JurnalKota.net – JAKARTA – Perjuangan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam menyampaikan aspirasi petani singkong mendapat respons dari pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menerapkan larangan terbatas (Lartas) impor etanol dan tepung tapioka untuk melindungi petani lokal serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai memimpin Rapat Perlindungan dan Penyelesaian Permasalahan Petani Ubi Kayu dan Tebu, di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025). Rapat dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, asosiasi petani, serta pelaku usaha dari sektor singkong, tapioka, dan tebu.

Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan Lartas merupakan arahan langsung Presiden.
“Khusus etanol, kita akan terbitkan Lartas, larangan terbatas impor. Kalau produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan, impor ditiadakan. Begitu juga singkong, jika bisa dipenuhi, impor tepung tapioka tidak diperbolehkan,” ujar Amran.

Tepung tapioka merupakan produk turunan dari singkong. Ketika impor tapioka tinggi, permintaan singkong petani lokal menurun karena industri memilih pasokan impor dengan harga lebih murah. Akibatnya, harga singkong di tingkat petani turun meski produksi melimpah. Dengan adanya Lartas impor tapioka, industri dalam negeri kembali diarahkan untuk menyerap singkong lokal.

Menanggapi kebijakan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden kepada petani singkong.
“Alhamdulillah, perjuangan panjang kita bersama petani akhirnya mendapat perhatian serius Presiden. Dengan kebijakan Lartas ini, harga singkong InsyaAllah akan kembali naik dan petani Lampung bisa lebih sejahtera,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk tepung tapioka sebagai upaya mengendalikan rantai perdagangan.
“Kita ingin harga tapioka di pasar terkendali, sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih layak. Pemprov Lampung akan terus mengawal implementasi kebijakan pusat ini agar benar-benar dirasakan oleh petani,” tambahnya.*

JurnalKota.net – LAMPUNG UTARA — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al Hidayah Mashumiyah Dapur Tulus Hati, di Desa Mulyorejo II, Lampung Utara, Jumat (19/9/2025).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan
meninjau langsung gedung, sarana memasak, penyimpanan makanan, dan pengemasan di SPPG untuk memastikan kesiapan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah dan ibu hamil.

Ia menegaskan bahwa Lampung saat ini menjadi provinsi nomor satu sasaran utama program MBG secara nasional, sekaligus menempati posisi keempat terbanyak dalam pembentukan SPPG.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memperluas layanan sosial dan kesehatan masyarakat.

Usai peninjauan dapur gizi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) di Balai Desa Mulyorejo II. Program strategis Provinsi Lampung ini mencakup pemeriksaan kesehatan, pendampingan sosial, hingga pemberian alat bantu bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Wagub Jihan menekankan bahwa lebih dari 2 persen penduduk Lampung adalah penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan akses yang sama.

“Kami ingin penyandang disabilitas memperoleh akses ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang setara,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Yansos Jejama dilaksanakan sebagai wujud komitmen membangun sinergi lintas sektor dalam mewujudkan keadilan sosial. Menurutnya, kegiatan ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal membangun jejaring sosial yang lebih kuat dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap program serupa dapat diperluas ke desa dan kabupaten lain agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam memperkuat layanan sosial dan kesehatan demi masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.*

JurnalKota.net – KOTABUMI — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang juga Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung menyerahkan bantuan paket sembako kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Mutaqqin di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Mutaqqin, Kotabumi, Lampung Utara, Jumat (19/9/2025).

Saat penyerahan bantuan, Jihan Nurlela, didampingi Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, dan disambut hangat para santri serta pengurus pondok.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa LKSA merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi layak anak. Predikat ini, ujarnya, lahir dari kontribusi nyata lembaga sosial yang bekerja tulus dan ikhlas.

