Kategori: Keagamaan

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Pengurus Daerah (PD) Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kota Bandar Lampung resmi dilantik dalam sebuah prosesi khidmat yang digelar di Balai Keratun, Minggu (15/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran strategis para dai dalam membina umat dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran pengurus wilayah, tokoh agama, unsur pemerintah daerah, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. Suasana berlangsung penuh kekhidmatan, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan kepengurusan dan prosesi pengambilan sumpah jabatan.

Ketua PD IKADI Kota Bandar Lampung yang baru dilantik, Dr. Triono, M.IP, dalam sambutannya menyampaikan komitmen untuk menjadikan IKADI sebagai wadah yang profesional, moderat, dan responsif terhadap tantangan dakwah di era modern.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi amanah besar untuk memperkuat dakwah yang mencerahkan dan menyejukkan. Kami berkomitmen menghadirkan dakwah yang solutif, yang tidak hanya berbicara di mimbar, tetapi juga hadir di tengah masyarakat menjawab persoalan sosial, pendidikan, hingga moral generasi muda,” ujar Dr. Triono.

Ia menambahkan bahwa PD IKADI Kota Bandar Lampung akan fokus pada penguatan kapasitas dai melalui pelatihan, kajian rutin, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Menurutnya, dai harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media digital agar pesan dakwah dapat menjangkau generasi milenial dan Gen Z secara efektif.

“Kami ingin para dai di Kota Bandar Lampung tidak hanya kuat secara substansi keilmuan, tetapi juga cakap dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah. Tantangan zaman menuntut kita untuk kreatif, adaptif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PW IKADI Provinsi Lampung, H. Repianto, S.Pd., dalam arahannya menegaskan pentingnya soliditas organisasi dan sinergi antar pengurus di semua tingkatan.

“IKADI harus menjadi organisasi yang solid dan profesional. Kepengurusan daerah memiliki peran vital dalam menggerakkan dakwah di tingkat akar rumput. Kami berharap PD IKADI Kota Bandar Lampung mampu menjadi contoh dalam tata kelola organisasi yang baik dan dalam menghadirkan program-program yang menyentuh kebutuhan umat,” tegas H. Repianto.

Ia juga menekankan bahwa dakwah saat ini tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen bangsa.

“Dakwah yang efektif adalah dakwah yang membangun kolaborasi. IKADI harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia, serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang kuat bagi PD IKADI Kota Bandar Lampung untuk menjalankan program kerja yang terarah dan berdampak luas. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, IKADI di Kota Bandar Lampung diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membina umat, memperkuat nilai-nilai keislaman, serta menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama serta ramah tamah antar pengurus dan tamu undangan, menandai dimulainya babak baru kepengurusan PD IKADI Kota Bandar Lampung periode 2026–2031.*

JurnalKota.net – Lampung Selatan — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa penyelenggaraan Ijtima’ Ulama Dunia dan Tabligh Akbar Indonesia Berdoa di kawasan Kota Baru tidak hanya menjadi agenda keagamaan berskala internasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat meninjau kegiatan berskala internasional tersebut di Kota Baru, Minggu (30/11/2025) pagi.

Kegiatan akbar yang berlangsung mulai 28–30 November 2025 dipadati 575.000 lebih dari berbagai daerah di Indonesia serta 8.500 peserta internasional dari lebih dari 99 negara dikutip dari Bapak Firmansyah Humas Ijtima Ulama “Indonesia Berdoa”.

Dalam rangkaian kegiatan yang diawali dengan salat Jum’at, dihadiri secara langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar sekaligus menyampaikan khotbah.

Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Gubernur, sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan yang berlangsung 28–30 November 2025, perputaran ekonomi lokal meningkat signifikan. Ribuan jamaah dari berbagai provinsi di Indonesia dan mancanegara mendorong pertumbuhan transaksi di sektor UMKM, pedagang kaki lima (PKL), pasar rakyat, usaha transportasi, hingga jasa penyedia tenda dan logistik.

Berdasarkan data yang disampaikan saat meninjau pengamanan lokasi oleh Tim gabungan, kegiatan Ijtima dihadiri kurang lebih 575 ribu orang.

Gubernur menyatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya ibadah dan silaturahmi, tetapi juga berkah ekonomi. Banyak masyarakat yang merasakan manfaat, terutama pedagang dan UMKM di wilayah Lampung Selatan.

Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan lapak kuliner, warung harian, penjual kebutuhan dasar, serta pedagang minuman dan makanan siap saji ramai oleh jamaah. Beberapa pedagang mengaku omset naik hingga beberapa kali lipat dibanding hari biasa.

