KALIANDA — Sejumlah organisasi di luar Kabupaten Lampung Selatan mendapat sorotan tajam dari warga setempat usai melontarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Kritikan tersebut dinilai tidak berdasar, berpotensi menyesatkan opini publik, serta menciptakan kegaduhan di tengah upaya percepatan pembangunan daerah.
Wakil Ketua Aliansi Kearifan Lokal Lampung (AKLI), Marno, menegaskan bahwa sebagian kritik yang disampaikan berasal dari asumsi dan tidak didukung oleh data valid.
“Kritik itu sah, tapi harus disertai data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal bicara tanpa indikator yang jelas, karena itu bisa menyesatkan,” kata Marno, Jumat (25/7/2025).
Ia menyayangkan tudingan yang justru datang dari pihak luar, yang dinilai tidak memahami situasi riil di lapangan. Menurutnya, hal tersebut hanya memperkeruh suasana dan melemahkan semangat gotong royong yang selama ini terbangun di Lampung Selatan.
“Kalau ada yang perlu dikritisi, sebaiknya selesaikan masalah di daerah masing-masing dulu. Jangan mengangkat isu dari luar wilayah hanya untuk mencari perhatian,” ujarnya.
Menanggapi isu dugaan pengondisian proyek lelang di Lampung Selatan, Marno membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut proses pengadaan di daerahnya dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
“Peserta lelang ada 15 sampai 20 perusahaan. Pemenangnya pun beragam, tidak didominasi pihak tertentu. Jadi tuduhan itu tidak berdasar,” jelasnya.
Marno menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dinilai terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi, bukan saling menjatuhkan.
“Kalau memang punya niat baik, mari bangun bersama. Kritik boleh, tapi jangan sampai jadi fitnah. Yang kami butuhkan sekarang adalah kerja nyata, bukan gaduh yang tak membawa solusi,” pungkasnya. (*)
