Kategori: BUMN

BUMN

Dorong Percepatan Akses Keuangan kepada Petani dan Pelaku UMKM, OJK dan TPAKD Kabupaten Pesisir Barat ajak Perbankan dan Asuransi Gelar Talkshow dan Diskusi

JurnalKota.net – Pesisir Barat, 13 Agustus 2024 – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani dan pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Lembaga Jasa Keuangan – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BPD Lampung dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menggelar kegiatan Product/Business Matching (Talkshow mengenai KUR sekaligus Implementasi Program KPB Kepada Petani dan Pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Barat). Acara ini dihadiri oleh 150 peserta dari Petani/ Nelayan/Pelaku UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat.

Acara yang berlangsung di Aula Hotel Sartika & Resort Kabupaten Pesisir Barat ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan Kab. Tanggamus, Staf Ahli Gubernur Provinsi Lampung Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik dan Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 OJK Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Indah Puspitasari selaku Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 OJK Provinsi Lampung menyampaikan pentingnya akses keuangan dan bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap akan terjalin hubungan yang lebih erat antara petani, pelaku UMKM, dan pihak-pihak terkait seperti perbankan, lembaga keuangan, serta investor. Melalui fasilitasi ini, kita ingin membuka peluang bagi petani dan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan, teknologi, serta pasar yang lebih luas,” ujar Indah Puspitasari.

Talkshow ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang keuangan, yaitu OJK, KPB Center, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BPD Lampung dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang memberikan materi talkshow mengenai KUR sekaligus implementasi program KPB kepada petani dan pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Barat.

Selain talkshow, kegiatan ini juga terdapat simbolis penyerahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan total penyaluran sekitar Rp1,3 miliar, serta menyediakan klinik konsultasi produk dan/atau layanan jasa keuangan bagi UMKM yang melibatkan lembaga jasa keuangan oleh Perbankan dan Jasindo bersama semua pihak yang tergabung dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan kepada petani/pelaku UMKM sebagai bentuk komitmen dalam rangka mendukung memajukan kesejahteraan dan usaha petani di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian & Pembangunan Kabupaten Tanggamus, “mengapresiasi kerjasama antara OJK Provinsi Lampung dan Pemkab Tanggamus mendorong akses keuangan dan mencari solusi terkait kendala serta permasalahan dari para petani, pelaku UMKM dan nelayan di Pesisir Barat dalam mengakses permodalan ke perbankan,” kata Drs. Zukri Amin, M.P.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan nyata bagi peningkatan kapasitas dan daya saing para petani serta pelaku UMKM, sehingga dapat memajukan kesejahteraan dan usaha petani serta pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Barat.(*)

 

BUMN

Gelar QRIS 3×3 Siger Slam, BI Perluas Transaksi Digital dengan Event Olahraga Kekinian

JurnalKota.net – Perluas adopsi pembayaran non tunai di kalangan generasi muda, Bank Indonesia Provinsi Lampung menyelenggarakan kompetisi basket QRIS 3×3 Siger Slam 2024. Kompetisi bola basket 3×3 pertama di Lampung yang diadakan di Lampung City Mall pada 15-18 Agustus 2024 tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan QRIS Nasional Provinsi Lampung 2024.

“Event olahraga yang kekinian ini diharapkan dapat mendorong semangat olahraga generasi muda, serta mendorong akselerasi pembayaran digital melalui QRIS. Pembayaran kepada seluruh tenant kuliner pada event ini dapat dilakukan menggunakan QRIS.” Disampaikan oleh Junanto Herdiawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam sambutan pembukanya (15/08). Kegiatan ini juga merupakan bentuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan komunitas basket Provinsi Lampung untuk mendorong akselerasi ekonomi digital.

Selaras dengan Junanto, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Ir. Zainal Abidin, M.T mewakili Pj. Gubernur Provinsi Lampung menyampaikan “Mari kita jadikan acara ini sebagai wujud kebanggaan kita sebagai bangsa untuk mendorong olah raga di Provinsi Lampung dengan semangat sportivitas”.

Pj. Gubernur Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Komunitas Basket Lampung atas inisiatif dan dukungannya dalam pengembangan generasi muda di bidang olahraga.

Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Ketua Umum Perbasi Provinsi Lampung, serta Perwakilan dari Bank Lampung, PT Bank Negara Indonesia, dan Gopay selaku mitra yang turut memdukung perluasan digitalisasi pada event ini.

