Kategori: Lampung

JurnalKota.net – JAKARTA – Perjuangan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam menyampaikan aspirasi petani singkong mendapat respons dari pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menerapkan larangan terbatas (Lartas) impor etanol dan tepung tapioka untuk melindungi petani lokal serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai memimpin Rapat Perlindungan dan Penyelesaian Permasalahan Petani Ubi Kayu dan Tebu, di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025). Rapat dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, asosiasi petani, serta pelaku usaha dari sektor singkong, tapioka, dan tebu.

Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan Lartas merupakan arahan langsung Presiden.
“Khusus etanol, kita akan terbitkan Lartas, larangan terbatas impor. Kalau produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan, impor ditiadakan. Begitu juga singkong, jika bisa dipenuhi, impor tepung tapioka tidak diperbolehkan,” ujar Amran.

Tepung tapioka merupakan produk turunan dari singkong. Ketika impor tapioka tinggi, permintaan singkong petani lokal menurun karena industri memilih pasokan impor dengan harga lebih murah. Akibatnya, harga singkong di tingkat petani turun meski produksi melimpah. Dengan adanya Lartas impor tapioka, industri dalam negeri kembali diarahkan untuk menyerap singkong lokal.

Menanggapi kebijakan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden kepada petani singkong.
“Alhamdulillah, perjuangan panjang kita bersama petani akhirnya mendapat perhatian serius Presiden. Dengan kebijakan Lartas ini, harga singkong InsyaAllah akan kembali naik dan petani Lampung bisa lebih sejahtera,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk tepung tapioka sebagai upaya mengendalikan rantai perdagangan.
“Kita ingin harga tapioka di pasar terkendali, sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih layak. Pemprov Lampung akan terus mengawal implementasi kebijakan pusat ini agar benar-benar dirasakan oleh petani,” tambahnya.*

JurnalKota.net – LAMPUNG UTARA — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al Hidayah Mashumiyah Dapur Tulus Hati, di Desa Mulyorejo II, Lampung Utara, Jumat (19/9/2025).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan
meninjau langsung gedung, sarana memasak, penyimpanan makanan, dan pengemasan di SPPG untuk memastikan kesiapan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah dan ibu hamil.

Ia menegaskan bahwa Lampung saat ini menjadi provinsi nomor satu sasaran utama program MBG secara nasional, sekaligus menempati posisi keempat terbanyak dalam pembentukan SPPG.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memperluas layanan sosial dan kesehatan masyarakat.

Usai peninjauan dapur gizi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) di Balai Desa Mulyorejo II. Program strategis Provinsi Lampung ini mencakup pemeriksaan kesehatan, pendampingan sosial, hingga pemberian alat bantu bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Wagub Jihan menekankan bahwa lebih dari 2 persen penduduk Lampung adalah penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan akses yang sama.

“Kami ingin penyandang disabilitas memperoleh akses ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang setara,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Yansos Jejama dilaksanakan sebagai wujud komitmen membangun sinergi lintas sektor dalam mewujudkan keadilan sosial. Menurutnya, kegiatan ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal membangun jejaring sosial yang lebih kuat dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap program serupa dapat diperluas ke desa dan kabupaten lain agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam memperkuat layanan sosial dan kesehatan demi masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.*

JurnalKota.net – KOTABUMI — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang juga Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung menyerahkan bantuan paket sembako kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Mutaqqin di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Mutaqqin, Kotabumi, Lampung Utara, Jumat (19/9/2025).

Saat penyerahan bantuan, Jihan Nurlela, didampingi Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, dan disambut hangat para santri serta pengurus pondok.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa LKSA merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi layak anak. Predikat ini, ujarnya, lahir dari kontribusi nyata lembaga sosial yang bekerja tulus dan ikhlas.

