JurnalKota.net – Lampung Timur (KOMDIGI LAMTIM) – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Dialog Penanganan Dampak Interaksi Gajah dengan Warga Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Senin (12/1/2026), di Aula Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dialog ini menjadi ruang resmi bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan yang selama bertahun-tahun mereka rasakan.

Konflik antara gajah dan manusia yang terus berulang di desa-desa penyangga TNWK tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam. Puncaknya, insiden tragis yang menewaskan Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, semakin memperkuat tuntutan warga akan jaminan keselamatan dan solusi nyata.

Dialog tersebut dihadiri unsur Forkopimda Lampung Timur, kepala OPD terkait, perwakilan Balai TNWK, serta para kepala desa dari wilayah terdampak. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan mampu mempertemukan kepentingan konservasi dengan hak dasar masyarakat untuk hidup aman.

Koordinator umum masyarakat, Budi Setiyawan, menyampaikan bahwa warga telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ancaman gajah liar. Setiap malam, menurutnya, masyarakat diliputi rasa takut akan keselamatan keluarga dan kerusakan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan.

“Konflik ini sudah berlangsung lama dan terus berulang. Kerugiannya bukan hanya materi, tapi juga nyawa. Kami ingin penyelesaian yang nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Budi di hadapan peserta dialog.

Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak TNWK, yakni penghentian konflik gajah dan manusia di lahan milik warga, pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami masyarakat, serta kejelasan tanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa akibat konflik tersebut.

Menanggapi aspirasi warga, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan yang menyangkut nyawa warganya.

“Pemerintah daerah hadir untuk melindungi masyarakat. Keselamatan warga adalah yang utama, namun konservasi satwa juga harus berjalan. Karena itu, sinergi semua pihak sangat diperlukan agar tidak ada lagi korban,” ujar Ela.

Sementara itu, Direktur Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan, Sapto Aji Prabowo, menyampaikan rencana langkah mitigasi yang akan dilakukan sebagai upaya menekan konflik gajah dan manusia. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah pembangunan parit penghalau dan tembok penahan dengan ketinggian tertentu di wilayah rawan.

“Upaya fisik ini kami harapkan dapat mencegah gajah masuk ke permukiman dan lahan pertanian warga, sehingga konflik dapat diminimalisir,” jelas Sapto.

Melalui dialog ini, masyarakat berharap tidak hanya mendapatkan janji, tetapi juga aksi nyata dan berkelanjutan. Warga desa penyangga TNWK ingin hidup berdampingan dengan alam tanpa harus mengorbankan keselamatan, rasa aman, dan sumber penghidupan mereka.*

JurnalKota.net – Lampung Timur (KOMDIGI LAMTIM) – Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menegaskan pentingnya peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Penyerahan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Timur tentang UPZ Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur, yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Selasa (13/01/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Ela menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan menilai penerbitan SK UPZ Kecamatan sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Lampung Timur.

“Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat besar. Zakat merupakan instrumen penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan sosial,” ujar Bupati Ela.

Ia menambahkan, penguatan UPZ di tingkat kecamatan diharapkan mampu mendekatkan pelayanan zakat kepada masyarakat, khususnya para muzakki, sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada para mustahik.

Bupati Ela juga berharap para pengurus UPZ yang telah menerima SK dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, serta berpegang teguh pada prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kepercayaan ini harus dijaga dengan integritas dan komitmen yang tinggi. UPZ harus menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Lampung Timur, Abdul Latif, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan UPZ Kecamatan merupakan bagian dari upaya strategis BAZNAS dalam memperluas jangkauan pelayanan zakat hingga ke tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.

“UPZ Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat di daerah. Melalui UPZ, kami ingin memastikan pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara BAZNAS Kabupaten, UPZ Kecamatan, dan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang profesional dan berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh camat, aparatur pemerintah, dan pemangku kepentingan di kecamatan untuk bersama-sama mendukung UPZ, sehingga zakat benar-benar menjadi kekuatan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.

Menurut Bupati Ela, kegiatan sosialisasi UPZ yang dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan SK memiliki arti penting dalam menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, khususnya di tingkat kecamatan, terkait tugas dan fungsi UPZ dalam sistem pengelolaan zakat nasional.

“Dengan pemahaman yang sama, sinergi antara BAZNAS Kabupaten, UPZ Kecamatan, dan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan,” jelasnya.

Bupati Ela juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk terus mendukung penguatan kelembagaan zakat di daerah. Ia meyakini, pengelolaan zakat yang optimal dapat menjadi salah satu solusi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Ela mengajak seluruh aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari budaya dan kesadaran bersama.

“Selamat kepada para Ketua dan Pengurus UPZ Tingkat Kecamatan yang hari ini menerima Surat Keputusan. Semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BAZNAS Provinsi Lampung, Ketua dan jajaran BAZNAS Kabupaten Lampung Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Kepala Bagian, para Camat se-Kabupaten Lampung Timur, serta Direktur RSUD Sukadana.*

JurnalKota.net – Sukadana (KOMDIGI LAMTIM) – Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Lampung Timur resmi dimulai. Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, meluncurkan sekaligus melakukan ground breaking pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung yang berlokasi di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Senin (12/01/2026).

Kehadiran Sekolah Rakyat ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih adil dan merata, khususnya bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi.

Dalam sambutannya, Bupati Ela menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, melainkan wujud keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak bangsa.

“Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Sekolah Rakyat hadir sebagai simbol kepedulian dan komitmen negara agar setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak dan bermartabat,” ujar Bupati Ela.

Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam memutus mata rantai kemiskinan. Dengan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, anak-anak Lampung Timur diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sekolah Rakyat adalah jawaban atas kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga rentan. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi,” tegasnya.

Saat ini, Sekolah Rakyat di Lampung Timur telah menampung 25 murid tingkat SD dan 50 murid tingkat SMP. Ke depan, sekolah ini akan dikembangkan menjadi kawasan pendidikan terpadu dengan kapasitas hingga 1.000 murid, berdiri di atas lahan seluas 7,1 hektare yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Sekolah ini dirancang tidak hanya fokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga penguatan karakter, literasi, keterampilan hidup, serta pengembangan potensi lokal agar lulusan Sekolah Rakyat mampu mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Prosesi peletakan batu pertama diawali dengan doa bersama, sebagai bentuk harapan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Bupati Ela juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan Sekolah Rakyat melalui sinergi lintas sektor.

“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan Sekolah Rakyat ini, agar benar-benar menjadi rumah harapan bagi anak-anak Lampung Timur,” pungkasnya.

Diharapkan, kehadiran Sekolah Rakyat di Kecamatan Sukadana ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar, sekaligus melahirkan generasi Lampung Timur yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia.*