Bandar Lampung – Universitas Lampung (Unila) bersama Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjajaki kolaborasi strategis dalam penguatan hilirisasi inovasi perguruan tinggi maupun pemerintah daerah.
Penjajakan tersebut dibahas dalam diskusi terfokus yang berlangsung di ruang kerja Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi (PKSI) Unila lantai dua, Rabu (20/5/2026).
Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., mengatakan BSKDN saat ini terus memperkuat sejumlah indikator strategis daerah, seperti indeks inovasi daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, serta indeks tata kelola pemerintahan dalam negeri.
Menurutnya, penguatan berbagai indikator tersebut diharapkan saling berkorelasi sehingga inovasi daerah dapat berdampak langsung terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
“Dengan banyaknya inovasi yang ada, kami mencoba memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya sehingga proses validasi, quality control, hingga pembinaan inovasi daerah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Yusharto.
Ia menilai selama ini masih terdapat kesenjangan antara hasil riset akademik dengan implementasinya di lapangan. Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dinilai penting untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah daerah dengan hasil penelitian yang aplikatif.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang PKSI Unila, Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., menyampaikan Unila memiliki visi yang sejalan dalam mendorong hilirisasi inovasi agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah maupun hak paten semata.
Menurutnya, berbagai inovasi yang lahir dari masyarakat maupun perguruan tinggi perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor agar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Selama ini pengembangan inovasi di daerah masih berjalan parsial dan belum terintegrasi antarlembaga. Padahal sinergi dapat menghasilkan output yang lebih besar tanpa harus menambah beban anggaran secara signifikan,” jelasnya.
Diskusi terfokus tersebut diakhiri dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Unila dan BSKDN Kemendagri yang disaksikan jajaran perwakilan Kemendagri, Pemerintah Kota Bandar Lampung, tim kerja sama Unila, serta perwakilan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila.
Penandatanganan LoI menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret dalam mendukung penguatan inovasi daerah dan hilirisasi hasil riset perguruan tinggi agar lebih berdampak bagi masyarakat.