakan oleh warga.
“Ini adalah bukti nyata, bahwa tanah ini adalah milik masyarakat. Ada nisan bertuliskan tahun 1968, dan makam tua yang jelas sudah ada jauh sebelum perusahaan masuk sekitar tahun 1996,” tegas Kepala Desa M. Yani.
Menanggapi temuan di lapangan, anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang adil.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi. Harapan kita semua, fasum dan fasos seperti lapangan sepak bola serta tanah makam ini bisa sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan warga,” ungkapnya.
Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat internal dan mendorong penyelesaian administratif dan hukum terhadap status kepemilikan lahan. Masyarakat berharap kehadiran wakil rakyat ini dapat membawa keadilan atas hak-hak mereka yang selama ini terabaikan.