Walikota Bandar Lampung Secara Hj. Eva Dwiana Resmi Membuka Bandar Lampung Expo 2025

JK, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung secara resmi membuka Acara Bandar Lampung Expo Tahun 2025 pada Sabtu Malam, (12/07/2025) berlokasi di Gedung Graha Mandala.

Pembukaaan Bandar Lampung Expo Tahun 2025 secara langsung dibuka, ditandai dengan pemukulan kolintang oleh Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana didampingi oleh Wakil Walikota H. Deddy Amarulah, Sekda Kota Bapak Iwan Gunawan, Forkopimda Kota Bandar Lampung dan Sekda Provinsi Lampung Bapak Marindo Kurniawan.

Turut hadir juga Walikota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi selaku Ketua Apeksi periode 2025-2030 dan Direktur Eksekutif Apeksi, Bapak Alwis Rustam.

Bandar Lampung Expo kali ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-343 Kota Bandar Lampung. Acara ini juga menjadi ajang promosi produk lokal, hiburan rakyat, sekaligus ruang interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam sambutan Walikota Hj. Eva Dwiana, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut meramaikan acara ini dan berharap Bandar Lampung Expo menjadi ajang untuk memperkuat perekonomian daerah.

“Kami ingin acara ini menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM, hiburan rakyat, serta simbol semangat pembangunan kota. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini,” ujar Walikota.

Beliau juga mengajak masyarakat bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung agar program-program pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung Expo 2025 dijadwalkan berlangsung selama 8 hari, dari 12-19 Juli 2025. Selama acara berlangsung, masyarakat akan disuguhkan beragam hiburan musik, pameran UMKM, stand kuliner, hingga layanan publik dari berbagai dinas dan instansi. (kwt)

Klarifikasi Tim 15 Terhadap Pemberitaan Diduga Hoaks Terkait Jual Beli Fasum Perum Griya Sukarame

JK, BANDAR LAMPUNG – Menanggapi pemberitaan yang beredar luas di media online maupun beberapa kanal berita daring terkait dugaan adanya praktik jual beli fasilitas umum (fasum) di Perumahan Griya Sukarame, Tim 15 menyampaikan klarifikasi resmi bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. Jumat, (11/07/2025).

Pak Anton, selaku Ketua Tim 15, dengan tegas menyampaikan bahwa tidak pernah ada kegiatan jual beli fasum oleh pihak mana pun yang mengatasnamakan warga.

“Kami dari Tim 15 mewakili warga Perum Griya Sukarame menegaskan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli fasum dan fasos seperti yang diberitakan. Pemberitaan tersebut adalah hoaks dan sangat merugikan nama baik warga serta memecah belah keharmonisan lingkungan. Bahkan kami pun juga mengantongi surat pernyataan warga Griya Sukarame yang dibuat pada bulan juni 2025 disitu jelas bahwa warga Griya Sukarame setuju dan mendukung kami tim 15. Kami meminta agar pihak yang menyebarkan informasi Hoax tidak berdasar ini segera bertanggung jawab dan melakukan klarifikasi,” tegas Pak Anton

Tim 15 adalah tim perwakilan warga yang dibentuk secara resmi untuk mengawal dan memastikan pengelolaan fasilitas umum di lingkungan perumahan Griya Sukarame berjalan sesuai aturan dan kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Acil, perwakilan dari pihak developer Griya Sukarame, juga membantah tegas bahwa telah terjadi transaksi jual beli atas fasum perumahan.

“Kami selaku developer tidak pernah melakukan penjualan fasum, fasos kepada siapa pun. Semua fasum dan fasos adalah aset bersama warga dan dikelola sebagaimana mestinya. Bahkan kami pihak developer sudah membuat kuasa menjual dengan nomor 22 Tanggal 18 Maret 2025 Notaris & PPAT Mursalin, SH, M.Kn atas nama Surya Hadi Apriyanto alias Acil bertindak sebagai Direktur PT. Dutagriya Adikarya kepada ketua dan sekretaris Tim 15 atas nama Ir. Anton Alpis Ketua Tim 15 Syafi’i Chaniago Sekretaris Tim 15 sebagai perwakilan warga Perum. Griya Sukarame. Dan kami juga tidak pernah menerima permintaan jual beli dalam bentuk apa pun. Pemberitaan yang menyebutkan adanya jual beli dengan keterlibatan pihak developer adalah fitnah dan menyesatkan serta tidak berdasar,” Ungkap Acil pihak Developer

Kami selaku developer tidak pernah melakukan penjualan fasum dan fasos kepada siapa pun. Semua fasum dan fasos adalah aset bersama warga dan dikelola sebagaimana mestinya. Kami juga tidak menerima permintaan jual beli dalam bentuk apa pun. Pemberitaan yang menyebut adanya jual beli dengan keterlibatan pihak developer adalah fitnah dan tidak berdasar,” ungkap Acil.

