JurnalKota.net – Metro | Menghadapi kenaikan harga menjelang lebaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menggelar operasi pasar…
Kategori: Ekonomi
Sekda Kota Metro Buka Gelaran Pasar Murah dan Baju Layak Pakai
Jurnalkota.net – Metro | Pemerintah Kota Metro resmi menggelar Pasar Murah dan Baju Layak Pakai di…
Gelar Operasi Pasar, Pemkot Metro Pastikan Harga Stabil Selama Ramadhan
Jurnalkota.net – Metro | Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar murah sebagai upaya…
Jelang Ramadan Pemkot Metro Monitoring Harga Sembako di Beberapa Titik Lokasi Pasar Metro
Jurnalkota.net– Metro | Menjelang pelaksanaan ibadah bulan suci ramadan, Pemerintah Kota Metro melakukan monitoring harga dan…
IHSG Sepekan Turun 1,73 Persen, Volume Transaksi Harian Naik 48,51 Persen
BISNIS – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan selama sepekan, pada periode 11-15 November…
Wall Street Bervariasi, Saham Tesla Melonjak 21,9 Persen
Indeks saham Amerika Serikat atau Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Kamis (24/10). Dua di antara…
Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Disperindag Lampung Gelar Pasar Murah
Jurnal kota.net – Metro | Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Pasar Murah…
Sri Mulyani Perpanjang Aturan Beli Rumah Bebas PPN 100 Persen hingga Akhir Tahun
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperpanjang aturan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah hingga akhir…
Khofifah Sebut Makan Bergizi Gratis Berdayakan UMKM-Ojol, Ini Kata Pengamat
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi uji coba program makan siang bergizi gratis usai diselenggarakan…
OJK Lawan Balik Bos Kresna Group, Pastikan Tetap Lindungi Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan kembali melakukan upaya hukum terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara…
Nasabah PNM Mekaar Kini Berani Memulai Investasi Berkat Holding Ultra Mikro
Nasabah PNM Mekaar, Dahlia Naomi atau yang kerap disapa Dahlia merupakan salah satu perempuan yang telah…
LCW : Apresiasi Kinerja BPKAD Pemprov Lampung Dalam Pengelolaan Keuangan Baik
JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG — Lampung Corruption Watch (LCW) mengapresiasi pengelolaan keuangan pemerintah provinsi (pemprov) Lampung. Hal tersebut diungkapkan Ketua LCW, Juendi Leksa Utama.
Juendi Leksa Utama mengungkapkan, pengelolaan keuangan provinsi dinilai cukup baik.
“Kami mengapresiasi pengelolaan keuangan pemprov lampung, karena sejauh ini kami nilai baik, akuntabel, transparan, tepat guna dan tepat sasaran,” ungkapnya pada awak Media, Rabu (03/07/2024).
Namun, LCW tidak menutup mata jika terjadi kejanggalan pada penggunaan anggaran.
“Tapi secara umum, tetap kita awasi, kita lihat, kalau menurut kami penggunaannya agak janggal, tetap kami kritisi,” jelasnya.
Juendi Leksa Utama mengapresiasi Pengelolaan Anggaran di pemprov lampung bukan tanpa alasan, ia mengacu pada beberapa indikator, seperti pembangunan, perekonomian, dan lain-lain.
“Pembangunan berjalan terus menanjak, ekonomi baik, angka kemiskinan berkurang sesuai dari data BPS, jadi selamat untuk pemprov Lampung, dalam hal ini BPKAD yang telah mengegola anggaran dengan baik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 ini terus tumbuh dan meningkat. Salah satu faktor pendukungnya adalah pengelolaan keuangan yang baik, bersih serta transparan melalui satker BPKAD Provinsi Lampung.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk miskin di Lampung mengalami penurunan sebanyak 29,4 ribu jiwa pada Maret 2024. atau sekitar 0,42 persen dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin Lampung di Maret 2024 tercatat 941,23 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2023 berjumlah 970,67 ribu orang. (**)
Inflasi Gabungan Propinsi Lampung Melandai Dampak Penurunan Harga Makanan
JunalKota.net – Bandar Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung Juni 2024 tercatat mengalami deflasi 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan Mei 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09%(mtm). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada Juni dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,51% (mtm) dan inflasi nasional yang mencatat deflasi sebesar 0,08% (mtm).
Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada Juni 2024 mengalami inflasi 2,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,51% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,09% (yoy). Dilihat dari sumbernya, deflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti: bawang merah; tomat; daging ayam ras; ikan nila; dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar -0,39%; -0,04%; -0,03%; -0,03%; dan -0,02%.
Penurunan harga bawang merah sejalan dengan terjaganya pasokan seiring dengan telah masuknya musim panen dari Brebes. Lebih lanjut, penurunan harga tomat disebabkan oleh terjaganya pasokan akibat cuaca yang terkendali. Adapun penurunan harga komoditas daging ayam ras disebabkan oleh terjaganya permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.
Penurunan harga ikan nila dan bawang putih disebabkan oleh terkendalinya cuaca serta impor masing-masing komoditas. Di sisi lain, pada Juni 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, antara lain cabai merah, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (SKM), jeruk, dan cabai rawit dengan andil masingmasing sebesar 0,08%; 0,06%; 0,05%; 0,04%; dan 0,03%. Kenaikan cabai merah dan cabai rawit disebabkan oleh pasokan yang menurun pasca periode high demand Idul Adha.
Kenaikan harga kopi bubuk sejalan dengan harga melambatnya produksi kopi robusta menjelang panen raya serta juga sesuai dengan tren peningkatan harga kopi dunia. Selanjutnya peningkatan harga SKM sejalan dengan penerapan tarif cukai hasil tembakau pada awal tahun 2024. Peningkatan harga jeruk disebabkan oleh terbatasnya pasokan di tengah permintaan yang meningkat.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i) potensi kenaikan permintaan agregat yang didorong oleh kenaikan UMP tahun 2024; (ii) Berlanjutnya kenaikan harga emas dunia sejalan dengan belum meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah; (iii) melemahnya nilai tukar berpotensi menghambat komoditas yang bertumpu pada impor.
Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) Peningkatan harga komoditas hortikultura, terutama bawang merah akibat banjir di daerah sentra produksi dan kenaikan harga bawang putih sejalan dengan masih tingginya harga di negara asal impor; (ii) Kenaikan harga referensi minyak kelapa sawit pada awal tahun; (iii) Meningkatnya harga beras yang tercermin dari revisi atas HET.
Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Kenaikan harga minyak dunia sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian kondisi perang di Timur Tengah (ii) Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%; (iii) Meningkatnya harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga. Adapun strategi 4K yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas aneka cabai, daging ayam ras, bawang merah, dan beras.
2. Ketersediaan Pasokan
a. Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi Lampung.
b. Implementasi percepatan penanaman padi, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi,optimalisasi peran bendungan dan pompanisasi, pendistribusian varietas yang cukup resistan terhadap genangan, dan pendistribusian traktor/alsintan.
c. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran
lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Melanjutkan upaya percepatan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan.
4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi secara formal, dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal,
melalui WhatsApp Group, dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying.(*)
Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung Terjaga, OJK Lampung Optimis Tren Positif Terus Berlanjut
JurnalKota.net – Bandar Lampung, bensorinfo.com – Selasa,26 Juni 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menggelar kegiatan Media Update Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung periode Triwulan 1 – 2024 dengan mengundang insan media baik elektronik, cetak maupun online. Secara umum, kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Lampung terus terjaga dengan baik, dengan tetap tumbuhnya sektor perbankan, baik dari sisi asset, kredit maupun dana pihak ketiga, yang juga diikuti dengan pertumbuhan sektor lainnya.
OJK Provinsi Lampung juga terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengawasan dan regulasi di sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan baik, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri.
Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)
Kinerja perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan positif, yang tercermin dari Aset perbankan yang meningkat sebesar 9,46% pada triwulan 1 2024 dibandingkan periode triwulan 1 2023 dari sebesar Rp116,29 Triliun menjadi sebesar Rp127,29 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 1,61% dari sebesar Rp125,27 Triliun menjadi sebesar Rp127,29 Triliun.
