Penulis: Sugiarto

Pendidikan

Pemira Unila 2025 Dinyatakan Cacat Total, Koalisi Satu Cita Tolak Hasil dan Ajukan Tuntutan Tegas

JurnalKota.net – Bandar Lampung, Selasa (23/12/2025) Pemira Universitas Lampung 2025 dinyatakan cacat total dan kehilangan legitimasi demokratis. Koalisi Satu Cita secara resmi dan tegas menolak hasil Pemira setelah menemukan rangkaian kecurangan serius berupa penggelembungan suara, intimidasi terhadap saksi, serta pemaksaan penandatanganan berita acara yang terjadi secara nyata, khususnya di Fakultas Teknik.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01, Muhamad Zidan Al Zakri, menegaskan bahwa Pemira tahun ini bukan lagi pesta demokrasi mahasiswa, melainkan proses yang dikendalikan oleh tekanan dan manipulasi.

“Pemira ini sudah menyimpang jauh dari prinsip demokrasi. Ketika intimidasi dibiarkan dan suara dimanipulasi, maka hasilnya gugur secara moral dan politik. Kami menolak hasil Pemira Unila 2025,” tegas Zidan.

Fakultas Teknik menjadi titik paling terang dari praktik kecurangan tersebut. Berdasarkan laporan saksi dan dokumentasi video yang beredar luas, terlihat seorang pemilih telah mencelupkan jarinya ke tinta biru sebagai tanda telah memilih, namun kembali mengantre untuk melakukan pencoblosan ulang. Fakta ini menguatkan dugaan penggelembungan suara, penggunaan KTM ganda, serta manipulasi absensi pemilih.

“Itu bukan kelalaian. Jarinya sudah bertinta. Fakta ini tidak bisa dibantah dan menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam proses pemungutan suara,” ujar Zidan.

Situasi semakin memburuk ketika saksi Paslon 01 yang menjalankan fungsi pengawasan justru mengalami intimidasi, tekanan psikologis, hingga pemaksaan untuk menandatangani berita acara. Bahkan, terdapat dugaan teror dari pihak tak dikenal terhadap saksi di lapangan.

Koalisi Satu Cita menilai kondisi ini menunjukkan adanya pembiaran, bahkan dugaan keterlibatan oknum dari Bapra, Panra, dan DPM, yang seharusnya menjamin netralitas dan keamanan jalannya Pemira.

“Ketika saksi dibungkam dan dipaksa menandatangani berita acara, maka demokrasi sudah mati di tempat,” kata Zidan dengan nada keras.

Sebagai bentuk penolakan dan perlawanan terhadap proses yang dinilai busuk dan tidak berintegritas, Koalisi Satu Cita menarik seluruh saksi dari Fakultas Teknik. Penarikan ini dilakukan agar Koalisi tidak ikut melegitimasi hasil Pemira yang lahir dari intimidasi dan manipulasi suara.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, Tim Pemenangan Koalisi Satu Cita secara resmi mengajukan tuntutan tegas:

Pertama, menuntut penghapusan dan pembatalan seluruh suara Fakultas Teknik, karena dinilai cacat prosedural dan tidak sah secara demokratis akibat praktik penggelembungan suara dan intimidasi terhadap saksi.

Kedua, menuntut dilaksanakannya pemilihan ulang Pemira Universitas Lampung, karena proses yang berjalan telah kehilangan legitimasi dan tidak dapat diperbaiki hanya melalui evaluasi administratif.

Ketiga, menuntut pembentukan panitia Pemira yang baru oleh pihak Rektorat Universitas Lampung, mengingat adanya indikasi kuat bahwa panitia sebelumnya tidak netral dan gagal menjaga integritas serta independensi Pemira.

“Tuntutan ini bukan permintaan. Ini keharusan demokratis. Jika diabaikan, maka Pemira Unila 2025 akan tercatat sebagai preseden runtuhnya demokrasi mahasiswa,” tegas Zidan.

Koalisi Satu Cita menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas melalui seluruh jalur resmi dan mekanisme hukum yang tersedia. Penolakan hasil Pemira ini disebut sebagai langkah penyelamatan demokrasi kampus, bukan upaya menciptakan kegaduhan.

“Jika kecurangan seperti ini dibiarkan, maka ke depan Pemira hanya akan menjadi sandiwara kekuasaan. Kami berdiri di pihak kebenaran dan keadilan,segala cara akan kami lakukan agar permintaan kami dapat diindahkan demi menjaga nilai nilai demokrasi yang sesungguhnya” pungkas Zidan.*

 

Ekonomi

Peringati Hari Ibu ke-97, TP Sriwijaya Lampung Tegaskan Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045

JurnalKota.net – Bandarlampung – Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya Provinsi Lampung menggelar Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya, Berkarya, dan Berbudaya: Peran Ibu Sriwijaya Mengantarkan Indonesia Emas 2045”. Kegiatan berlangsung khidmat di Lamban Sabah Resto, Bandar Lampung, Selasa (23/12/2025).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Dra. Hanita Fahrial, M.Si, menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai pilar pembangunan bangsa.

“Perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter keluarga dan generasi masa depan. Pemberdayaan perempuan harus terus diperkuat agar Lampung mampu berkontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Hanita saat membacakan sambutan gubernur.

Ketua Pengurus Daerah TP Sriwijaya Lampung, Hj. Nurhasanah, SH, MH, mengatakan peringatan Hari Ibu bukan sekadar seremoni, tetapi momentum mempertegas kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan.

“TP Sriwijaya berkomitmen mendorong perempuan Lampung agar berdaya, berkarya, dan berbudaya, sekaligus menjadi penggerak pembangunan sosial dan kebangsaan,” tegas Nurhasanah.

Ketua Panitia, Nina Zusanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang silaturahmi sekaligus penguatan nilai spiritual dan kebangsaan.

“Peringatan Hari Ibu ini kami kemas sebagai refleksi peran perempuan, dengan menghadirkan tokoh lintas sektor agar semangat kebersamaan dan kolaborasi semakin kuat,” ujarnya.

Acara inti diisi dengan ceramah oleh Almukarom Ustadz Asep Kolis, yang menekankan kemuliaan peran ibu dalam keluarga dan masyarakat.

“Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari tangan ibu lahir generasi yang menentukan arah masa depan bangsa,” tutur Ustadz Asep Kolis dalam tausiyahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPR RI yang juga Sekretaris Pengurus Daerah TP Sriwijaya Lampung Mukhlis Basri, Anggota DPD RI Bustami Zainudin, Ketua DPRD Lampung yang diwakili Anggota DPRD Lampung Budhi Condrowati, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti, Ketua Peradi Bandar Lampung Bey Sujarwo, Ketua Srikandi TP Sriwijaya Lampung Hj. Ce’nah, perwakilan pimpinan partai politik se-Lampung, ketua organisasi perempuan se-Lampung, serta jajaran pengurus TP Sriwijaya Lampung.

Rangkaian acara ditutup dengan ramah tamah dan makan siang bersama, sebagai simbol kebersamaan dan penguatan sinergi antara perempuan dan pemangku kepentingan di Provinsi Lampung. (*)

Hukum

Ratusan Buruh PT San Xiong Steel Ajukan Gugatan PHI ke PN Tanjungkarang

JurnalKota.net – Bandarlampung – Konflik managemen PT San Xiong Steel Indonesia berakibat buruk terhadap para pekerjanya. Sudah sejak April 2025 para buruh tidak mendapatkan kejelasan dari perusahaan.

Akibatnya, Ratusan buruh yang sudah 8 bulan tidak menerima gaji mengajukan Gugatan Perselisihan Hak ke Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang dengan menunjuk kantor hukum WFS & Rekan sebagai kuasanya.

Kuasa hukum Para Penggugat dari kantor WFS & Rekan, Arif Hidayatullah, S.H., M.H., mengatakan bahwa pihaknya telah mendaftarkan gugatan dan hari ini (kamis, 18/12/25) adalah sidang pertama.

“Ada 152 buruh yang memberikan kuasa kepada kami. Kami ajukan dua gugatan yang telah teregistrasi dengan nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2025/ PN Tjk dan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2025/ N Tjk, kata “Arif hidayatullah pada kamis, 18/12/25”.

Managing Partner’s Pada kantor Hukum WFS & Rekan ini melanjutkan bahwa sudah ada perintah membayar dari dinas ketenagakerjaan.

“Tripartit sudah dilakukan dan risalah hingga anjuran juga sudah diterbitkan. Namun karena perusahaan tidak juga melakukan pembayaran maka kami ajukan gugatan, lanjutnya.

Arif mejelaskan bahwa dalam gugatan yang diajukan hanya berfokus pada gaji yang belum dibayarkan beserta dendanya.

“Dalam aturan ketenagakerjaan dijelaskan bahwa bagi setiap pengusaha yang telat membayar gaji maka disamping membayar gaji pokok, juga dikenakan denda atas keterlambatan, jelasnya.

Saat ditanya mengenai total kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, pihaknya menyampaikan hingga 6 Milyar lebih.

” Ada 3 (tiga) item dalam hak yang sedang kami perjuangkan, yaitu gaji pokok, denda keterlambatan dan denda suku bunga pemerintah dengan total Rp. 6.215.429.078,” tutupnya.

