Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah di Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
‎
‎Pertemuan tersebut membahas persoalan tata niaga singkong atau ubi kayu yang selama ini menjadi komoditas penting di Lampung.
‎
‎Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, juga hadir dari sejumlah pejabat Kementrian terkait seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian.
‎
‎Turut hadir juga Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia PPUKI), Gabungan Pengusaha industri pengolahan kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.
‎
‎Dari Lampung yang hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta Kepala Derah atau yang mewakili dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.
‎
‎Pertemuan menghasilkan empat kesepakatan strategis yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung, yaitu:
‎
‎1. Pembatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas), di mana impor hanya dapat dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
‎
‎2. Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai _safe guard_ tambahan untuk impor tapioka.
‎
‎3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ubi kayu yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian, serta HET tapioka yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perdagangan.
‎
‎4. Standarisasi alat ukur kadar aci yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
‎
‎Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan bahwa  dalam pertemuan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan kepastian harga acuan singkong yang ditetapkan oleh kementan dan Tapioka yang ditetapkan oleh kemendag secepat mungkin agar harga singkong bisa segera naik. (*)
‎
‎

JurnalKota.net – TULANG BAWANG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, mencanangkan Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) sebagai desa binaan PKK Provinsi Lampung, yang berlokasi di Kampung Catur Buana Karya Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (16/9/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung meninjau langsung sejumlah layanan dan program pemberdayaan di Desa Tapis, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, PAUD, Posyandu, pojok baca, hingga usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) dan kerajinan Dekranasda.

Selain itu, ia bersama jajaran juga melakukan penanaman cabai di kebun PKK serta menyerahkan berbagai bantuan dari Pemprov Lampung. Di antaranya 50 paket sembako, kursi roda, mesin jahit, bibit cabai, serta 300 paket telur untuk keluarga berisiko stunting dan ibu hamil. Bantuan tambahan juga diberikan oleh Baznas, PMI, dan organisasi mitra PKK.

“Pencanangan Desa Tapis ini merupakan bentuk nyata perhatian PKK dalam mendorong pemberdayaan keluarga sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran kami bukan hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ny. Purnama Wulan Sari Mirza.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen pendukung agar program Desa Tapis berjalan optimal. “Semangat gotong royong dan inovasi lokal harus terus dikembangkan agar Desa Tapis menjadi contoh bagi desa lainnya di Lampung,” tambahnya.

Usai pencanangan, Ketua TP PKK Provinsi Lampung beserta rombongan juga mengikuti kegiatan panen cabai dan terong bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.

Acara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang, camat, kepala kampung se-Kecamatan Banjar Margo, serta tokoh masyarakat.*

JurnalKota net – Tulang Bawang —- Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (16/9/2025).

Kunker ini dalam rangka Pencanangan Kampung Catur Buana Karya Jaya Kecamatan Banjar Margo sebagai DESA TAPIS (Desa kesejahTeraan keluArga untuk lamPung maju Indonesia emaS) Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Pencanangan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/514/V.09/HK/2025 tentang Penetapan Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis Provinsi Lampung Tahun 2025. Kampung Catur Buana Karya Jaya terpilih sebagai salah satu desa binaan yang menjadi percontohan kolaborasi antara TP. PKK Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terkait, dan dunia usaha. Kolaborasi ini mensinergikan program kerja dengan 10 Program Pokok PKK yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Wulan Mirza menjelaskan bahwa implementasi program di Desa TAPIS memiliki sasaran strategis yang harus dicapai bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain :

1. Penurunan Prevalensi Stunting: Capaian Lampung pada 2024 sebesar 19,8% perlu terus ditingkatkan dengan keterlibatan aktif semua pihak.
2. Optimalisasi Sarana Kesehatan: Penguatan layanan dasar melalui Posyandu dan kesehatan keluarga.
3. Penekanan Laju Inflasi (Inflasi Provinsi Lampung Juli 2025 sebesar 2,63%): Melalui pemanfaatan pekarangan dengan program HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman PKK) yang berkontribusi pada stabilisasi harga pangan.
4. Penguatan Ekonomi Keluarga: Melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
5. Peningkatan Infrastruktur: Dengan kemantapan jalan provinsi yang mencapai 78,08% di tahun 2024, konektivitas antarwilayah menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Wulan Mirza menegaskan bahwa keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen pendukung.

