LAMPUNG SELATAN – Kabupaten Lampung Selatan semakin menunjukkan perannya sebagai daerah strategis dalam program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal itu terlihat dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Sabtu (2/5/2026), untuk meninjau langsung kesiapan pembangunan koperasi menjelang peluncuran nasional pada 18 Mei 2026 mendatang.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat memastikan kesiapan daerah di luar Pulau Jawa dalam mendukung peluncuran nasional Koperasi Merah Putih yang akan digelar serentak di 15 titik di Pulau Jawa dan sejumlah wilayah strategis lainnya, termasuk Provinsi Lampung.
Dalam agenda tersebut, Zulhas didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto.
Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah menyampaikan bahwa progres pembangunan KDKMP di Lampung Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.
“Untuk wilayah luar Pulau Jawa, khususnya Sumatra, Lampung Selatan saat ini berada di posisi ketiga dalam progres pembangunan KDKMP. Kami optimistis bisa terus meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan koperasi dilakukan dengan sistem padat karya yang melibatkan masyarakat lokal sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan daerah.
Pemerintah daerah bersama Forkopimda, lanjutnya, berkomitmen penuh menyukseskan program tersebut agar Lampung Selatan dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi terhadap keterlibatan TNI, khususnya Babinsa, yang aktif mendukung pembangunan koperasi di tingkat desa.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya para Babinsa, yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mampu menampung hasil produksi masyarakat sekaligus memperluas jaringan distribusinya ke berbagai daerah.
“Koperasi ini akan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Hasil bumi masyarakat akan ditampung lalu dipasarkan lebih luas sehingga memberi nilai tambah bagi warga,” jelasnya.
Selain menjadi pusat ekonomi desa, koperasi tersebut juga akan difungsikan sebagai saluran distribusi berbagai bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, hingga bantuan tunai dengan sistem verifikasi agar tepat sasaran.
Untuk mendukung akses pembiayaan usaha masyarakat, koperasi juga akan dilengkapi layanan BRILink dengan bunga pinjaman rendah sekitar 6 persen bagi pelaku UMKM desa.
Tak hanya itu, fasilitas operasional koperasi juga diperkuat dengan kendaraan distribusi berupa satu unit truk besar, satu unit pick up, dan dua unit becak motor (bentor) guna menunjang distribusi hingga pelosok desa dan area persawahan.
“Ini adalah bagian dari upaya bersama membangkitkan ekonomi masyarakat Indonesia dan akan menjadi catatan penting dalam pembangunan nasional,” tutup Zulhas.