LAMPUNG SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan dari Fraksi PDI-Perjuangan, menyambut baik terbitnya…
Kategori: DPRD
Fitri Purwanti: IPWK, Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
LAMPUNG SELATAN — Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Tanpa…
DPRD Kabupaten Lampung Selatan Kembali Gelar Rapat Paripurna Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lamsel
LAMSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Lampung Selatan, kembali menggelar Rapat Paripurna…
Yudi Suprayoga DPRD Lamsel Gelar Pembinaan IPWK di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang
LAMSEL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Yudi Suprayoga, mengadakan pembinaan…
Dede Suhendar: Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Menjaga Keutuhan NKRI
LAMPUNG SELATAN – Dalam menghadapi tantangan global dan nasional yang semakin kompleks, penguatan ideologi Pancasila dan…
Sebagai Upaya Memperkuat Rasa Nasionalisme di Tengah Masyarakat, M. Hazizi Ajak Masyarakat Tanamkan Nilai-nilai Pancasila
Lampung Selatan – Anggota DPRD Provinsi Lampung, H.M. Hazizi, SE, mengadakan sosialisasi mengenai Ideologi Pancasila dan…
PKS Lampung Gelar Diskusi Publik, Bahas Kolaborasi untuk Pembangunan Desa
Lampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung mengadakan Diskusi Publik bertema “Kolaborasi PKS dan Pemerintah Daerah…
H. Taden Adipati Suarya, SH., MM., Tandatangani Berita Acara Pengumuman Akhir Masa Jabatan Dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan
WAY KANAN – H. Taden Adipati Suarya, SH.MM., menandatangani Berita Acara Pengumuman Akhir Masa Jabatan dalam…
Fraksi PKB DPRD Lampung: Efisiensi Anggaran, Sudah Saatnya Swasta Berperan
Lampung – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung minta perusahaan dan pihak swasta untuk lebih pro-aktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.
Hal ini disampaikan Ketua FraksI PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Jumat (14/02), menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sesuai dengan instruksi Presiden (inpres) Prabowo Subianto.
Menurut Khoir, sapaan karib Fatikhatul Khoiriyah, efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
“Ruang sekarang perdebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbatasan anggaran, salah satunya menggandeng pihak swasta.
“Karena efisiensi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas-dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program-program yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak-pihak swasta,” imbuhnya.
Khoir mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan. Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan.
Sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, Khoir juga mengungkapkan bahwa berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi, didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana Rp1 M untuk program 2025. Hal itu setelah dilakukan efisiensi.
“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya seperti dilansir lampungway.