Meriahkan HUT Ke-343 Kota Bandar Lampung dengan Festival Kuliner Tradisional BANDAR LAMPUNG — Dalam rangka menyemarakkan…
Kategori: Nasional
Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Putra Jaya Umar Reses di Mulya Asri Tubaba
TUBABA – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Lampung dari daerah pemilihan (dapil)…
Warga Lampung Selatan Tanggapi Keras Kritik dari Luar Daerah: Dinilai Tak Berdasar dan Timbulkan Kegaduhan
KALIANDA — Sejumlah organisasi di luar Kabupaten Lampung Selatan mendapat sorotan tajam dari warga setempat usai melontarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Kritikan tersebut dinilai tidak berdasar, berpotensi menyesatkan opini publik, serta menciptakan kegaduhan di tengah upaya percepatan pembangunan daerah.
Wakil Ketua Aliansi Kearifan Lokal Lampung (AKLI), Marno, menegaskan bahwa sebagian kritik yang disampaikan berasal dari asumsi dan tidak didukung oleh data valid.
“Kritik itu sah, tapi harus disertai data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal bicara tanpa indikator yang jelas, karena itu bisa menyesatkan,” kata Marno, Jumat (25/7/2025).
Ia menyayangkan tudingan yang justru datang dari pihak luar, yang dinilai tidak memahami situasi riil di lapangan. Menurutnya, hal tersebut hanya memperkeruh suasana dan melemahkan semangat gotong royong yang selama ini terbangun di Lampung Selatan.
“Kalau ada yang perlu dikritisi, sebaiknya selesaikan masalah di daerah masing-masing dulu. Jangan mengangkat isu dari luar wilayah hanya untuk mencari perhatian,” ujarnya.
Menanggapi isu dugaan pengondisian proyek lelang di Lampung Selatan, Marno membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut proses pengadaan di daerahnya dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
“Peserta lelang ada 15 sampai 20 perusahaan. Pemenangnya pun beragam, tidak didominasi pihak tertentu. Jadi tuduhan itu tidak berdasar,” jelasnya.
Marno menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dinilai terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi, bukan saling menjatuhkan.
“Kalau memang punya niat baik, mari bangun bersama. Kritik boleh, tapi jangan sampai jadi fitnah. Yang kami butuhkan sekarang adalah kerja nyata, bukan gaduh yang tak membawa solusi,” pungkasnya. (*)
Lampung Selatan Borong Penghargaan di Harganas 2025 Tingkat Provinsi, Bukti Kerja Keras Tenaga Lini Lapangan
BANDAR LAMPUNG – Tenaga lini lapangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lampung Selatan menorehkan prestasi membanggakan dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 tingkat Provinsi Lampung tahun 2025.
Penghargaan diberikan langsung oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dalam acara puncak Harganas yang berlangsung di Kantor BKKBN Provinsi Lampung, Jumat (25/7/2025).
Adapun capaian yang diraih Kabupaten Lampung Selatan antara lain:
-
Peringkat 1 Kategori Kader IMP Bangga Kencana
-
Peringkat 1 Kategori Pasangan KB Lestari 20 Tahun
-
Peringkat 2 Kategori PKB/PLKB Terbaik
-
Peringkat 3 Kategori Kader Tim Pendamping Keluarga
Kepala Dinas PPKB Lampung Selatan, Rika Wati, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi para tenaga lini lapangan dalam mendukung program Bangga Kencana di daerah.
“Apresiasi dari BKKBN ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan komitmen rekan-rekan di lapangan mendapat pengakuan. Semoga ini menjadi penyemangat untuk terus berinovasi,” ujarnya.
Tak lupa, Rika Wati menyampaikan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egy Pratama, atas dukungan penuh yang selama ini diberikan terhadap program-program kependudukan dan keluarga berencana.
Ia berharap, prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi tenaga lapangan lainnya untuk terus meningkatkan kinerja serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan sektor kependudukan dan keluarga di Lampung Selatan.
