Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – JAKARTA — Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2025, yang dibuka Ketua Umum Dekranas Ibu Selvi Gibran, di Mercure Convention Center Jakarta, Selasa (23/9/25).

Dalam arahannya, Ibu Selvi Gibran menekankan peran strategis Dekranasda di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan dalam mempromosikan dan mengembangkan produk kerajinan daerah.

​”Dekranasda di daerah adalah ujung tombak kita. Seluruh pengurus harus berkontribusi secara optimal untuk mengangkat potensi sektor kerajinan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Istri Wakil Presiden tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara Dekranasda dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, Dekranasda adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif.

​”Dekranasda harus seiring sejalan dengan pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota, karena kita adalah mitra. Kolaborasi yang kuat akan mempercepat kemajuan para perajin kita,” tambahnya.

​Selvi Gibran meminta agar Dekranasda memberikan pembinaan yang komprehensif kepada para perajin, mulai dari hulu hingga hilir. Pembinaan tersebut mencakup aspek produksi, peningkatan kualitas, desain, pengemasan, hingga strategi pemasaran.

​”Peran aktif Dekranasda sangat dibutuhkan untuk membantu perajin lokal. Dampingi mereka, berikan pelatihan, dan buka akses pasar. Pastikan pembinaan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza mengatakan pihaknya akan mengimplementasikan strategi untuk mendongkrak kualitas dan kapasitas pengrajin dan UMKM di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah kita dapat menghadiri acara yang sungguh banyak manfaatnya ini yang tentunya nanti kita implementasikan arahan-arahan dari ibu Selvi Gibran (Ketua Umum Dekranas) yang tentunya bermanfaat bagi pengrajin dan penggiat UMKM kita di Provinsi Lampung,” jelas Wulan.

Rakornas ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia”. Tema ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program kerja daerah dengan visi nasional.

Agenda Rakernas meliputi pemaparan rencana kerja Dekranas 2025–2029 oleh Sekretaris Jenderal Dekranas Reni Yanita, penyerahan Dekranas Award kepada daerah berprestasi, serta peragaan wastra daerah berbagai provinsi.

Juga diskusi panel yang menghadirkan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menekankan pentingnya pembinaan perajin, penguatan promosi, dan strategi inovasi dalam pengembangan kerajinan daerah agar mampu berdaya saing secara nasional dan internasional. *

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung untuk menggali dan mengoptimalkan potensi hilirisasi komoditas lokal sebagai upaya strategis meningkatkan daya saing ekonomi Lampung di tingkat nasional maupun global.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIV Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Lampung Periode 2025-2028, di Ballroom Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (23/9/2025).

Rakerda ini mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Lampung: Hilirisasi Komoditas dan Peran Hipmi Menuju Daya Saing Global.”

Gubernur Mirza menegaskan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Lampung dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk itu, Ia menekankan pembangunan ke depan harus fokus pada peningkatan industri hilirisasi dan pengolahan hasil pertanian untuk menghasilkan nilai tambah yang signifikan.

“Selama ini, komoditas kita keluar dalam bentuk bahan mentah, ini harus diubah. Kita harus memastikan semua komoditas diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di Lampung,” Gubernur Mirza.

Mirza mencontohkan beberapa komoditas utama Lampung yang memiliki potensi besar jika diolah secara optimal.

Misalnya, komoditas padi yang saat ini berkontribusi 4,2 persen terhadap PDRB Lampung, memiliki potensi dampak hilirisasi sebesar 6,2 persen.

Begitu juga dengan jagung, yang berkontribusi 3,4 persen, namun potensi dampaknya melalui hilirisasi bisa mencapai 15 persen. Kopi yang berkontribusi 2 persen, juga memiliki potensi hilirisasi hingga 12,6 persen.

“Ini adalah kekayaan Lampung yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama oleh pengusaha lokal. Jika pengusaha tidak mengolah komoditas ini sendiri, maka perusahaan dari luar daerah yang akan mengambil peluang tersebut, sehingga uang yang mestinya berputar di Lampung malah keluar,” katanya.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya peran pengusaha lokal dalam menguasai dan mengembangkan sektor hilirisasi komoditas agar kesejahteraan masyarakat Lampung bisa meningkat.

