KALIANDA – Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS), Dede Suhendar, menyampaikan kritik terhadap Bupati Radityo Egi Pratama. Ia menilai Bupati Egi terlalu cepat merespons berbagai isu yang viral di media sosial, namun kurang optimal dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui saluran formal.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Saepunnaim atau yang akrab disapa Kang Ayi, tokoh pemuda dan aktivis swadaya masyarakat di Lampung Selatan. Dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini, Kang Ayi menyampaikan bahwa fenomena viral justru merupakan bentuk partisipasi publik yang sah di era digital.
“Hari ini saya membaca tulisan Pak Dede Suhendar di beberapa media. Saya ingin memberikan pandangan lain agar bisa menjadi referensi tambahan dalam perjuangan bersama,” ujar Kang Ayi.
Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat yang menjadi viral bukan karena ingin sensasi, tetapi karena merasa tidak didengar melalui jalur formal. “Viral itu adalah ekspresi kehendak rakyat di tengah kebuntuan birokrasi dan minimnya keberpihakan wakil rakyat,” tegasnya.
Kang Ayi mengapresiasi langkah cepat Bupati Egi dalam merespons berbagai aspirasi viral sebagai bentuk kepemimpinan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.
“Respon cepat terhadap isu viral adalah wujud keberpihakan pemimpin terhadap suara rakyat. Itu adalah hak prerogatif kepala daerah dalam menentukan prioritas kebijakan,” ujarnya.
Soroti Perjuangan Guru Honorer
Sebagai contoh, Kang Ayi menyinggung perjuangan panjang para guru honorer yang sempat menggelar unjuk rasa hingga ke Jakarta demi menuntut status dan kesejahteraan.
“Dulu ratusan guru honorer turun ke jalan, mendatangi DPRD, kantor bupati, hingga ke Senayan. Namun, saat itu alasan yang diberikan hanya sebatas keterbatasan APBD, tanpa solusi konkret. Baru pekan lalu, Bupati Egi mulai menyerahkan SK PPPK meskipun belum seluruhnya. Ini menjadi harapan baru bagi para guru,” terang Kang Ayi.
Di akhir pernyataannya, Kang Ayi mengajak seluruh pihak untuk menjadikan perbedaan pandangan sebagai bahan refleksi bersama, bukan saling menyalahkan.
“Fenomena viral seharusnya dilihat sebagai upaya kolektif rakyat dalam menyempurnakan sistem. Jangan takut keluar dari zona nyaman untuk perubahan yang lebih baik di Lampung Selatan,” pungkasnya.
