Kategori: Nasional

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza dan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Dyah Anita Prihapsari mendorong peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan dalam memperkuat ekonomi nasional dan daerah.

Hal itu terungkap dalam Musyawarah Daerah (Musda) VII Iwapi Lampung periode 2025-2030, di Gedung Serba Guna Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Rabu (17/9/2025).
Pada kesempatan itu, Ibu Wulan Sari Mirza berharap Iwapi dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan UMKM.

“Saya berharap Iwapi terus berkolaborasi dengan Program Pemerintah, khususnya dalam meningkatkan perekonomian dan UMKM terus berdaya,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Iwapi Dyah Anita Prihapsari menegaskan pentingnya peran perempuan pengusaha, khususnya pelaku UMKM, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dyah juga memaparkan tiga program utama Iwapi, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan jejaring bisnis hingga kancah global, serta akses terhadap permodalan. “Konsistensi dalam memberdayakan ekonomi perempuan membuat Iwapi dipercaya menjadi mitra strategis pemerintah, mulai dari ASEAN Women Entrepreneur Network, hingga BRICS Women Business Alliance,” ucapnya

Selain itu, Iwapi juga mendukung program pemerintah terkait penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Dyah berpesan agar Iwapi Lampung mampu menghadirkan program yang bermanfaat dan berkelanjutan. “Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas akan menjadikan perempuan pengusaha Indonesia semakin berdaya, sekaligus mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, M. Firsada menegaskan dukungan penuh bagi penguatan UMKM yang digerakkan perempuan. Dukungan ini diyakini akan memperkuat tulang punggung ekonomi daerah sekaligus mendorong UMKM Lampung naik kelas dan berdaya saing.
Menurutnya, UMKM tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memberi ruang bagi perempuan pengusaha untuk tampil sebagai motor inovasi.

“Iwapi memiliki peran strategis mendorong UMKM Lampung berdaya saing hingga tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program penguatan UMKM, mulai dari fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan dan digital marketing, hingga promosi melalui ajang Lampung Craft dan Lampung Fair. “Semua upaya ini akan semakin efektif bila disinergikan dengan energi dan kreativitas yang dimiliki oleh Iwapi,” kata Firsada.

Ketua DWP Iwapi Lampung Armalia Reny Madrie mengatakan tema musda kali ini “Perempuan Berdaya, UMKM Kuat, IWAPI Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dia menegaskan pentingnya sinergi antara Iwapi, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah. Selama lima tahun kepemimpinannya, Iwapi Lampung telah menggelar berbagai pelatihan, termasuk pemasaran digital, kriya tapis, dan kuliner khas daerah.

Iwapi Lampung juga meraih sejumlah prestasi nasional, di antaranya penghargaan DPD terbaik Rakernas 2018 serta dua kali juara nasional pengusaha wanita pada 2023 dan 2024. Meski demikian, Armalia mengakui masih ada program yang belum terlaksana, seperti Festival Kuliner Lampung.
“Semoga Musda ini menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan Iwapi dan UMKM Lampung,” ujar Armalia.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan untuk ikut aktif membina petani hutan. Untuk itu, penyusunan dokumen Integrated Area Development berbasis perhutanan sosial mulai mendesak dilakukan agar pembinaan lintas sektor bisa berjalan dengan dukungan anggaran yang sah dari pemerintah daerah.

Ajakan Gubernur Mirza tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Firsada pada upacara bulanan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, Rabu (17/9/2025).

Firsada menegaskan bahwa hutan bukan sekadar hamparan hijau, tetapi sebuah entitas hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat.

Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Firsada, disoroti maraknya fenomena bencana alam, seperti banjir, yang kerap terjadi saat musim hujan. Menurutnya, kondisi tersebut tak lepas dari perubahan fungsi kawasan hutan yang kini banyak beralih menjadi budidaya monokultur maupun permukiman. Data Dinas Kehutanan mencatat, sekitar 80 persen kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi telah dimanfaatkan oleh manusia.

“Kerusakan hutan pada akhirnya berdampak pada kita semua. Karena itu, perhutanan sosial hadir sebagai solusi. Petani tidak lagi dianggap sebagai penggarap ilegal, tapi sebagai mitra yang sah untuk mengelola hutan dengan pola agroforestri yang memberi manfaat ekonomi sekaligus memulihkan fungsi lingkungan,” ujarnya.

Saat ini, lebih dari 94 ribu kepala keluarga menggantungkan hidup dari kawasan hutan. Mereka menghasilkan berbagai komoditas dengan nilai transaksi ekonomi mencapai lebih dari Rp300 miliar. “Angka ini membuktikan, hutan bisa menyejahterakan warga sekaligus tetap hijau jika dikelola dengan bijak,” tambah Firsada.

