Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung menghibahkan lahan milik daerah seluas 15 hektare di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Hibah tersebut terdiri dari 10 hektare untuk Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, serta 5 hektare untuk Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekaligus penyerahan hibah barang milik daerah berlangsung di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, disaksikan langsung oleh Ketua MA RI Prof. Sunarto.

Lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Barat Mahkamah Agung serta kantor baru Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Gubernur Mirza menegaskan hibah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam menyiapkan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dan ikon peradaban Lampung.

“Rencana di tahun depan, mulai dibangun perguruan tinggi di sana, seperti Universitas Lampung dan beberapa kampus lainnya. Kodam baru juga akan dibangun di kawasan tersebut,” kata Gubernur Mirza.

Menurutnya, hibah lahan kepada instansi vertikal merupakan upaya memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Yang terpenting, kita bisa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung, mulai dari kepastian hukum, pelayanan peradilan, hingga pembangunan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.

Mirza berharap kehadiran pusat pendidikan hukum dan fasilitas peradilan di Kota Baru dapat melahirkan SDM unggul, hakim berkualitas, dan pemimpin masa depan.

“Inilah warisan yang kita siapkan untuk anak cucu kita di Provinsi Lampung,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto mengapresiasi langkah Pemprov Lampung.

“Saya sangat menyambut baik segala bentuk kolaborasi dan sinergitas yang dilakukan pemerintah daerah. Terima kasih atas hibah tanah yang diberikan. Insyaallah, kami akan membangun fasilitas yang dibutuhkan,” ujarnya.

Prof. Sunarto juga mendukung konsep pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan terpadu.

“Gagasan Kota Baru ini sangat baik. Kami dukung, dan mudah-mudahan kerja sama ini terus berlanjut untuk mewujudkan tujuan kita bernegara,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025).

Pada kesempatan itu dibahas pembangunan pendidikan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas SDM.

“Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami terus berupaya agar akses pendidikan semakin terbuka, termasuk pembebasan iuran komite di sekolah, serta mendukung program peningkatan kompetensi guru,” ujar Wagub Jihan.

Menurutnya, dukungan terhadap guru menjadi perhatian penting mengingat profesi tersebut berperan besar dalam pembangunan SDM. Selain melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan, pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melahirkan program-program penguatan kapasitas guru. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Karena itu, isu kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru tidak boleh diabaikan,” katanya.

Disisi lain, Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi dengan PGRI dalam memajukan pendidikan melalui kampanye pendidikan bermutu. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi pemerintah dan organisasi profesi guru dalam mendorong kualitas pendidikan di daerah.

Sementara itu, perwakilan Pengurus Besar PGRI Dian Masunah mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung. Ia menegaskan, PGRI saat ini tengah melakukan kampanye global bersama Persatuan Guru Dunia untuk mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai. “Pendidikan berkualitas untuk semua adalah syarat utama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, penting agar anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Dian menambahkan, pada tahun ini Lampung menjadi salah satu dari enam provinsi yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang profesi guru. Rekomendasi itu menekankan pentingnya peningkatan peran guru sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Wagub Jihan menutup pertemuan dengan menegaskan, Pemprov Lampung akan terus berupaya maksimal meski masih menghadapi keterbatasan fiskal. “Kami sadar masih ada keterbatasan. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai regulasi dan program sedang diupayakan untuk memastikan guru-guru di Lampung mendapat perhatian layak,” ujar Wagub Jihan.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima perwakilan massa aksi dari berbagai organisasi tani dan masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Komplek Dinas Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan petani yang tengah memperjuangkan penyelesaian konflik agraria serta menuntut perlindungan hak atas tanah

Massa aksi dari sejumlah organisasi, diantaranya Forum Masyarakat Register 1 Way Pisang (FORMASTER), Serikat Tani Kerja Gerak Bersama (STKGB), Forum Komunitas Petani Bersama (FKPB) dan Forum Masyarakat Gunung Sari Bersatu (FKMGB), menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Konflik tersebut mencakup klaim kawasan hutan yang tumpang tindih dengan desa definitif, penolakan terhadap program kemitraan PT. InhutTani Persero V Reg 44, polemik lahan di Kelurahan Gunung Sari dengan PT. KAI yang sudah berlangsung sejak lama, serta tuntutan membatalkan sertifikat dan tidak memperpanjang HGU milik PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), serta mengembalikan tanah masyarakat transmigrasi seluas 1.500 hektar kepada anggota Petani STKGB.