Komisi I DPRD Lamsel Dorong Penyelesaian Pengangkatan Guru PPPK dalam Rapat KUA-PPAS 2026
LAMPUNG SELATAN — Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah…
Bukan Sekadar Tinjau Jalan Rusak: Kolaborasi Epik Bupati Egi dan Bunda Eva, Lebur Sekat Wilayah Demi Warga Perbatasan
LAMSEL, Tanjung Bintang — Dalam langkah nyata menuntaskan persoalan infrastruktur lintas wilayah, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melakukan peninjauan langsung kondisi ruas Jalan Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, pada Kamis (24/7/2025).
Kunjungan kedua kepala daerah ini menjadi simbol kuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menangani persoalan jalan rusak yang berada di wilayah perbatasan administratif antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari kajian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap kondisi jalan tersebut. Kini, langkah konkret diambil dengan menggandeng Pemerintah Kota Bandar Lampung guna mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang vital bagi mobilitas masyarakat dua wilayah.
“Ini adalah bentuk kerja sama konkret antara Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Saya berterima kasih kepada Bunda Eva yang sangat suportif. Semoga sinergi ini memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Egi saat meninjau lokasi.
Tak hanya turun ke lapangan, suasana peninjauan berlangsung penuh kehangatan. Bupati Egi tampak menyapa warga yang melintas dan bahkan sempat membeli minuman di warung kelontong sekitar lokasi, menunjukkan kepedulian dan kedekatan langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana atau yang akrab disapa Bunda Eva, menegaskan bahwa kolaborasi lintas wilayah adalah kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial seperti infrastruktur jalan dan banjir yang kerap terjadi di area perbatasan.
“Harapan kita, kolaborasi ini bisa segera menyelesaikan berbagai permasalahan infrastruktur dan memberi manfaat nyata bagi warga dua wilayah,” tegas Bunda Eva.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dari Pemkab Lampung Selatan, antara lain Asisten Ekobang, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, serta Camat Tanjung Bintang.
Kolaborasi lintas batas administratif ini dinilai sebagai terobosan penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan warga, tanpa sekat wilayah. Pemkab Lampung Selatan dan Pemkot Bandar Lampung berkomitmen memperluas kerja sama serupa di sektor-sektor lainnya demi kesejahteraan masyarakat bersama.
Prestasi Gemilang! Disdukcapil dan RSUD Bob Bazar Raih Predikat “Sangat Baik” dari Kementerian PAN-RB
LAMSEL, Bandar Lampung — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. Dua unit kerja strategis di lingkungan Pemkab Lamsel, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta RSUD Bob Bazar, berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Keduanya diganjar predikat “Sangat Baik” dalam kategori Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik, berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru, dalam acara yang digelar di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, pada Kamis, 27 April 2025.
Hadir dalam momen tersebut Wakil Menteri PAN-RB Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta jajaran pejabat dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi terhadap kinerja, namun juga menjadi tantangan bagi instansi pemerintah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pelayanan publik yang baik harus berbasis data yang objektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik menuju sistem yang terpadu dan terintegrasi, termasuk melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam ekosistem digital nasional.
“Kita memerlukan ASN yang adaptif, profesional, serta mampu menghadirkan pelayanan multikanal yang efisien dan mudah diakses,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turut menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi yang telah diraih.
“Ini merupakan buah dari kolaborasi dan kerja keras seluruh perangkat daerah. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik dan sepenuh hati kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan, sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati Lampung Selatan Meriahkan Peringatan Hari Anak Nasional di TK IT Al Mumtaza
LAMSEL, Kalianda – Suasana ceria menyelimuti Aula Sudirman TK Islam Terpadu (IT) Al Mumtaza, Kecamatan Kalianda, saat sekolah tersebut menjadi pusat kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Selasa pagi (22/7/2025). Kegiatan bertajuk Pertemuan Pagi Ceria itu disambut antusias ratusan anak-anak yang memenuhi aula sejak pagi hari.