“Di balik capaian besar ini ada kerja senyap dan penuh keikhlasan dari para pengasuh, guru, dan pengurus LKSA. Mereka menghadirkan rumah yang penuh energi positif bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh nyaman dan percaya diri,” kata Jihan.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 228 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Provinsi Lampung. Pemerintah berkomitmen hadir sebagai mitra, karena keberhasilan pembangunan sosial hanya dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi stimulus untuk pembangunan jejaring kolaboratif untuk seluruh LKS. Dan semua pihak LKS selalu selaras dengan menghubungkan pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Provinsi Lampung menjadi target program hilirisasi dan investasi besar yang akan dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Desember 2025 ini, akan dilakukan peremajaan tanaman di sektor hulu dengan kucuran dana Rp180 miliar. Dan Tahun depan akan dilakukan pembangunan pabrik pengolahan di sektor hilir.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan Dirjenbun Kementan RI Abdul Roni Angkat beserta jajaran dan perwakilan perusahaan di Ruang kerja Gubernur, Bandarlampung, Kamis (18/9/25).

Abdul Roni Angkat menyampaikan bahwa saat ini Lampung menjadi target program hilirisasi dan investasi.

“Sesuai instruksi pak Menteri, insya Allah kita akan usung program hilirisasi dan investasi yang besar untuk Lampung. Hilirisasi produk pangan di bagian hulu yaitu proses peremajaan, kita sediakan benih, jasa penanaman hingga pengolahan tanah.

Kemudian, nilai investasinya yaitu dari bahan baku yang sudah kita berikan itu akan menjadi sebuah ekosistem dan menjadi sebuah bahan baku yang benar benar bisa diperhitungkan untuk dibuat sebuah produk hilirisasi perkebunan seperti pabrik tapioka, pabrik kopi, pabrik coklat, pabrik gula dan lain sebagainya,” jelas Roni.

Roni menyebutkan pada tahap awal ini, Kementan RI akan langsung mengeksekusi proses hilirisasi di bagian hulu (proses peremajaan), “September ini akan langsung kita eksekusi dengan dana Rp180 miliar dan itu ditargetkan selesai di bulan Desember, kemudian untuk pembangunan pabrik pengolahan kemungkinan di tahun depan,” ujar Roni

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa mayoritas hasil produk perkebunan dan pertanian di Lampung ini sudah diekspor ke berbagai negara dalam bentuk mentah. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Lampung sangat lamban dikarenakan rasio keuntungan yang didapatkan dari petani sangat kecil.

“Kurang lebih dari 60 persen ekspor kopi Indonesia ke negara luar ini sumber kopinya dari Lampung, coklat juga kurang lebih demikian. Jadi, Lampung ini berdasarkan analisis saya, 70 persen uangnya keluar dari Lampung. Artinya apabila 70 persen uang itu dikelola dan hanya berputar di Lampung, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita sangat cepat dan signifikan,” ujar Mirza.

Mirza juga meyakini akan terwujudnya Lampung sebagai daerah sentra hilirisasi produk pangan itu dengan dalih bahwa saat ini setiap perusahaan yang berencana akan membangun pabrik pengolahan produk pangan semuanya melirik Provinsi Lampung.

“Hasil perkebunan kita melimpah, lahan kita luas, lokasi kita strategis tidak terlalu jauh dengan Jakarta, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ingin membangun pabrik itu melirik daerah kita,” ujarnya..*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik Anang Risgiyanto sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rendi Riswandi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (18/9/2025).

Pelantikan ini menjadi momentum bagi Gubernur Mirza untuk menekankan kembali orientasi birokrasi yang harus berfokus pada peningkatan pelayanan dan percepatan kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/5117/VI.04/2025 dan dihadiri oleh para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengibaratkan Bappeda sebagai “otak” dan BKD sebagai “jantung” dari jalannya roda pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi kedua institusi ini menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang prima.

“Bappeda adalah arsitek pembangunan daerah. Perencanaan yang baik harus berbasis data, mengutamakan partisipasi masyarakat, serta mampu mengintegrasikan program strategis daerah dengan kebijakan nasional,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan bahwa pembangunan ke depan bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi harus menyentuh aspek fundamental seperti peningkatan kualitas manusia, pemerataan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. “Ujung dari semua perencanaan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, kepada Kepala BKD yang baru, Gubernur Mirza memberikan amanat untuk menata manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ia secara khusus menyoroti pentingnya akselerasi transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian.