Oleh karenanya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong, meningkatkan kolaborasi, serta mengembangkan inovasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

“Saya mengajak kita semua untuk menyukseskan program Desa TAPIS binaan PKK Provinsi Lampung ini dalam mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ajak Wulan Mirza.

Di kesempatan yang sama, Wulan Mirza memberikan apresiasi khusus atas capaian penurunan angka stunting di Tulang Bawang. Berdasarkan komunikasi dengan kader Posyandu setempat, dari semula 26 anak, angka stunting berhasil ditekan menjadi 19 anak.

“Ini menunjukkan bahwa gerakan, pembinaan, dan kampanye penurunan stunting di sini sudah berjalan. Kami berharap penurunan ini akan terus berlanjut dengan semangat kader Posyandu dan kolaborasi dengan PKK, termasuk kunjungan langsung ke rumah-rumah warga untuk pemeriksaan dan penanganan,” ujarnya.

Selain stunting, kampanye pemberantasan infeksi kecacingan juga menjadi perhatian penting. Wulan Mirza menekankan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya kader Posyandu atau PKK, tetapi juga melibatkan organisasi seperti Dharma Wanita.

Meski menyatakan kepuasannya terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik yang telah lengkap di kampung Catur Buana Karya Jaya, Wulan Mirza mengingatkan untuk tidak berpuas diri.

“Kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan desa di sini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga menyerahkan sejumlah bantuan seperti paket sembako, paket telur, kampanye gizi, bibit cabai, peningkatan jalan kampung, kursi roda, dan alat bantu dengar.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meminta atlet ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII Tahun 2025 membuktikan kualitas diri melalui prestasi olahraga.

Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin rapat persiapan Pornas Korpri XVII Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur, Selasa (16/9/2025).

Marindo menunjukkan keseriusannya dalam mendongkrak kinerja dan kontribusi ASN Lampung yang tidak hanya terfokus pada pelayan masyarakat dan pelaksana kebijakan publik yang profesional dan kompeten, melainkan turut mendorong peran aktif dalam torehan prestasi dikancah nasional.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa keikutsertaan Lampung di ajang ini bukan hanya sekadar partisipasi, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kualitas ASN Lampung yang berprestasi tidak hanya sebagai pelayan masyarakat, tetapi juga olahraga.

“Kita harus memanfaatkan sinergi yang ada untuk membangun SDM ASN Lampung yang unggul di setiap bidang sekaligus menumbuhkan sportivitas dan semangat olahraga,” ujarnya.

Ajang olahraga ASN se-Indonesia tersebut akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5–11 Oktober 2025 dan keberangkatan kontingen Lampung dijadwalkan pada Rabu, 1 Oktober 2025, sementara pembukaan resmi Pornas akan digelar Minggu, 5 Oktober 2025, di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang.

Tahun ini Lampung akan menurunkan 105 atlet, terdiri atas 80 putra dan 25 putri, didampingi 32 official dan pelatih. Mereka akan bertanding pada 10 cabang olahraga: bola voli, tenis meja, futsal, renang, balap sepeda, gateball, bulu tangkis, tenis lapangan, atletik, dan bola basket.

Dengan persiapan yang matang, kontingen Lampung diharapkan dapat meraih prestasi terbaik sekaligus menjaga sportivitas dalam setiap pertandingan.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lampung, Marindo Kurniawan, memastikan seluruh persiapan pemberangkatan kontingen KORPRI Lampung menuju Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII Tahun 2025 di Palembang berjalan lancar.

Sebanyak kurang lebih 137 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial akan mewakili KORPRI Lampung dalam 10 cabang olahraga, antara lain bola voli, futsal, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, basket, renang, sepeda, gateball, serta lari 5K.

“Alhamdulillah persiapan kita sudah matang. Pemusatan latihan sudah dilakukan di masing-masing cabang, seragam kontingen sudah tersedia, dan seluruh akomodasi termasuk penginapan serta konsumsi sudah dipastikan aman,” ujar Marindo Kurniawan saat memimpin rapat finalisasi persiapan PORNAS KORPRI XVII Palembang di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (16/9/2025).