Penyaluran kredit perbankan Lampung di Triwulan I – 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp3,08 Triliun atau 4,06% yaitu dari sebesar Rp75,98 Triliun menjadi sebesar Rp79,06 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 (ytd) juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,19 Triliun atau 1,53% yaitu dari sebesar Rp77,86 Triliun menjadi Rp79,06 Triliun. Adapun 3 sektor ekonomi penyumbang kredit terbesar yaitu sektor penerima kredit bukan lapangan usaha, pedagang besar dan eceran serta pertanian, perburuan dan kehutanan.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Lampung posisi triwulan 1-2024 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar 2,03% dari sebesar Rp62,66 Triliun menjadi sebesar Rp63,93 Triliun. Demikian juga jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023, tercatat meningkat sebesar 1,21% dari sebesar Rp63,16 Triliun menjadi Rp63,93 Triliun.
Pada triwulan 1 2024 kredit UMKM secara year on year (yoy) meningkat sebesar Rp4,02 Triliun (14,53%) dari Rp27,64 Triliun pada triwulan 1-2023 menjadi sebesar Rp31,65 Triliun pada posisi Triwulan 1-2024 yang berdampak pada peningkatan Share kredit UMKM sebesar 3,66% yaitu dari sebesar 36,38% menjadi sebesar 40,04%. Namun, peningkatan pertumbuhan kredit ini juga diikuti dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) yang naik sebesar 0,75% dari sebelumnya posisi Maret 2023 sebesar 3,51% menjadi sebesar 4,25% pada Maret 2024. Peningkatn ini disebabkan adanya peningkatan nominal NPL UMKM yang meningkat sebesar Rp0,38 Triliun yaitu dari sebesar Rp0,97 Triliun di Triwulan 1 2023 menjadi sebesar Rp1,35 Triliun di Triwulan 1 2024. OJK terus mendukung kinerja perbankan melalui kebijakan yang diperlukan sehingga dapat terus tumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.
Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan Dan Dana Pensiun (PPDP)
Asuransi
Pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung secara yoy tercatat mengalami penurunan sebesar -36,41% atau turun sebesar Rp237 Miliar, dari sebelumnya periode 31 Maret 2023 sebesar Rp651 Miliar turun menjadi sebesar RpRp414 Miliar di posisi 31 Maret 2024. Penurunan didorong dari turunnya premi asuransi umum sebesar -46,44% (Rp209 Miliar). Sementara premi asuransi jiwa di Lampung terkontraksi sebesar -13,93% yoy, atau turun sebesar Rp28 Miliar.
Dana Pensiun
Dana Pensiun di Provinsi Lampung tercatat mengalami pertumbuhan aset bersih sebesar 7,06% secara year on year (yoy), yang meningkat sebesar RpRp12,02 Miliar dari sebesar Rp170,24 Miliar di Desember 2022 menjadi sebesar Rp182,26M pada Desember 2023.
Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)
Perusahaan Pembiayaan
Di Provinsi Lampung, nilai outstanding piutang pembiayaan posisi 31 Maret 2024 sebesar Rp9.997T. Secara year on year piutang pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 6,92% atau naik sebesar Rp647M. Kenaikan didukung pada piutang pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing naik sebesar 34,26% dan 9,10%. Adapun komponen piutang pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, untuk 3 (tiga) besar didominasi oleh Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 34, 60%, Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,28%, dan Transportasi dan pergudangan sebesar sebesar 7,90%.
Perusahaan Modal Ventura
Pembiayaan atau penyertaan modal ventura di Lampung secara year on year (yoy), piutang pembiayaan mengalami kontraksi sebesar 1,39% atau turun sebesar 4,78 Miliar dari periode Rp344,18 Miliar di Maret 2023 menjadi sebesar Rp339,4 Miliar di posisi Maret 2024. Namun demikian, NPF yang tercatat mengalami sedikit perbaikan dari sebesar 8,83% di posisi Maret 2023 menjadi 8,41% di posisi Maret 2024.
Lembaga Keuangan Mikro
Perkembangan aset Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 9,40% (yoy) atau meningkat sebesar Rp3,4M dari sebelumnya tercatat sebesar Rp35,15M posisi 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp38,64M pada posisi posisi 31 Desember 2023. Peningkatan aset LKM didorong oleh peningkatan penyaluran pembiayaan LKM yang tumbuh 8,31% (yoy) atau meningkat sebesar Rp2M atau tercatat dari sebelumnya sebesar Rp23,33M pada Desember 2022 menjadi sebesar Rp25,43M.