Dia mengingatkan agar tidak ada pengusaha lokal yang bersikap pasif dalam mengambil peran strategis ini.

“Hipmi harus menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memastikan uang tidak mengalir keluar daerah. Pengusaha lokal harus menjadi pelaku utama, dan jika ada investasi dari luar, harus ada kerjasama yang melibatkan pengusaha lokal yang profesional,” katanya.

Mirza mengajak para pengusaha muda Hipmi untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ia menyebut Lampung, sebagai provinsi penyangga utama, memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara terkaya ke-4 atau ke-5 di dunia.

“Masa depan Indonesia dan Lampung sangat bergantung pada generasi muda pengusaha seperti kalian. Dalam 20 tahun ke depan, ini adalah waktu bagi anak-anak Hipmi untuk memperkuat Indonesia,” pungkasnya.

Pada Rakerda tersebut, turut dihadiri Ketua Bidang VI BPP Hipmi Arie Nanda Djausal, Ketua BPD Hipmi Lampung Gilang Ramadhan, dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melepas 31 Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXVI asal Provinsi Lampung Tahun 2025, di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (23/9/2025).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat kepada saudara sekalian yang telah lulus menjadi Calon Praja IPDN Angkatan ke-36,” ujar Sekdaprov Marindo. Kelulusan tersebut berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.1.2.2-406 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025.

Seleksi penerimaan Calon Praja IPDN tahun ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/3308/SJ. Dalam perjalanannya, terjadi perubahan mekanisme dengan lima tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 80.1.22/4246/SJ.

Tahapan tersebut meliputi tes kesehatan tahap I, gladi jaringan dan tes psikologi, integritas dan kejujuran, verifikasi faktual dokumen administrasi pendaftaran, tes kesehatan tahap II, serta tes kesamaptaan dan pemeriksaan penampilan.

Dari seluruh rangkaian seleksi, sebanyak 31 peserta asal Lampung dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Sekdaprov Marindo berpesan agar para calon praja menjaga disiplin serta membawa nama baik daerah selama menjalani pendidikan. “Kami berharap saudara dapat menempuh pendidikan di Jatinangor dengan baik, sekaligus menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” harapnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Asisten Perekonomian & Pembangunan, Mulyadi Irsan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (23/9/2025).

Angka inflasi nasional pada Agustus 2025 sebesar 2,31 % (y-on-y) dan -0, 08 % (m-to-m). Menurut Mendagri M. Tito Karnavian, angka ini merupakan angka yang ideal.

“Rentang angka 2,5% plus minus 1%, adalah angka yang paling ideal untuk Indonesia. Keseimbangan antara menyenangkan produsen dengan konsumen,” jelasnya.

Mendagri kemudian meminta daerah yang mengalami tingkat inflasi diatas 3,5% untuk duduk bersama BPS, Bulog, dan Perwakilan BI serta asosiasi pengusaha di daerahnya masing-masing untuk memetakan masalah

“Apakah ada suplai yang kurang, atau ada kenaikan harga-harga tertentu oleh pemerintah. Misalnya, air minum karena itu ditangani daerah,” ujar Mendagri.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, di minggu ketiga September 2025, tercatat 15 provinsi mengalami kenaikan IPH sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya serta 1 provinsi tercatat relatif stabil.

Adapun komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah daging ayam ras dan cabai merah.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengikuti rapat optimalisasi pengelolaan Pejabat Pengelolaan Infomasi dan Dokumentasi (PPID) dan media sosial perangkat daerah. di Ruang Video Conference Lt. 1, Selasa (23/09/2025).

