Kategori: DPRD

DPRD Lampung

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay Melaksanakan Sholat Idul Adha di Lapangan Saburai

Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay melaksanakan Sholat Idul Adha bersama masyarakat di Lapangan Saburai, Bandar Lampung, pada hari Minggu (17/6).

Ketua DPRD Lampung dalam kesempatan tersebut mengungkapkan rasa syukurnya bisa bersama-sama dengan masyarakat Lampung melaksanakan Sholat Idul Adha di lapangan yang memiliki nilai historis bagi warga Lampung.

“Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Semoga kita semua dapat meneladani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” ujar beliau.

Hari Raya Idul Adha atau yang dikenal juga dengan Hari Raya Kurban ini merupakan momentum yang sangat dinanti oleh umat Muslim di seluruh dunia.

“Perayaan ini tidak hanya memperingati kisah Nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi ajang untuk meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas antar sesama,” ujarnya.

Mingrum Gumay juga mengatakan bahwa semangat berkurban yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS mengingatkan kita untuk senantiasa ikhlas dan rela berkorban demi kebaikan bersama.

“Dalam momen yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama, berbagi dengan yang membutuhkan, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga nilai-nilai kebersamaan dan pengorbanan ini terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera,” pungkasnya.

DPRD

Ketua Komisi IV DPRD Ismet Roni Sebut Mendagri Terbitkan SK Plh Gubernur

LAMPUNG – Beragam respons dari fraksi DPRD Provinsi Lampung atas terbitnya Surat Keputusan Kemendagri tertanggal 12 Juni 2024, tentang Pelaksana Harian Gubernur Lampung, yang menunjuk Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto.

“Saya kira itu adalah kewenangan pemerintah pusat, dan saya tidak tahu kenapa ditunjuk Plh Gubernur Lampung. Yang pasti, agar pemerintahan tetap berjalan, harus ada Plh, dan untuk Pj kita tunggu saja apa keputusan pemerintah pusat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, Rabu, 12 Juni 2024.

Menurut senior Golkar Lampung itu, Plh hanya bersifat sementara, untuk mengisi kekosongan dalam pemerintahan. Terlebih dalam waktu dekat akan digelar Pilkada, tentu harapannya dapat berjalan dengan baik.

“Harapan saya, dengan adanya Plh, pemerintahan harus berjalan dengan baik, jadi tidak ada stag dalam pemerintahan. Sambil menunggu Pj yang ditunjuk oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi mengapa Provinsi Lampung di tunjuk Plh Gubernur bukan PJ Gubernur, Ismet mengaku mungkin masih dalam pertimbangan Presiden. Dan siapapun yang ditunjuk, kita harus taati. Karena, semua keputusan ada di pemerintah pusat.

“Saya juga sedikit heran dan aneh. Tapi, kita tidak boleh Su’uzon. Inilah istimewanya Lampung, kita jadi sorotan pemerintah pusat. Yang penting siapa pun itu, bisa berjalan dengan baik dan membuat Pilkda dengan Baik dan netral,” kata Ismet.

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah mengaku soal Plh Gubernur dirinya belum mengetahui secara pasti. Terlebih, saat ini sedang berada di luar daerah.

“Saya belum tahu mas, saya juga masih di luar daerah. Nanti, saya cari tahu kepastiannya dulu,” kata Hanifah.

DPRD Lampung

Komisi V DPRD Lampung Panggil Poltekkes Rapat Dengar Pendapat

LAMPUNG – Adanya kontroversi seleksi mahasiswa baru, Komisi V DPRD Lampung memanggil Poltekkes dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi V, Selasa, 11 Juni 2024.

Kontroversi seleksi menerima mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang tahun 2024 telah memicu perhatian serius Komisi V DPRD Lampung.

Puluhan mahasiswa yang diterima, tiba-tiba tak lolos esok harinya. Ini menyebabkan kecewa dan depresi mereka yang kena dampak.

