Kategori: Lampung

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Hilman Hadikusuma Tahun 2025 di Lamban Gedung Kuning, Bandar Lampung, Jumat (17/10/2025).

Kompetisi peradilan semu yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung ini diikuti oleh 12 delegasi universitas dari berbagai daerah di Indonesia dan akan berlangsung pada 17–19 Oktober 2025. Tahun ini merupakan penyelenggaraan keempat NMCC, dengan tema “Anti Human Trafficking” yang menyoroti isu penting mengenai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang konsisten menghadirkan ruang pembelajaran aplikatif bagi mahasiswa hukum. Ia menilai bahwa kompetisi peradilan semu bukan sekadar ajang akademik, melainkan juga wadah untuk membentuk karakter, empati, dan integritas mahasiswa hukum.

“Peradilan semu ini merupakan bentuk nyata hilirisasi ilmu hukum yang dipelajari di kampus. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar menggunakan nurani dalam menegakkan hukum,” ujar Jihan.

Jihan menilai tema Anti Human Trafficking sangat tepat diangkat di Lampung, mengingat provinsi ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang tinggi dan berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya perdagangan orang. Ia menyebutkan, sejak tahun 2020 hingga kini, telah tercatat lebih dari 80 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Lampung. Hal ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus senantiasa berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Wakil Gubernur berharap kegiatan NMCC dapat memperkuat wawasan dan karakter mahasiswa hukum dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, serta tanggung jawab sosial, sehingga mereka tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan empati dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat.

“Kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mahasiswa hukum yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, empatik, dan siap menjadi penegak hukum yang membawa perubahan positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Jihan berharap seluruh peserta dapat membawa kesan positif selama berada di Lampung. Ia juga menekankan bahwa Universitas Lampung dan Provinsi Lampung diharapkan dapat semakin dikenal sebagai daerah yang terbuka, bersahabat, dan mendukung pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia menggelar Forum Komunikasi MBG: Strategi Komunikasi Berbasis Isu Krisis di Balai Keratun, Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo. Kegiatan diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Satgas MBG, dan Satgas Stunting dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang wajib disukseskan bersama. Menurutnya, program ini telah membawa dampak besar bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

“Program MBG ini harus berhasil dan tidak ada kata mundur. Program ini membuat anak-anak semakin semangat bersekolah. Dulu, sekitar 40–50 persen siswa berangkat ke sekolah tanpa sarapan, sehingga sulit berkonsentrasi. Sekarang, jutaan siswa mendapatkan gizi seimbang, dengan protein dan karbohidrat yang cukup,” ujar Marroli.

Marroli menambahkan, pemerintah telah menyediakan jutaan hingga miliaran piring makanan bergizi bagi siswa di seluruh Indonesia atas arahan Presiden. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya dirasakan anak-anak, tetapi juga para orang tua yang kini lebih tenang karena kebutuhan gizi anaknya terpenuhi.

Dalam kesempatan itu, Marroli juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik dalam menghadapi isu-isu yang berkembang terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, tantangan komunikasi di era digital membutuhkan pendekatan adaptif dan kolaboratif antarinstansi pemerintah.

“Dalam komunikasi publik, informasi negatif memang cepat menyebar, tapi informasi positif punya daya jangkau lebih luas jika relevan dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pesan positif soal MBG harus terus digaungkan, tidak hanya di media sosial tapi juga di ruang-ruang percakapan masyarakat seperti grup WhatsApp,” katanya.

Marroli menegaskan, pihaknya sedang menyiapkan panduan komunikasi publik agar seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki keselarasan dalam menyampaikan pesan terkait program strategis nasional. Panduan itu diharapkan membantu pemerintah menangani isu krisis dengan cepat, tepat, dan menenangkan publik.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum ini di Lampung. Ia menyebut kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas komunikasi publik di daerah.

“Kami berterima kasih karena Lampung dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan ini. Forum ini mempertemukan dinas kominfo, satgas MBG, dan satgas stunting dari seluruh kabupaten/kota, baik secara luring maupun daring. Ini kesempatan bagus untuk menyamakan persepsi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat,” ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya bergantung pada penyebaran informasi, tetapi juga pada kemampuan meramu pesan agar kredibel, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan pentingnya kehadiran pejabat publik dalam memberi informasi resmi saat terjadi krisis, seperti bencana atau pandemi, guna mencegah munculnya spekulasi di ruang publik.

“Pesan dari pemerintah harus kuat, kredibel, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Media komunikasi bisa beragam, tapi esensinya satu: menenangkan publik dan memastikan manfaat program nasional benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ganjar.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi panel bersama dua narasumber, yakni praktisi komunikasi Jojo S. Nugroho dan praktisi kehumasan Fardila Astari, dengan moderator Muhammad Aprizal Arsyita, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Lampung.