Tim 15 dan pihak developer menyayangkan adanya upaya oknum yang menyebarkan informasi keliru yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat khusus warga Griya Sukarame.

Sebagai langkah tindak lanjut, Tim 15 akan:

Mengklarifikasi berita hoaks ini kepada masyarakat agar menjadi edukasi dan pencerahan kepada masyarakat.

Melakukan sosialisasi langsung ke warga untuk mengedukasi pentingnya tabayun (klarifikasi) sebelum mempercayai informasi yang beredar yang belum jelas kebenarannya.

Tim 15 mengimbau seluruh warga Griya Sukarame agar tetap tenang, menjaga solidaritas, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax yang belum jelas sumbernya.(Kwt)

Penandatanganan Raperda APBD 2024 dan Persetujuan RPJMD 2025-2029, Lampung Mantapkan Arah Pembangunan

LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menandatangani…

Lampung Mantapkan Arah Pembangunan Jangka Menengah, Gubernur Apresiasi Peran DPRD

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung meneguhkan sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah.…

Bupati Parosil Tegaskan Komitmen Antikorupsi di Rakor KPK: Lampung Barat Siap Bangun Pemerintahan yang Bersih

LAMPUNG BARAT — Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah…

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Akselerasi Asta Cita di wilayah Kota Bandar Lampung:

JK, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Akselerasi Asta Cita sebagai komitmen strategis dalam mempercepat capaian tujuan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesejahteraan masyarakat.di Aula Semergou Rabu, (09/07/ 2025)

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, dalam sebuah acara yang digelar secara resmi di Aula Semergo, Balai Kota Bandar lampung. Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dan akademisi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Asta Cita delapan cita-cita pembangunan nasional yang meliputi antara lain peningkatan kualitas manusia Indonesia, penguatan sistem demokrasi, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, serta reformasi birokrasi yang bersih dan melayani.

“Kesepakatan ini menjadi tonggak penting bagi kota bandar Lampung untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Kita ingin setiap warga merasakan langsung dampak positif dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak kepada rakyat.” ujar Eva Dwiana

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Surya Wibowo, S.H., LL.M, dalam sambutannya menegaskan bahwa Kejaksaan akan mendukung penuh proses akselerasi pembangunan melalui penguatan aspek hukum dan pengawasan. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan anggaran dan implementasi program pembangunan dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.

“Kejaksaan tidak hanya hadir sebagai institusi penegakan hukum, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan. Kami berkomitmen mendampingi pemerintah daerah agar setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor hukum demi tercapainya kemajuan yang berkelanjutan,” ungkap Danang

Acara ini ditutup dengan penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama oleh Wali Kota Bandar Lampung dan perwakilan dari lembaga pendukung, sebagai simbol dimulainya fase baru akselerasi Asta Cita di Kota Bandar Lampung.

Dengan penandatanganan ini, diharapkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dapat bersatu dalam semangat membangun kota yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.(Kwt)

Bupati Dedi Irawan Sampaikan Ranperda Tentang RPJMD 2025-2029 ke DPRD Pesibar

PESIBAR – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Catat ini jadwal Pendaftaran SMA Siger Bandar Lampung

JK, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung membuka sistem penerimaan murid baru tahun 2025/2026 jenjang SMA di Yayasan Siger Prakarsa Bunda, pendaftaran dibuka dari tanggal 9 hingga 10 Juli 2025.

Sekolah Menengah Atas (SMA) dibangun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengakomodir lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.

“Alhamdulillah pendaftaran sekolah gratis untuk jenjang SMA akan dibuka Rabu. Bunda meminta kepada sekolah menampung anak belum mampu untuk melanjutkan sekolah,” jelas Eva Dwiana, Selasa 8 Juli 2025.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan pihaknya menggratiskan bagi seluruh masyarakat belum mampu untuk bersekolah di Sekolah Siger Bandar Lampung.