Dalam aksi ini, massa aksi secara garis besar menuntut:

1. Penyelesaian konflik agraria di Lampung.
2. Pelaksanaan reforma agraria yang berpihak pada rakyat.
3. Kenaikan harga hasil panen petani agar lebih adil dan menguntungkan.
4. Penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian dengan harga murah dan terjangkau.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Jihan menyampaikan salam hangat dari Gubernur Lampung yang memantau langsung perkembangan aksi ini.

Jelasnya, atas arahan Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Lampung.

“Kami merespon harapan masyarakat, sesuai dengan tuntutan aksi hari ini Pemerintah Provinsi Lampung segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Tim ini nantinya akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat, termasuk petani,” ujarnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait agar langkah ini sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

“Harapan kami, apa yang diinginkan masyarakat terkait keadilan agraria bisa dicapai bersama. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengoptimalkan fungsi dan tugas untuk mengawal aspirasi rakyat, khususnya kesejahteraan petani,” tambahnya.

Dengan demikian, momentum Hari Tani Nasional 2025 di Lampung tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga menandai langkah nyata pemerintah daerah untuk hadir, mendengar, dan menindaklanjuti tuntutan rakyat, terutama dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati, peningkatan kesejahteraan petani, serta kedaulatan pangan.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus hadir dalam tindak lanjut pengelolaan dan aktivitas di Masjid Raya Al Bakrie. Menurut Gubernur Mirza, Masjid kebanggaan masyarakat ini tidak saja menjadi tempat ibadah tetapi juga landmark daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam rapat tindak lanjut pengelolaan dan aktivitas Masjid Raya Al Bakrie bersama perwakilan Bakrie Amanah di Ballroom Masjid Raya Al Bakrie, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025). Dalam rapat itu, Marindo didampingi jajaran OPD terkait.

“Pak Gubernur berpesan bahwa Masjid Raya Al Bakrie bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga wajah Provinsi Lampung. Karena itu, apapun aktivitas yang ada, Pemprov harus hadir,” jelas Marindo.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen membangun kolaborasi yang kuat dengan Bakrie Amanah serta mendukung kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan masjid.

Melalui langkah ini, Pemprov Lampung berharap Masjid Raya Al Bakrie dapat menjadi ikon keagamaan sekaligus ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, serta memperkuat citra positif Lampung di mata jamaah dari berbagai daerah

Direktur Bakrie Amanah Setiadi Ihsan, memaparkan sejumlah permasalahan operasional masjid yang berdampak langsung pada jemaah. Di antaranya ketersediaan air wudhu, pengelolaan kebersihan akibat tingginya jumlah pengunjung, ketertiban parkir dan pedagang di sekitar masjid, hingga kenyamanan jamaah terkait penataan shaf, keberadaan anak-anak di area ibadah, serta keterbatasan fasilitas penitipan alas kaki.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Bakrie Amanah telah berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan air wudhu dan parkir. Selain itu, jumlah personel keamanan akan ditambah, sementara fasilitas yang masih kurang segera dilengkapi. Setiadi juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi antara Pemprov Lampung dan Bakrie Amanah guna memastikan permasalahan yang ada dapat diatasi secara berkelanjutan.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memotivasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk meneguhkan peran strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI XVIII di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Selasa (23/9/2025).

“Rakernas BEM SI ini bukan sekadar pertemuan mahasiswa, melainkan ruang untuk meneguhkan peran strategis generasi muda dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa, dan di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan,” ujar Mirza berapi api.

Mirza menyampaikan bahwa kehadiran ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru Tanah Air di Rakernas ini adalah momentum bersejarah bagi Lampung.