“Di era digital ini, BKD harus mempercepat transformasi dalam rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem penilaian kerja. Tujuannya adalah transparansi dan objektivitas, sehingga kita bisa menemukan talenta-talenta terbaik dari 17.000 ASN di Lampung untuk melayani masyarakat,” kata Rahmat Mirzani.

Menurutnya, digitalisasi akan menutup celah subjektivitas dan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh ASN berprestasi untuk berkontribusi. Dengan birokrasi yang diisi oleh personil yang kompeten dan berintegritas, pemerintah akan lebih cepat tanggap dalam memberikan pelayanan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang membawa tanggung jawab besar, bukan sebuah hadiah yang harus dirayakan secara berlebihan. Ia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun sinergi, dan menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerjanya.

“Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Kita harus bekerja keras, inovatif, dan yang terpenting adalah menjaga kebersamaan. Saya percaya, dengan itu semua, Lampung akan menjadi provinsi yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Senen Mustakim menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung, di Gedung Serbaguna (GSG) Umitra, Rabu (17/09/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Senen Mustakim, menyampaikan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah awal pengabdian dan tanggung jawab baru bagi para pengurus.

Acara ini menjadi momentum penting setelah Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII IWAPI Provinsi Lampung yang telah menyatukan visi, merumuskan program, dan memperkuat konsolidasi organisasi.

“Perempuan pengusaha hari ini bukan lagi hanya pelaku ekonomi rumah tangga, tetapi motor penting penggerak UMKM,” ujar Gubernur.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi daerah sebagian besar berada di tangan perempuan-perempuan hebat.

Gubernur juga menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM di Lampung, seperti akses pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan pemanfaatan teknologi digital. Di sinilah peran strategis IWAPI sangat dibutuhkan, terutama dalam memanfaatkan era digital untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri terus memperkuat dukungan melalui fasilitasi permodalan, pelatihan, dan promosi produk.

Dalam kesempatan yang sama Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari yang juga merupakan Dewan Pembina DPD IWAPI Provinsi Lampung, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Ketua DPD IWAPI Lampung, Dr. Ir. Armalia Reny Madrie, dan seluruh jajaran pengurus, IWAPI Lampung diharapkan akan terus memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM.

“Keberadaan IWAPI di Provinsi Lampung ini sangat Memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya di dalam kepengurusan, tetapi manfaat yang sangat dirasakan oleh rekan-rekan UMKM,” tutur Purnama Wulan Sari.

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga mengajak seluruh anggota IWAPI untuk terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan usaha. Kolaborasi antara IWAPI dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat mendukung visi membangun Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Lampung, Armalia Reny Madrie, dalam sambutannya mengungkapkan rasa terharu dan bangga atas kepercayaan yang diberikan. Ia menekankan pentingnya kekompakan dan persatuan dalam memajukan organisasi.

“Organisasi ini akan maju kalau kita kompak, tidak akan pernah bisa ada kemajuan kalau kita tidak bersatu,” tegasnya.

Armalia juga berharap IWAPI dapat berperan dalam meningkatkan kualitas produk UMKM Lampung agar dapat menembus pasar nasional dan internasional.

Ketua Umum DPP IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, turut mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa tugas utama pengurus adalah membantu anggota agar bisa “naik kelas.”

“Kita sebagai pengurus mempunyai kewajiban untuk bagaimana anggota bisa naik kelas,” jelas Dyah Anita.

Dengan jumlah anggota perempuan pengusaha yang mencapai 40.000 orang di seluruh Indonesia, ia menekankan pentingnya sinergi antara IWAPI, pemerintah provinsi, dan berbagai pihak lainnya.

Dyah Anita juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan UMKM, terbukti dari pertumbuhan ekonomi Lampung yang stabil. Ia berharap IWAPI Lampung dapat terus berpartisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah untuk memajukan perekonomian daerah.*