Sejumlah video dan foto yang beredar di media sosial melalui akun jamaah menunjukkan aktivitas peserta Ijtima’ berbelanja di warung sekitar, membeli kebutuhan logistik, hingga berburu kuliner khas Lampung.

Dampak ekonomi yang luar biasa terjadi selama penyelenggaraan kegiatan, di asumsikan dari hal paling sederhana, jika masing – masing jamaah memenuhi kebutuhan makan saja dengan harga termurah Rp.10.000,- maka dalam satu hari akan membelanjakan uangnya sebanyak Rp.30.000,- jika dikalikan 575 ribu jamaah maka perputaran uang perhari mencapai 17 miliar rupiah lebih, dalam tiga hari penyelenggaraan kegiatan setidaknya ada perputaran uang sebanyak 51 miliar rupiah lebih hanya dari sisi konsumsi.

Selain pedagang, penyedia jasa transportasi lokal seperti ojol, angkutan desa, dan penyewa kendaraan juga mendapatkan dampak positif. Sektor akomodasi di wilayah sekitar seperti Natar, Jati Agung, hingga Kota Bandar Lampung dilaporkan mengalami peningkatan okupansi.

Jasa transportasi baik darat, laut dan udara juga mengalami kenaikan jumlah penumpang yang signifikan dengan digelarnya Ijtima di Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong penyelenggaraan kegiatan berskala besar sebagai bagian dari strategi meningkatkan perekonomian daerah berbasis event.

“Kita ingin Lampung menjadi tuan rumah yang baik untuk kegiatan nasional dan internasional. Setiap event besar harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengapresiasi sinergi TNI–Polri, pemerintah daerah, relawan, dan panitia sehingga kegiatan berjalan kondusif dan tertib. Ia menekankan bahwa pelayanan publik dan kenyamanan jamaah menjadi prioritas utama.

Dengan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, Pemprov Lampung berharap penyelenggaraan Ijtima’ Ulama Dunia menjadi momentum memperkuat citra Lampung sebagai daerah yang aman, ramah, dan siap menjadi destinasi kegiatan berskala besar.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Sejumlah tokoh penting di Provinsi Lampung mendesak agar segera diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara tegas melarang praktik LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Hal ini mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis, 3 Juli 2025, di Ruang Rapat Rektorat Kampus Darmajaya, Bandar Lampung.

Pertemuan yang difasilitasi oleh Habib Umar Assegaf selaku Koordinator Lampung Anti LGBT ini dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Mantan Rektor IIB Darmajaya Hi. Firmansyah, Ketua Pengda TP Sriwijaya Lampung Hj. Nurhasanah, dan Ustadz Edi Azhari dari Dewan Dakwah Lampung.

Hi. Firmansyah dalam paparannya menekankan pentingnya pemerintah daerah, khususnya Gubernur Lampung, untuk segera menerbitkan Pergub anti LGBT sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat Lampung.

“Gubernur tidak boleh ragu. Ini soal moralitas generasi. Kami dorong secepatnya Pergub anti LGBT diterbitkan,” tegas Firmansyah.

Sementara itu, Hj. Nurhasanah menilai peran media massa sangat penting dalam mengawal isu ini. Ia meminta agar kasus-kasus terkait LGBT terus di-blow up untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.

“Ini bukan sekadar isu sosial, tapi pelanggaran terhadap nilai luhur bangsa. Prilaku LGBT jelas bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Nurhasanah lantang.

Ustadz Edi Azhari dari Dewan Dakwah Lampung turut memberikan pandangan dari sisi keagamaan. Menurutnya, peran ulama adalah untuk menyampaikan dakwah dan menuntun umat, namun keputusan kebijakan tetap berada di tangan para pemimpin atau amir.

“Ulama hanya bisa mengingatkan dan berdakwah. Yang bisa mengeluarkan regulasi adalah para pemegang otoritas. Maka kita harus dorong pemimpin agar tegas dalam hal ini,” jelas Edi Azhari.

Habib Umar Assegaf yang memoderatori diskusi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan musyawarah langkah kedua dalam rangka merealisasikan Perda anti LGBT di Lampung.

“Kita akan terus melakukan langkah-langkah strategis agar regulasi ini benar-benar lahir dan bisa diterapkan dengan baik,” ujar Habib Umar.

Rapat ini ditutup dengan seruan bersama agar masyarakat dan tokoh agama di Lampung terus bersatu menyuarakan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan spiritual bangsa dari pengaruh gaya hidup menyimpang yang dinilai merusak.

Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Pengda TP Sriwijaya Lampung, Akademisi, Politisi berbagai parpol, Bulan Sabit Merah, dan berbagai ormas Islam dan komunitas masyarakat lainnya. (*)