Selain kompetisi basket 3×3, rangkaian kegiatan QRIS 3×3 Siger Slam 2024 juga menghadirkan coaching clinic oleh pemain IBL, kompetisi 3 points shoot, donasi perbaikan sarana basket di Lampung melalui QRIS, serta dilengkapi dengan hiburan dan festival kuliner. Harapannya melalui kegitan ini generasi muda Provinsi Lampung termotivasi untuk membangun hidup sehat melalui olah raga serta bertransaksi melalui kanal pembayaran yang aman.(*)

BUMN

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Transaksi Pemerintah Daerah

JurnalKota.net – Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi Pemerintah melalui penerapan sistem digitalisasi di sektor pajak maupun retribusi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) .

Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu meningkatkan digitalisasi pembayaran pada beberapa retribusi daerah yang pembayarannya masih melalui teller/loket bank, selain itu memperkuat pelaporan kegiatan yang telah dilakukan TP2DD ke Pemerintah Pusat , demikian disampaikan oleh Alex Kurniawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan bersinergi dengan Bank Indonesia untuk memasifkan digitalisasi. Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Drs. M. Firsada, M.Si, menegaskan bahwa digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pendapatan Daerah “Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tulang Bawang Barat segera menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia terkait program sosialisasi, penerapan e-retribusi terutama retribusi pasar, dan penerbitan kebijakan digitalisasi” lanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat di Semester II Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah berada di tahap Digital dan memperoleh kenaikan peringkat dari semester sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kebijakan yang memadai. Namun Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu memperkuat realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui kanal pembayaran digital mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS.
Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterapkan penerimaan pajak berbasis billing center yang koneksikan dengan pembayaran digital” demikian disampaikan Direktur PT. FTF Globalindo, Bangun Jocelyn Tobing.

Jocelyn menambahkan bahwa aplikasi Sistem Pelayanan Pajak Elektronik (SAPEN) yang berbasis billing center merupakan aplikasi laporan terintegrasi dengan pembayaran digital menggunakan QRIS yang dikoneksikan dengan dashboard monitoring secara real time. “Adapun retribusi saat ini sedang dalam tahap proses untuk menggunakan pembayaran digitalisasi “, tambahnya.

Turut hadir dalam HLM tersebut yaitu perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Adiarebi, S.H yang menjelaskan bahwa penerapan teknologi dalam implementasi (Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah) ETPD memerlukan landasan hukum agar tercipta transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Adiarebi menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Kejaksaan Negeri terkait sosialisasi/edukasi, konsultasi dan pendampingan hukum dalam penerapan digitalisasi serta monitoring/evaluasi.(*)

BUMN

Bank Lampung Gelar RUPS-LB

JurnalKota.net – Bandarlampung — PT Bank Lampung menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), pada Rabu (31/7/2024) di hotel Sheraton dengan agenda pengesahan modal setor, tindaklanjut KUB Bank Lampung dan laporan akan berakhirnya masa jabatan Pengurus.

Pelaksanaan RUPS-LB dipimpin oleh Fahrizal Darminto selaku Sekertaris Daerah Lampung sekaligus Komisaris Utama PT Bank Lampung dan dihadiri oleh Pjs Gubernur Lampung Drs. Samsudin, Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau yang sah mewakili masing-masing Kepala Daerah Kabupaten/Kota selaku Pemegang Saham Bank Lampung serta dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Lampung.

Menurut Humas Bank Lampung hasil dari RUPS – LB Bank Lampung antara lain disetujuinya penambahan modal dari Kabupaten Way Kanan sebesar 1 miliar. Kemudian Tindaklanjut KUB Bank Lampung dengan Bank Jatim. RUPS – LB juga menerima laporan kinerja Direktur Utama Presley Hutabarat selama periode menjabat sekaligus menerima pengunduran diri beliau selaku Direktur Utama PT Bank Lampung dengan alasan untuk kepentingan keluarga.

Lebih lanjut ia menjelaskan kepentingan keluarga murni menjadi alasan pengunduran diri beliau tidak ada tekanan atau masalah lainnya dan masa jabatan beliau juga akan berakhir tahun ini. Seperti kita tahu ia telah mengabdi di Perbankan baik di BRI maupun di PT Bank Lampung dengan masa pengabdian selama 34 tahun 5 bulan.

Dalam RUPS – LB tersebut, menunjuk Direktur Kepatuhan Mahdi Yusuf sebagai Pjs. Direktur Utama dan menjalankan fungsi sebagai Direktur Operasional, dan menunjuk Direktur Operasional Indra Merviana untuk menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Kepatuhan.