Forum ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan strategi komunikasi MBG di daerah, agar pesan pemerintah tersampaikan secara efektif dan program nasional ini dapat terus berjalan dengan dukungan publik yang luas.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara program pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan berbagai program pusat yang telah berjalan di Lampung dinilai penting untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, seusai memimpin rapat terkait Kolaborasi dan Sinergi Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional dan Daerah, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jumat (17/10/2025).

Menurut Gubernur Mirza, sejumlah program pemerintah pusat telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satunya adalah Program MBG yang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi pangan bergizi dan penyerapan tenaga kerja.

“Program MBG memberi dampak signifikan. Konsumsi ayam, telur, sayur dan lainnya meningkat, serta lebih dari 24 ribu tenaga kerja terserap, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Gubernur Mirza.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi antara program pusat dan daerah sehingga menjadi daya ungkit maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata. Mulai dari Program MBG, Koperasi Merah Putih, dan lainnya.

“Perkembangan MBG yang sangat cepat harus segera disambut oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kami sedang mempersiapkan rantai suplai dari petani lokal, seperti ayam, telur, sayur, cabai dan lainnya,” ujarnya.

Disisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga menaruh perhatian pada perkembangan Kooperasi Merah Putih. Gubernur Mirza berharap keberadaan koperasi ini dapat memperkuat hilirisasi produk lokal dan membuka akses permodalan bagi pelaku usaha desa.

“Kita ingin Kooperasi Merah Putih bisa mendongkrak komoditas desa, sehingga ada nilai tambah dan perputaran ekonomi,” ujarnya.

Melalui forum evaluasi ini, Pemprov Lampung berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus mendorong percepatan realisasi program pusat di daerah. Tujuannya, agar pembangunan berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung. *

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, memberikan piagam penghargaan kepada enam Perangkat Daerah atas komitmen dan kesungguhan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Upacara Bulanan dan SAKIP Award Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/10/2025).

Marindo mengapresiasi Perangkat Daerah melalui SAKIP Award atas kerja cerdas dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja.

Menurutnya, para Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan asas good governance serta mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran yang berkualitas.

“Award ini adalah salah satu wujud kami dalam menerapkan reward dan punishment atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung,” ujar Marindo.

Marindo menjelaskan, SAKIP Award diberikan untuk memberikan apresiasi dan menghargai perangkat daerah yang memiliki kinerja unggul dalam akuntabilitas dan reformasi birokrasi.

Penghargaan ini juga bertujuan memotivasi perangkat daerah agar terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.

“Sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah untuk mewujudkan akuntabilitas demi Lampung yang lebih maju, serta memfasilitasi pertukaran informasi, strategi, dan inovasi antara perangkat daerah yang telah berhasil menerapkan SAKIP,” tambahnya.

Pada 2 Oktober 2024, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung masih berada pada kategori B dengan nilai 68,36. Pada Triwulan II Tahun 2025, nilai tersebut meningkat sebesar 0,59 poin menjadi 68,95.

Marindo menegaskan, guna mendukung peningkatan nilai SAKIP Provinsi Lampung dengan predikat BB bahkan A, diperlukan komitmen nyata.

Komitmen itu harus dimulai dari level pimpinan pemerintah daerah hingga ke perangkat daerah dan individu, untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja.

“Realitas menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan nilai SAKIP yang baik berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Saya berkomitmen melakukan transformasi birokrasi, salah satunya melalui penguatan akuntabilitas kinerja,” ujarnya.

Dengan penghargaan ini, Marindo menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan manajemen kinerja dengan mengutamakan efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja.

“Ini dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Lampung, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” katanya.

Adapun enam perangkat daerah yang menerima penghargaan SAKIP Award Tahun 2025, meliputi dengan predikat SAKIP BB diberikan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Jiwa Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan predikat SAKIP B diberikan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung, — Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Provinsi Lampung di kancah nasional. Dua naskah kuno asal Provinsi Lampung berhasil meraih Sertifikat IKON (Ingatan Kolektif Nasional) Tahun 2025 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas nilai sejarah, budaya, dan literasi yang terkandung dalam naskah-naskah kuno tersebut. Keberhasilan ini merupakan hasil dari usulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung yang terus menunjukkan komitmennya dalam pelestarian warisan literasi dan budaya daerah.

Penetapan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi naskah nusantara sebagai sumber pengetahuan, identitas budaya, dan memori kolektif bangsa yang perlu dilestarikan.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa pengarusutamaan naskah bukan sekadar formalitas, melainkan menempatkan manuskrip dan nilai-nilainya sebagai bagian utama dari kebudayaan dan pembangunan nasional.