Dalam sesi rapat, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Rendi Riswandi melalui seluruh Penanggung jawab 10 cabang olah raga yang diikutsertakan memaparkan berbagai persiapan antara lain : Setiap cabang olahraga melakukan latihan rutin sejak Agustus lalu. Fasilitas pendukung juga disiapkan dengan baik, termasuk seragam resmi kontingen, perlengkapan tanding, serta jaminan kesehatan melalui BPJS.

Kontingen Lampung rencananya akan diberangkatkan secara bertahap mulai tanggal 2–8 Oktober 2025 dan pelepasan kontingen secara resmi akan digelar pada 2 Oktober 2025 mendatang. Adapun Opening ceremony dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2025 pukul 18.30 WIB di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang. Sementara itu, pertandingan akan digelar mulai 5 hingga 11 Oktober 2025 yang akan datang.

Marindo menegaskan, selain mengejar prestasi, keikutsertaan Lampung dalam PORNAS KORPRI XVII juga menjadi momentum memperkuat solidaritas dan silaturahmi antar-anggota KORPRI se-Indonesia.

Setiap cabang olahraga didampingi langsung oleh OPD pengampu yang bertugas memberikan dukungan teknis dan moral. Pemerintah Provinsi Lampung juga mengimbau seluruh ASN untuk memberikan dukungan penuh, baik langsung di arena pertandingan maupun melalui doa dari daerah.

Marindo juga berharap setiap atlit dan ofisial kontingen Lampung pada PORNAS KORPRI XVII dapat memberikan hasil terbaiknya mewakili hampir 24 ribu ASN di Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini milik seluruh ASN dan harus diwujudkan dalam bentuk prestasi yang optimal yang pada akhirnya dapat mengharumkan nama Provinsi Lampung dan KORPRI Lampung khususnya.

“Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang kebersamaan dan semangat ASN Lampung. Mari kita sukseskan kontingen Lampung di PORNAS KORPRI XVII 2025,” pungkasnya.*

JurmnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (16/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Data ini menyebut stabilitas harga di Lampung kontras dengan kondisi di 13 provinsi lain yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Dari penjelasan ini bisa diartikan Provinsi Lampung mencatatkan IPH yang relatif stabil pada minggu kedua September 2025, dengan angka kenaikan indeks nol.

“Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 13 provinsi tersebut adalah cabai merah dan daging ayam ras, dengan total 165 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH,” papar Amalia.

Di sisi lain, sebanyak 23 provinsi justru mengalami penurunan IPH. BPS mencatat kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (5,96%), sedangkan di Pulau Jawa tertinggi di Kota Banjar, Jawa Barat (2,24%).

Selain isu inflasi, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang menjadi salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Menurutnya, kementerian ini mengemban dua tugas pokok, yaitu isu kependudukan dan isu pembangunan keluarga.

“Dari 286 juta penduduk Indonesia, terdapat sekitar 72 juta keluarga. Inilah fondasi utama kita. Kalau keluarga kita baik-baik saja, maka insyaallah ekonomi juga baik, inflasi juga baik, dan negara juga akan baik,” ujar Wihaji.

Ia menekankan pentingnya mengelola bonus demografi, di mana Indonesia saat ini memiliki 192 juta penduduk usia produktif (14-65 tahun). Menurutnya, keseimbangan populasi dan tata kelola kependudukan yang baik adalah kunci.

“Ketika ada umur yang produktif, harapannya pemerintah hadir memberikan peran yang sama, dalam hal ini kesempatan kerja,” tambahnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wihaji menitipkan 30 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) kepada seluruh pemerintah daerah. Indikator ini mencakup target wajib belajar 12 tahun, kepemilikan kompetensi profesi, ketersediaan lapangan kerja, kontribusi pajak, hingga perlindungan sosial universal.

“Saya titip agar 30 indikator ini dapat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mari kita kerjakan bersama-sama, tahap demi tahap,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara dominan dengan syarat mampu mengelola angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis.

“Dengan adanya bonus demografi ini, kalau kita bisa manfaatkan menjadi produktif, maka kita akan melompat menjadi negara dominan. Di daerah, kita tidak hanya memanfaatkan SDA saja, tetapi juga bagaimana membuat anak muda kita produktif, terdidik, dan terlatih,” ujar Mendagri.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menegaskan bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam menjaga warisan seni dan budaya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza saat menjadi narasumber dalam program ‘Suara Budaya Nusantara’ yang disiarkan oleh RRI Lampung dan RRI Jakarta secara nasional bertempat di Studio RRI Bandar Lampung, Senin (15/09/2025).

