JBK, JATINANGOR — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, mengikuti kegiatan Retreat Nasional Sekretaris Daerah se-Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya pada Minggu (26/10/2025).
Selain kedua pejabat Pemprov Lampung tersebut, kegiatan Retreat Nasional Sekretaris Daerah se-Indonesia tersebut juga diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam kesemptan itu mengatakan, bahwa efektivitas pemerintahan menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju dalam dua dekade ke depan. Hal itu ia sampaikan saat membuka
Menurut Bima Arya, kondisi saat ini jauh berbeda dibanding 10 hingga 20 tahun lalu. Indonesia kini berada di persimpangan sejarah menuju negara maju pada tahun 2045, memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan kelas menengah.
“Arah Presiden sangat jelas: Indonesia harus menjadi negara maju dalam 20 tahun. Kalau tidak, kita akan selamanya terjebak sebagai negara kelas menengah,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa dalam setiap rapat kabinet, Presiden menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang efektif, sinergis, dan kolaboratif. Seluruh kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota diminta berjalan seirama agar kebijakan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik.
“Efektivitas itu tidak berarti sebelumnya tidak efektif, tetapi harus lebih tajam, efisien, dan menyatu antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Bima menjelaskan, salah satu fokus besar pemerintahan saat ini adalah efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Ia menyinggung adanya kebocoran anggaran sebagaimana disorot dalam buku Paradoks Indonesia karya Presiden Joko Widodo, yang menjadi dasar semangat reformasi pengelolaan keuangan publik.
“Semangat pemerintahan hari ini adalah memastikan uang negara dikelola jauh lebih efektif. Babak pertama efisiensi sudah dimulai, kini kita masuk babak kedua: penyesuaian dan sinkronisasi transfer ke daerah (TKD),” terang Bima.
Sebagai mantan kepala daerah, ia mengaku memahami tantangan yang dihadapi para Sekda dalam menyesuaikan kebijakan TKD. Namun, ia menegaskan, langkah tersebut diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran tanpa pemborosan anggaran.
Lebih lanjut, Wamendagri menuturkan bahwa retreat nasional Sekda ini menjadi ruang penting bagi Kemendagri untuk memediasi kebutuhan antara pusat dan daerah. Forum tersebut dihadiri para kepala daerah, kepala Bappeda, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang relevan.
“Kami ingin memfasilitasi dan menjembatani. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong efektivitas APBD dan realisasi program prioritas nasional, di sisi lain kami juga mendengar langsung kebutuhan dari daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa para wakil menteri dalam negeri diberi tugas khusus oleh Mendagri untuk menjadi mentor bagi daerah. Bima sendiri akan fokus mendampingi wilayah Jawa dan Sumatra, sedangkan dua wakil menteri lainnya mengawal kawasan Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Nusa Tenggara.
“Kami ingin menjadi tempat curhat kepala daerah, hadir langsung, mendengar tantangan di lapangan, dan menyampaikan kebijakan pusat agar nyambung dengan kebutuhan daerah,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Bima Arya juga menyinggung suasana kebersamaan dalam retreat tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga akhir dengan penuh semangat dan kenyamanan.
“Kami ingin Bapak-Ibu nyaman di sini. Silakan berolahraga pagi agar kuat menghadapi udara dingin Jatinangor,” ujarnya disambut tawa peserta.
Dengan gaya khasnya yang hangat dan humoris, Bima menutup sambutan dengan pesan motivatif: “Angka TKD mungkin tidak sama lagi, tapi semangat dan kinerja harus tetap sama, tetap terima, tetap semangat untuk Indonesia maju.”
Forum strategis tersebut dihadiri oleh 1.104 peserta yang terdiri dari 38 Sekda provinsi, 514 Sekda kabupaten/kota, serta para kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Mereka mengikuti serangkaian sesi diskusi tematik, pembekalan kebijakan, dan koordinasi lintas sektor bersama 22 kementerian/lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pendidikan Tinggi.(*)