Firsada juga menekankan pentingnya pencatatan data produksi perhutanan sosial agar tidak ada kontribusi masyarakat yang terlewat. Ia khawatir ada “missing data” karena komoditas yang dihasilkan masyarakat dalam kawasan hutan tidak seluruhnya masuk dalam data resmi sektor pertanian, perkebunan, maupun peternakan.

“Kita harus jujur mengakui, pemerintah punya keterbatasan untuk mengawasi langsung seluruh kawasan hutan. Karena itu, melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan adalah pilihan terbaik. Dengan menjaga hutan, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan kita sendiri,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali mengajak semua pihak untuk peduli terhadap hutan dan petani hutan. “Mari kita wujudkan Lampung yang hijau, lestari, dan sejahtera. Kita buktikan kepada dunia bahwa kita bangsa yang mampu menjaga kekayaan alamnya,” ujarnya.

Upacara bulanan ini dipimpin oleh Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang bertindak sebagai petugas upacara.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah di Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
‎
‎Pertemuan tersebut membahas persoalan tata niaga singkong atau ubi kayu yang selama ini menjadi komoditas penting di Lampung.
‎
‎Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, juga hadir dari sejumlah pejabat Kementrian terkait seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian.
‎
‎Turut hadir juga Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia PPUKI), Gabungan Pengusaha industri pengolahan kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.
‎
‎Dari Lampung yang hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta Kepala Derah atau yang mewakili dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.
‎
‎Pertemuan menghasilkan empat kesepakatan strategis yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung, yaitu:
‎
‎1. Pembatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas), di mana impor hanya dapat dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
‎
‎2. Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai _safe guard_ tambahan untuk impor tapioka.
‎
‎3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ubi kayu yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian, serta HET tapioka yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perdagangan.
‎
‎4. Standarisasi alat ukur kadar aci yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
‎
‎Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan bahwa  dalam pertemuan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan kepastian harga acuan singkong yang ditetapkan oleh kementan dan Tapioka yang ditetapkan oleh kemendag secepat mungkin agar harga singkong bisa segera naik. (*)
‎
‎

JurnalKota.net – TULANG BAWANG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, mencanangkan Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) sebagai desa binaan PKK Provinsi Lampung, yang berlokasi di Kampung Catur Buana Karya Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (16/9/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung meninjau langsung sejumlah layanan dan program pemberdayaan di Desa Tapis, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, PAUD, Posyandu, pojok baca, hingga usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) dan kerajinan Dekranasda.

Selain itu, ia bersama jajaran juga melakukan penanaman cabai di kebun PKK serta menyerahkan berbagai bantuan dari Pemprov Lampung. Di antaranya 50 paket sembako, kursi roda, mesin jahit, bibit cabai, serta 300 paket telur untuk keluarga berisiko stunting dan ibu hamil. Bantuan tambahan juga diberikan oleh Baznas, PMI, dan organisasi mitra PKK.

“Pencanangan Desa Tapis ini merupakan bentuk nyata perhatian PKK dalam mendorong pemberdayaan keluarga sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran kami bukan hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ny. Purnama Wulan Sari Mirza.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen pendukung agar program Desa Tapis berjalan optimal. “Semangat gotong royong dan inovasi lokal harus terus dikembangkan agar Desa Tapis menjadi contoh bagi desa lainnya di Lampung,” tambahnya.

Usai pencanangan, Ketua TP PKK Provinsi Lampung beserta rombongan juga mengikuti kegiatan panen cabai dan terong bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.

Acara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang, camat, kepala kampung se-Kecamatan Banjar Margo, serta tokoh masyarakat.*

JurnalKota net – Tulang Bawang —- Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (16/9/2025).

Kunker ini dalam rangka Pencanangan Kampung Catur Buana Karya Jaya Kecamatan Banjar Margo sebagai DESA TAPIS (Desa kesejahTeraan keluArga untuk lamPung maju Indonesia emaS) Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Pencanangan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/514/V.09/HK/2025 tentang Penetapan Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis Provinsi Lampung Tahun 2025. Kampung Catur Buana Karya Jaya terpilih sebagai salah satu desa binaan yang menjadi percontohan kolaborasi antara TP. PKK Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terkait, dan dunia usaha. Kolaborasi ini mensinergikan program kerja dengan 10 Program Pokok PKK yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Wulan Mirza menjelaskan bahwa implementasi program di Desa TAPIS memiliki sasaran strategis yang harus dicapai bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain :

1. Penurunan Prevalensi Stunting: Capaian Lampung pada 2024 sebesar 19,8% perlu terus ditingkatkan dengan keterlibatan aktif semua pihak.
2. Optimalisasi Sarana Kesehatan: Penguatan layanan dasar melalui Posyandu dan kesehatan keluarga.
3. Penekanan Laju Inflasi (Inflasi Provinsi Lampung Juli 2025 sebesar 2,63%): Melalui pemanfaatan pekarangan dengan program HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman PKK) yang berkontribusi pada stabilisasi harga pangan.
4. Penguatan Ekonomi Keluarga: Melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
5. Peningkatan Infrastruktur: Dengan kemantapan jalan provinsi yang mencapai 78,08% di tahun 2024, konektivitas antarwilayah menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Wulan Mirza menegaskan bahwa keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen pendukung.

Oleh karenanya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong, meningkatkan kolaborasi, serta mengembangkan inovasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

“Saya mengajak kita semua untuk menyukseskan program Desa TAPIS binaan PKK Provinsi Lampung ini dalam mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ajak Wulan Mirza.

Di kesempatan yang sama, Wulan Mirza memberikan apresiasi khusus atas capaian penurunan angka stunting di Tulang Bawang. Berdasarkan komunikasi dengan kader Posyandu setempat, dari semula 26 anak, angka stunting berhasil ditekan menjadi 19 anak.

“Ini menunjukkan bahwa gerakan, pembinaan, dan kampanye penurunan stunting di sini sudah berjalan. Kami berharap penurunan ini akan terus berlanjut dengan semangat kader Posyandu dan kolaborasi dengan PKK, termasuk kunjungan langsung ke rumah-rumah warga untuk pemeriksaan dan penanganan,” ujarnya.

Selain stunting, kampanye pemberantasan infeksi kecacingan juga menjadi perhatian penting. Wulan Mirza menekankan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya kader Posyandu atau PKK, tetapi juga melibatkan organisasi seperti Dharma Wanita.

Meski menyatakan kepuasannya terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik yang telah lengkap di kampung Catur Buana Karya Jaya, Wulan Mirza mengingatkan untuk tidak berpuas diri.

“Kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan desa di sini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga menyerahkan sejumlah bantuan seperti paket sembako, paket telur, kampanye gizi, bibit cabai, peningkatan jalan kampung, kursi roda, dan alat bantu dengar.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meminta atlet ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII Tahun 2025 membuktikan kualitas diri melalui prestasi olahraga.

Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin rapat persiapan Pornas Korpri XVII Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur, Selasa (16/9/2025).

Marindo menunjukkan keseriusannya dalam mendongkrak kinerja dan kontribusi ASN Lampung yang tidak hanya terfokus pada pelayan masyarakat dan pelaksana kebijakan publik yang profesional dan kompeten, melainkan turut mendorong peran aktif dalam torehan prestasi dikancah nasional.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa keikutsertaan Lampung di ajang ini bukan hanya sekadar partisipasi, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kualitas ASN Lampung yang berprestasi tidak hanya sebagai pelayan masyarakat, tetapi juga olahraga.

“Kita harus memanfaatkan sinergi yang ada untuk membangun SDM ASN Lampung yang unggul di setiap bidang sekaligus menumbuhkan sportivitas dan semangat olahraga,” ujarnya.

Ajang olahraga ASN se-Indonesia tersebut akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5–11 Oktober 2025 dan keberangkatan kontingen Lampung dijadwalkan pada Rabu, 1 Oktober 2025, sementara pembukaan resmi Pornas akan digelar Minggu, 5 Oktober 2025, di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang.

Tahun ini Lampung akan menurunkan 105 atlet, terdiri atas 80 putra dan 25 putri, didampingi 32 official dan pelatih. Mereka akan bertanding pada 10 cabang olahraga: bola voli, tenis meja, futsal, renang, balap sepeda, gateball, bulu tangkis, tenis lapangan, atletik, dan bola basket.

Dengan persiapan yang matang, kontingen Lampung diharapkan dapat meraih prestasi terbaik sekaligus menjaga sportivitas dalam setiap pertandingan.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lampung, Marindo Kurniawan, memastikan seluruh persiapan pemberangkatan kontingen KORPRI Lampung menuju Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII Tahun 2025 di Palembang berjalan lancar.

Sebanyak kurang lebih 137 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial akan mewakili KORPRI Lampung dalam 10 cabang olahraga, antara lain bola voli, futsal, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, basket, renang, sepeda, gateball, serta lari 5K.