Semoga dengan kepengurusan yang baru Bank Lampung dapat lebih sukses. (*)

BUMN

Bank Lampung Perkuat Permodalan Dengan Konsolidasi

JurnalKota.net – Bandarlampung — Bank Lampung memperkuat struktur permodalan dengan melakukan konsolidasi, penguatan diberbagai sektor. Diantaranya dengan melakukan penguatan struktur, ketahanan dan daya saing yang bertujuan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Daerah maupun nasional.

Hal ini juga sebagai wujud dukungan Bank Lampung terhadap industri perbankan nasional.

“Saat ini tingkat kesehatan Bank Lampung berada pada komposit nilai 2 (dua) yang berarti Bank Lampung dalam keadaan Sehat. Oleh karena itu penguatan dalam permodalan dijajaki oleh Bank Jatim dalam istilah Lampungnya adalah Bank Lampung adalah Gadis Cantik yang sedang dilamar oleh Bank Jatim” ujar humas Bank Lampung, Jum’at (2/8/2024).

Lebih lanjut, berbagai upaya yang dilakukan Bank Lampung sebagi lembaga keuangan yang bergerak disektor bisnis yang berlandaskan kepecayaan/trust, dalam setiap menjalankan kegiatan harus senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di sektor perbankkan, menciptakan tata kelola yang baik, dan menerapkan manajemen risiko dan kepatuhan.

“Sampai saat ini Bank Lampung tetap mengedepankan prinsip dan tata kelola yang baik dalam melakukan bisnisnya antara lain menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Dimana belum terdapat pelanggaran yang dilakukan segenap manajemen Bank Lampung, baik dalam penyaluran kredit besar maupun kredit kecil” tambahnya.

Ia juga menegaskan dalam penyaluran kredit, terdapat batasan penyaluran kredit yang harus ditaati oleh segenap insan Bank Lampung dan itu diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dimana saat ini posisi kredit terbesar semester I Tahun 2024 yang diberikan Bank Lampung dengan pola pemberian kredit sindikasi untuk proyek nasional pembangunan jalan tol dan posisi Bank Lampung hanya sebagai partisipan dimana Lead Bank adalah salah satu Bank Himbara. (*)

BUMN

Menuju Pertengahan Tahun, Inflasi Gabungan Provinsi Lampung Melanjutkan Tren Deselerasi

JurnalKota.net – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung Juli 2024 tercatat mengalami deflasi0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan Juni 2024 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm).

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Lampung Pada Juli dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,31% (mtm), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang mencatat deflasi sebesar 0,18% (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada Juli 2024 mengalami inflasi 2,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) dan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,84% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, deflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti: bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,32%; -0,10%; -0,08%; -0,02%; dan -0,02%.

Penurunan harga bawang merah sejalan dengan terjaganya pasokan seiring dengan tengah berlangsungnya musim panen pemasok di Brebes. Lebih lanjut, penurunan harga cuma gatomat disebabkan oleh terjaganya produksi didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi di Lampung Selatan dan Tanggamus.

Adapun penurunan harga bawang putih sejalan dengan masih terjaganya pasokan pasca realisasi importasi bawang putih pada triwulan II 2024.

Di sisi lain, pada Juli 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, terutama beras, cabai rawit, kopi bubuk, emas perhiasan dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,12%; 0,05%; 0,05%; 0,03%; dan 0,02%. Kenaikan harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan pasca puncak panen pada periode April-Mei 2024. Kenaikan cabai rawit disebabkan oleh penurunan pasokan di tingkat distributor. Kenaikan harga emas di Provinsi Lampung Sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia. Lebih lanjut kenaikan harga kopi bubuk jalan dengan kenaikan harga kopi robusta sejalan dengan tingginya permintaan ekspor di tengah tetap tingginya harga kopi robusta dunia. Adapun kenaikan harga sigaret kretek tangan (SKT) sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2024. [2/8 06.58] Sugiarto:

Ke depan, KPW BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024.Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i)potensi kenaikan permintaan dampak kenaikan UMP tahun 2024; (ii) Berlanjutnya tren peningkatan harga emas dunia.

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) kenaikan harga beras seiring dengan berakhirnya periode panen raya; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan relaksasi HET MinyaKita. Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%; (iii) Kenaikan harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi kedepan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga. Adapun strategi 4k Yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dan daging ayamras.

2. Ketersediaan Pasokan
a. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK. Program tersebut dibuka dengan toko MAPAN “Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan“ di Kota Metro dan toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung“ di Kota Bandar Lampung.