Ketua Serikat buruh FSPBI-KSN, Yohanes Joko Purwanto mewakili dari anggotanya mengucapkan terimakasih.

” saya mewakili anggota serikat mengucapkan terimakasih kepada kantor Hukum WFS & Rekan karna telah memberikan bantuan hukum secara gratis, ucap joko pada” kamis 18/12/25.

Pihaknya berharap kasus ini segera mendapatkan titik terang demi kesejahteraan anggotanya.

“Banyak dari anggota kami yang memiliki keluarga, tidak mendapatkan gaji tentu berefek pada kesejahteraan keluarganya, semoga majelis hakim mengabulkan gugatan kami,”harapnya.*

Lampung Barat

Memulihkan Paru-Paru Lampung: Ujian Berat Rahmat Mirzani Djausal di TNBBS

JurnalKota.net – Lampung Barat ———*Konflik Lama, Pendekatan Baru* Perambahan hutan lindung di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) bukan cerita baru. Sudah puluhan tahun, ribuan hektar hutan konservasi yang membentang di Lampung Barat dan Pesisir Barat berubah wajah menjadi kebun kopi dan lahan pertanian. Akibatnya? Banjir bandang datang lebih sering, harimau dan gajah turun ke kampung karena habitatnya makin sempit.

Ketika Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dilantik sebagai Gubernur Lampung, ia langsung dihadapkan pada dilema klasik: bagaimana menyelamatkan hutan tanpa mengabaikan nasib ribuan keluarga yang sudah bertahun-tahun hidup dari lahan tersebut?

Yang menarik, RMD tidak memilih jalan pintas. Dia tidak langsung mengirim aparat untuk menertibkan. Sebaliknya, pendekatannya terasa berbeda lebih terukur, lebih manusiawi.

*Satgas Bukan Sekadar Penegakan Hukum*

Langkah pertama yang diambil RMD adalah membentuk Satuan Tugas Khusus untuk penertiban dan relokasi perambah. Kedengarannya formal, tapi esensinya sederhana: pemerintah ingin membantu warga pindah dengan cara yang terhormat, bukan mengusir mereka begitu saja.

Ini bukan soal menggusur dan selesai. Satgas dibentuk untuk mencari solusi jangka panjang menyediakan lahan pengganti, membuka akses mata pencaharian baru, dan yang penting, melibatkan warga dalam prosesnya. Warga Suoh sendiri pernah menyampaikan, mereka tidak menolak penertiban, asalkan ada jalan keluar yang jelas.

Dan itulah yang coba dijawab oleh RMD. Dia paham bahwa konservasi tidak akan berhasil kalau hanya dipaksakan lewat ancaman. Tanpa dukungan masyarakat lokal, hutan yang sudah dipulihkan hari ini bisa dirambah lagi besok.

*Menyeimbangkan Konservasi dan Kemanusiaan*

Persoalan di TNBBS sebenarnya adalah cermin dari konflik konservasi di banyak tempat di Indonesia: di satu sisi ada hutan yang harus dilindungi, di sisi lain ada manusia yang butuh makan. Bukan hitam-putih, tapi abu-abu yang rumit.

RMD, lewat kebijakannya, mencoba mencari titik tengah. Hutan harus diselamatkan, itu jelas. Tapi warga juga punya hak untuk hidup layak. Caranya? Relokasi yang terencana, bukan penggusuran yang brutal. Pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar larangan.

Tentu saja, ini bukan pekerjaan mudah. Butuh anggaran, koordinasi lintas sektor, dan yang paling penting, kesabaran. Tapi setidaknya ada upaya serius untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlarut puluhan tahun ini.

*Peluang Mencatat Sejarah*

Kalau proses relokasi dan pemulihan TNBBS berjalan lancar, RMD bisa jadi gubernur yang dikenang karena berhasil memutus lingkaran setan perambahan hutan di Lampung. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebijakan yang punya hati.

Yang jelas, langkahnya patut diapresiasi. Di tengah banyaknya kepala daerah yang lebih suka ambil jalan pintas, RMD memilih jalur yang lebih panjang tapi lebih berkelanjutan. Mudah-mudahan konsistensinya terjaga sampai tuntas.

Lampung butuh paru-parunya kembali sehat. Dan mungkin, RMD adalah orang yang tepat untuk memulihkannya.*

 

Organisasi

KNPI Provinsi Lampung Terima Penghargaan Kolaborasi pada Seminar Nasional “How To Be A Great” di Graha Adora

JurnalKota.net – PESAWARAN — Gelaran Seminar Nasional “How To Be A Great” yang berlangsung meriah di Gedung Graha Adora menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di Lampung. Dalam acara yang digagas oleh Teacher Preneur Nusantara tersebut, KNPI Provinsi Lampung menerima penghargaan khusus sebagai mitra kolaborasi atas kontribusi besarnya dalam menyukseskan kegiatan tingkat nasional itu, Rabu 10 Desember 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran aktif KNPI Lampung dalam mendorong berbagai kegiatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta komitmen organisasi kepemudaan ini dalam membangun sinergi bersama komunitas pendidik.