Tak sekadar menjadi kegiatan seremonial, acara ini dikemas sebagai perayaan penuh keceriaan masa kanak-kanak yang tak tergantikan. Istimewanya lagi, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama turut hadir langsung dan berbaur bersama anak-anak dalam kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat.
Dengan senyum ramah dan gerakan energik, Bupati Egi tampak menikmati kebersamaannya dengan para siswa. Kehadirannya memberikan semangat tersendiri bagi anak-anak dan seluruh pihak yang hadir.
“Anak-anak semua harus semangat belajarnya. Harus bahagia, harus senang belajarnya. Selamat Hari Anak Nasional,” ucap Bupati Egi usai senam bersama.
Dalam sambutannya, Bupati Egi menegaskan pentingnya peran bersama dalam mendidik anak. Menurutnya, tanggung jawab membentuk karakter dan memberikan pendidikan terbaik kepada anak bukan hanya milik sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
“Mendidik anak bukan hanya tugas guru. Justru porsi terbesarnya ada di rumah,” tegasnya.
Ia menambahkan, masa usia dini merupakan golden age atau masa keemasan perkembangan anak. Oleh karena itu, perhatian dan pendampingan sejak dini sangat krusial dalam membentuk karakter dan potensi mereka.
“Kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi generasi hebat, maka investasinya harus dimulai sejak sekarang. Berikan mereka lingkungan yang positif dan penuh kasih,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Bupati Egi menyampaikan bahwa Pemkab Lampung Selatan akan memperkuat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai pondasi dalam mewujudkan generasi cerdas dan berkarakter.
Kegiatan yang berlangsung di TK IT Al Mumtaza ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya memberikan ruang tumbuh yang aman, menyenangkan, dan penuh cinta kasih. Suasana keceriaan pagi itu bukan hanya menjadi kenangan manis bagi anak-anak, tapi juga pengingat bagi semua pihak akan pentingnya menjaga masa depan generasi penerus sejak dini.
9 Hari Jelang Berakhirnya Program Pemutihan Pajak, UPTD Samsat Rajabasa Gencar Sosialisasi Lewat Operasi Patuh Krakatau 2025
JurnalKota.net – Lampung – Menjelang berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, Bapenda Provinsi Lampung melalui UPTD I Samsat Rajabasa semakin intensif melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Program yang akan resmi berakhir pada 31 Juli 2025 kini hanya menyisakan sembilan hari.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, kegiatan sosialisasi ini dikolaborasikan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2025 bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandar Lampung yang digelar secara intensif pada Selasa, 22 Juli 2025.
Kepala UPTD I Samsat Rajabasa, Bobiansah Stianegara, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pihaknya terlibat aktif dalam operasi gabungan tersebut sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor.
“Kami berharap masyarakat segera memanfaatkan waktu tersisa ini untuk membayar pajak kendaraan. Selain penting untuk legalitas dan keamanan berkendara, membayar pajak juga merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Bobiansah.
Meski sosialisasi telah berjalan intensif, petugas di lapangan masih menemukan banyak pelanggaran, khususnya pada kendaraan roda dua. Mayoritas pelanggar diketahui berasal dari kalangan pengemudi ojek online dan kurir paket.
“Kami temukan banyak pengemudi Go-Jek, GoFood, hingga kurir paket yang belum membayar pajak. Mereka lebih fokus mengejar target harian tanpa memperhatikan pentingnya legalitas kendaraan. Inilah yang kami tekankan melalui edukasi langsung di lapangan,” tambah Bobiansah.
Tak sedikit pula masyarakat yang mengajukan permohonan agar program pemutihan ini diperpanjang. Mereka mengaku belum mampu melunasi tunggakan karena kondisi ekonomi yang belum stabil.
Salah satu pengemudi ojek online, Yanto (34), menyampaikan aspirasinya saat ditemui di lokasi razia.
