Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – LAMPUNG, 30 Agustus 2025 – Situasi keamanan dalam negeri belakangan ini dinilai semakin mencekam akibat ulah provokator yang tidak bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut, Wiedy Widayat selaku Majelis Pengawas dan Konstitusi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menegaskan bahwa aksi yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

“Aksi yang dilakukan masyarakat adalah wujud penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Fokus kami tetap pada substansi isi dan kesepakatan dalam aksi, dengan menjunjung tinggi semangat damai, tertib, dan harmonis,” ujar Wiedy Widayat, Sabtu (30/8).

Ia menekankan bahwa segala bentuk tindakan anarkis maupun destruktif bukanlah tanggung jawab organisasi.

“Jika terdapat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum, maka hal itu merupakan tanggung jawab personal dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, MPK PB HMI menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan. Menurut Wiedy, kepergian almarhum menjadi pengingat bahwa perjuangan demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak boleh dibayar dengan nyawa.

“Negara harus hadir untuk melindungi setiap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya. Kekerasan, intimidasi, dan tindakan represif tidak boleh lagi terulang di masa depan,” tambahnya.

MPK PB HMI menegaskan bahwa perjuangan yang dijalankan adalah perjuangan damai untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan hak-hak rakyat sebagai pilar utama demokrasi.pihaknya juga menegaskan agar tidak ada lagi korban maupun kerugian yang dampaknya di rasakan Masyarakat. Jangan Anarkis jauhi Pelanggaran Hukum.*

JurnalKota.net – Jakarta – Satu pekan terakhir, gelombang aksi protes yang meletup di Jakarta hingga sejumlah kota besar di Indonesia meninggalkan jejak luka yang dalam. Jalanan yang dipenuhi asap ban terbakar dan kaca-kaca gedung yang berserakan hanyalah potret luar. Lebih memilukan, nyawa warga biasa melayang sia-sia di tengah pusaran konflik politik.

‎Jumat (29/8/2025) menjadi hari kelam. Empat orang dinyatakan tewas akibat kericuhan di Jakarta dan Makassar. Mereka adalah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online; Saiful Akbar, staf kecamatan Ujung Tanah; Akbar, pegawai DPRD Makassar; dan Sarinawati, asisten pribadi anggota DPRD setempat. Tak satu pun dari mereka berasal dari lingkaran elite yang diprotes. Semuanya rakyat biasa, yang justru paling rentan menanggung beban pergolakan sosial.

‎Menyaksikan eskalasi yang kian panas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyampaikan seruan untuk meredakan ketegangan. Ketua Presidium PPI, Anas Urbaningrum, mengingatkan agar semangat demonstrasi tidak terjebak menjadi alat adu kuasa.

‎“Sudah bukan zamannya lagi rakyat kecil dijadikan tumbal. Politik harus tunduk pada kemanusiaan,” tegas Anas, Sabtu (30/8/2025).

‎PPI menegaskan, demonstrasi adalah hak demokratis, namun bila dibiarkan tanpa kendali, mudah sekali berubah menjadi aksi anarki. “Begitu aspirasi berubah menjadi amuk, pesan rakyat bisa hilang, diganti isu lain yang tak lagi mewakili suara mereka,” bunyi edaran resmi PPI yang ditandatangani Anas bersama Sekretaris Jenderal SJ Arifin.

‎Dalam pandangan PPI, gelombang kemarahan publik tidak lahir dari ruang kosong. Salah satunya dipicu oleh sikap elite politik yang dinilai tak peka terhadap penderitaan rakyat. Di tengah ekonomi yang lesu, DPR justru merayakan penambahan fasilitas dan tunjangan.

‎“Ketidakadilan semacam itu yang membuat rakyat turun ke jalan,” kata seorang pengurus PPI yang meminta identitasnya dirahasiakan.

‎Anas menekankan bahwa perjuangan politik seharusnya membawa demokrasi naik kelas, bukan jatuh ke dalam praktik primitif yang mengorbankan nyawa. Ia mendorong semua pihak untuk melakukan cooling down, membuka ruang dialog, dan mengutamakan persatuan bangsa.

‎“Pendinginan suasana adalah kebutuhan mendesak. Kita harus bisa duduk bersama, merawat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa,” ujar Anas.

‎Dengan sikap ini, PPI menegaskan posisinya sebagai penyalur aspirasi rakyat sekaligus pengingat bahaya bila protes dimanfaatkan kepentingan sempit. Sejarah panjang demonstrasi di Indonesia menunjukkan, aksi jalanan kerap memiliki wajah ganda: menyuarakan rakyat, tapi juga sering dimanfaatkan elite untuk kepentingan politik mereka sendiri.

‎PPI berharap, tragedi yang menimpa Affan, Saiful, Akbar, dan Sarinawati menjadi pelajaran penting. Bahwa demokrasi sejati tak hanya diukur dari perebutan kursi, melainkan dari kemampuan bangsa menjaga kemanusiaan tetap berdiri tegak.*