“Alhamdulillah persiapan kita sudah matang. Pemusatan latihan sudah dilakukan di masing-masing cabang, seragam kontingen sudah tersedia, dan seluruh akomodasi termasuk penginapan serta konsumsi sudah dipastikan aman,” ujar Marindo Kurniawan saat memimpin rapat finalisasi persiapan PORNAS KORPRI XVII Palembang di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (16/9/2025).

Dalam sesi rapat, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Rendi Riswandi melalui seluruh Penanggung jawab 10 cabang olah raga yang diikutsertakan memaparkan berbagai persiapan antara lain : Setiap cabang olahraga melakukan latihan rutin sejak Agustus lalu. Fasilitas pendukung juga disiapkan dengan baik, termasuk seragam resmi kontingen, perlengkapan tanding, serta jaminan kesehatan melalui BPJS.

Kontingen Lampung rencananya akan diberangkatkan secara bertahap mulai tanggal 2–8 Oktober 2025 dan pelepasan kontingen secara resmi akan digelar pada 2 Oktober 2025 mendatang. Adapun Opening ceremony dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2025 pukul 18.30 WIB di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang. Sementara itu, pertandingan akan digelar mulai 5 hingga 11 Oktober 2025 yang akan datang.

Marindo menegaskan, selain mengejar prestasi, keikutsertaan Lampung dalam PORNAS KORPRI XVII juga menjadi momentum memperkuat solidaritas dan silaturahmi antar-anggota KORPRI se-Indonesia.

Setiap cabang olahraga didampingi langsung oleh OPD pengampu yang bertugas memberikan dukungan teknis dan moral. Pemerintah Provinsi Lampung juga mengimbau seluruh ASN untuk memberikan dukungan penuh, baik langsung di arena pertandingan maupun melalui doa dari daerah.

Marindo juga berharap setiap atlit dan ofisial kontingen Lampung pada PORNAS KORPRI XVII dapat memberikan hasil terbaiknya mewakili hampir 24 ribu ASN di Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini milik seluruh ASN dan harus diwujudkan dalam bentuk prestasi yang optimal yang pada akhirnya dapat mengharumkan nama Provinsi Lampung dan KORPRI Lampung khususnya.

“Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang kebersamaan dan semangat ASN Lampung. Mari kita sukseskan kontingen Lampung di PORNAS KORPRI XVII 2025,” pungkasnya.*

JurmnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (16/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Data ini menyebut stabilitas harga di Lampung kontras dengan kondisi di 13 provinsi lain yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Dari penjelasan ini bisa diartikan Provinsi Lampung mencatatkan IPH yang relatif stabil pada minggu kedua September 2025, dengan angka kenaikan indeks nol.

“Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 13 provinsi tersebut adalah cabai merah dan daging ayam ras, dengan total 165 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH,” papar Amalia.

Di sisi lain, sebanyak 23 provinsi justru mengalami penurunan IPH. BPS mencatat kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (5,96%), sedangkan di Pulau Jawa tertinggi di Kota Banjar, Jawa Barat (2,24%).

Selain isu inflasi, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang menjadi salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Menurutnya, kementerian ini mengemban dua tugas pokok, yaitu isu kependudukan dan isu pembangunan keluarga.

“Dari 286 juta penduduk Indonesia, terdapat sekitar 72 juta keluarga. Inilah fondasi utama kita. Kalau keluarga kita baik-baik saja, maka insyaallah ekonomi juga baik, inflasi juga baik, dan negara juga akan baik,” ujar Wihaji.

Ia menekankan pentingnya mengelola bonus demografi, di mana Indonesia saat ini memiliki 192 juta penduduk usia produktif (14-65 tahun). Menurutnya, keseimbangan populasi dan tata kelola kependudukan yang baik adalah kunci.

“Ketika ada umur yang produktif, harapannya pemerintah hadir memberikan peran yang sama, dalam hal ini kesempatan kerja,” tambahnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wihaji menitipkan 30 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) kepada seluruh pemerintah daerah. Indikator ini mencakup target wajib belajar 12 tahun, kepemilikan kompetensi profesi, ketersediaan lapangan kerja, kontribusi pajak, hingga perlindungan sosial universal.

“Saya titip agar 30 indikator ini dapat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mari kita kerjakan bersama-sama, tahap demi tahap,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara dominan dengan syarat mampu mengelola angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis.

“Dengan adanya bonus demografi ini, kalau kita bisa manfaatkan menjadi produktif, maka kita akan melompat menjadi negara dominan. Di daerah, kita tidak hanya memanfaatkan SDA saja, tetapi juga bagaimana membuat anak muda kita produktif, terdidik, dan terlatih,” ujar Mendagri.*