Penulis: Sugiarto

TNI

Padepokan Pencak Silat Militer Korem 043/Gatam Diresmikan, Siap Lestarikan dan Kembangkan Budaya Bangsa

JurnalKota.net – Lampung – Komandan Korem 043/Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., meresmikan Padepokan Pencak Silat Militer (PSM) Korem 043/Gatam, bertempat di GOR Bulu Tangkis Makorem 043/Gatam, Jl. Teuku Umar Penengahan, Bandar Lampung, Rabu (23/07/2025).

Pendirian padepokan ini merupakan wujud nyata komitmen Korem 043/Gatam dalam meningkatkan kemampuan bela diri prajurit sekaligus menanamkan nilai-nilai dasar seperti disiplin, keberanian, dan kehormatan. Selain itu, pencak silat sebagai warisan budaya bangsa juga menjadi bagian penting yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan.

Dalam sambutannya, Danrem 043/Gatam menyampaikan harapannya agar padepokan ini dapat menjadi pusat pembinaan dan pengembangan Pencak Silat Militer yang tidak hanya bermanfaat bagi prajurit, tetapi juga terbuka untuk masyarakat sekitar.

> “Mari kita jalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak untuk mempromosikan pencak silat sebagai warisan budaya yang harus kita jaga bersama. Kepada seluruh peserta uji kenaikan tingkat, saya ucapkan selamat—semoga meraih hasil yang membanggakan dan menjadikan pencak silat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,” ungkap Brigjen Rikas.

Mengakhiri sambutannya, Danrem 043/Gatam secara resmi meresmikan padepokan tersebut.

> “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Padepokan Pencak Silat Militer Korem 043/Gatam saya resmikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah kita dalam menjalankan tugas dan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara tercinta,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan penyerahan Surat Keputusan dari Ketua IPSI Provinsi Lampung tentang penetapan Perguruan Pencak Silat Militer Lampung sebagai anggota IPSI Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. SK tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Umum IPSI kepada Danrem 043/Gatam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:
Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., Sekretaris Umum IPSI Lampung Agus Ria, para Kasi Kasrem Korem 043/Gatam, Dandim 0410/KBL, Danyonif 143/TWEJ, para Dan/Kasatdisjan jajaran Korem 043/Gatam, para Pasi Korem 043/Gatam, serta para Dan/Kabalak Korem 043/Gatam.*

Lampung

9 Hari Jelang Berakhirnya Program Pemutihan Pajak, UPTD Samsat Rajabasa Gencar Sosialisasi Lewat Operasi Patuh Krakatau 2025

JurnalKota.net – Lampung – Menjelang berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung melalui UPTD I Samsat Rajabasa semakin intensif melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Program yang akan resmi berakhir pada 31 Juli 2025 kini hanya menyisakan sembilan hari.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, kegiatan sosialisasi ini dikolaborasikan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2025 bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandar Lampung yang digelar secara intensif pada Selasa, 22 Juli 2025.

Kepala UPTD I Samsat Rajabasa, Bobiansah Stianegara, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pihaknya terlibat aktif dalam operasi gabungan tersebut sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor.

“Kami berharap masyarakat segera memanfaatkan waktu tersisa ini untuk membayar pajak kendaraan. Selain penting untuk legalitas dan keamanan berkendara, membayar pajak juga merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Bobiansah.

Meski sosialisasi telah berjalan intensif, petugas di lapangan masih menemukan banyak pelanggaran, khususnya pada kendaraan roda dua. Mayoritas pelanggar diketahui berasal dari kalangan pengemudi ojek online dan kurir paket.

“Kami temukan banyak pengemudi Go-Jek, GoFood, hingga kurir paket yang belum membayar pajak. Mereka lebih fokus mengejar target harian tanpa memperhatikan pentingnya legalitas kendaraan. Inilah yang kami tekankan melalui edukasi langsung di lapangan,” tambah Bobiansah.

Tak sedikit pula masyarakat yang mengajukan permohonan agar program pemutihan ini diperpanjang. Mereka mengaku belum mampu melunasi tunggakan karena kondisi ekonomi yang belum stabil.