3. Kelancaran Distribusi
a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Batam, serta operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.

b. Implementasi Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar“ yang berperan sebagai transportasi
komoditas yang dijual dalam operasi pasar.

4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga
awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying. (*)

BUMN

PLN serta YBM UPT Tanjung Karang Berbagi ke Panti Asuhan dan Ponpes Bandar Lampung

30 Juli 2024
Redaksi

Lampung – Dalam semangat berbagi dan peduli terhadap sesama, Yayasan Baitul Ma’al (YBM) PLN UPT Tanjung…

BUMN

Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Lampung dan Pemkot Metro Gelar Talkshow Bijak Mengelola Keuangan Keluarga untuk 1.000 Kader Posyandu

JurnalKota.net – Metro, 23 Juli 2024 – Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dikalangan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Kota Metro serta Lembaga Jasa Keuangan Astra Financial Indonesia, PT Pegadaian, dan PT BPD Lampung menggelar talkshow bertajuk “Kaum Cantikk” (Kader Posyandu Metro Cakap & Mengerti Keuangan Keluarga). Acara ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Jambore Kader Posyandu yang dihadiri oleh 1.000 kader posyandu dari seluruh wilayah Kota Metro.

Acara yang berlangsung di Taman Metro Indonesia Indah (TMII) Kota Metro ini dibuka secara resmi oleh Walikota Metro, dan dihadiri oleh Wakil Walikota, serta jajaran Forkompimda Kota Metro. Kepala OJK Provinsi Lampung dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya literasi keuangan bagi setiap individu, terutama bagi ibu-ibu kader posyandu yang memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami berharap para kader posyandu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Otto Fitriandy.
Talkshow ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang keuangan, yaitu dari OJK, PT BPD Lampung, PT Pegadaian, dan Astra Financial, yang memberikan materi tentang cara bijak mengelola keuangan keluarga, pentingnya menabung, investasi emas, dan asuransi proteksi yang tepat.
Selain talkshow, acara ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain:
Pembagian asuransi mikro kepada 1.000 kader posyandu oleh Astra Financial Group
Pemberian 4 beasiswa kepada kader posyandu dengan masa bakti lebih dari 40 tahun oleh Astra Financial Group
Pemberian potongan produk Emasku senilai Rp50.000 kepada 1.000 kader posyandu oleh PT Pegadaian Cabang Kota Metro, dan
Akuisisi tabungan SimPel dengan saldo masing-masing sebesar Rp250.000 kepada 20 anak kader posyandu berprestasi oleh PT BPD Lampung.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Metro mengapresiasi kerjasama antara OJK Provinsi Lampung dan Pemkot Metro dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayahnya. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para kader posyandu yang menjadi ujung tombak dalam menyebarkan informasi dan edukasi ke masyarakat luas,” kata dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG (K).

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan para kader posyandu dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberikan edukasi keuangan kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta masyarakat yang lebih cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan.(*)

BUMN

Kolaborasi Otoritas dan Industri Sistem Pembayaran Dukung Kota Metro Go Digital

JurnalKota.net – Pemerintah Kota Metro berkolaborasi dengan perbankan untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) mendorong realisasi pembayaran pajak melalui layanan mobile banking. Komitmen tersebut diangkat pada pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Metro yang dilaksanakan di pada 25 Juli 2024 dengan mengusung tema “Kolaborasi Bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk meningkatkan Transaksi Non Tunai” di Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana.