Dalam sambutannya, Founder Teacher Preneur Nusantara, Syafii Efendi, MM., menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran KNPI Provinsi Lampung. Ia menyebut bahwa seminar nasional tersebut bisa berjalan dengan baik berkat dukungan langsung dari KNPI sebagai salah satu kolaborator utama.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KNPI Provinsi Lampung atas kerja sama dan support-nya dalam penyelenggaraan Seminar Nasional How To Be A Great ini. Tentu semua dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan nyata dari KNPI,” ujar Syafii.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal kegiatan satu hari, tetapi merupakan awal dari hubungan jangka panjang antara Teacher Preneur dan KNPI di Lampung.

“Harapan kami, seluruh Teacher Preneur Nusantara yang ada di Lampung dapat terus bergandeng tangan dalam berbagai kegiatan nasional. Alhamdulillah, di banyak provinsi lain, Teacher Preneur Nusantara sudah bersinergi dalam berbagai program serupa, dan kami berharap Lampung menjadi salah satu yang paling aktif,” lanjutnya.

*Ketua KNPI Lampung: Ini Langkah Awal Membangun Gerakan Pendidikan yang Lebih Besar*

Sementara itu, Ketua KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, S.Si., MM., menyampaikan apresiasi kepada Teacher Preneur Nusantara atas terselenggaranya seminar yang dinilai sangat relevan bagi peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik di era modern.

“KNPI Provinsi Lampung sangat mendukung kegiatan seminar nasional ini. Kami melihat kegiatan seperti ini menjadi langkah awal yang sangat penting untuk membangun silaturahmi dan kerja sama antara KNPI dengan Teacher Preneur Nusantara,” ujar Iqbal.

Ia menegaskan bahwa KNPI membuka diri untuk terus menjadi bagian dari berbagai kolaborasi yang memberi manfaat besar, khususnya dalam pemberdayaan guru dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung.

“Kami berharap seminar ini dapat mendorong dan menginspirasi para dewan guru di Lampung, khususnya dalam meningkatkan kapasitas diri serta memahami kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini,” jelasnya.

*Sinergi untuk Meningkatkan SDM dan Kualitas Pendidikan di Lampung*

Kegiatan seminar nasional ini menghadirkan Ribuan peserta yang didominasi oleh guru-guru, tenaga pendidik, aktivis pendidikan, hingga mahasiswa dari berbagai daerah di Lampung. Melalui materi dan diskusi yang disampaikan, peserta mendapatkan inspirasi terkait cara menjadi pendidik yang berpengaruh, berdaya saing, dan memiliki karakter kepemimpinan kuat.

Kolaborasi antara KNPI Lampung dan Teacher Preneur Nusantara dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat gerakan edukasi di daerah. Sinergi pemuda dan tenaga pendidik dinilai penting untuk mempersiapkan generasi yang lebih adaptif, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman.

Dengan diterimanya penghargaan kolaborasi tersebut, KNPI Lampung berharap dapat terus menjalin kerja sama yang lebih luas di masa mendatang, baik dalam skala regional maupun nasional.*

Pringsewu

Wakil Bupati Pringsewu Turun Langsung Cek Rumah Warga Tidak Mampu di Pekon Gading Rejo Utara

JurnalKota.net – Pringsewu : Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, turun langsung melakukan peninjauan ke rumah milik Ibu Sapariyati, seorang janda tiga anak, yang tinggal di Pekon Gading Rejo Utara. Selasa (2/12/2025).

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang masih tinggal di hunian tidak layak dan membutuhkan bantuan segera.

Rumah yang ditempati Ibu Sapariyati diketahui memiliki kondisi bangunan yang sudah rapuh. Beberapa bagian atap mengalami kebocoran, dinding geribik mulai lapuk, serta lantai rumah yang sudah tidak aman untuk ditempati.

Saat meninjau lokasi, Umi Laila berbincang langsung dengan Ibu Sapariyati mengenai kebutuhan mendesak keluarga tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengupayakan bantuan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni dan memastikan keluarga ini masuk dalam skala prioritas.

“Ketika kita turun langsung ke lapangan, barulah kita melihat kondisi sebenarnya. Ini penting agar apa yang dialami masyarakat bisa kita carikan solusinya,” ujar Umi Laila.