“Program ini bagus banget, cuma kami minta waktunya diperpanjang. Saya baru bisa kumpulin uang sedikit demi sedikit. Sudah tiga bulan nabung, tapi belum cukup. Kalau bisa, ya sampai akhir Agustus,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bobiansah mengatakan bahwa masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kami tampung semua aspirasi masyarakat. Banyak yang menilai program ini sangat membantu, terutama di tengah tekanan ekonomi. Mudah-mudahan bisa diperpanjang, itu harapan masyarakat,” ungkapnya.
Selain edukasi kewajiban pajak, Bobiansah juga menekankan pentingnya pemahaman bahwa pajak kendaraan bermotor bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari sistem registrasi dan identifikasi kendaraan (regident) yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian.
“Pajak kendaraan itu bukan beban, tapi tanggung jawab. Data dari regident sangat penting untuk kepentingan penertiban dan penegakan hukum oleh kepolisian. Mari kita dukung bersama,” pungkasnya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, hadir pula sejumlah pejabat dari Samsat Wilayah I Rajabasa, antara lain: Tji Idham Fitriallah, S.T., M.M.Kasi Pendataan dan Penetapan, Puspa Indah, S.E., M.M. Kasubag Tata Usaha, Anita Marliana Makki, S.E., M.M. Kasi Penagihan dan Pelaporan serta Putra A. Gunawan Kabid Pajak Bapenda Kota Bandar Lampung,Riswan Ismail Kasubbid Pajak II yang membidangi opsen pajak Kota Bandar Lampung, Nuril Adzmin Kepala UPTD Pengolahan Pajak Kedaton, Kota Bandar Lampung.
Dengan waktu yang semakin mendesak, UPTD I Samsat Rajabasa mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Bandar Lampung, untuk segera memanfaatkan kesempatan program pemutihan pajak kendaraan sebelum resmi berakhir pada 31 Juli 2025.*
DPRD Provinsi Lampung Komisi I Tinjau Sengketa Tanah di Desa Way Huwi: Lapangan Sepak Bola dan Makam Dikuasai Perusahaan
Lampung Selatan – Sebagai tindak lanjut dari audiensi masyarakat Desa Way Huwi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada 10 Juni 2025 lalu, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama anggota komisi, perwakilan BPKAD Provinsi Lampung, Camat Jati Agung, Kepala Desa Way Huwi M. Yani, serta puluhan warga melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi objek sengketa, Selasa (22/7).
Kunjungan lapangan ini bertujuan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Kondisi lapangan sepak bola yang menjadi perhatian utama terlihat memprihatinkan. Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, mengungkapkan keprihatinannya saat melihat langsung lokasi yang kini tidak dapat lagi diakses oleh warga.
“Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan ini. Bahkan, sudah ada tumpukan-tumpukan batu di tengah lapangan,” ucap Garinca dengan nada prihatin.
Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sudah hampir dua tahun terakhir masyarakat tidak dapat lagi menggunakan lapangan karena akses sepenuhnya ditutup oleh pihak perusahaan.
“Inilah faktanya, Pak Dewan. Sudah hampir dua tahun lapangan ini tertutup total. Warga tidak bisa lagi bermain bola atau melakukan kegiatan apapun di sini,” jelasnya.
Setelah meninjau lapangan, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Lampung melanjutkan kunjungan ke lokasi makam yang juga diklaim oleh perusahaan sebagai bagian dari aset mereka. Di lokasi makam, terlihat ratusan nisan dan beberapa makam tua tanpa nisan, menunjukkan bahwa area tersebut telah lama digunakan oleh warga.
“Ini adalah bukti nyata, bahwa tanah ini adalah milik masyarakat. Ada nisan bertuliskan tahun 1968, dan makam tua yang jelas sudah ada jauh sebelum perusahaan masuk sekitar tahun 1996,” tegas Kepala Desa M. Yani.
Menanggapi temuan di lapangan, anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang adil.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi. Harapan kita semua, fasum dan fasos seperti lapangan sepak bola serta tanah makam ini bisa sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan warga,” ungkapnya.
Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat internal dan mendorong penyelesaian administratif dan hukum terhadap status kepemilikan lahan. Masyarakat berharap kehadiran wakil rakyat ini dapat membawa keadilan atas hak-hak mereka yang selama ini terabaikan.
Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana Buka Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun Tingkat Kota Bandar Lampung
JK, BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, secara resmi membuka peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 Tahun tingkat Kota Bandar Lampung yang berlangsung di Gedung Semergou. Acara ini mengusung tema nasional “Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur Tahun 2025”.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menegaskan komitmen Pemerintah Kota dalam memperkuat peran koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Eva Dwiana mengumumkan bahwa Pemkot Bandar Lampung akan menggulirkan bantuan pinjaman total sebesar Rp.3 miliar kepada koperasi merah putih yang tersebar di kota ini.
“Setiap koperasi merah putih akan kami bantu dengan dana sebesar Rp100 juta. Harapannya, bantuan ini dapat memperkuat modal koperasi dan memberikan dampak nyata bagi anggotanya,” ujar Eva Dwiana di hadapan para tamu undangan dan pelaku koperasi.
Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana juga menekankan bahwa fokus pembangunan koperasi akan diarahkan untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM harus mendapatkan pelayanan yang lebih baik serta pengalaman yang lebih positif dibandingkan sebelumnya.
“Kita harus belajar dari pengalaman UMKM secara langsung, memahami tantangan mereka, dan mendorong mereka untuk memperjuangkan kepentingannya. Jika ada yang merasa tertinggal, kita hadir untuk membantu dan mengangkat kembali potensi mereka,” tegasnya.
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana, Pemkot akan melibatkan aparat penegak hukum seperti Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri (Kajari), serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung dalam proses pengawasan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, turut menyampaikan bahwa momentum Harkopnas ke-78 Tahun ini menjadi ajang penting dalam merefleksikan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ia berharap koperasi terus berinovasi dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman.
“Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen untuk memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di tingkat lokal,” ujar Riana.
Acara peringatan Harkopnas ke-78 tahun ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh dan pengurus koperasi, pelaku UMKM, serta masyarakat umum. Kegiatan ini juga ditutup dan diakhirin fhoto bersama dengan pengurus koperasi merah putih yang ada di bandar Lampung.(kwt).
Hanifal, S.P Anggota DPRD Provinsi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan
TUBABA – Kegiatan Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dilaksanakan di Tiyuh Gunung Timbul, kecamatan…
Samsat I Rajabasa Gencar Sosialisasikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Dua Titik Strategis
JurnalKota.net – Lampung – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, UPTD Samsat Wilayah I Rajabasa di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melaksanakan pendataan serta sosialisasi program pemutihan pajak di dua titik strategis berkolaborasi dengan Satlantas Polres Bandar Lampung dalam rangka Operasi Patuh 2025, pada Senin 21 Juli 2025.
Dua lokasi yang dipilih dalam kegiatan ini adalah Jalan Gedung Meneng, Rajabasa, dan Jalan Gatot Subroto, Bumi Waras, Bandar Lampung. Sosialisasi dilakukan dengan membagikan brosur informasi serta memberikan edukasi langsung kepada pengendara dan masyarakat sekitar.
Program pemutihan pajak kendaraan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung, sebagai bentuk kebijakan pro-rakyat. Masyarakat yang memanfaatkan program ini akan mendapatkan pembebasan denda keterlambatan dan kemudahan pelunasan pajak, baik untuk kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4).
Kepala UPTD Samsat I Rajabasa, Bobiansah Stianegara, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pendekatan langsung ke masyarakat sangat penting untuk memperluas jangkauan informasi terkait program ini.
“Harapan kami, masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Program pemutihan ini tidak berlangsung sepanjang tahun, sehingga ini adalah momen yang tepat untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa harus terbebani denda,” ujar Bobiansah.
Selain itu, Bobiansah juga menambahkan, pemilihan lokasi yang ramai dan strategis bertujuan agar informasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dalam waktu singkat.