“Ini semuanya gratis, tanpa dipungut biaya. Jadi tidak alasan bagi warga Bandar Lampung yang tidak Sekolah dikarenakan tidak ada biaya,” tambah Eva Dwiana.

Lokasi SMA Siger Bandar Lampung:

– SMA 1 Siger Bandar Lampung berada di Jalan Ikan Sembilang, No.16 Kecamatan Bumiwaras (SMPN 38 Bandar Lampung).

– SMA Siger 2 Bandar Lampung berada di Jalan Soekarno Hatta No. 18 (SMPN 39 Bandar Lampung).

– SMA Siger 3 Bandar Lampung berada di Jalan Pulau Button Raya (SMPN 44 Bandar Lampung)

– SMA Siger 4 Bandar Lampung berada di Jalan Padat Karya, Kecamatan Rajabasa

(SMPN 45 Bandar Lampung)

Masyarakat yang hendak sekolah di Yayasan Siger Prakarsa Bunda harus melampirkan persyaratan berupa, Domisili Bandar Lampung, Fotokopi Kartu Keluarga, Akte, KTP orang tua, Surat Keterangan lulus, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan foto berwarna 3×4 (3 Lembar). (kwt)

Pengurus Korpri Lampung Barat 2025–2030 Resmi Dikukuhkan, Nukman Jabat Ketua

LAMPUNG BARAT — Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lampung Barat masa bakti 2025–2030 resmi…

Pengurus Korpri Lampung Barat 2025–2030 Resmi Dikukuhkan, Nukman Jabat Ketua

LAMPUNG BARAT — Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lampung Barat masa bakti 2025–2030 resmi dikukuhkan pada Selasa, 8 Juli 2025. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua III Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung, Senen Mustakim, mewakili Ketua Korpri Provinsi Lampung, Muhammad Firsada, di Aula Kagungan Setdakab.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat, Nukman, secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Korpri Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Korpri Provinsi Lampung Nomor: KEP-249/III/SK/DP/2025.

Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk memperkuat semangat pengabdian dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Di balik jabatan tersimpan tanggung jawab besar. Di balik struktur organisasi, tersirat harapan dan cita-cita untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Mad Hasnurin juga menekankan bahwa Korpri harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh anggotanya. Organisasi ini diharapkan mampu menghadirkan suasana yang mendukung tumbuhnya profesionalisme, serta tempat di mana anggota merasa dihargai, didengarkan, dan diberdayakan.

Ia mendorong pengurus baru agar menyusun program kerja yang visioner dan lahir dari niat tulus, bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjawab tantangan masa depan.

Sementara itu, Senen Mustakim menyampaikan bahwa jabatan dalam struktur Korpri harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

“Anggota Korpri harus solid, jangan mudah terpecah. Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk mendukung percepatan pembangunan, khususnya di Kabupaten Lampung Barat,” tegasnya.

Ketua Korpri yang baru dilantik, Nukman, menyampaikan optimismenya terhadap kepengurusan yang baru. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja organisasi.

“Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, Korpri Lampung Barat akan berjalan selaras dan menjadi organisasi yang bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat,” ucap Nukman.

Adapun susunan pengurus Korpri Kabupaten Lampung Barat masa bakti 2025–2030 sebagai berikut:

  • Ketua: Nukman

  • Wakil Ketua I: Ahmad Hikami

  • Wakil Ketua II: Ismet Inoni

  • Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan: Surti

  • Ketua Bidang Pembinaan Disiplin Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan: Misranto

  • Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum: Marni Yanti

  • Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan: Nurliana

  • Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya: Endang Guntoro

  • Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat: Nova Christina

  • Ketua Bidang Pengendalian: Ferdian Wahyudi

Gubernur Lampung Aktifkan Kembali Dr. Agus Nompitu Sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

JK, BANDAR LAMPUNG –Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi mengaktifkan kembali Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P. dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Senin (07/07/2025).

Pengaktifan tersebut ditandai dengan penyerahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.10.2/3340/VI.04/2025 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.10.2/01/VI.04/2024 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Penyerahan keputusan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Ruang Kerjanya. Langkah ini menyusul Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 9/Pid.Pra/2025/PN Tjk tertanggal 18 Juni 2025, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Dr. Agus Nompitu tidak sah dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menyampaikan harapan agar pengaktifan kembali Dr. Agus Nompitu dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja.