Selain melihat kondisi rumah, Wakil Bupati juga berdialog dengan Pemerintah Pekon untuk mengumpulkan informasi tambahan mengenai keseharian keluarga ini. Warga menyampaikan bahwa Ibu Sapariyati selama ini berjuang sendiri membesarkan ketiga anaknya dengan kondisi ekonomi terbatas. Dukungan pemerintah sangat dinantikan untuk meringankan beban yang selama ini ia tanggung.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Sapariyati menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Pemerintah Pekon Gading Rejo Utara atas perhatian yang diberikan. Ia mengaku tidak menyangka mendapat kunjungan langsung dari Wakil Bupati.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan bantuan ini bisa terwujud dan kondisi rumah kami bisa lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah pekon dan kecamatan yang turut hadir menyebutkan bahwa data terkait kondisi keluarga dan bangunan sudah mereka laporkan lengkap untuk diproses lebih lanjut. Mereka juga memastikan akan mendampingi proses pengusulan bantuan hingga pelaksanaannya di lapangan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk memperluas jangkauan layanan sosial, khususnya bagi warga yang paling membutuhkan.*

Pemerintahan Pesisir Barat

Pemkab Pesisir Barat Bahas Evaluasi APBD 2026 Bersama Pemprov Lampung

5 Desember 2025
Sugiarto

PESIBAR – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan…

Pemerintahan Pesisir Barat

Bupati Dedi Irawan Telah Resmikan Tutup Ngejalang Fest di Negeri Ratu Tenumbang

3 Desember 2025
Sugiarto

PESIBAR – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, resmi menutup kegiatan Program Aktivasi Sepuluh Desa Budaya…

Pemerintahan Pesisir Barat

Bupati Pesibar Dedi Irawan Hadiri Ngejalang Fest Di Gedung Sai Batin Pekon Tenumbang

1 Desember 2025
Sugiarto

PESIBAR –  Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Dedi Irawan menghadiri kegiatan Program Aktivasi Sepuluh Desa Budaya Nasional…

Keagamaan

Gubernur Lampung: Ijtima’ Ulama Dunia Dorong Perputaran Ekonomi Masyarakat Kota Baru

JurnalKota.net – Lampung Selatan — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa penyelenggaraan Ijtima’ Ulama Dunia dan Tabligh Akbar Indonesia Berdoa di kawasan Kota Baru tidak hanya menjadi agenda keagamaan berskala internasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat meninjau kegiatan berskala internasional tersebut di Kota Baru, Minggu (30/11/2025) pagi.

Kegiatan akbar yang berlangsung mulai 28–30 November 2025 dipadati 575.000 lebih dari berbagai daerah di Indonesia serta 8.500 peserta internasional dari lebih dari 99 negara dikutip dari Bapak Firmansyah Humas Ijtima Ulama “Indonesia Berdoa”.

Dalam rangkaian kegiatan yang diawali dengan salat Jum’at, dihadiri secara langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar sekaligus menyampaikan khotbah.

Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Gubernur, sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan yang berlangsung 28–30 November 2025, perputaran ekonomi lokal meningkat signifikan. Ribuan jamaah dari berbagai provinsi di Indonesia dan mancanegara mendorong pertumbuhan transaksi di sektor UMKM, pedagang kaki lima (PKL), pasar rakyat, usaha transportasi, hingga jasa penyedia tenda dan logistik.

Berdasarkan data yang disampaikan saat meninjau pengamanan lokasi oleh Tim gabungan, kegiatan Ijtima dihadiri kurang lebih 575 ribu orang.

Gubernur menyatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya ibadah dan silaturahmi, tetapi juga berkah ekonomi. Banyak masyarakat yang merasakan manfaat, terutama pedagang dan UMKM di wilayah Lampung Selatan.

Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan lapak kuliner, warung harian, penjual kebutuhan dasar, serta pedagang minuman dan makanan siap saji ramai oleh jamaah. Beberapa pedagang mengaku omset naik hingga beberapa kali lipat dibanding hari biasa.

Sejumlah video dan foto yang beredar di media sosial melalui akun jamaah menunjukkan aktivitas peserta Ijtima’ berbelanja di warung sekitar, membeli kebutuhan logistik, hingga berburu kuliner khas Lampung.

Dampak ekonomi yang luar biasa terjadi selama penyelenggaraan kegiatan, di asumsikan dari hal paling sederhana, jika masing – masing jamaah memenuhi kebutuhan makan saja dengan harga termurah Rp.10.000,- maka dalam satu hari akan membelanjakan uangnya sebanyak Rp.30.000,- jika dikalikan 575 ribu jamaah maka perputaran uang perhari mencapai 17 miliar rupiah lebih, dalam tiga hari penyelenggaraan kegiatan setidaknya ada perputaran uang sebanyak 51 miliar rupiah lebih hanya dari sisi konsumsi.