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menjelaskan, pertemuan ini bertujuan mencari solusi agar kejadian serupa tak terulang pada masa depan.

“Kami tak mencari salah tapi ingin memastikan tak ada lagi kejadian merugikan mahasiswa. Dampak kejadian ini sangat serius. Banyak mahasiswa kecewa dan depresi,” ungkap Yanuar.

Salah satu kasus mencuat ialah laporan orang tua calon mahasiswa karena anaknya sempat diterima melalui pengumuman di website Poltekkes pada malam hari. Namun esok hari, pengumuman itu menyatakan anaknya tak lolos.

Ia menegaskan, pihaknya memanggil Poltekkes untuk menanyakan persoalan ini dan mencari solusi tepat.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan, pihaknya harus memperjuangkan keluhan masyarakat. Apalagi ini menyangkut masa depan mahasiswa.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Lampung Fraksi PDIP, Budhi Condrowati, berharap kejadian serupa tak terulang pada kemudian hari.

“Kami berharap permasalahan ini segera diperbaiki dan tak terjadi lagi pada masa depan,” ujarnya.

Sementara, Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, Dewi Purwaningsih, mengakui ada salah dalam proses pengumuman. Dia menjelaskan, hal itu berada di bawah wewenang pusat.

“Kami akan rapat internal mencari solusi atas kejadian ini. Kami juga akan memperhatikan dampak psikologis mahasiswa,” kata Dewi.

Dia juga menyebutkan, dari 37 mahasiswa mengalami masalah ini, Poltekkes mempertimbangkan untuk memfasilitasi 14 mahasiswa layak masuk berdasarkan syarat kesehatan.

“Berdasarkan hasil seleksi kesehatan, beberapa calon tak memenuhi syarat, seperti buta warna dan kondisi lainnya tak bisa dipaksakan,” jelasnya.

DPRD Lampung

RDP PLN dan DPRD Provinsi Lampung Berlangsung Tertutup

LAMPUNG – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan PLN masih terus berlanjut, Selasa, 11 Juni 2024.

RDP tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Lalu pukul 12.00 WIB, RDP sempat dijeda dan dilanjutkan kembali sekitar pukul 13.00 WIB.

Awalnya, RDP itu juga diikuti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tetapi sekitar pukul 10.30, YLKI ke luar dari ruangan.

Sehingga hanya menyisakan manajemem PLN dan anggota Komisi IV. Anehnya RDP tersebut berlangsung tertutup.

Menurut keterangan dari staf di Komisi IV, RDP tersebut tidak diperkenankan untuk diliput.

Awak media hanya diperbolehkan untuk mengambil foto, sebelum RDP dimulai. Padahal, RDP itu terkait dengan terjadinya pemadaman listrik total di Lampung beberapa waktu lalu. Saat dikutip di media online harianmomentum.com.

DPRD Lampung TNI

Anggota DPRD Lampung Ketut Rameo Hadiri Manuver Lapangan Latihan Matra Udara II

LAMPUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Ketut Rameo, menghadiri Manuver Lapangan Latihan Matra Udara II Jalak Sakti Cakra dan Trisula Perkasa 2024 di Lanud Pangeran M. Bun Yamin, Tulang Bawang, Selasa, 11 Juni 2024.

Kegiatan bertema Latihan Manuver Lapangan Matra Udara II Jalak Sakti ini juga melibatkan 200 peserta.

Jalak sakti merupakan Latihan puncak dari Komando Operasi Udara I dan Trisula Perkasa ialah Latihan puncak Komando Pasukan Gerak Cepat.

Kegiatan ini menandai sinergi yang kuat antara TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara dalam meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasi militer.

Latihan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kekuatan militer udara tetapi juga memperlihatkan kesiap-siagaan dan kemampuan luar biasa dari TNI AU dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Skenario latihan melibatkan operasi Intelijen, operasi Informasi, operasi udara serangan strategis, operasi udara perlawanan, operasi mobilitas udara, operasi udara khusus hingga operasi teritorial ini menarik perhatian luas.