Kehadiran Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza pada program ‘Suara Budaya Nusantara’ merupakan bagian dari sosialisasi kegiatan Festival Bebay Butabuh yang merupakan bentuk kerjasama antara Dewan Kesenian Lampung (DKL) bersama Tim Penggerak PKK Provinsi dan diharapkan dapat menjadi ruang apresiasi seni budaya sekaligus menguatkan peran perempuan dalam melestarikan warisan Lampung.

Festival Bebay Butabuh 2025 direncanakan akan digelar di Taman Budaya Lampung dan diikuti peserta dari 15 kabupaten/kota se-Lampung. Pendaftaran dibuka sejak 7 September hingga 16 Oktober 2025, batas akhir pengiriman video seleksi pada 16 Oktober 2025, dan pengumuman seleksi pada 17 Oktober 2025. Acara final akan digelar pada 23 Oktober 2025, dan gratis untuk umum.

Menurut Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, perempuan memiliki peranan vital dalam pembangunan seni dan budaya.

“Banyak sekali karya seni tradisi dan kontemporer yang lahir dari tangan perempuan, mulai dari tari, musik, kriya, kuliner, hingga wastra. Perempuan di Lampung ini emang harus serba bisa, artinya kita juga harus bisa dalam pengembangan potensi ekonomi dan juga seni budaya,” ucapnya.

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga menambahkan bahwa, kuliner khas seperti seruit hingga kerajinan tangan dan fashion berbasis budaya merupakan contoh nyata bagaimana perempuan Lampung mampu berdaya melalui kreativitas.

“Kalau ke lampung dan belum makan seruit, belum afdol rasanya,” katanya.

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga menambahkan bahwa penguatan peran perempuan di bidang seni budaya dapat berdampak langsung pada pembangunan daerah. Melalui industri kreatif dan pariwisata berbasis budaya, perempuan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan lokal, serta memperkuat identitas Lampung.

“Karena sebagian besar pelaku UMKM itu adalah perempuan, jadi disini dengan UMKM berbasis seni dan budaya kuliner khas Lampung, kerajinan tangan, kuliner tradisional juga fashion berbasis budaya itu bisa mempunyai peranan penting untuk menambah value dari pendapatan itu tadi,” ucapnya.

“Industri kreatif berbasis budaya juga dapat menciptakan produk bernilai tinggi sehingga dapat menjadi suatu elemen pendorong kreativitas dan juga menciptakan inovasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal,” sambungnya.

Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut juga berharap Festival Bebay Butabuh dapat didukung oleh seluruh masyarakat Lampung dan berharap festival ini dapat berlanjut menjadi agenda tahunan dan dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

“Batin sangat berharap kegiatan Bebay Butabuh ini akan terus berkelanjutan karena kegiatan seperti ini merupakan aset, artinya semua wanita-wanita di Lampung ini merupakan aset-aset, potensi daerah yang memang mana harus kita saling mendukung,” tegasnya.

“Kita harus memberi ruang kepada perempuan-perempuan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita semua di sini menyadari bahwa potensi perempuan di bidang seni budaya ini bisa memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah. Pembangunan sosial, ekonomi yang lebih penting lagi untuk kemajuan budaya kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Satria Bangsawan yang juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini sesuai dengan peran dari Dewan Kesenian Lampung sebagai fasilitator atau katalisator bagi para seniman.

“Diharapkan melalui kegiatan ini maka seni dan budaya yang menjadi aset dari provinsi Lampung yang sangat kaya akan terlestarikan sekaligus juga akan berkembang,” ucapnya.

Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Satria Bangsawan juga menjelaskan bahwa Festival Bebay Butabuh menjadi ruang apresiasi khusus bagi perempuan Lampung untuk tampil memainkan musik tradisional yang selama ini lebih banyak dimainkan laki-laki dan berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi Provinsi Lampung.

“Hasil dari kegiatan ini insya Allah akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan ketika mereka datang ke Provinsi Lampung karena mereka barangkali tidak hanya menikmati dalam bentuk audio, tetapi juga dalam bentuk visualisasi, jadi bisa kita menampilkan penampilan musik-musik yang tidak hanya dari kaum pria tetapi juga wanita-wanita,” harapnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Satria Bangsawan juga berharap kegiatan ini dapat berlanjut menjadi agenda tahunan.