Selain pedagang, penyedia jasa transportasi lokal seperti ojol, angkutan desa, dan penyewa kendaraan juga mendapatkan dampak positif. Sektor akomodasi di wilayah sekitar seperti Natar, Jati Agung, hingga Kota Bandar Lampung dilaporkan mengalami peningkatan okupansi.

Jasa transportasi baik darat, laut dan udara juga mengalami kenaikan jumlah penumpang yang signifikan dengan digelarnya Ijtima di Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong penyelenggaraan kegiatan berskala besar sebagai bagian dari strategi meningkatkan perekonomian daerah berbasis event.

“Kita ingin Lampung menjadi tuan rumah yang baik untuk kegiatan nasional dan internasional. Setiap event besar harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengapresiasi sinergi TNI–Polri, pemerintah daerah, relawan, dan panitia sehingga kegiatan berjalan kondusif dan tertib. Ia menekankan bahwa pelayanan publik dan kenyamanan jamaah menjadi prioritas utama.

Dengan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, Pemprov Lampung berharap penyelenggaraan Ijtima’ Ulama Dunia menjadi momentum memperkuat citra Lampung sebagai daerah yang aman, ramah, dan siap menjadi destinasi kegiatan berskala besar.*

Pesisir Barat

Wabup Pesisir Barat Lantik Pengurus IWAPI 2025–2030, Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan Daerah

PESISIR BARAT — Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., resmi melantik kepengurusan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Pesisir Barat periode 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Keramat Ilahan, Lobby Lantai 1 Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, pada Sabtu (29/11/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD IWAPI Provinsi Lampung, Dr. Hj. Armelia Renny Madrie, A.S., S.P., M.M., jajaran Ketua TP-PKK Pesibar, Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., dan Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., serta Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DiskopUKMDag) Pesibar, Ma’ruf, S.P. Kehadiran para tokoh perempuan dan pejabat daerah menambah khidmat dan kekuatan simbolis bagi gerakan pemberdayaan perempuan di Pesibar.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Irawan Topani menegaskan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam mendorong pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan UMKM, tumbuhnya kreativitas lokal, serta meningkatnya kesejahteraan keluarga tidak terlepas dari peran aktif perempuan yang bekerja dengan ketekunan dan dedikasi.

“IWAPI hadir sebagai rumah besar yang memberi ruang bagi perempuan untuk belajar, bertumbuh, dan berdaya. Perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi pilar penting dalam pembangunan,” tegasnya.

Irawan Topani juga menyampaikan bahwa Pesibar saat ini tengah bergerak maju melalui sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah, lanjutnya, membutuhkan mitra yang memiliki komitmen dan keberanian seperti IWAPI untuk bersama-sama membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

“Kehadiran perempuan pengusaha merupakan bagian tak terpisahkan dalam membangun ekonomi lokal. IWAPI diharapkan mampu memperkuat UMKM, memperluas jaringan pemasaran, serta melahirkan wirausaha perempuan di setiap sudut pekon,” ujarnya.

Wabup menggarisbawahi bahwa Pemkab Pesibar berkomitmen mendukung tumbuhnya UMKM dan kewirausahaan perempuan. Ia meyakini bahwa ketika perempuan maju, maka keluarga akan kuat, dan ketika keluarga kuat, daerah pun akan berkembang.

“Kolaborasi antara pemerintah, organisasi perempuan, dan pelaku usaha menjadi kunci menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, ia menitipkan harapan besar kepada pengurus IWAPI yang baru dilantik agar menjadi penggerak perubahan dan inspirasi bagi perempuan Pesibar.

“Jaga integritas, kuatkan kebersamaan, dan tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kepengurusan,” tutup Wakil Bupati.

Pelantikan pengurus IWAPI Pesibar periode 2025–2030 ini diharapkan menjadi momentum bagi peningkatan peran perempuan dalam dunia usaha serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pesisir Barat

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan Lantik Tujuh Pejabat Tinggi Pratama

Pesisir Barat — Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, resmi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Prosesi pelantikan digelar di Selasar Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar pada Selasa (24/11/2025) dan disaksikan para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting bagi peningkatan karir sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Para pejabat terlantik dituntut mampu melaksanakan amanah sebagai ASN, aparatur pemerintahan, sekaligus abdi masyarakat. Ini menjadi konsekuensi untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan budaya kerja profesional,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar seluruh ASN memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan reformasi birokrasi berorientasi pada kinerja, kepentingan rakyat, dan akuntabilitas.