“Di balik capaian besar ini ada kerja senyap dan penuh keikhlasan dari para pengasuh, guru, dan pengurus LKSA. Mereka menghadirkan rumah yang penuh energi positif bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh nyaman dan percaya diri,” kata Jihan.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 228 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Provinsi Lampung. Pemerintah berkomitmen hadir sebagai mitra, karena keberhasilan pembangunan sosial hanya dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi stimulus untuk pembangunan jejaring kolaboratif untuk seluruh LKS. Dan semua pihak LKS selalu selaras dengan menghubungkan pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Provinsi Lampung menjadi target program hilirisasi dan investasi besar yang akan dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Desember 2025 ini, akan dilakukan peremajaan tanaman di sektor hulu dengan kucuran dana Rp180 miliar. Dan Tahun depan akan dilakukan pembangunan pabrik pengolahan di sektor hilir.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan Dirjenbun Kementan RI Abdul Roni Angkat beserta jajaran dan perwakilan perusahaan di Ruang kerja Gubernur, Bandarlampung, Kamis (18/9/25).

Abdul Roni Angkat menyampaikan bahwa saat ini Lampung menjadi target program hilirisasi dan investasi.

“Sesuai instruksi pak Menteri, insya Allah kita akan usung program hilirisasi dan investasi yang besar untuk Lampung. Hilirisasi produk pangan di bagian hulu yaitu proses peremajaan, kita sediakan benih, jasa penanaman hingga pengolahan tanah.

Kemudian, nilai investasinya yaitu dari bahan baku yang sudah kita berikan itu akan menjadi sebuah ekosistem dan menjadi sebuah bahan baku yang benar benar bisa diperhitungkan untuk dibuat sebuah produk hilirisasi perkebunan seperti pabrik tapioka, pabrik kopi, pabrik coklat, pabrik gula dan lain sebagainya,” jelas Roni.

Roni menyebutkan pada tahap awal ini, Kementan RI akan langsung mengeksekusi proses hilirisasi di bagian hulu (proses peremajaan), “September ini akan langsung kita eksekusi dengan dana Rp180 miliar dan itu ditargetkan selesai di bulan Desember, kemudian untuk pembangunan pabrik pengolahan kemungkinan di tahun depan,” ujar Roni

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa mayoritas hasil produk perkebunan dan pertanian di Lampung ini sudah diekspor ke berbagai negara dalam bentuk mentah. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Lampung sangat lamban dikarenakan rasio keuntungan yang didapatkan dari petani sangat kecil.

“Kurang lebih dari 60 persen ekspor kopi Indonesia ke negara luar ini sumber kopinya dari Lampung, coklat juga kurang lebih demikian. Jadi, Lampung ini berdasarkan analisis saya, 70 persen uangnya keluar dari Lampung. Artinya apabila 70 persen uang itu dikelola dan hanya berputar di Lampung, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita sangat cepat dan signifikan,” ujar Mirza.

Mirza juga meyakini akan terwujudnya Lampung sebagai daerah sentra hilirisasi produk pangan itu dengan dalih bahwa saat ini setiap perusahaan yang berencana akan membangun pabrik pengolahan produk pangan semuanya melirik Provinsi Lampung.

“Hasil perkebunan kita melimpah, lahan kita luas, lokasi kita strategis tidak terlalu jauh dengan Jakarta, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ingin membangun pabrik itu melirik daerah kita,” ujarnya..*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik Anang Risgiyanto sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rendi Riswandi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (18/9/2025).

Pelantikan ini menjadi momentum bagi Gubernur Mirza untuk menekankan kembali orientasi birokrasi yang harus berfokus pada peningkatan pelayanan dan percepatan kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/5117/VI.04/2025 dan dihadiri oleh para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengibaratkan Bappeda sebagai “otak” dan BKD sebagai “jantung” dari jalannya roda pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi kedua institusi ini menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang prima.

“Bappeda adalah arsitek pembangunan daerah. Perencanaan yang baik harus berbasis data, mengutamakan partisipasi masyarakat, serta mampu mengintegrasikan program strategis daerah dengan kebijakan nasional,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan bahwa pembangunan ke depan bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi harus menyentuh aspek fundamental seperti peningkatan kualitas manusia, pemerataan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. “Ujung dari semua perencanaan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, kepada Kepala BKD yang baru, Gubernur Mirza memberikan amanat untuk menata manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ia secara khusus menyoroti pentingnya akselerasi transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian.