“Insya Allah mungkin di tahun-tahun berikutnya, karena kita melihat bahwa ini sangat potensi untuk dilakukan, untuk mengingatkan sekaligus mengembangkan bahwa dengan peran dari perempuan dalam bermain musik ini sekaligus selain melestarikan adalah untuk mengembangkan kesenian yang ada di provinsi Lampung,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memastikan keamanan dan kebersihan di lingkungan Masjid Raya Al-Bakri, hal tersebut ditekankan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Senin (15/09/2025).

Dalam rapat tersebut, Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Pemprov Lampung akan bertindak sebagai penanggung jawab utama untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan Masjid Raya Al-Bakrie.

“Kita anggap Al-Bakrie sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kita. Kita harus all out turun ke sana, memastikan semua pemanfaatan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Pemerintah provinsi akan mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan dukungan anggaran dan tugas masing-masing untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan pemanfaatan masjid. Hal ini dilakukan karena Masjid Raya Al-Bakrie merupakan masjid kebanggaan provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Pemprov Lampung akan mendorong para pegawai provinsi untuk melaksanakan salat lima waktu serta mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan pemerintahan di ballroom masjid.

“Intinya, Pemprov hadir dalam tata kelola Masjid Raya Al-Bakrie,” jelas Marindo.

Selain itu, akan rutin dilaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan seperti Jumat Bersih atau Minggu Bersih di lingkungan masjid. Seluruh upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung terlaksananya kegiatan di masjid yang baru saja diresmikan pada 12 September 2025 lalu, tetapi juga untuk mempromosikan Masjid Raya Al-Bakrie sebagai pusat kegiatan Islami di Lampung.

“Kami ingin masyarakat merasa nyaman, baik di pelataran maupun di dalam masjid,” tutup Marindo.

Saat ini, prioritas utama adalah memastikan keamanan dan kebersihan lingkungan masjid untuk kenyamanan seluruh pengunjung.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Acara Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Pertemuan ini menekankan pentingnya tiga poin krusial, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Seluruhnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan yang mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita” ini berlangsung di Ruang Chandra, Gedung BI, Jakarta Pusat.

Selain Gubernur Mirza, hadir pula Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Perwakilan BI Lampung Bimo Epyanto, serta sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD dari berbagai provinsi.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyoroti tiga poin krusial, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Ia menegaskan, ketiga hal tersebut menjadi kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa keberhasilan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada sinkronisasi, sinergitas, dan akselerasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks.

Gubernur Mirza menyampaikan, partisipasi aktif para pemimpin daerah diharapkan dapat memperkuat peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian. Ia menambahkan, langkah ini juga penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, termasuk di Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat nilai tambah (value-added) produk pangan terutama beras dengan mencegah pengiriman gabah keluar daerah.

Seperti diketahui, sejak Mei hingga Agustus 2025, Satpol PP Provinsi Lampung bersama instansi terkait telah memutar balik sedikitnya 15 kendaraan pengangkut gabah di Pelabuhan Bakauheni.

Total muatan yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 128 ton gabah, yang rencananya dikirim ke Banten, Jawa Barat dan Indramayu. Langkah ini diharapkan mampu menjaga agar gabah Lampung tetap diolah di dalam daerah, sehingga nilai tambah ekonomi, ketersediaan beras, serta stabilitas harga bagi masyarakat dapat terjamin.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, yang ditemui setelah Rapat Pembahasan Pengawasan Gabah di Provinsi Lampung, Senin (15/9/2025), menegaskan bahwa pemerintah mendorong hilirisasi dilakukan di daerah agar nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh petani.

“Hilirisasi ini bila dilakukan di daerah itu akan menjadikan nilai tambah bagi petani. Added value itu bisa mendapatkan nilai tambah untuk mendukung kesejahteraan petani. Itu kenapa dari proses hulu-hilir ini dijaga di daerah,” jelasnya.

Menurut Mulyadi, Lampung sebagai lumbung pangan nasional menargetkan capaian gabah kering panen sebesar 3,5 juta ton pada 2025. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah melalui Satpol PP, Dinas terkait, hingga Bulog akan diperkuat untuk mengawasi agar gabah tidak keluar Lampung sebelum diproses.