“Kami berharap Dr. Agus Nompitu segera berkoordinasi dengan jajaran dan langsung bergegas untuk menjalankan program-program strategis Dinas Tenaga Kerja demi mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung,” ujar Sekda.

Penyerahan keputusan tersebut turut disaksikan oleh para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya optimalisasi kinerja dan penguatan sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, profesionalisme, serta menjamin hak-hak Aparatur Sipil Negara dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. (*)

Lampung Selatan Masuk Tiga Besar Daerah Terpuas di Lampung, Raih Grade A dalam Survei RLMG

Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar.

LAMSEL, Kalianda – Kabupaten Lampung Selatan menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk tiga besar daerah dengan tingkat kepuasan publik tertinggi di Provinsi Lampung. Berdasarkan survei Litbang Radar Lampung Media Group (RLMG) semester pertama 2025, Lampung Selatan mencatat skor kepuasan sebesar 81,74%, meraih Grade A bersama Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus.

Capaian ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam mendorong perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor pelayanan publik.

Dalam survei tersebut, sebanyak 23,48% responden menyatakan sangat puas—tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota—dan 58,26% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Pariwisata Jadi Primadona

Sektor pariwisata menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepuasan 83,48%, berkat pengembangan destinasi unggulan seperti Minang Rua, Kedu Warna, dan kawasan pesisir Kalianda. Inovasi di sektor ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan Meningkat

Pelayanan kesehatan juga mencatat skor tinggi, yakni 80,87%, didorong oleh program mobil sehat dan puskesmas keliling yang menjangkau masyarakat hingga pelosok kecamatan.

Di bidang pendidikan, tingkat kepuasan publik mencapai 76,53%, mencerminkan hasil dari perbaikan infrastruktur sekolah serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga pengajar.

Infrastruktur dan Pertanian Juga Alami Perbaikan

Meskipun masih ada 22,61% responden yang mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan, namun 70,44% lainnya menilai telah terjadi perbaikan signifikan, khususnya di jalur utama dan wilayah pedesaan.

Sektor pertanian, yang menjadi penopang ekonomi lokal, memperoleh tingkat kepuasan 73,91%. Hal ini dipicu oleh program pembinaan kelompok tani dan dukungan permodalan dari pemerintah daerah.

Survei Mewakili Suara Publik Sumbagsel

Survei RLMG dilakukan terhadap 1.495 responden dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung (kecuali Kabupaten Pesawaran), dengan masing-masing daerah diwakili oleh 115 responden. Penilaian mencakup enam sektor utama: kepemimpinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, pertanian, dan pariwisata.

Hasil survei ini menegaskan bahwa pendekatan pemerintahan yang responsif, programatik, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Bupati Parosil Kukuhkan Satgas PPA, Tegaskan Komitmen Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengukuhkan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak…

Bupati Parosil Kukuhkan Satgas PPA, Tegaskan Komitmen Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengukuhkan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dari tingkat kabupaten hingga kelurahan dan pekon, dalam acara yang digelar di Lamban Pancasila, Kecamatan Balik Bukit, Senin (7/7/2025).

Pengukuhan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menangani dan menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilai mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Satgas PPA tingkat kabupaten dibentuk berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor: B/251/KPTS/III.06/2025, sedangkan untuk tingkat kelurahan dan pekon ditetapkan melalui SK Ketua Satgas PPA Kabupaten, Nukman.

“Satgas ini dibentuk berangkat dari kegelisahan saya atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa pekon. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus hadir mengambil langkah nyata,” tegas Parosil dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Lampung Barat selama ini dikenal sebagai wilayah yang kondusif dan aman, sehingga munculnya kasus kekerasan menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani agar tidak terulang.

Bupati menekankan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan semua unsur, termasuk tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan institusi pemerintah.

“Saya minta Satgas yang sudah dikukuhkan bisa menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Harus bekerja keras dan bersinergi,” ujarnya.

Struktur dan Tugas Satgas PPA

Sekretaris Daerah Lampung Barat Nukman, yang juga dikukuhkan sebagai Ketua Satgas PPA, mengingatkan kepada jajaran Satgas di kelurahan dan pekon agar segera berkoordinasi dengan camat serta seluruh pihak terkait.