Media sosial memiliki peran strategis dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian pembangunan secara cepat, akurat, dan menarik. Oleh karena itu optimalisasi pengelolaan media sosial perangkat daerah sebagai kanal utama komunikasi publik di era digital. Namun, pengelolaan akun resmi perangkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti konten yang cenderung seremonial, respons publik yang lambat, keterbatasan kompetensi admin, hingga belum adanya standar baku pengukuran efektivitas.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan strategi optimalisasi. Langkah itu meliputi :
– Penguatan tata kelola melalui pedoman resmi, standar branding, serta forum koordinasi humas digital.
– Pengembangan konten yang edukatif, informatif, inspiratif, dengan memanfaatkan multimedia seperti video pendek, infografis, podcast, dan reels.
– Peningkatan SDM melalui pelatihan rutin di bidang copywriting, desain grafis, fotografi, hingga manajemen krisis digital.
– Pemanfaatan teknologi dengan analisis data engagement, integrasi media sosial dengan aplikasi layanan publik, serta penggunaan AI untuk perencanaan konten dan respon cepat.
– Manajemen krisis informasi dengan SOP penanganan hoaks serta pembentukan tim reaksi cepat.

Selain itu, strategi komunikasi juga mencakup perencanaan matang, produksi konten kreatif dengan pendekatan storytelling, pemilihan platform sesuai target audiens, serta monitoring performa konten menggunakan dashboard analitik. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan kebutuhan publik.

Pemprov Lampung berharap, melalui optimalisasi ini, media sosial perangkat daerah dapat menjadi sarana komunikasi publik yang lebih profesional, humanis, sekaligus meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat.*

JurnalKota.net – Jajaran Pemkab, Forkompimda, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tanggamus secara resmi melepas Ekspedisi Jembatan Gantung Tampang Muda, Senin (22/9/2025). Aksi kolaborasi ini bertujuan memperbaiki Jembatan Gantung Tampang Muda di Kecamatan Pematang Sawa yang rusak dan membahayakan warga, terutama pelajar. Perbaikan ditargetkan rampung akhir September 2025 agar akses anak sekolah kembali aman.

Inisiatif ini lahir dari respons cepat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi. Keduanya memberikan dukungan penuh dan mendorong aksi gotong royong setelah kondisi jembatan viral di media sosial.

Dalam ekspedisi ini, Vertical Rescue Indonesia (VRI) Regional Lampung bertindak sebagai tenaga teknis dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkab Tanggamus, TNI/Polri, masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga organisasi pencinta alam.

Pelepasan tim berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Tanggamus, dipimpin Wakil Bupati Agus Suranto mewakili Bupati Saleh Asnawi. Wabup Agus Suranto didampingi Wakil Ketua DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, Dandim 0424 Tanggamus Letkol. Inf. Dwi Djunaidi, dan Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sudjatmiko, perangkat daerah serta unsur-unsur relawan lainnya. Agus menegaskan, peran relawan sangat penting dalam membangun konektivitas.

“Kegiatan ini bukti nyata kekuatan gotong royong yang melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga sektor swasta,” ujarnya.

Agus secara simbolis melepas tim ekspedisi dengan doa agar perjalanan berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi warga Tampang Muda. Perjalanan dari Dermaga Kota Agung menuju Pekon Tampang Muda menempuh waktu 5 jam di laut.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) telah merampungkan pembangunan ruas jalan Brabasan–Wiralaga di Kabupaten Mesuji. Penyelesaiannya ditandai dengan serah terima sementara atau Provisional Hand Over (PHO) dari pihak rekanan kepada BMBK Lampung.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Nano, mengatakan jalan ini bukan sekadar penghubung antarwilayah, melainkan jalur vital bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil perkebunan dan perikanan.

Di sepanjang ruas ini, sambungnya, berdiri perkebunan sawit milik warga hingga perusahaan, serta tambak ikan yang menjadi sumber mata pencaharian utama.

“Dengan jalan yang sudah diperbaiki, masyarakat jauh lebih mudah membawa hasil panen ke pasar maupun gudang penampungan,” ujarnya ketika diwawancarai, Senin (22/09/2025).

Nano menjelaskan, sebelum diperbaiki kondisi ruas Brabasan–Wiralaga cukup memprihatinkan. Lubang menganga di banyak titik, aspal yang terkikis habis, hingga badan jalan yang menyempit membuat perjalanan warga sering terhambat.