“Itu penting, karena beras ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Tujuan pemerintah adalah untuk menjamin terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini lebih penting,” tegasnya.

Mulyadi juga menyampaikan bahwa sudah menyerap 111 persen dari target, yakni sebanyak 171 ribu ton gabah.

Gabah yang belum terserap akan tetap ditampung melalui skema kemitraan Bulog dengan mitranya sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp6.500.

Sementara itu, dukungan penuh datang dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Haris Dianto pengurus Perpadi menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah memutarbalikkan kendaraan yang membawa gabah keluar Lampung.
“Sangat mendukung. Kalau dari Perpadi sih sangat mendukung sekali. Kalau diputar-balik, karena kan itu penegakan perda. Perpadi kan hanya bisa mendukung saja,” tegasnya.

Menurutnya, jika gabah terus mengalir keluar daerah dengan harga tinggi, maka berpotensi mendorong lonjakan harga beras di dalam negeri.

Haris juga menekankan bahwa keberadaan penggilingan padi di Lampung sangat strategis.

Ia menilai selain menjaga pasokan beras, penggilingan juga menyerap tenaga kerja lokal dan menghasilkan produk turunan yang bermanfaat.

“Gabah kalau nggak digiling oleh penggilingan padi, mana bisa jadi beras ? Nah ini pentingnya penggilingan-penggilingan padi. Hasil gilingnya bisa dimanfaatkan di Lampung, diproses di Lampung, kemudian hasil berasnya boleh keluar Lampung. Kalau hasil berasnya pasar bebas ke mana saja, mau keluar negeri pun boleh,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah pemerintah saat ini patut diapresiasi karena mampu melibatkan Perpadi sebagai mitra strategis.

“Alhamdulillah saya terima kasih. Penggilingan padi ini menjadi suatu ikon yang memang betul-betul harus bersinergi bersama pemerintah, diperhatikan, karena memang sangat strategis,” pungkasnya

Dengan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan distribusi gabah tetap terkendali, harga beras lebih stabil, dan kesejahteraan petani serta masyarakat Lampung dapat terjamin.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bakrie Amanah akan selalu hadir secara all out untuk memastikan pengelolaan yang baik dari sisi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke Masjid Al-Bakrie.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Pembahasan Kebersihan dan Keamanan Masjid Raya Al-Bakrie, di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Senin (15/9/2025).

“Pemprov harus hadir secara all out untuk memastikan pengelolaan yang baik dari sisi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke Masjid Al-Bakrie,” ujar Marindo.

Sejak diresmikan pada 12 September 2025, Masjid Raya Al-Bakrie yang berlokasi di Pusat Kota Bandarlampung ini menjadi landmark baru dan menarik minat besar dari masyarakat, tidak hanya dari dalam kota tetapi juga dari luar daerah.

Menurutnya, animo masyarakat yang tinggi, ini harus dibarengi dengan pengelolaan yang optimal agar masjid tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bersahabat bagi semua kalangan.

“Banyak masyarakat dari luar Bandarlampung ingin berkunjung ke masjid ini. Kita harus memastikan bahwa lingkungan masjid bersih dan aman, baik di dalam maupun di luar area,” katanya.

Marindo melanjutkan Pemprov Lampung akan menempatkan personel Satpol PP secara rutin guna memastikan keamanan dan ketertiban lingkungan masjid tetap terjaga.

Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, khususnya pada malam hari atau akhir pekan, Pemprov juga akan menyusun skema lalu lintas untuk menghindari kemacetan di sekitar area masjid.

“Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kemacetan serta memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang datang beribadah maupun beraktivitas sosial,” katanya.

Tak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Raya Al-Bakrie juga dirancang sebagai pusat pembinaan umat dan kegiatan sosial-ekonomi.

Masjid ini dilengkapi dengan ballroom serbaguna, ruang terbuka hijau, taman bermain yang ramah keluarga, serta lebih dari 70 gerai UMKM yang memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Di pelataran ruang terbuka, masyarakat dapat bersantai dan menikmati suasana religius sekaligus kekeluargaan.

Marindo menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di Masjid Raya Al-Bakrie merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam menghadirkan ruang publik keagamaan yang representatif dan terawat.

Ia turut mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat masjid kebanggaan masyarakat Lampung tersebut.

“Masjid ini harus menjadi tempat yang inklusif, terbuka, dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.*