Berdasarkan evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Metro di semester 2-2023, Kota Metro telah berada di tahap Digital. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap dan lingkungan strategis yang memadai. Namun pada aspek realisasi transaksi pembayaran digital pendapatan daerah masih terdapat ruang potensial untuk didorong mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS. Selaras, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan pun menggarisbawahi hal tersebut “Pemerintah Kota Metro perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak secara digital guna meningkatkan pemahaman wajib pajak”.
Pemerintah Kota Metro mencanangkan program digitalisasi transaksi sebagai upaya berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, menghadapi masa depan transaksi digital, Kota Metro akan memperkuat kapabilitas SDM dan ketersediaan regulasi. Wakil Walikota Kota Metro, Qomaru Zaman mengingatkan “Komitmen kota Metro dalam mendorong digitalisasi sudah terbukti, segera laporkan dan sosialisasikan perkembangan digitalisasi transaksi Pemda kepada masyarakat serta kerahkan Camat dan Lurah”.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Zaenal Abidin mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, Bank Indonesia dan swasta dalam hal ini perbankan untuk memperkuat ekosistem transaksi digital di Provinsi Lampung. ”Disamping partisipasi masyarakat, peranan SDM aparatur dan komitmen OPD menjadi sangat strategis dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui program implementasi transaksi digital di kota Metro” ucap Kepala BPPRD Kota Metro, Syachri Ramadhan. Oleh karena itu, HLM tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan komitmen OPD guna mendorong agar dapat mengimplementasi e-etribusi.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan launching pembayaran pajak kota Metro melalui aplikasi mobile banking BCA, penandatangan MoU digitalisasi pembayaran pendapatan daerah antara BNI dengan Pemda Kota Metro, pemasangan tapping box, dan pemberian apresiasi pada wajib pajak Kota Metro. HLM ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Metro, Wakil Walikota Kota Metro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur Provinsi Lampung Bidang Ekonomi, Kepala BPPRD Kota Metro, PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA), PT Bank BNI (Persero) Tbk. (BNI), BPD Lampung serta OPD terkait di kota Metro.(*)

 

BUMN

OJK Tindak Lanjuti Laporan Warga

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 19 Juli 2024. Kantor OJK Provinsi Lampung OJK Lampung menekankan bahwa perlindungan data pribadi sangatlah penting dan menjadi kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat agar terhindar dari kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

Tips untuk melindungi data pribadi agar terhindar dari kejahatan di sektor keuangan yaitu:
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi: Jangan membagikan informasi pribadi seperti nomor KTP, nomor rekening, PIN, dan password kepada siapapun, termasuk melalui media sosial atau telepon.
Hindari Mengakses Situs Tidak Resmi: Pastikan hanya mengakses situs web resmi lembaga keuangan atau aplikasi mobile yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Gunakan Password yang Kuat: Buat password yang kompleks dan berbeda untuk setiap akun keuangan Anda. Hindari penggunaan password yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama.
Perbarui Informasi Secara Berkala: Selalu perbarui informasi kontak Anda di lembaga keuangan agar dapat menerima notifikasi atau informasi penting terkait keamanan akun Anda.

Waspadai Phishing: Jangan klik tautan atau membuka lampiran dari email atau pesan yang mencurigakan yang mengaku dari lembaga keuangan. Selalu verifikasi keaslian komunikasi tersebut dengan menghubungi lembaga keuangan melalui saluran resmi.
Aktifkan Verifikasi Dua Faktor (2FA): Jika tersedia, gunakan fitur verifikasi dua faktor untuk lapisan keamanan tambahan pada akun keuangan Anda.

Monitor Transaksi Keuangan: Rutin cek mutasi rekening dan laporan transaksi keuangan Anda. Segera laporkan kepada lembaga keuangan jika menemukan transaksi yang mencurigakan atau tidak dikenal.

Gunakan Antivirus dan Firewall: Pastikan perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan keuangan dilengkapi dengan antivirus dan firewall yang selalu diperbarui untuk mencegah malware atau serangan siber.

Edukasi Diri: Selalu update informasi mengenai metode dan modus baru kejahatan siber di sektor keuangan. Banyak informasi yang bisa didapatkan dari sumber-sumber resmi seperti OJK, Bank Indonesia, atau lembaga keuangan terpercaya.

Terkait dengan permasalahan yang menimpa warga Kelurahan Gunung Sari di Bandar Lampung. OJK Lampung telah melakukan komunikasi untuk mengetahui permasalahan sebenarnya. “Kepada warga hendaknya senantiasa menjaga data pribadi dan harus mengetahui setiap penggunaan data pribadi masing-masing individu agar terhindar dari risiko penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab” Ujar Aprianus John Risnad (Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Lampung) dalam pertemuan bersama warga Kelurahan Gunung Sari dan Kelurahan Kampung Tempel. OJK Lampung juga telah memanggil LJK terkait untuk meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut atas permasalahan yang terjadi, termasuk meminta mempercepat proses investigasi.