Salah satu pengemudi ojek online, Yanto (34), menyampaikan aspirasinya saat ditemui di lokasi razia.

“Program ini bagus banget, cuma kami minta waktunya diperpanjang. Saya baru bisa kumpulin uang sedikit demi sedikit. Sudah tiga bulan nabung, tapi belum cukup. Kalau bisa, ya sampai akhir Agustus,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bobiansah mengatakan bahwa masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kami tampung semua aspirasi masyarakat. Banyak yang menilai program ini sangat membantu, terutama di tengah tekanan ekonomi. Mudah-mudahan bisa diperpanjang, itu harapan masyarakat,” ungkapnya.

Selain edukasi kewajiban pajak, Bobiansah juga menekankan pentingnya pemahaman bahwa pajak kendaraan bermotor bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari sistem registrasi dan identifikasi kendaraan (regident) yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian.

“Pajak kendaraan itu bukan beban, tapi tanggung jawab. Data dari regident sangat penting untuk kepentingan penertiban dan penegakan hukum oleh kepolisian. Mari kita dukung bersama,” pungkasnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, hadir pula sejumlah pejabat dari Samsat Wilayah I Rajabasa, antara lain: Tji Idham Fitriallah, S.T., M.M.Kasi Pendataan dan Penetapan, Puspa Indah, S.E., M.M. Kasubag Tata Usaha, Anita Marliana Makki, S.E., M.M. Kasi Penagihan dan Pelaporan serta Putra A. Gunawan Kabid Pajak Bapenda Kota Bandar Lampung,Riswan Ismail Kasubbid Pajak II yang membidangi opsen pajak Kota Bandar Lampung, Nuril Adzmin Kepala UPTD Pengolahan Pajak Kedaton, Kota Bandar Lampung.

Dengan waktu yang semakin mendesak, UPTD I Samsat Rajabasa mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Bandar Lampung, untuk segera memanfaatkan kesempatan program pemutihan pajak kendaraan sebelum resmi berakhir pada 31 Juli 2025.*

DPRD Peristiwa

DPRD Provinsi Lampung Komisi I Tinjau Sengketa Tanah di Desa Way Huwi: Lapangan Sepak Bola dan Makam Dikuasai Perusahaan

JurnalKota.net, Lampung Selatan – Sebagai tindak lanjut dari audiensi masyarakat Desa Way Huwi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada 10 Juni 2025 lalu, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama anggota komisi, perwakilan BPKAD Provinsi Lampung, Camat Jati Agung, Kepala Desa Way Huwi M. Yani, serta puluhan warga melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi objek sengketa, Selasa (22/7).

Kunjungan lapangan ini bertujuan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Kondisi lapangan sepak bola yang menjadi perhatian utama terlihat memprihatinkan. Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, mengungkapkan keprihatinannya saat melihat langsung lokasi yang kini tidak dapat lagi diakses oleh warga.

“Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan ini. Bahkan, sudah ada tumpukan-tumpukan batu di tengah lapangan,” ucap Garinca dengan nada prihatin.

Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sudah hampir dua tahun terakhir masyarakat tidak dapat lagi menggunakan lapangan karena akses sepenuhnya ditutup oleh pihak perusahaan.

“Inilah faktanya, Pak Dewan. Sudah hampir dua tahun lapangan ini tertutup total. Warga tidak bisa lagi bermain bola atau melakukan kegiatan apapun di sini,” jelasnya.

Setelah meninjau lapangan, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Lampung melanjutkan kunjungan ke lokasi makam yang juga diklaim oleh perusahaan sebagai bagian dari aset mereka. Di lokasi makam, terlihat ratusan nisan dan beberapa makam tua tanpa nisan, menunjukkan bahwa area tersebut telah lama digunakan oleh warga.

“Ini adalah bukti nyata, bahwa tanah ini adalah milik masyarakat. Ada nisan bertuliskan tahun 1968, dan makam tua yang jelas sudah ada jauh sebelum perusahaan masuk sekitar tahun 1996,” tegas Kepala Desa M. Yani.