“Sekarang akses jauh lebih lancar, biaya angkut berkurang, kualitas hasil panen juga lebih terjaga,” katanya.

Pekerjaan jalan tersebut, jelasnya, dikerjakan dengan konstruksi rigid beton sepanjang 1.650 meter dengan lebar 6 meter. Talut di sisi kanan dan kiri selebar masing-masing 1 meter juga dibangun untuk memperkuat badan jalan. Menurut Nano, pembangunan ini baru tahap awal dan akan dilanjutkan kembali agar konektivitas antarwilayah di Mesuji semakin baik.

“Ke depan akan kita teruskan lagi pembangunan jalan di wilayah Wiralaga Mesuji,” ucapnya.

Perubahan kondisi jalan itu dirasakan langsung warga. Wawan, salah seorang warga Wiralaga, mengenang masa ketika jalan itu rusak parah. Ia menyebut banyak pengendara motor jatuh, bahkan kendaraan roda empat pun kesulitan melintas ketika hujan.

Bagi petani maupun pembudidaya ikan, kondisi tersebut berarti ongkos tambahan karena sering harus memperbaiki kendaraan.

“Kalau dulu jalannya hancur, banyak motor jatuh. Alhamdulillah sekarang sudah bagus,” kata Wawan.

Menurut dia, keberadaan jalan yang mulus membuat ongkos transportasi hasil kebun dan tambak berkurang signifikan. Jika sebelumnya biaya bisa membengkak karena kendaraan cepat rusak, kini beban itu berkurang sehingga pendapatan warga lebih terjaga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang dinilai memberi perhatian nyata bagi infrastruktur di Mesuji.

“Dengan jalan diperbaiki begini, masyarakat jadi lebih lancar ketika mencari rezeki. Terima kasih Pak Gubernur,” tutupnya bersyukur.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi membahas rencana pembangunan Batalyon Teritorial (Yon TP) untuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI.

Pembahasan dilakukan di Ruang Kerja Gubernur, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Mayjen TNI Kristomei yang didampingi Kolonel Arh Aji Prasetyo Nugroho Asren (Kodam XX/RI), menyampaikan konsep Yon TP yang dirancang tidak hanya untuk memperkuat pertahanan, tetapi juga mendukung pembangunan daerah.

Setiap batalyon direncanakan mengelola 50 hektare lahan, sementara satu kompi akan menggarap 10 hektare. Program ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan produksi pangan, khususnya beras.

Dalam pertemuan tersebut, Pangdam XXI menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan pembangunan satu unit Yon TP dengan kekuatan 541 personel untuk setiap kabupaten/provinsi ke depan, Pangdam menargetkan Lampung dan Bengkulu dapat memiliki 8 Yon TP yang siap mendukung ketahanan wilayah sekaligus program swasembada pangan nasional.

Selain itu, Pangdam juga menekankan bahwa keberadaan Yon TP di wilayah Lampung diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan, dengan target produksi beras sebesar 30.000 ton yang akan dikelola oleh satuan Yon TP. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Gubernur Mirza menyambut baik rencana itu dan menegaskan bahwa Pemprov Lampung mendukung penuh langkah TNI dalam memperkuat ketahanan pangan serta menjaga stabilitas wilayah. “Kami percaya sinergi ini akan membawa manfaat ganda, menjaga keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Menurutnya, program Yon TP menjadi instrumen nyata yang bisa mempercepat pencapaian target nasional tersebut melalui optimalisasi lahan produktif di daerah.

Pertemuan juga membahas pembentukan Satgas Gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Polisi Kehutanan, dan Balai TNBBS. Satgas ini akan difokuskan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak perambahan.

Dengan adanya kerja sama ini, Gubernur Mirza berharap kehadiran Kodam XXI/Raden Inten dan Yon TP dapat mempercepat pembangunan daerah, memperkuat swasembada pangan sesuai arahan Presiden, serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Lampung.

Acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, dan Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung.*