Ia juga meminta seluruh pejabat, khususnya yang baru dilantik, untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas kerja, serta memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan mudah dipahami.

“Tingkatkan etos kerja, keterampilan, kreativitas, dan jaga citra positif ASN. Jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan, dan selalu berpegang pada nilai-nilai integritas,” tambahnya.

Bupati Dedi Irawan turut mengingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun dengan tantangan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, ASN diminta untuk lebih kreatif dan inovatif, menciptakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kita digaji dari uang rakyat. Maka setiap langkah kerja harus kembali kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik

1. Dr. Drs. Gunawan, M.Si. – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Unzir, S.P. – Inspektur

3. Sri Agustini, S.K.M., M.Kes. – Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan

4. Eksir Abadi, S.H., M.M. – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik

5. Amrul Haq, S.E., M.Si. – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

6. Ir. Armand Achyuni – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

7. Armen Qodar, S.P., M.M. – Asisten III Bidang Administrasi Umum

Dengan pelantikan ini, Bupati berharap terwujudnya peningkatan kinerja perangkat daerah serta penguatan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat.

Pesisir Barat

Bupati Pesisir Barat Tinjau Proyek PLTM Way Melesom, Pastikan Keselamatan Lingkungan Jadi Prioritas

Pesisir Barat — Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Way Melesom di Kecamatan Lemong, Senin (24/11/2025). Kunjungan tersebut merupakan respons pemerintah daerah terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai dampak proyek terhadap lingkungan serta pasokan air bersih.

Sungai Way Melesom selama ini menjadi sumber utama air bersih dan irigasi bagi warga sekitar. Rencana pembangunan bendungan dalam proyek PLTM menimbulkan kekhawatiran akan potensi berkurangnya debit air menuju permukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Menjawab aspirasi tersebut, Bupati Dedi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan kajian ulang secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan hingga Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Keselamatan ekosistem dan hak masyarakat atas air harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan,” tegas Bupati.

Ia menambahkan, jika hasil kajian menunjukkan adanya potensi pencemaran atau pengurangan jatah air warga, pemerintah daerah tidak segan menghentikan proyek PLTM tersebut. Menurutnya, seluruh investasi yang masuk ke Pesisir Barat harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta mematuhi prinsip kehati-hatian.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati turut memeriksa sejumlah titik vital seperti lokasi turbin, area rencana bendungan, serta beberapa sektor konstruksi lainnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, katanya, akan memantau secara ketat perkembangan proyek dan memastikan semua proses dilakukan transparan serta sesuai regulasi lingkungan hidup.

Peninjauan ini juga dihadiri oleh Antoni Wijaya, S.P., M.M., Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Pesisir Barat, Isnaeni Adiyta Marvan, S.H., M.M., Kepala Bagian Protokol Setdakab Pesisir Barat, Camat Lemong, serta sejumlah peratin setempat.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa kepentingan masyarakat akan tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pembangunan yang berlangsung di wilayah Pesisir Barat.

Politik

Panaskan Mesin Politik PDI Perjuangan, BMI Gelar Bersukaria Camp 2025

JurnalKota.net – Jakarta – Organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025. Kegiatan yang dihelat selama tiga hari di Puncak, Bogor itu secara resmi dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Ir. Hasto Kristiyanto didampingi Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDI Perjuangan My Esti Wijayanti.

Dalam arahannya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan pesan penting untuk seluruh kader muda BMI, bahwa anak muda harus berani bermimpi besar, berani melahirkan gagasan untuk masa depan, berani menentang arus, dan tidak takut berbeda.

Dia juga menjelaskan bahwa lambang Banteng Muda Indonesia (BMI) secara filosofis memiliki makna yang sangat dalam. Lambang kepala banteng yang tegak lurus ke arah depan menggambarkan anak muda yang progresif dan visioner, anak muda yang berani dan tegak lurus dengan ide-ide kebangsaan.

“Dari makna lambang tersebut, saya berharap Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025 ini mampu melahirkan ide-ide atau gagasan baru dengan menterjemahkan ideologi Bung Karno ke masa saat ini,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Dia juga mengungkapkan, sebagai organisasi sayap partai, BMI memiliki tantangan yang tidak mudah kedepan. Di tengah kondisi menguatnya upaya desoekarnoisasi saat ini, kader muda BMI harus mampu meluruskan ideologi kerakyatan Bung Karno kepada masyarakat luas, khususnya generasi milenial dan Gen-Z.

“BMI harus mampu menjawab berbagai tantangan ini dengan merumuskan ide-ide baru dengan memanfaatkan dunia digital untuk menghadapi upaya desoekarnoisasi itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Banteng Muda Indonesia (BMI) Mochammad Herviano menyampaikan, tujuan digelarnya konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.