Menanggapi temuan di lapangan, anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang adil.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi. Harapan kita semua, fasum dan fasos seperti lapangan sepak bola serta tanah makam ini bisa sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan warga,” ungkapnya.

Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat internal dan mendorong penyelesaian administratif dan hukum terhadap status kepemilikan lahan. Masyarakat berharap kehadiran wakil rakyat ini dapat membawa keadilan atas hak-hak mereka yang selama ini terabaikan.*

Pemerintahan Pendidikan

Pemprov Lampung Gandeng UIN Raden Intan dalam Mencetak SDM Unggul, Menuju Indonesia Emas 2045

22 Juli 2025
Sugiarto

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung  menggandeng Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dalam mencetak…

Pendidikan Pesawaran

Puluhan Emak-Emak Gelar Aksi Damai di Kantor Dinas Pendidikan Pesawaran, Desak Perlindungan untuk Korban Perundungan

Pesawaran — Puluhan emak-emak yang menamakan diri sebagai Emak-Emak Peduli Pendidikan Pesawaran menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Selasa (22/7). Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan protes terhadap dugaan perundungan yang dialami Gibran, siswa kelas VIII SMP Negeri 19 Pesawaran.

Massa aksi membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, segera mengambil langkah nyata dalam menangani kasus perundungan tersebut dan memastikan perlindungan terhadap siswa.

Koordinator aksi, Weni Oktasari, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk dukungan moral bagi korban serta desakan agar negara hadir melindungi anak-anak di lingkungan sekolah.

“Kami sudah dua kali menyampaikan persoalan ini kepada pihak Dinas Pendidikan. Kami ingin Gibran didampingi secara psikologis dan difasilitasi agar bisa kembali ke sekolah. Tapi hingga hari ini belum ada solusi yang konkret,” ujar Weni.

Ia menegaskan bahwa aksi ini juga menjadi representasi dari suara para ibu di Pesawaran yang menginginkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

“Kami semua tentu masih teringat kasus tragis siswa SMA di Garut yang meninggal dunia karena tak kuat menanggung bullying. Jangan sampai kejadian serupa terjadi di Pesawaran. Gibran hingga kini masih trauma dan belum kembali ke sekolah,” tambahnya.

Momentum aksi ini bertepatan dengan peringatan menjelang Hari Anak Nasional. Para ibu mendesak agar pemerintah serius dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap anak-anak.

“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang. Kami minta pemerintah jangan tutup mata,” pungkas Weni.

Usai menyampaikan orasi, perwakilan peserta aksi diterima untuk berdialog langsung dengan pejabat Dinas Pendidikan. Aksi kemudian ditutup dengan tertib dan damai.

Pesawaran

Puluhan Emak-Emak Desak Pemerintah Tangani Kasus Bullying di SMPN 19 Pesawaran

JurnalKota.net – Pesawaran : Puluhan emak-emak menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Selasa (22/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes dan keprihatinan atas dugaan perundungan yang dialami Gibran, siswa kelas 8 SMP Negeri 19 Pesawaran.

Para peserta aksi yang menamakan diri Emak-Emak Peduli Pendidikan Pesawaran ini membawa aspirasi sebagai orang tua, menuntut pemerintah hadir dan bertindak nyata dalam melindungi anak-anak dari kekerasan di lingkungan sekolah.

Koordinator aksi, Weni Oktasari, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk dukungan moral kepada Gibran sekaligus bentuk desakan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah nyata.

“Sebelumnya kami sudah dua kali bertemu pihak Dinas Pendidikan. Kami sudah sampaikan bahwa Gibran harus didampingi dan difasilitasi agar kembali sekolah. Tapi sampai hari ini belum ada solusi dari pihak dinas maupun sekolah,” ujar Weni.

Ia menambahkan, kehadiran mereka bukan hanya sebagai bentuk keprihatinan, tetapi juga sebagai suara dari para ibu dan orang tua di Pesawaran yang ingin memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan.