“Di era digital ini, BKD harus mempercepat transformasi dalam rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem penilaian kerja. Tujuannya adalah transparansi dan objektivitas, sehingga kita bisa menemukan talenta-talenta terbaik dari 17.000 ASN di Lampung untuk melayani masyarakat,” kata Rahmat Mirzani.

Menurutnya, digitalisasi akan menutup celah subjektivitas dan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh ASN berprestasi untuk berkontribusi. Dengan birokrasi yang diisi oleh personil yang kompeten dan berintegritas, pemerintah akan lebih cepat tanggap dalam memberikan pelayanan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang membawa tanggung jawab besar, bukan sebuah hadiah yang harus dirayakan secara berlebihan. Ia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun sinergi, dan menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerjanya.

“Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Kita harus bekerja keras, inovatif, dan yang terpenting adalah menjaga kebersamaan. Saya percaya, dengan itu semua, Lampung akan menjadi provinsi yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Senen Mustakim menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung, di Gedung Serbaguna (GSG) Umitra, Rabu (17/09/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Senen Mustakim, menyampaikan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah awal pengabdian dan tanggung jawab baru bagi para pengurus.

Acara ini menjadi momentum penting setelah Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII IWAPI Provinsi Lampung yang telah menyatukan visi, merumuskan program, dan memperkuat konsolidasi organisasi.

“Perempuan pengusaha hari ini bukan lagi hanya pelaku ekonomi rumah tangga, tetapi motor penting penggerak UMKM,” ujar Gubernur.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi daerah sebagian besar berada di tangan perempuan-perempuan hebat.

Gubernur juga menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM di Lampung, seperti akses pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan pemanfaatan teknologi digital. Di sinilah peran strategis IWAPI sangat dibutuhkan, terutama dalam memanfaatkan era digital untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri terus memperkuat dukungan melalui fasilitasi permodalan, pelatihan, dan promosi produk.

Dalam kesempatan yang sama Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari yang juga merupakan Dewan Pembina DPD IWAPI Provinsi Lampung, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Ketua DPD IWAPI Lampung, Dr. Ir. Armalia Reny Madrie, dan seluruh jajaran pengurus, IWAPI Lampung diharapkan akan terus memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM.

“Keberadaan IWAPI di Provinsi Lampung ini sangat Memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya di dalam kepengurusan, tetapi manfaat yang sangat dirasakan oleh rekan-rekan UMKM,” tutur Purnama Wulan Sari.

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga mengajak seluruh anggota IWAPI untuk terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan usaha. Kolaborasi antara IWAPI dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat mendukung visi membangun Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Lampung, Armalia Reny Madrie, dalam sambutannya mengungkapkan rasa terharu dan bangga atas kepercayaan yang diberikan. Ia menekankan pentingnya kekompakan dan persatuan dalam memajukan organisasi.

“Organisasi ini akan maju kalau kita kompak, tidak akan pernah bisa ada kemajuan kalau kita tidak bersatu,” tegasnya.

Armalia juga berharap IWAPI dapat berperan dalam meningkatkan kualitas produk UMKM Lampung agar dapat menembus pasar nasional dan internasional.

Ketua Umum DPP IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, turut mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa tugas utama pengurus adalah membantu anggota agar bisa “naik kelas.”

“Kita sebagai pengurus mempunyai kewajiban untuk bagaimana anggota bisa naik kelas,” jelas Dyah Anita.

Dengan jumlah anggota perempuan pengusaha yang mencapai 40.000 orang di seluruh Indonesia, ia menekankan pentingnya sinergi antara IWAPI, pemerintah provinsi, dan berbagai pihak lainnya.

Dyah Anita juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan UMKM, terbukti dari pertumbuhan ekonomi Lampung yang stabil. Ia berharap IWAPI Lampung dapat terus berpartisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah untuk memajukan perekonomian daerah.*

JurnalKota.net – Lampung Selatan, Rabu (17/9/2025) – Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Haryantana, S.H., melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0421/Lampung Selatan.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0421/LS bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, perwira staf, Danramil, serta seluruh prajurit dan PNS Kodim 0421/LS. Turut mendampingi Danrem, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcabrem 043 PD XXI/Radin Inten, Kasiops, Kasilog Korem, Kasrem 043/Gatam, serta pengurus Persit.

Dalam arahannya, Brigjen TNI Haryantana menekankan pentingnya menjaga soliditas, loyalitas, dan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan tugas pokok TNI AD, khususnya dalam membantu pemerintah daerah, menjaga keamanan wilayah, serta meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

> “Sebagai aparat kewilayahan, kita harus selalu hadir di tengah masyarakat, menjadi solusi, serta memberikan kontribusi nyata demi terciptanya stabilitas di wilayah Kodim 0421/Lampung Selatan,” tegas Danrem.

Selain memberikan pengarahan, Danrem juga mengadakan sesi tanya jawab untuk mendengar secara langsung aspirasi maupun kendala yang dihadapi para prajurit serta anggota Persit.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan motivasi, semangat pengabdian, dan soliditas seluruh prajurit serta PNS Kodim 0421/LS dalam menjalankan tugas demi bangsa dan negara.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza dan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Dyah Anita Prihapsari mendorong peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan dalam memperkuat ekonomi nasional dan daerah.

Hal itu terungkap dalam Musyawarah Daerah (Musda) VII Iwapi Lampung periode 2025-2030, di Gedung Serba Guna Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Rabu (17/9/2025).
Pada kesempatan itu, Ibu Wulan Sari Mirza berharap Iwapi dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan UMKM.

“Saya berharap Iwapi terus berkolaborasi dengan Program Pemerintah, khususnya dalam meningkatkan perekonomian dan UMKM terus berdaya,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Iwapi Dyah Anita Prihapsari menegaskan pentingnya peran perempuan pengusaha, khususnya pelaku UMKM, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dyah juga memaparkan tiga program utama Iwapi, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan jejaring bisnis hingga kancah global, serta akses terhadap permodalan. “Konsistensi dalam memberdayakan ekonomi perempuan membuat Iwapi dipercaya menjadi mitra strategis pemerintah, mulai dari ASEAN Women Entrepreneur Network, hingga BRICS Women Business Alliance,” ucapnya

Selain itu, Iwapi juga mendukung program pemerintah terkait penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Dyah berpesan agar Iwapi Lampung mampu menghadirkan program yang bermanfaat dan berkelanjutan. “Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas akan menjadikan perempuan pengusaha Indonesia semakin berdaya, sekaligus mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, M. Firsada menegaskan dukungan penuh bagi penguatan UMKM yang digerakkan perempuan. Dukungan ini diyakini akan memperkuat tulang punggung ekonomi daerah sekaligus mendorong UMKM Lampung naik kelas dan berdaya saing.
Menurutnya, UMKM tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memberi ruang bagi perempuan pengusaha untuk tampil sebagai motor inovasi.

“Iwapi memiliki peran strategis mendorong UMKM Lampung berdaya saing hingga tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program penguatan UMKM, mulai dari fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan dan digital marketing, hingga promosi melalui ajang Lampung Craft dan Lampung Fair. “Semua upaya ini akan semakin efektif bila disinergikan dengan energi dan kreativitas yang dimiliki oleh Iwapi,” kata Firsada.

Ketua DWP Iwapi Lampung Armalia Reny Madrie mengatakan tema musda kali ini “Perempuan Berdaya, UMKM Kuat, IWAPI Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dia menegaskan pentingnya sinergi antara Iwapi, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah. Selama lima tahun kepemimpinannya, Iwapi Lampung telah menggelar berbagai pelatihan, termasuk pemasaran digital, kriya tapis, dan kuliner khas daerah.

Iwapi Lampung juga meraih sejumlah prestasi nasional, di antaranya penghargaan DPD terbaik Rakernas 2018 serta dua kali juara nasional pengusaha wanita pada 2023 dan 2024. Meski demikian, Armalia mengakui masih ada program yang belum terlaksana, seperti Festival Kuliner Lampung.
“Semoga Musda ini menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan Iwapi dan UMKM Lampung,” ujar Armalia.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan untuk ikut aktif membina petani hutan. Untuk itu, penyusunan dokumen Integrated Area Development berbasis perhutanan sosial mulai mendesak dilakukan agar pembinaan lintas sektor bisa berjalan dengan dukungan anggaran yang sah dari pemerintah daerah.

Ajakan Gubernur Mirza tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Firsada pada upacara bulanan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, Rabu (17/9/2025).

Firsada menegaskan bahwa hutan bukan sekadar hamparan hijau, tetapi sebuah entitas hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat.

Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Firsada, disoroti maraknya fenomena bencana alam, seperti banjir, yang kerap terjadi saat musim hujan. Menurutnya, kondisi tersebut tak lepas dari perubahan fungsi kawasan hutan yang kini banyak beralih menjadi budidaya monokultur maupun permukiman. Data Dinas Kehutanan mencatat, sekitar 80 persen kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi telah dimanfaatkan oleh manusia.

“Kerusakan hutan pada akhirnya berdampak pada kita semua. Karena itu, perhutanan sosial hadir sebagai solusi. Petani tidak lagi dianggap sebagai penggarap ilegal, tapi sebagai mitra yang sah untuk mengelola hutan dengan pola agroforestri yang memberi manfaat ekonomi sekaligus memulihkan fungsi lingkungan,” ujarnya.

Saat ini, lebih dari 94 ribu kepala keluarga menggantungkan hidup dari kawasan hutan. Mereka menghasilkan berbagai komoditas dengan nilai transaksi ekonomi mencapai lebih dari Rp300 miliar. “Angka ini membuktikan, hutan bisa menyejahterakan warga sekaligus tetap hijau jika dikelola dengan bijak,” tambah Firsada.

Firsada juga menekankan pentingnya pencatatan data produksi perhutanan sosial agar tidak ada kontribusi masyarakat yang terlewat. Ia khawatir ada “missing data” karena komoditas yang dihasilkan masyarakat dalam kawasan hutan tidak seluruhnya masuk dalam data resmi sektor pertanian, perkebunan, maupun peternakan.

“Kita harus jujur mengakui, pemerintah punya keterbatasan untuk mengawasi langsung seluruh kawasan hutan. Karena itu, melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan adalah pilihan terbaik. Dengan menjaga hutan, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan kita sendiri,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali mengajak semua pihak untuk peduli terhadap hutan dan petani hutan. “Mari kita wujudkan Lampung yang hijau, lestari, dan sejahtera. Kita buktikan kepada dunia bahwa kita bangsa yang mampu menjaga kekayaan alamnya,” ujarnya.

Upacara bulanan ini dipimpin oleh Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang bertindak sebagai petugas upacara.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah di Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
‎
‎Pertemuan tersebut membahas persoalan tata niaga singkong atau ubi kayu yang selama ini menjadi komoditas penting di Lampung.
‎
‎Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, juga hadir dari sejumlah pejabat Kementrian terkait seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian.
‎
‎Turut hadir juga Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia PPUKI), Gabungan Pengusaha industri pengolahan kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.
‎
‎Dari Lampung yang hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta Kepala Derah atau yang mewakili dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.
‎
‎Pertemuan menghasilkan empat kesepakatan strategis yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung, yaitu:
‎
‎1. Pembatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas), di mana impor hanya dapat dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
‎
‎2. Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai _safe guard_ tambahan untuk impor tapioka.
‎
‎3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ubi kayu yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian, serta HET tapioka yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perdagangan.
‎
‎4. Standarisasi alat ukur kadar aci yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
‎
‎Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan bahwa  dalam pertemuan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan kepastian harga acuan singkong yang ditetapkan oleh kementan dan Tapioka yang ditetapkan oleh kemendag secepat mungkin agar harga singkong bisa segera naik. (*)
‎
‎