“Melalui program ini, naskah dan kandungannya harus ditempatkan sebagai arus utama, tidak lagi menjadi isu yang termarjinalkan,” ujarnya saat membuka Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara XX di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Adapun dua naskah kuno yang berhasil meraih penghargaan tersebut adalah: Naskah Kulit Kayu: Ingok Perjanjian Kita dan Poerba Ratoe: Catatan Sejarah Masyarakat Labuhan Ratu 1907–1915.

Kedua naskah ini dinilai memiliki nilai historis tinggi serta menggambarkan identitas dan kearifan lokal masyarakat Lampung tempo dulu.

Penganugerahan Sertifikat IKON 2025 juga dirangkaikan dengan Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara XX, yang menghadirkan berbagai pakar, peneliti, dan pemerhati naskah dari lembaga nasional maupun internasional. Acara ini menjadi wadah penting dalam memperkuat jejaring pelestarian naskah kuno di Indonesia dan dunia.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Pengakuan ini bukan hanya kebanggaan bagi Lampung, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus melestarikan dan memperkenalkan khazanah naskah kuno daerah kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan raihan ini, diharapkan semangat menjaga naskah kuno sebagai sumber ilmu, identitas, dan kebanggaan budaya bangsa terus tumbuh di kalangan masyarakat Lampung dan Indonesia pada umumnya.*

JurnalKota.net – LAMPUNG TIMUR —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, meresmikan Pabrik Kelapa Sawit PT. Pesona Sawit Makmur (PT. PSM) yang berlokasi di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Kamis (16/10/2025).

Wagub Jihan menyampaikan bahwa kehadiran pabrik kelapa sawit ini menjadi harapan dan tumpuan kesejahteraan bagi petani kelapa sawit di wilayah tersebut.

Selain itu, pabrik ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja serta memperkuat perekonomian daerah.

“Selamat atas diresmikannya Pabrik PT. PSM. Semoga kehadirannya membawa berkah bagi masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan menjadi bagian penting dari perjalanan Lampung menuju masa depan yang maju,” ujar Jihan.

Turut mendampingi Wagub Jihan, Mewakili Manajemen PT. PSM Reno Ruswandi.

Jihan menjelaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini tidak hanya karena kontribusinya terhadap ekspor, tetapi juga penyerapan tenaga kerja serta upaya mensejahterakan petani.

“Kita semua tahu bahwa Lampung dikenal sebagai salah satu provinsi dengan potensi perkebunan terbesar di Indonesia. Kelapa sawit adalah komoditas andalan yang menopang kehidupan banyak keluarga, terutama di pedesaan,” jelasnya.

Saat ini, ada sekitar 250.000 hektare lahan perkebunan sawit yang dikelola masyarakat, dan sebagian besar merupakan mitra PT. PSM.

Namun, potensi besar ini baru dapat memberikan manfaat maksimal apabila hasil kelapa sawit diolah secara langsung di daerah asal.

“Karena itu, kehadiran pabrik seperti PT. PSM sangat strategis. Ini memperkuat rantai nilai, mendorong hilirisasi, dan menjadikan Lampung sebagai pusat industri pengolahan sawit yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan,” katanya.

Jihan menyebut Pemerintah Provinsi Lampung sendiri terus berkomitmen memperkuat industri berbasis sumber daya lokal.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap hasil bumi Lampung memberi manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

“Kami terus memperkuat infrastruktur penunjang, mempercepat pelayanan investasi, dan membangun kolaborasi yang sehat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Jihan menegaskan pentingnya kepatuhan PT. PSM terhadap peraturan yang berlaku, terutama mengenai undang-undang ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

“Segala hal yang sudah dipenuhi untuk berdirinya industri ini akan kami awasi secara ketat, mulai dari amdal hingga pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Harus ada simbiosis mutualisme yang menguntungkan antara industri, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa industri kelapa sawit memiliki kewajiban melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS).

“Saya meminta PT. PSM untuk menjalankan FPKMS demi kepentingan dan keberlanjutan masyarakat petani kita,” tegasnya.

Wagub berharap PT. PSM dapat menjadi contoh bagi industri lain dalam menjalankan usaha yang ramah lingkungan, peduli sosial, dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Dunia usaha kini dituntut untuk tidak hanya produktif, tetapi juga adaptif dan bertanggung jawab. Saya yakin, dengan komitmen dan semangat yang kuat, PT. PSM akan menjadi bagian penting dari transformasi industri sawit yang modern, efisien, dan berdaya saing global,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – LAMPUNG SELATAN —– Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza mencanangkan Pekon Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sebagai Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas), Kamis (16/10/2025).

Dalam sambutannya, Ibu Wulan mengatakan bahwa kunjungan Kerja ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan dan implementasi program PKK Provinsi Lampung berbasis Desa/Kelurahan.