“Kita semua tahu, masyarakat Indonesia tengah berduka atas kasus seorang siswa SMA di Garut yang meninggal dunia karena tidak tahan dibully. Jangan sampai hal serupa terjadi di Pesawaran. Gibran hingga saat ini masih belum kembali sekolah karena menjadi korban bullying,” lanjutnya.

Dalam momentum menjelang Hari Anak Nasional, para ibu ini berharap pemerintah benar-benar serius menangani isu perlindungan anak.

“Kami minta semua pihak, terutama pemerintah daerah, agar tidak abai. Anak-anak adalah masa depan kita, dan mereka berhak tumbuh di lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang,” pungkas Weni.

Usai menyampaikan orasi, perwakilan emak emak kemudian diterima oleh pihak Dinas Pendidikan untuk berdialog. Aksi kemudian ditutup dengan pembubaran massa secara tertib.*

TNI

Danrem 043/Gatam Beri Penghormatan Setinggi-Tingginya kepada 37 Purnawirawan

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Komandan Korem 043/Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., memimpin langsung Upacara Wisuda Purnawira yang digelar di Aula Sudirman Makorem 043/Gatam, Jl. Teuku Umar Penengahan, Bandar Lampung, Selasa (22/7/2025).

Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan dari satuan kepada 37 orang Purnawirawan – terdiri dari Perwira, Bintara, dan PNS – yang telah menyelesaikan masa tugasnya dan memasuki masa pensiun. Upacara berlangsung khidmat dengan prosesi penciuman Tunggul Duaja Korem 043/Gatam “Najaga Satya Eka Nagara” sebagai simbol pengabdian terakhir kepada satuan dan bangsa.

Dalam sambutannya, Danrem 043/Gatam menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para wisudawan selama berdinas di TNI AD, khususnya Korem 043/Gatam.

> “Purna tugas bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal dari pengabdian dalam bentuk yang lain di tengah masyarakat. Nilai-nilai kejuangan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan yang telah tertanam dalam diri saudara-saudara hendaknya terus menjadi teladan di manapun berada,” tegas Brigjen Rikas.

Danrem juga menegaskan bahwa para purnawirawan tetap menjadi bagian dari Keluarga Besar TNI AD, yang diharapkan terus memberi kontribusi positif demi kemajuan bangsa dan negara.

> “Selamat memasuki masa purna tugas. Terima kasih atas pengabdian tanpa batas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak/Ibu beserta keluarga tercinta. Salam hormat dan bangga dari kami semua,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., Kasiren Korem, para Kasi Korem 043/Gatam, Dandim 0410/KBL, para Dan/Kasatdisjan jajaran Korem 043/Gatam, para Pasi dan Kabalak, serta Ketua dan Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 043 PD II/Sriwijaya.*

BUMN

PLN Nusantara Power UP Sebalang Bangun Sumur Bor Umum untuk Warga Dusun Sebalang 1

JurnalKota.net – Lampung Selatan — PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Sebalang kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan membangun sumur bor umum di Dusun Sebalang 1, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Program ini menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan air, kehadiran infrastruktur air bersih menjadi krusial dan mendesak.

Serah terima bantuan dilaksanakan secara simbolis pada awal Juli 2025, dihadiri oleh perwakilan manajemen PLN Nusantara Power UP Sebalang, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Pembangunan sumur ini turut melibatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa Tarahan guna menentukan lokasi strategis dan mudah diakses.

Asman Business Support PLN Nusantara Power UP Sebalang, Rizki Setyo Anggoro, menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pilar ke-6 tentang akses air bersih dan sanitasi berkelanjutan.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap sumur bor ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola bersama oleh warga demi keberlanjutan jangka panjang,” ujar Rizki.

Kepala Dusun Sebalang 1, Nur’alim, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PLN yang dianggap sangat membantu warga, khususnya saat musim kemarau.

“Sebelumnya, warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Kini, dengan adanya sumur bor umum, kebutuhan air dapat terpenuhi lebih mudah dan efisien,” ungkapnya.