Ratusan personel dari berbagai satuan tugas seperti Satgas Hanud, Satgas Info, Satgas Intel, Satgas Komlek, Satgas Kesehatan, Satgas Khusus, Satgas Teritorial, Satgas Dukungan Operasi hingga satuan pesawat tempur, Satuan Pesawat Angkut, Satuan Pesawat Intai, dan Satuan Pesawat heli, berkolaborasi dengan sempurna untuk menampilkan manuver-manuver militer yang memukau.

DPRD Lampung

Komisi V DPRD Lampung Minta Polemik Poltekes Tidak Terulang

LAMPUNG – Secara kelembagaan, Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta persoalan polemik di Poltekes, tentang penerimaan Mahasiswa Baru untuk segera diselesaikan, dan tidak terulang lagi’, demikian ditegaskan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, usai Hearing bersama pihak Poltekes, di ruangan rapat Komisi, Selasa, 11 Juni 2024.

Menurutnya, dari penjelasan pihak Poltekes. Ada sejumlah persoalan yang harus di perbaiki, diantaranya. Sistem penerimaan yang terkesean tidak baik, untuk disempurnakan. Kemudian, petugas ITE harus ada evaluasi.

“Selesaikan persoalan ini dengan baik, tolong atasi dengn bijak khususnya 37 orang ini, agar tidak berkembang luas,” ungkapnya.

Karena, kata Senior Gerindra Lampung itu. Apa yang terjadi di Penerimaan Mahasiswa Baru pada Poltekes, bisa berdampak pada Psikologinya, terkhusus yang masuk dalam polemik.

“Pihak Poltekes harus perhatikan Psikologi Mahasiswa. Jangan lambat, segera di selesaikan,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Budhi Condrowati mengatakan polemik yang terjadi sebenernya bisa diselesaikan dengan bijak. Apalagi, persoalannya hanya pada syarat tinggi badan.

“Jangan sampai terulang lagi persoalan ini, dan bagian IT harus evaluasi,” tegasnya.

Dan hasil dari Hearing tadi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji itu mengaku pihak Poltekes akan segera menyelesaikan polemik yang terjadi. “Tadi, sudah kita dengar bersama, pihak Poltekes akan segera memperbaiki, melalui rapat internal mereka,” tegasnya.

DPRD Lampung

Kostiana Gelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

LAMPUNG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Kostiana gelar sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Bandar Lampung, Selasa, 11 Juni 2024.

Kostiana berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini dapat membangkitkan kembali semangat kemerdekaan dalam menjaga NKRI.

“Dengan kegiatan ini, semoga masyarakat kembali bersemangat untuk menjaga NKRI kita dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya..

Ditegaskannya, ideologi pancasila dapat digunakan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

“Pancasila itu memang sudah menjadi nilai-nilai falsafah Indonesia serta juga dapat diartikan sebagai pedoman hidup bersama dan disepakati untuk di gunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

DPRD Lampung

Anggota Komisi V DPRD Jauharoh Katakan Provinsi Lampung akan Terbitkan Perda JDIH

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadi yang pertama memiliki Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH).

Hal tersebut ditegaskan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin, 10 Juni 2024.

Lebih lanjut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung tersebut mengatakan beberapa hari yang lalu, tim Bapemperda DPRD Lampung melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah. Khususnya, Kabupaten Banyuwangi. Dengan harapan menyempurnakan Raperda Inisiatif DPRD tentang JDIH, dan yang terpenting Perda JDIH dapat menjadi rujukan serta contoh lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

“Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang sudah menerbitkan Perda tentang JDIH. Dengan demikian, Banyuwangi menjadi rujukan secara nasional. Dan kita kemaren hadir kesana untuk menyempurnakan rancangan Perda Usulan Inisiatif DPRD Lampung,” ungkapnya.