Otto Fitriandy selaku Kepala OJK Provinsi Lampung menekankan bahwa perlindungan data pribadi sangatlah penting dan menjadi kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya permasalahan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.(*)

BUMN

Program Asuransi Wajib Kendaraan Menunggu Peraturan Pemerintah 

JurnalKota.net – Jakarta, 18 Juli 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa Program Asuransi Wajib,

termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP)
sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif
penyelenggaraan program.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program
Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan
berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait
kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko
bencana. Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu
mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut
akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam UU P2SK
dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan
pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK
diundangkan. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi
terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.
Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan
mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih
terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.(*)

BUMN

DUKUNG KEMAJUAN UMKM, BI AJAK MASYARAKAT UNTUK BANGGA BUATAN LAMPUNG 

JurnalKota.net – Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Lampung
bersinergi mengampanyekan Gerakan Bangga Buatan Lampung. Dengan slogan Hanggum
Sani’an Lappung yang bermakna Bangga Buatan Lampung, puncak kegiatan pemberdayaan
UMKM Lampung Begawi kembali digelar untuk yang keempat kalinya. “Pemberdayaan UMKM
merupakan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang harus
bangga
akan
produk
buatan
UMKM
lokal.
Bangga
menggunakannya,
bangga
memperkenalkannya, dan bangga akan kemajuannya” demikian disampaikan Deputi
Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, pada upacara pembukaan Lampung Begawi
2024 hari ini (12/7) di Lampung City Mall, Bandar Lampung.
Bentuk Bangga Buatan Lampung dimaknai Bank Indonesia dengan terus melakukan
berbagai kegiatan pengembangan UMKM. Komitmen dan konsistensi ini ditunjukan dengan
berbagai capaian kemajuan UMKM binaan. “Pada kegiatan Lampung Begawi 2024, kita
semua dapat saksikan bagaimana UMKM Lampung semakin maju dan berkembang.
Beberapa mengawali usahanya dari produksi berskala rumahan, hingga saat ini telah mampu
membuat rumah produksi, memberdayakan lingkungan sekitar, dan menjual produknya ke
pasar nasional hingga internasional, contohnya Deandra Batik, Rafins Snack, dan Bana Bee“
demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto
Herdiawan, dalam laporannya. Lebih lanjut, Junanto juga menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Pemerintah Provinsi Lampung, BMPD Provinsi Lampung, asosiasi, dan akademisi
atas sinergi kuat yang dilaksanakan selama ini.
Semarak gerakan Bangga Buatan Lampung akan mendukung performa perekonomian
yang lebih tinggi dan inklusif. Sinergi antar pemangku kepentingan dan maraknya
penggunaan
produk
UMKM
lokal
akan
memberikan
kontribusi
bagi
peningkatan
kesejahteraan
pelaku
UMKM yang
mendominasi
demografi
masyarakat. ”Dengan
pelaksanaan kegiatan Lampung Begawi ini, kami berharap sinergi dan kerjasama yang erat
antara Pemerintah Provinsi Lampung, Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan
lainnya dapat terus diperkuat untuk kemajuan UMKM dan perekonomian Lampung”
disampaikan oleh Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, dalam sambutannya. Lebih lanjut,
pelaksanaan Lampung Begawi juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi untuk
terus meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian.
Lampung Begawi tahun 2024 merupakan salah satu upaya dalam mengkampanyekan
Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia
(GBBWI) melalui serangkaian kegiatan. Puncak pergelarannya pada 12 – 14 Juli 2024, Bank
Indonesia memfasilitasi penyelenggaraan pameran untuk lebih dari 60 UMKM food, fashion &
craft. Sebagian besar dari UMKM yang mengikuti Lampung Begawi 2024 telah mengikuti
berbagai program pembinaan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, termasuk dari program
coaching dan onboarding yang mendukung perkembangan UMKM..
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada Lampung Begawi 2024, Bank Indonesia
meningkatkan sorotan showcasing UMKM produk unggulan Lampung, yaitu wastra dan kopi.
Selain itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan BBPOM Provinsi

Lampung juga meluncurkan beberapa program inovatif, yaitu PAKAI QRIS PUSAKA, Kios
Inflasi dan Mobil TOP. Berkolaborasi dengan Balai Besar POM dengan menggandeng
pemerintah daerah, Program PAKAI QRIS PUSAKA (Produk Unggul, Sehat, Berkualitas dan
Aman) untuk UMKM Berjaya (Berkelas Sejahtera Mendunia) bertujuan untuk mendorong
peningkatan mutu produk UMKM melalui implementasi good manufacturing product (GMP)
dan kepemilikan Izin Edar Badan POM, serta meningkatkan pelayanan prima dengan Go
Digital melalui pemanfaatan QRIS. Adapun Kios Inflasi dan Mobil TOP (Transportasi Operasi
Pasar) merupakan bagian dari upaya terpadu dalam mengendalikan inflasi pangan dengan
menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga melalui perluasan jangkauan pasar
murah di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.(*)

BUMN

PLN Nusantara Power UP Sebalang Bekerjasama dengan DLHK Provinsi Lampung Mencari Sumber Pencemaran Air Laut

JurnalKota.net – Katibung (10/07), bertempat di conference room gedung administrasi PT PLN Nusantara Power UP Sebalang jajaran manajemen menerima kunjungan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Ir. Emilia Kusumawati, MM. dan rombongan.

Kunjungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan kabupaten kali ini dalam rangka menindaklanjuti laporan dari pihak PLN Nusantara Power UP Sebalang pada hari Selasa 09 Juli 2024 terkait dengan adanya pencemaran air laut di sekitar perairan pantai Sebalang.
.
Pihak PLN Nusantara Power UP Sebalang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB air laut yang masuk ke water intake (jalur air masuk) PLTU Sebalang berwarna hitam pekat dan berbusa.
.
Hal ini mengakibatkan PLTU Sebalang menghentikan sementara produksi air baku untuk kebutuhan operasional pembangkit. Dalam memenuhi kebutuhan air baku operasional pembangkit, pihak PLN Nusantara Power UP Sebalang melakukan pengambilan air dari PLN Nusantara Power UP Tarahan (PLTU Tarahan).
.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pencemaraan air yang telah dilaporkan PLN Nusantara Power UP Sebalang.
.
Dalam kunjungan tersebut, tim DLHK melakukan inspeksi lapangan, pengambilan sampel air, serta wawancara dengan pihak manajemen PLN Nusantara Power UP Sebalang. Hasil dari investigasi ini akan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil guna mengatasi adanya pencemaran air tersebut.
.
“kami akan meneliti sampel yang dilaporkan PLN Nusantara Power UP Sebalang dan sampel hasil investigasi di lapangan” terang Emilia.

Dalam keterangannya, pihak manajemen PLN Nusantara Power UP Sebalang siap menyampaikan data-data yang dibutuhkan dalam proses investigasi ini dan berharap sumber pencemaran dapat diketahui secepatnya, karena pencemaran air laut ini sangat menggangu operasional PLTU Sebalang dan masyarakat sekitar.

“Kami akan bekerja sama dengan pihak DLHK dalam rangka mencari sumber pencemaran air laut yang terjadi saat ini.” tegas Asman Operasi PLN Nusantara Power UP Sebalang.(*)

BUMN

Anggota Dewan Komisioner OJK RI Kukuhkan Kepala OJK Provinsi Lampung

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 28 Juni 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Hasan Fawzi, telah mengukuhkan Otto Fitriandy sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung menggantikan Bambang Hermanto yang selanjutnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Balai Keratun Pemprov Lampung.

Dalam sambutannya, Hasan Fawzi menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Bambang Hermanto atas pengabdian dan kontribusinya selama hampir 4 tahun menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Hermanto yang telah menjalankan tugas dengan baik dan selamat bertugas kepada Bapak Otto Fitriandy yang pada hari ini mengemban tugas baru sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung. Harapan dan ekspektasi stakeholder untuk kinerja OJK dalam menjawab tantangan dan permasalahan di masyarakat harus mampu kita jawab dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung keberadaan OJK khususnya di Provinsi Lampung dalam penguatan sektor jasa keuangan.” ucap Hasan Fawzi dalam sambutannya.

Pj Gubernur Lampung, Samsudin, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Bapak Otto Fitriyandi dan berharap dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, mampu memimpin dan membawa semangat baru untuk kemajuan industri jasa Keuangan dan masyarakat lampung. Tidah lupa Samsudin juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bambang Hermanto yang telah memimpin OJK Provinsi Lampung dan berkontribusi positif bagi perkembangan perekonomian Provinsi Lampung.
Kegiatan turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR-RI, Junaidi Auly dan Pj. Gubernur Provinsi Lampung, Samsudin serta para pejabat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, Walikota dan Bupati dan pimpinan Asosiasi, Pimpinan Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.

“Saya selaku Kepala OJK Provinsi Lampung, semoga dapat mengemban tugas dan amanah dengan baik dan dapat bekerja sama serta bersinergi dengan semua stake holder yang ada di Provinsi Lampung, untuk kita secara bersama memberikan kontribusi yang positif bagi penguatan industri jasa Keuangan dan untuk perkembangan Provinsi Lampung di masa yang akan datang” ungkap otto.(*)

BUMN Ekonomi

Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung Terjaga, OJK Lampung Optimis Tren Positif Terus Berlanjut

JurnalKota.net – Bandar Lampung, bensorinfo.com – Selasa,26 Juni 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menggelar kegiatan Media Update Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung periode Triwulan 1 – 2024 dengan mengundang insan media baik elektronik, cetak maupun online. Secara umum, kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Lampung terus terjaga dengan baik, dengan tetap tumbuhnya sektor perbankan, baik dari sisi asset, kredit maupun dana pihak ketiga, yang juga diikuti dengan pertumbuhan sektor lainnya.