Menurutnya, kehadiran para mahasiswa di Sai Bumi Ruwa Jurai adalah sebuah kehormatan sekaligus penegasan bahwa Lampung adalah rumah yang terbuka bagi gagasan, kolaborasi dan semangat kebangsaan.

Mirza menambahkan forum ini merupakan momentum konsolidasi organisasi mahasiswa sekaligus wadah penting untuk melahirkan gagasan-gagasan strategis bagi bangsa.

Gubernur Mirza menekankan bahwa sejarah Indonesia telah membuktikan peran mahasiswa dan pemuda tidak pernah terpisahkan dari perubahan besar bangsa ini.

Ia mencontohkan pergerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga gerakan mahasiswa pada 1998 yang mengantarkan Indonesia menuju era reformasi.

“Semua momentum penting bangsa ini lahir dari tangan dan pikiran pemuda. Itu artinya, mahasiswa adalah energi perubahan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga mengajak para mahasiswa untuk melakukan refleksi mendalam terhadap kondisi bangsa saat ini. Meski Indonesia telah merdeka hampir delapan dekade, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama soal pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyampaikan optimismenya terhadap bonus demografi yang akan dialami Indonesia dimana jumlah penduduk usia produktif yang dominan, bangsa ini memiliki modal besar untuk melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Namun, ia menegaskan bahwa bonus demografi hanya akan bermanfaat bila diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

“Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045. Tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu bisa benar-benar dirasakan rakyat kecil? Itu tugas kita bersama, termasuk mahasiswa sebagai penggerak perubahan,” tandasnya.

Gubernur Mirza meyakini bahwa BEM SI adalah kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin bangsa.

“Di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, melahirkan gagasan konstruktif yang menjawab tantangan zaman, sekaligus meneguhkan peran mahasiswa sebagai mitra kritis dan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional,” tegasnya.

Ia mengutip falsafah Lampung: Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan, yakni ramah tamah dalam menyambut, mampu berbaur dengan semua, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bersama.

“Dengan falsafah itu, mari kita buktikan bahwa mahasiswa bukan hanya kritis, tetapi juga mampu menawarkan solusi dan bergerak bersama rakyat. Lampung bangga menjadi tuan rumah Rakernas ini, karena dari sini akan lahir gagasan besar untuk bangsa,” pungkasnya.

Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Lusmeilia Afriani menyampaikan rasa bangga atas kehadiran mahasiswa dari sekitar 70 perguruan tinggi yang hadir di Lampung.

Menurutnya, peserta Rakernas adalah putra-putri terpilih dari universitas masing-masing yang memiliki kesempatan berharga untuk ikut dalam forum nasional ini.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa forum Rakernas harus dimanfaatkan sebagai ajang bertukar ide, informasi, dan gagasan konstruktif untuk menjawab tantangan masa depan.

Mahasiswa, lanjutnya, adalah generasi visioner, progresif, dan berintegritas yang kelak menjadi penentu keberhasilan bangsa.

“Jadikan momentum ini untuk meneguhkan semangat kerja sama, bukan hanya untuk kepentingan organisasi tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa di tengah dinamika bangsa.

Ia mengingatkan kembali bahwa pada akhir Agustus hingga awal September lalu, bangsa Indonesia diguncang gelombang aksi besar-besaran.

Menurutnya, itu adalah ekspresi murni kegelisahan rakyat yang harus disikapi mahasiswa secara intelektual.

Muzammil menekankan pentingnya mahasiswa hadir bersama rakyat, merajut kekuatan, serta merumuskan strategi agar suara kebenaran tidak hilang dalam hiruk pikuk politik kekuasaan.

“Perjuangan mahasiswa tidak bisa berdiri sendiri, harus kolektif bersama rakyat,” tegasnya.

Forum Rakernas ini, lanjut Muzammil, harus menjadi ruang bagi mahasiswa lintas kampus untuk mempererat persaudaraan dan semangat persatuan dari Sabang sampai Merauke sekaligus merancang arah gerakan ke depan.

“Mahasiswa akan selalu bermakna bila berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi konsolidasi ide dan gerakan kolektif mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” pungkasnya.*