Selain Banyuwangi, kata Politisi Senior PKB Lampung itu. Tim Bapemperda berkonsultasi ke Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Jakarta. “Perda Usul Inisiatif DPRD Lampung ini, akan segera kita rampungkan. InsyaAllah, dengan kerjasama dari tim, akan segera kita selesaikan,” tegasnya.

Pada prinsipnya, Jauharoh menambahkan Bapemperda DPRD Lampung akan menyempurnakan sejumlah Raperda yang menjadi tanggung jawab tim. Terlebih dimasa-masa akhir jabatan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024.

“Saya pastikan, semua yang menjadi tanggung jawab Bapemperda periode 2019-2024 akan terselesaikan,” tegasnya.

Bandar Lampung DPRD Lampung TNI

Ketua DPRD Provinsi Lampung Sambut Kunjungan Kerja Kasad dan Rombongan di Wilayah Korem 043/Garuda Hitam

JurnalKota.net – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, menyambut hangat kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), beserta rombongan di wilayah Korem 043/Garuda Hitam pada hari Selasa (4/6).

Mingrum Gumay mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan antara TNI dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Lampung.

Mingrum Gumay juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran dan dedikasi TNI, khususnya Korem 043/Garuda Hitam, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung.

“Kami sangat menghargai upaya TNI dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Lampung. Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai kemajuan bersama,” ungkap Mingrum.

Ketua DPRD Provinsi Lampung ini juga menekankan bahwa kunjungan kerja Kasad ke wilayah Korem 043/Garuda Hitam merupakan bukti nyata dari komitmen TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah.

“Kunjungan ini menunjukkan perhatian besar dari pimpinan TNI terhadap kondisi keamanan di Lampung. Ini sangat kami apresiasi dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja sama dengan TNI,” kata Mingrum.

Selain itu, Mingrum mengungkapkan harapannya agar kunjungan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Kami berharap kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara TNI dan pemerintah daerah, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Keamanan yang terjaga dengan baik akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ketua DPRD Provinsi Lampung ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam menjaga keamanan daerah. “Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai,” pungkasnya. ****

DPRD

Akyas Ajak Masyarakat Jaga Ketentraman, Ketertiban Umum

21 Mei 2024
Sugiarto

LAMPUNG SELATAN — Ditengah hiruk-pikuk persiapan pemilu kada 2024, Anggota DPRD Lampung Selatan, M Akyas genjar…

DPRD Lampung

Anggota Komisi V DPRD Lampung Hadiri Upacara HKN Ke-116 Tahun 2024

20 Mei 2024
Sugiarto

Lampung – Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., memimpin upacara memperingati Hari Kebangkitan…

DPRD

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan Hadiri FGD Mitigasi

17 Mei 2024
Sugiarto

LAMPUNG SELATAN — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, H Hendri Rosyadi dalam hal…

DPRD

DPRD Kabupaten Lampung Selatan Kembali Menggelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian LKPJ Bupati Lamsel

16 Mei 2024
Sugiarto

Lampung Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan kembali menggelar Rapat Paripurna di…

DPRD Lampung Pemerintahan Politik

Pandangan Fraksi Golkar Tentang Pemkab Lambar Yang Mendapat WTP 14 kali Berturut- Turut 

JurnalKota.net – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mencapai hasil kinerja dengan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat terutama penilaian tentang laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang ke-14 kali secara berturut-turut.

Keberhasilan mempertahankan prestasi tersebut diharapkan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan beriringan dengan jalannya roda pemerintahan yang penuh dengan transparansi di Kabupaten Lampung Barat tercinta.

Menurut Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Ismun Zani dalam kesempatan pemandangan fraksi, Esensi keberhasilan akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan apabila benar-benar transparan secara jujur dan berkeadilan melalui mekanisme ini pula akan mampu melakukan evaluasi kritis, objektif dan akurat kinerja setiap kegiatan atas pelaksanaan program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi.