Pergadaian
Jumlah penyaluran pinjaman oleh perusahaan pergadaian di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 14,96% atau naik sebesar Rp105 Miliar dari sebelumnya sebesar Rp698 Miliar posisi Maret 2023 menjadi sebesar Rp803 Miliar posisi Maret 2024.
Fintech P2P Lending
Pertumbuhan outstanding pembiayaan Fintech P2P Lending di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 18,24% secara yoy, meningkat Rp154 Miliar menjadi Rp995 Miliar. Adapun peningkatan Lender tercatat sebesar 98,01% yaitu dari 15.806 akun posisi 31 Maret 2024 menjadi 31.297 akun posisi 31 Maret 2024 dan peningkatan borrower tercatat sebesar 25,25% (yoy) yaitu dari 1.454.879 akun menjadi 1.822.176 akun.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Kuartal 1 2024 Jumlah Investor di Provinsi Lampung sebanyak 302.663 investor atau 2,41% dari total SID nasional yang mencapai 12.566.488 SID. Jumlah investor pasar modal meningkat yang ditunjukkan melalui single investor identification (SID) yang tumbuh 15,88% yoy atau meningkat sebanyak 41.486 SID. Jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 97.907 SID atau 32,34% dari total investor di Lampung.
Pada kuartal 1 2024 perkembangan transaksi saham di Provinsi Lampung Lampung secara yoy menunjukkan peningkatan. Rata rata transaksi saham sebanyak Rp1.158 Miliar dari periode Maret 2023 sampai dengan Maret 2024. Peningkatan jumlah transaksi mencerminkan keyakinan investor yang masih cukup terjaga meski dihadapkan dengan berbagai tantangan serta situasi ekonomi global dan domestik. Tercatat transaksi saham dilakukan oleh investor di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan transaksi terbesar berasal dari investor di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. Sementara transaksi dalam jumlah kecil dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji.
Securities Crowd Funding
Posisi 31 Desember 2023, sudah terdapat 3 Platform Penyelenggara SCF dan 12 penerbit SCF di Provinsi Lampung dengan total dana terhimpun sebanyak Rp5,42 Milyar dari 534 pemodal. Dimana 83,3% dari total seluruh Penerbit SCF di Provinsi Lampung mayoritas berasal dari Industri Agriculture. Dana terhimpun terbesar berasal dari industri Shopping & Retail yakni sebesar Rp2,5 Milyar atau 46% dari total dana terhimpun
Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)
Selama kuartal 1 2024, OJK Provinsi Lampung menerima dan memproses 313 layanan konsumen. Adapun rincian jumlah layanan konsumen selama kuartal 1 2024 dapat diklasifikasikan menjadi 104 layanan pengaduan, 180 layanan pertanyaan dan 29 layanan informasi.
Sedangkan untuk SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), selama kuartal 1 2024 OJK Provinsi Lampung telah menyelesaikan layanan SLIK sebanyak 1.380 permohonan, yang dilakukan secara online melalui Aplikasi iDebKU maupun walk-in (datang langsung ke kantor OJK). Secara keseluruhan terdapat 835 layanan SLIK secara Walk-In dan 547 layanan SLIK via online yang telah diberikan Kantor OJK Provinsi Lampung.
Dalam hal pelaksanaan edukasi, selama kuartal 1 2024, OJK Provinsi Lampung telah melaksanakan 20 kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 1.885 peserta (tidak termasuk audiens daring). Adapun klasifikasi peserta edukasi sendiri terdiri dari pelajar/santri, tenaga pengajar dan masyarakat umum.
Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI)
Telah dilakukan rapat koordinasi antar anggota Satgas PASTI di Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Selama tahun 2024, Satgas PASTI telah melakukan sosialisasi kepada Bhabinkamtibmas Polres Kabupaten Pesawaran, Polres Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisr Barat. Sampai dengan kuartal I 2024, belum terdapat kegiatan penanganan entitas oleh Satgas PASTI.
PERKEMBANGAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Lampung telah terbentuk 16 TPAKD atau telah terbentuk seluruhnya diantaranya 1 TPAKD provinsi dan 15 TPAKD kabupaten/kota yang telah dikukuhkan. Dalam rangka pelaksanaan program kerja, TPAKD Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja TPAKD tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Progress Program TPAKD Provinsi Lampung tahun 2023 triwulan IV, sebagai berikut:
Kartu Petani Berjaya
Total penyaluran KUR melalui KPB sejak awal penyaluran sampai kuartal 1 2024 sebesar Rp2,59 triliun dengan jumlah debitur 63.325. Total pengguna aktif e-KPB di Provinsi Lampung sebanyak 837.702 pengguna. Realisasi AUTP pada program KPB sebanyak 46.119 Ha dengan jumlah polis terbit sebanyak 74.558 petani dengan jumlah pendapatan premi sebesar Rp4,46 miliar.
Desa Inklusi Keuangan
Saat ini, sudah terdapat 16 Desa Inklusi Keuangan (di 4 kabupaten atau 31,25% dari total Kab/kota), mengalami penambahan 6 desa dari tahun 2022. Tercatat 2.601 desa dari 2.654 desa yang sudah terdapat agen laku pandai, per maret 2024, terdapat 50.229 agen laku pandai dengan jumlah nasabah 818.381 dengan total outstanding sebesar 57, 3 miliar. Tercatat 227 desa terdapat Agen BUMDES yang telah terintegrasi dengan E-SAMSAT serta 828 desa yang sudah memiliki agen bumdes. Kemudian, Desa Nabung Saham merupakan salah satu bagian dari program inisiatif TPAKD Provinsi Lampung, saat ini telah terdapat 341 investor saham di desa inklusi keuangan dengan rata-rata transaksi Rp1,01 miliar per bulan.
Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pencapaian penyaluran KUR pada Tahun 2023 tercatat sebesar Rp8,45 Triliun atau 74,35% dari kuota yang diberikan pemerintah dikarenakan kendala perubahan persyaratan pihak yang berhak mendapatkan KUR (agar tepat sasaran) dan penerbitan petunjuk teknis. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang tercapai 106,11%. Pada tahun 2024 kuota KUR yang diberikan pemerintah untuk 10 bank penyalur yang berada di Provinsi Lampung sebesar Rp11,18 Triliun.(*)
TP2DD Provinsi Lampung Siapkan Inovasi Layanan Yang Memenuhi Preferensi Pembayaran Nontunai Masyarakat
JurnalKota.net – Bandar Lampung – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung terus memperkuat upaya perluasan digitalisasi di Provinsi Lampung. Sinergi seluruh pihak terlibat sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan IETPD di Provinsi Lampung. “Beberapa hal terkait digitalisasi perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda), di antaranya aksesibilitas teknologi dan telekomunikasi, kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi elektronik, serta kerjasama antarinstansi untuk memperkuat ekosistem transaksi digital baik sektor pemerintah, swasta, maupun lembaga keuangan disampaikan oleh Pj. Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H dalam sambutannya pada kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Survei IETPD Semester | Tahun 2024 di Marriott Resort & Spa, Pesawaran, Selasa (25/06).
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan mengatakan, “Berdasarkan hasil pengisian survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Lampung, salah satu tantangan digitalisasi di Lampung ada di sisi demand yaitu minat masyarakat dalam bertransaksi nontunai. Oleh karena itu, TP2DD di Provinsi Lampung harus terus berinovasi dalam memberikan solusi dan layanan pembayaran digital yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat”. Bank Indonesia juga turut mendukung perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Lampung dari sisi supply dan demand untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada kesempatan ini, Dara Ayu Prastiwi selaku Koordinator Bidang Ekonomi Daerah Kemenko Perekonomian memaparkan materi terkait Strategi Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Bapenda Provinsi, dan Bapenda/BPPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Lebih detail, Dara juga menyampaikan evaluasi terhadap IETPD dan Championship TP2DD Lampung bertujuan agar Pemda dapat melihat aspek yang perlu ditingkatkan guna mendorong tingkat elektronifikasi transaksi Pemda.
Kegiatan diakhiri dengan pendampingan pengisian survei IETPD semester I tahun 2024 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bersama dengan BPD Provinsi Lampung yang terus berkomitmen untuk mendukung perluasan digitalisasi di Lampung. Harapannya, kegiatan ini dapat mendorong TP2DD di Provinsi Lampung untuk terus melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan digitalisasi di daerah.(*)