Selain itu, lanjut Vino (sapaan akrab Mochammad Herviano), digelarnya Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025 ini untuk meneguhkan soliditas kader BMI seluruh Indonesia dalam menjalankan kerja-kerja organisasi, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2029 mendatang yang dapat dipastikan akan didominasi oleh pemilih-pemilih muda.

Dalam kesempatan itu, Ketum BMI Mochammad Herviano mengingatkan kepada kader BMI seluruh Indonesia agar senantiasa menjaga semangat juang (fighting spirit) dalam menjalankan roda organisasi.

“Karena sejatinya kita berkumpul ini bisa menjadi energi semangat juang kita. Pesan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri untuk kader muda BMI kita harus punya fighting spirit. Fighting spirit itu yang harus kita jaga, kita bumikan bersama-sama,” kata Bung Vino.

Selain itu, Vino juga berpesan kepada jajaran pengurus DPD BMI seluruh Indonesia agar terus menjaga soliditas dan melakukan rekrutmen dengan mentargetkan anak-anak muda. Karena dengan terus melakukan rekrutmen, proses regenerasi dalam tubuh organisasi akan berjalan dengan baik.

Di tempat yang sama, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang juga menjabat Bendahara Umum DPP BMI, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra mengucapkan terima kasih kepada kader muda BMI seluruh Indonesia yang telah hadir dalam rangkaian Bersukaria Camp 2025 & Rakernas BMI.

Menurut Kaisar kehadiran jajaran pengurus DPD BMI seluruh Indonesia dalam ajang konsolidasi nasional BMI kali ini adalah wujud nyata dari konsistensi kader muda BMI dalam memperjuangkan program kerja dan ideologi partai PDI Perjuangan.

Kaisar juga mengingatkan, BMI harus selalu hadir di tengah masyarakat dengan cara membantu kesulitan-kesulitan rakyat. Hal itu menjadi program kerja utama BMI untuk mendekatkan PDI Perjuangan bersama rakyat.

“Banteng Muda Indonesia adalah bantengnya wong cilik, wong sendal jepit, karena Tuannya PDI Perjuangan adalah wong cilik,” ucap salah satu Anggota DPR RI termuda dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Untuk diketahui, kegiatan Bersukaria Camp & Rakernas BMI 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 21-23 November 2025 itu diikuti oleh fungsionaris DPP BMI dan jajaran pengurus DPD BMI seluruh Indonesia.

Konsolidasi Nasional yang dikemas dengan acara Bersukaria Camp itu, juga merumuskan sejumlah langkah strategis organisasi, khususnya dalam merangkul generasi muda di seluruh wilayah Indonesia untuk memenangkan PDI Perjuangan dalam menghadapi Pemilu 2029 mendatang.*

DPRD

Pembinaan ideologi pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bersama H.BERNAS YUNIARTA, S.E. Mengedepankan Agama

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan digelar pada Senin, 24 November 2025, bertempat di kediaman Ibu Idayati Kusuma, Jalan Pagar Alam, Gang Patria No. 48, Kota Bandar Lampung. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, H. Bernas Yuniarta, S.E., yang sekaligus menjadi narasumber utama. Mengedepankan ajaran agama sebagai dasar adab bersanding ilmu.

Kegiatan tersebut berlangsung hangat, Humanis dan penuh antusias dari masyarakat sekitar yang hadir. Dalam arahannya, H. Bernas Yuniarta menegaskan pentingnya memperkuat pemahaman Pancasila sebagai dasar negara yang wajib dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama dalam menghadapi tantangan global dan derasnya arus informasi saat ini.

Ia menekankan bahwa nilai–nilai Pancasila bukan sekadar hafalan, namun harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan. Menurutnya, wawasan kebangsaan menjadi benteng utama dalam menjaga persatuan, keharmonisan, dan keutuhan NKRI.

“Pembinaan ideologi dan nilai kebangsaan tidak boleh berhenti. Ini tugas bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat agar Lampung tetap rukun, aman, dan maju,” ujar H. Bernas dalam sambutannya.

Sementara itu, Ibu Idayati Kusuma selaku tuan rumah menyampaikan rasa terima kasih atas dipilihnya kediamannya sebagai lokasi kegiatan yang dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan agar masyarakat semakin paham akan pentingnya menjaga nilai persatuan dan kebangsaan. Ungkapnya dengan senyum yang humanis.

Acara berlangsung tertib dan ditutup dengan sesi dialog antara masyarakat dan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, yang dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi serta berbagai isu sosial di lingkungan mereka.

Kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini diharapkan mampu memperkuat karakter masyarakat dan meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah dinamika kehidupan digitalisasi. (Ugie)