Ia menekankan bahwa kehadiran TP-PKK bukan hanya dalam rangka menjalankan tugas dan program, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan dukungan nyata terhadap upaya pemberdayaan keluarga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai informasi, melalui program Desa Tapis ini, TP-PKK akan menberkan bantuan berupa :

1. Bantuan Modul Posyandu dan Susu, guna mendukung Desa Rejomulyo dalam meningkatkan gizi balita dan ibu hamil serta keterlibatan aktif dalam upaya penurunan stunting dan pencegahan kecacingan.
2. Bantuan Sembako dan kursi roda serta alat Bantu Dengar untuk Lansia serta kaum disabilitas sebagai wujud bantuan kepada lbu Hamil, Keluarga beresiko stunting, masyarakat kondisi ekonomi lemah yang memiliki keterbatasan
3. Bantuan mesin jahit untuk Usaha Ekonomi Perempuan (UEP) dalam penguatan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).
4. Pelatihan Perempuan Kepala Keluarga guna meningkatkan ekonomi perempuan baik di sektor formal maupun informal di Desa Rejomulyo.
5. Bantuan Bibit Cabai untuk Kader PKK di Desa Rejomulyo guna Penekanan Laju Inflasi melalui Pemanfaatan pekarangan melalui HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman PKK).
6. ⁠Pembangunan/Peningkatan jalan di Desa Rejomulyo guna Konektivitas antarwilayah sebagai fondasi utama bagi perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ibu Wulan menggarisbawahi bahwa keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen pendukung.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong, meningkatkan kolaborasi, serta mengembangkan inovasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa masing-masing.

“Saya sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung mengajak kita semua untuk menyukseskan program Desa TAPIS ini dalam mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.

Sejak dicanangkan, sejumlah desa di berbagai kabupaten/kota telah resmi menjadi Desa TAPIS binaan TP. PKK Provinsi Lampung.

Beberapa di antaranya, yakni Pekon Way Gelang (Tanggamus), Desa Sidomulyo (Lampung Selatan), Desa Hanura (Pesawaran), Pekon Sinar Banten (Lampung Barat), Kampung Gunung Sakti (Tulang Bawang Barat) serta Pekon Kacapura (Kabupaten Tanggamus).*

JurnalKota.net – JAKARTA — Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam acara Mandaya Awards 2025 yang digelar di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Penghargaan Mandaya merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap dedikasi dan kontribusi daerah, lembaga, maupun individu dalam memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan nasional. Tahun ini, Pemprov Lampung menjadi salah satu penerima penghargaan untuk kategori Dedikasi dan Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat.

Menko PM Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan hanya pada program bantuan sosial, melainkan pada meningkatnya kemandirian dan martabat masyarakat.

“Mandaya adalah simbol pengakuan negara terhadap kiprah nyata pemberdayaan masyarakat. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi cambuk bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, karena tantangan sosial ekonomi ke depan masih kompleks,” ujar Muhaimin.

Muhaimin mengungkapkan, angka kemiskinan nasional tahun 2025 masih berada di level 8,47 persen, dengan lebih dari 12,58 juta jiwa penduduk miskin tinggal di wilayah pedesaan. Selain itu, tingkat ketimpangan sosial masih cukup tinggi dengan gini rasio 0,375, sementara sekitar 4,85 juta dari 7,28 juta pengangguran merupakan tenaga kerja terdidik.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Muhaimin menekankan pentingnya strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Muhaimin menilai, bantuan sosial memang berfungsi sebagai “bantalan”, tetapi upaya membangun ekosistem yang menumbuhkan kemandirian dan produktivitas masyarakat jauh lebih penting.

“Mandaya adalah simbol perubahan paradigma, dari bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” tegasnya.

Muhaimin menambahkan, 50 inisiatif terbaik penerima penghargaan tahun ini memiliki satu benang merah: keyakinan bahwa masyarakat dapat menjadi pelaku utama pembangunan apabila diberikan ruang, akses, dan kepercayaan.

Menurut Muhaimin, tugas pemerintah adalah memastikan ekosistem pemberdayaan tersebut berkelanjutan. Dimana setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara harus bermuara pada peningkatan daya masyarakat.

Presiden, kata Muhaimin, juga telah memberikan arahan agar tidak ada fasilitas pemerintah yang dibiarkan mangkrak. Fasilitas publik harus dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat di akar rumput.

“UMKM harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib memberikan ruang dan fasilitas strategis agar UMKM bisa tumbuh sehat dan bersaing di tengah iklim ekonomi yang ketat,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Muhaimin menyebut bahwa Mandaya bukan hanya sekadar penghargaan, melainkan gerakan nasional yang menandai babak baru dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, Muhaimin mengajak seluruh pemimpin daerah dan pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun ekosistem yang menumbuhkan produktivitas sosial.

Penghargaan yang diterima Provinsi Lampung menjadi pengakuan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun model pemberdayaan masyarakat berbasis desa dan UMKM. Ke depan, langkah ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.*