Proyek ini dikerjakan oleh mitra pelaksana PT Power Mandiri Nusantara, mencakup pengeboran sesuai standar teknis, pemasangan pompa dan instalasi listrik, tandon air, serta jaringan distribusi. PLN juga mendorong pembentukan kelompok pengelola air di tingkat dusun untuk memastikan operasional dan pemeliharaan fasilitas berjalan berkelanjutan.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian CSR PLN Nusantara Power UP Sebalang tahun 2025, yang berfokus pada empat pilar: pemberdayaan masyarakat, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan.

PLN berharap, kehadiran inisiatif ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan memperkuat sinergi antara perusahaan dan komunitas lokal di wilayah operasionalnya.*

TNI

Danrem 043/Gatam Hadiri Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung Selatan

JurnalKota.net – Lampung Selatan – Komandan Korem 043/Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menghadiri acara Peluncuran Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekaligus Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun 2025, yang diselenggarakan di Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (21/07/2025).

Acara penting tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., yang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaunching serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi Provinsi Lampung—sebagai provinsi terbesar keempat di Sumatera namun memiliki angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terendah ketiga di pulau tersebut. Dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, yaitu 10,62% atau sekitar 939 ribu jiwa, keberadaan koperasi dinilai sangat krusial.

> “Koperasi hadir bukan hanya sebagai wadah usaha, tetapi juga sebagai instrumen memperkuat ekonomi rakyat. Program Koperasi Merah Putih adalah langkah strategis untuk mendorong kemandirian desa, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Kita patut bangga karena Lampung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mencapai 100% pembentukan koperasi ini,” ujar Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Kyai Mirza itu juga memberikan pesan kepada para pengurus Koperasi Merah Putih untuk terus bekerja dengan tulus dan profesional demi menghadirkan perubahan nyata di desa. Ia juga mengucapkan selamat atas peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, yang tahun ini mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil dan Makmur.”

> “Mari kita terus perkuat semangat gotong royong dan kebersamaan demi kemajuan Provinsi Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolda Lampung, Danrem 043/Gatam, Pejabat Pimpinan Tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Kementerian Koperasi RI, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kabinda Lampung, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Kajati Lampung, dan para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.*

Lampung

Samsat I Rajabasa Gencar Sosialisasikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Dua Titik Strategis

JurnalKota.net – Lampung – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, UPTD Samsat Wilayah I Rajabasa di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melaksanakan pendataan serta sosialisasi program pemutihan pajak di dua titik strategis berkolaborasi dengan Satlantas Polres Bandar Lampung dalam rangka Operasi Patuh 2025, pada Senin 21 Juli 2025.

Dua lokasi yang dipilih dalam kegiatan ini adalah Jalan Gedung Meneng, Rajabasa, dan Jalan Gatot Subroto, Bumi Waras, Bandar Lampung. Sosialisasi dilakukan dengan membagikan brosur informasi serta memberikan edukasi langsung kepada pengendara dan masyarakat sekitar.

Program pemutihan pajak kendaraan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung, sebagai bentuk kebijakan pro-rakyat. Masyarakat yang memanfaatkan program ini akan mendapatkan pembebasan denda keterlambatan dan kemudahan pelunasan pajak, baik untuk kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4).

Kepala UPTD Samsat I Rajabasa, Bobiansah Stianegara, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pendekatan langsung ke masyarakat sangat penting untuk memperluas jangkauan informasi terkait program ini.

“Harapan kami, masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Program pemutihan ini tidak berlangsung sepanjang tahun, sehingga ini adalah momen yang tepat untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa harus terbebani denda,” ujar Bobiansah.

Selain itu, Bobiansah juga menambahkan, pemilihan lokasi yang ramai dan strategis bertujuan agar informasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dalam waktu singkat.

“Selain memberikan keringanan kepada masyarakat, keberhasilan program ini juga berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sejumlah pejabat Samsat Wilayah I Rajabasa, antara lain:Tji Idham Fitriallah, S.T., M.M. Kasi Pendataan dan Penetapa,Puspa Indah, S.E., M.M. Kasubag Tata Usaha, serta Anita Marliana Makki, S.E., M.M. Kasi Penagihan dan Pelaporan

Bapenda Provinsi Lampung melalui UPTD Samsat I Rajabasa terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebelum masa pemutihan berakhir.*