“Setelah pelantikan, jangan menunggu lama. Harus langsung bekerja dan bangun koordinasi yang kuat,” pesan Nukman.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKBPPPA Lampung Barat, Danang Harisuseno, menjelaskan bahwa Satgas PPA dibentuk dengan tujuan memperkuat perlindungan perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan kolaborasi antar-lembaga dalam penanganannya.

“Kita ingin menekan angka kekerasan, membangun sistem perlindungan yang kuat, dan memastikan kasus-kasus ini ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Danang.

Struktur Satgas PPA Tingkat Kabupaten:

  • Ketua: Sekda Lampung Barat, Nukman

  • Wakil Ketua: Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Hikami

  • Sekretaris: Kadis PPKBPPPA, Danang Harisuseno

Untuk Satgas tingkat kelurahan dan pekon, nama-nama ditetapkan oleh masing-masing Peratin dan Lurah di wilayahnya.

Pelantikan turut disaksikan oleh Wakil Bupati Mad Hasnurin, anggota DPRD Bambang Kusmanto, serta perwakilan dari kejaksaan, TNI, Polri, Kemenag, Pengadilan Agama, camat, dan peratin setempat.

Pemprov Lampung dan TNI Bersinergi, Sekda Marindo Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera

JK, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Radin Inten di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Korem 043/Garuda Hitam dalam transformasi menuju Kodam, yang digelar di ruang rapat Korem 043/Garuda Hitam, Kamis (04/07/2025).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Lampung telah mengambil langkah konkret sebagai bentuk dukungan, di antaranya dengan menghibahkan lahan seluas 16 hektare di kawasan Kota Baru untuk kebutuhan Korem 043/Gatam serta 40 hektare lahan tambahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Kodam.

“Ini adalah wujud komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung terbentuknya Kodam di Lampung. Selama ini, sinergi antara Pemprov dan Korem 043/Gatam telah terjalin sangat baik, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan dan kedaulatan energi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Sekda Marindo

Sekda berharap, melalui kunjungan kerja Komisi I DPR RI, proses pembentukan Kodam di Lampung dapat berjalan lebih cepat sehingga sinergi antara TNI dan Pemprov Lampung semakin kuat untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Sementara itu, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyambut hangat kehadiran rombongan Komisi I DPR RI dan menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mendukung pembentukan Kodam di Lampung.

“Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pembentukan Kodam. Korem selama ini telah bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai komponen bangsa di wilayah Lampung untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial, menjaga kondusivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Danrem.

Danrem juga menjelaskan bahwa pembangunan Kodam akan dilakukan di atas lahan hibah dari Pemprov Lampung dan mencakup pembangunan satuan-satuan pendukung lainnya. Menurutnya, masih banyak potensi lahan di wilayah Lampung yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Danrem menyebutkan, Kodam yang akan dibentuk di Lampung telah mendapatkan persetujuan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat dan akan diberi nama Kodam XX/Radin Inten. Kodam ini nantinya akan membawahi Korem 043/Garuda Hitam di Lampung serta Korem 041/Garuda Emas di Bengkulu.

“Kami mengapresiasi dukungan besar dari Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan lahan dan berbagai bentuk sinergi demi terwujudnya Kodam XX/Radin Inten,” tambah Danrem.

Ketua rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung penuh pembentukan Kodam XX/Radin Inten yang akan bermarkas di Lampung.

“Pembentukan Kodam ini diyakini akan memperkuat pembangunan wilayah pertahanan serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Lampung dan Bengkulu,” ujar Dave Laksono.

Dave juga meminta agar Korem 043/Gatam bersama seluruh pemangku kepentingan terkait menyusun kajian komprehensif mengenai potensi tantangan dalam proses pembentukan Kodam XX/Radin Inten, termasuk langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Rangkaian kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan DPR RI guna mewujudkan sistem pertahanan wilayah yang lebih kuat dan terintegrasi, serta mendukung agenda pembangunan nasional, baik dari aspek keamanan dan pertahanan, maupun dari aspek perekonomian.

Sebagaimana diketahui, peningkatan status Korem menjadi Kodam akan membawa banyak keuntungan, baik bagi pertahanan nasional maupun pembangunan daerah. Kodam memiliki wewenang komando lebih luas, anggaran lebih besar, dan peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung program-program pemerintah.

Dengan lokasi geografis yang sangat strategis, yakni berada di gerbang Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Lampung menjadi posisi ideal untuk keberadaan sebuah Kodam. Kodam XX/Raden Inten diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendidikan bela negara bagi generasi muda. (*)