“Selain memberikan keringanan kepada masyarakat, keberhasilan program ini juga berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sejumlah pejabat Samsat Wilayah I Rajabasa, antara lain:Tji Idham Fitriallah, S.T., M.M. Kasi Pendataan dan Penetapa,Puspa Indah, S.E., M.M. Kasubag Tata Usaha, serta Anita Marliana Makki, S.E., M.M. Kasi Penagihan dan Pelaporan
Bapenda Provinsi Lampung melalui UPTD Samsat I Rajabasa terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebelum masa pemutihan berakhir.*
Bukti! Bupati dan Kajati Lampung Tanam Perdana Jagung di Kalianda, Dorong Ketahanan Pangan dan Pendampingan Petani
Kalianda, Lampung Selatan — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, melakukan penanaman perdana benih jagung di Desa Margacatur, Kecamatan Kalianda, Senin (21/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang melibatkan kelompok tani dan didukung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan.
Penanaman dilakukan di atas lahan seluas 5 hektare oleh Kelompok Tani Maju, menggunakan 75 kilogram benih jagung varietas NKSUMO, yang merupakan bantuan CSR dari PT Syngenta Indonesia.
Bupati Radityo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejari Lampung Selatan dalam mendorong sinergi lintas sektor. Menurutnya, program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga memberi pendampingan hukum yang dibutuhkan oleh petani.
“Ini wujud nyata kolaborasi dalam membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung Selatan,” ujar Radityo.
Sementara itu, Kepala Kejari Lampung Selatan Afni Carolina menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian merupakan bagian integral dari stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga kelompok tani, untuk bersama-sama membangun ekonomi desa secara berkelanjutan.
Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan oleh kejaksaan. Ia bahkan meminta jajarannya membentuk grup WhatsApp bersama petani agar komunikasi dan pembinaan dapat dilakukan secara langsung dan responsif.
“Kalau petani sudah dibantu banyak pihak tapi belum sejahtera, berarti ada yang perlu diperbaiki. Kita harus pastikan pendampingan benar-benar terjadi di lapangan,” tegas Danang.
Ia juga menyatakan bahwa Bulog, TNI, serta instansi terkait lainnya akan dilibatkan dalam distribusi hasil panen guna memperkuat rantai pasok pangan lokal.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Ekobang, serta kepala dinas terkait seperti TPHBUN, Ketahanan Pangan, PMD, Camat Kalianda, dan sejumlah undangan lainnya.
Langkah awal ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung Selatan secara berkelanjutan.
Bukan Sekadar Seremoni! Plt Ketua Dekopinda Lamsel: Koperasi Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi Desa
KALIANDA — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Lampung Selatan, TB. Rudi Topan, menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kelurahan Way Urang Kalianda dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Lampung Selatan, Minggu (20/7).
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah wujud nyata dari semangat kemandirian ekonomi desa berbasis gotong royong dan nasionalisme,” tegas Rudi, didampingi Sekretaris III Dekopinda, Tedi Rudiana.
Menurut Rudi, kehadiran koperasi di tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur ekonomi akar rumput. Lebih dari itu, koperasi diyakini dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Ia pun menekankan bahwa Dekopinda bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama, berkomitmen menjadikan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi lokal.
“Koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi. Ia adalah fondasi dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan asli desa (PADes),” kata Rudi.
Ia juga mendorong agar koperasi yang baru diluncurkan ini dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, agar benar-benar dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Rudi menilai, peluncuran koperasi ini sejalan dengan semangat revitalisasi koperasi yang tengah diusung oleh pemerintah, serta dapat menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain dalam membangun kekuatan ekonomi dari bawah.
“Mari jadikan koperasi sebagai rumah besar ekonomi rakyat—yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Peluncuran Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi tonggak awal terbentuknya jaringan koperasi desa yang solid di seluruh wilayah Lampung Selatan, dengan semangat gotong royong dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.