“Setelah mendengar dan mencermati pidato pengantar laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program di tahun 2023 lalu namun hal tersebut bukan menjadi alasan bagi kita untuk tetap berbenah dan pada akhirnya melalui pandangan praktisi ini kami meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih konsen lagi dalam melaksanakan program-program yang menurut kacamata kami belum maksimal dilaksanakan,” kata Ismun.

Adapun yang belum maksimal tersebut menurut Ismun Zani, pertama adanya catatan dan temuan dari BPK RI perwakilan Lampung terhadap kurang maksimalnya pelaksanaan program baik terhadap proses administrasi maupun pencapaian yang dihasilkan pada beberapa OPD. Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah daerah lebih intens lagi dalam melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program di tahun-tahun yang akan datang.

Yang kedua dalam pelaksanaan program fisik, pembangunan jalan, jembatan, gedung, irigasi Fraksi Partai Golkar tidak henti-hentinya mengingatkan OPD terkait agar bekerja lebih fokus bekerja lebih serius dan mengutamakan capaian kualitas terhadap program dimaksud hal ini menjadi sangat penting mengingat hampir setiap tahun berjalan didapati pembangunan yang baru selesai dilaksanakan sudah mengalami kerusakan yang cukup serius.

“Ini saya koreksi 3 kali LPJ ini selalu kami sampaikan artinya harapan Pak Bupati kita di tengah keterbatasan Kabupaten Lampung Barat ini paling tidak ketika walaupun sedikit demi sedikit pembangun daerah belum memiliki standar yang baku dalam hal penanganan bencana alam di Kabupaten Lampung Barat seperti yang terjadi Jalan longsor yang berada di Pekon Hujung menuju Pekon Pampang,” ujar Ismun Zani.

Tiga jalan longsor yang terjadi di Pekon Padang Dalom menuju Sukarame Balik Bukit dan beberapa titik lagi bencana alam lainnya sehingga masih banyak ditemukan penanganan bencana longsor pada badan jalan yang akibat penanganannya lamban mengingat mengakibatkan jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

Keempat terkait penilaian atas kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) Fraksi Partai Golkar mencoba mengingatkan pemerintah daerah akan satu nasehat dari para Ulama bahwa “Apa yang kamu tabur hari ini akan kamu tuai di hari berikutnya” kemudian “Apa yang kamu perbuat di dunia akan kamu pertanggung jawabkan di akhirat kelak” untuk itu fraksi Partai Golkar mendorong agar pemerintah daerah dalam melakukan penilaian terhadap jabatan dan kepangkatan ASN di Lampung Barat untuk betul-betul didasari oleh kemampuan dan kinerja yang bersangkutan bukan atas penilaian non regulasi lainnya, papar Ismun.

Yang kelima terkait PDAM Limau Kunci Fraksi Partai Golkar kembali mempertanyakan persoalan tahun lalu yang masih terjadi sampai dengan sekarang yakni agar pemerintah daerah membuka seterang-terangnya informasi tentang penerimaan dana dan proses pelayanan Perusahaan Air Minum Daerah tersebut karena sampai saat ini kami masih menerima keluhan dari masyarakat terkait pembayaran rekening air yang tidak memiliki standar jelas alias kira-kira saja.

“Hampir semua baca meter yang ada sudah tidak berfungsi hal ini diperparah dengan kualitas air yang sampai kepada konsumen di beberapa lokasi yang masih menggunakan metode Senin-Kamis. Senin ngalir Kamis tidak mengalir,” ucapnya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Barat tidak henti-hentinya mengingatkan agar pemerintah daerah terus berbenah ke arah yang lebih baik termasuk perbaikan sistem Pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga ke depan diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang dapat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.(*)

DPRD Lampung

Bersama Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung Terima Kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri PPRA LXVI Lemhannas

13 Mei 2024
Sugiarto

LAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler…