Kategori: Lampung

JurnalKota.net – Lampung Selatan – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, memimpin kegiatan panen buah melon, anggur dan sayur di PKK Agropark Kecamatan Sabah Balau, Lampung Selatan, Jumat (29/8/2025).

Acara ini menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian terpadu yang dikembangkan oleh TP. PKK Provinsi Lampung.

PKK Agropark Sabah Balau berdiri pada tahun 2018 sebagai kawasan edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dengan luas total mencapai 15 hektare, kawasan ini terbagi dalam beberapa zona, antara lain kebun buah dan sayur, area peternakan sapi dan kambing, serta kolam perikanan air tawar.

Selain menjadi lokasi pengembangan komoditas hortikultura, PKK Agropark juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, pelajar, dan anggota PKK dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan serta diversifikasi produk hasil panen.

Kegiatan panen ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan hasil bumi Agropark, tetapi juga memperkuat peran PKK sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Agropark ini bukan sekadar taman edukasi, tetapi juga lahan produktif yang dapat menginspirasi masyarakat dalam mengelola potensi pertanian secara modern, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan seperti ini mampu meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga sekitar.

Kegiatan panen buah di Agropark juga menjadi wadah bagi PKK untuk memperkenalkan teknologi pertanian terbaru, sistem irigasi hemat air, serta pola tanam organik yang dapat diterapkan di lahan rumah tangga maupun kelompok tani.

Ke depan, TP. PKK Provinsi Lampung berencana memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah dan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas Agropark. Program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan Agropark sebagai pusat pelatihan pertanian dan wirausaha bagi masyarakat Lampung.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meninjau progres pembangunan Masjid Raya Al-Bakrie sekaligus melaksanakan Shalat Jumat di masjid tersebut, Jumat (29/8/2025).

Masjid yang diagendakan diresmikan pada 12 September 2025 tersebut telah memasuki tahap akhir pembangunan.

“Syukur alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Raya Al-Bakrie. Tentunya ini sebuah kebanggaan bagi kami masyarakat Lampung,” ujar Marindo.

Ia mengapresiasi kontribusi keluarga besar Aburizal Bakrie yang telah membangun masjid tersebut di kampung halamannya.

“Keluarga besar Pak Aburizal Bakrie telah berinvestasi, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat, dengan membangun rumah ibadah ini di tanah kelahirannya,” tambahnya.

Menurut Marindo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sangat menyambut positif kehadiran Masjid Raya Al-Bakrie.

Dalam pertemuannya bersama Yayasan Bakrie Amanah, Gubernur menyampaikan rasa bangganya terhadap pembangunan masjid yang dinilai akan menjadi landmark baru di Lampung.

“Masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga akan menjadi landmark kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Harapannya, masjid ini dapat dimakmurkan dan diisi berbagai aktivitas di lingkungan Masjid,” kata Marindo.*

JurnalKota.net – TANGGAMUS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyampaikan kesiapannya untuk turut serta menangani persoalan jembatan rusak di Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, yang baru-baru ini viral di media sosial.
‎
‎Video yang menampilkan sejumlah pelajar harus melintasi jembatan dengan kondisi rapuh dan membahayakan keselamatan menuai perhatian luas, termasuk dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
‎
‎Merespons hal itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan koordinasi cepat dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
‎
‎“Pak Gubernur menaruh perhatian serius terhadap kondisi ini. Beliau menginginkan ada langkah gotong royong antarpemerintah agar solusi bisa segera dihadirkan,” ujar Taufiq, Jumat (29/8/2025).
‎
‎Pemprov Lampung juga memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas PUPR yang telah melakukan peninjauan lapangan serta menyiapkan rencana pembangunan jembatan sementara.
‎
‎“Kami melihat Pemkab Tanggamus sudah bergerak cepat. Pemprov tentu mendukung upaya ini dan siap memperkuat koordinasi, baik dalam perencanaan teknis maupun pencarian alternatif pendanaan,” jelasnya.
‎
‎Menurut Taufiq, perhatian Gubernur Lampung terhadap kasus ini tidak terlepas dari komitmen beliau dalam mendukung akses pendidikan, terutama di daerah pelosok.
‎
‎“Bagi Pak Gubernur, akses pendidikan yang aman adalah prioritas. Beliau tidak ingin anak-anak sekolah di pelosok terhambat hanya karena keterbatasan infrastruktur,” tambahnya.
‎
‎“Harapannya, dengan semangat kolaborasi ini, masalah jembatan dapat segera diatasi sehingga anak-anak Pekon Tampang Muda bisa berangkat ke sekolah tanpa rasa was- was,” pungkasnya.*
‎
‎

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, meresmikan Pojok Baca dan Mobil Perpustakaan Keliling milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung untuk anak-anak TK Az-Zahra sekaligus membuka Seminar Perlindungan Anak, Anti Narkoba, dan Kesehatan Mental di Sekolah Islam Terpadu Az-Zahra, Jumat (29/8/2025).

Usai peresmian Pojok Baca dan Mobil Perpustakaan keliling, Purnama Wulan Sari Mirza membuka Seminar Perlindungan Anak, Anti Narkoba, dan Kesehatan Mental bagi siswa-siswi SMP Az-Zahra yang digelar di Aula Lantai 6 sekolah tersebut. Acara ini dihadiri oleh jajaran pendidik, pengurus yayasan, komite sekolah, serta para orang tua siswa.

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari Mirza menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak.

“Anak-anak adalah aset keluarga, bangsa, dan negara. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, terlindungi dari bahaya narkoba, kekerasan, dan tekanan mental,” ujar Purnama.

Ia juga mengajak para guru, orang tua, dan masyarakat untuk lebih peka terhadap tanda-tanda perundungan (bullying) maupun gangguan kesehatan mental pada anak.

“Kadang kita tidak sadar, candaan atau ejekan kecil dapat melukai hati mereka. Di era media sosial, tantangan semakin besar. Maka, komunikasi antara anak, orang tua, dan guru harus terus dibangun,” tambahnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi membaca dongeng untuk anak-anak TK serta materi edukasi terkait perlindungan anak, bahaya narkoba, dan pentingnya menjaga kesehatan mental remaja. Para pemateri memberikan penjelasan yang mudah dipahami serta contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Purnama berharap kegiatan ini tidak berhenti pada acara seremonial, melainkan menjadi gerakan bersama dalam membentuk generasi muda Lampung yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

“Mari kita jadikan ini sebagai titik awal membangun lingkungan yang sehat, penuh cinta, dan jauh dari bahaya narkoba maupun kekerasan. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa menjaga anak-anak kita agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat, kreatif, dan berkarakter baik,” tutupnya.

Dengan peresmian Pojok Baca dan Mobil Perpustakaan Keliling, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung berharap minat baca anak-anak dapat terus meningkat. Sementara itu, seminar yang digelar menjadi langkah nyata pencegahan masalah sosial yang dapat mengancam masa depan generasi muda.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan nasional untuk pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial.

Hal itu diungkapkan dalam kegiatan Kick-off Pengenalan Pengembangan Potensi NEK Perhutanan Sosial di Grand Mercure Bandarlampung, Jumat (29/8/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan NEK sebagai strategi pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Kolaborasi ini menandai sinergi antara sektor kehutanan dan sektor keuangan dalam mendukung pendanaan hijau berbasis masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam forum yang sangat penting bagi masa depan Lampung, yaitu membicarakan tentang Perhutanan Sosial dan Nilai Ekonomi Karbon,” ujar Wagub Jihan.

Menurutnya, Lampung memiliki kekayaan hutan yang luar biasa dan program Perhutanan Sosial telah menjadi bagian dari filosofi pembangunan daerah.

Ia mencontohkan keberhasilan di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, di mana masyarakat tak hanya menjaga kelestarian hutan, tapi juga menghasilkan madu, kopi, dan mengembangkan ekowisata.

“Dari hutan, lahirlah kesejahteraan,” katanya.

Lampung saat ini telah memiliki sejumlah model sukses pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti di Lampung Barat, Tanggamus, hingga Lampung Tengah.

Melalui penetapan Lampung sebagai proyek percontohan NEK, pemerintah pusat menilai Lampung layak menjadi motor penggerak kontribusi Indonesia terhadap Paris Agreement, khususnya dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Wagub Jihan menekankan bahwa optimalisasi potensi karbon dari perhutanan sosial memerlukan sinergi lintas sektor.

“Potensi ini hanya bisa dioptimalkan jika ada dukungan nyata, regulasi yang jelas, pendanaan yang memadai, dan pendampingan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menyebut peran OJK dan lembaga jasa keuangan sangat penting, khususnya dalam penyediaan skema pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau atau pinjaman berkelanjutan bagi kelompok tani hutan.

Untuk itu, ia menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi meningkatkan literasi masyarakat tentang NEK, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta pendampingan teknis yang konsisten agar kelompok tani dapat menyusun dokumen sesuai standar internasional.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk memetakan potensi sektor kehutanan dan mendukung implementasi NEK.

“Mari kita jadikan Lampung sebagai contoh bagaimana pembangunan manusia dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan. Seperti filosofi lokal kita yaitu alam dijaga, hidup sejahtera,” kata Jihan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa terdapat delapan area kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan OJK.

Namun, yang paling esensial adalah membuka akses permodalan bagi petani hutan yang telah mendapatkan hak kelola melalui skema perhutanan sosial.

“Dengan MoU ini, kita berharap pihak perbankan akan memberikan perhatian khusus kepada para petani hutan yang sudah diberikan akses pengelolaan perhutanan sosial,” ujar Raja Juli.

Raja Juli mengungkapkan hingga saat ini, sudah ada 8,3 juta hektare kawasan hutan di seluruh Indonesia yang telah diberikan akses kelola kepada masyarakat.

Untuk Provinsi Lampung sendiri, saat ini telah diberikan akses pengelolaan seluas 209.395,99 hektare kepada 94.866 Kepala Keluarga (KK), yang tergabung dalam 451 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

“Kami berharap kerja sama ini bisa mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan hutan yang produktif, tetap lestari, dan terjaga dengan baik. Namun tidak kalah penting adalah kesejahteraan masyarakatnya juga terungkit demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.*

JurnalKota.net – BANDARLANPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat (29/8/2025).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan Penandatangan Persetujuan Bersama terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang dilakukan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.

Dalam Raperda tersebut, disepakati Pendapatan Daerah
ditargetkan sebesar Rp7,6 triliun. Komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp 1,004 triliun. Penerimaan ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas.

Sementara itu, pada sisi pengeluaran pembiayaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp140 miliar untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan struktur anggaran tersebut, diharapkan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang efektif, responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya kepada Badan Anggaran serta Komisi-Komisi yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen dan kerja keras luar biasa, dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
“Perhatian yang mendalam terhadap kepentingan masyarakat Lampung dalam setiap tahapan pembahasan menjadi wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat,” ujar Wagub Jihan.

Terhadap berbagai rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah disampaikan, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi yang tinggi dan akan menjadikannya sebagai perhatian serius dalam proses penyusunan dan penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Harapannya, agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Wagub Jihan.

Lanjut, Pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan langkah penting dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan APBD.

Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, beserta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.*