OJK Provinsi Lampung juga terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengawasan dan regulasi di sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan baik, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)
Kinerja perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan positif, yang tercermin dari Aset perbankan yang meningkat sebesar 9,46% pada triwulan 1 2024 dibandingkan periode triwulan 1 2023 dari sebesar Rp116,29 Triliun menjadi sebesar Rp127,29 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 1,61% dari sebesar Rp125,27 Triliun menjadi sebesar Rp127,29 Triliun.

Penyaluran kredit perbankan Lampung di Triwulan I – 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp3,08 Triliun atau 4,06% yaitu dari sebesar Rp75,98 Triliun menjadi sebesar Rp79,06 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 (ytd) juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,19 Triliun atau 1,53% yaitu dari sebesar Rp77,86 Triliun menjadi Rp79,06 Triliun. Adapun 3 sektor ekonomi penyumbang kredit terbesar yaitu sektor penerima kredit bukan lapangan usaha, pedagang besar dan eceran serta pertanian, perburuan dan kehutanan.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Lampung posisi triwulan 1-2024 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar 2,03% dari sebesar Rp62,66 Triliun menjadi sebesar Rp63,93 Triliun. Demikian juga jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023, tercatat meningkat sebesar 1,21% dari sebesar Rp63,16 Triliun menjadi Rp63,93 Triliun.

Pada triwulan 1 2024 kredit UMKM secara year on year (yoy) meningkat sebesar Rp4,02 Triliun (14,53%) dari Rp27,64 Triliun pada triwulan 1-2023 menjadi sebesar Rp31,65 Triliun pada posisi Triwulan 1-2024 yang berdampak pada peningkatan Share kredit UMKM sebesar 3,66% yaitu dari sebesar 36,38% menjadi sebesar 40,04%. Namun, peningkatan pertumbuhan kredit ini juga diikuti dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) yang naik sebesar 0,75% dari sebelumnya posisi Maret 2023 sebesar 3,51% menjadi sebesar 4,25% pada Maret 2024. Peningkatn ini disebabkan adanya peningkatan nominal NPL UMKM yang meningkat sebesar Rp0,38 Triliun yaitu dari sebesar Rp0,97 Triliun di Triwulan 1 2023 menjadi sebesar Rp1,35 Triliun di Triwulan 1 2024. OJK terus mendukung kinerja perbankan melalui kebijakan yang diperlukan sehingga dapat terus tumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan Dan Dana Pensiun (PPDP)

Asuransi
Pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung secara yoy tercatat mengalami penurunan sebesar -36,41% atau turun sebesar Rp237 Miliar, dari sebelumnya periode 31 Maret 2023 sebesar Rp651 Miliar turun menjadi sebesar RpRp414 Miliar di posisi 31 Maret 2024. Penurunan didorong dari turunnya premi asuransi umum sebesar -46,44% (Rp209 Miliar). Sementara premi asuransi jiwa di Lampung terkontraksi sebesar -13,93% yoy, atau turun sebesar Rp28 Miliar.

Dana Pensiun
Dana Pensiun di Provinsi Lampung tercatat mengalami pertumbuhan aset bersih sebesar 7,06% secara year on year (yoy), yang meningkat sebesar RpRp12,02 Miliar dari sebesar Rp170,24 Miliar di Desember 2022 menjadi sebesar Rp182,26M pada Desember 2023.
Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)

Perusahaan Pembiayaan
Di Provinsi Lampung, nilai outstanding piutang pembiayaan posisi 31 Maret 2024 sebesar Rp9.997T. Secara year on year piutang pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 6,92% atau naik sebesar Rp647M. Kenaikan didukung pada piutang pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing naik sebesar 34,26% dan 9,10%. Adapun komponen piutang pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, untuk 3 (tiga) besar didominasi oleh Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 34, 60%, Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,28%, dan Transportasi dan pergudangan sebesar sebesar 7,90%.

Perusahaan Modal Ventura
Pembiayaan atau penyertaan modal ventura di Lampung secara year on year (yoy), piutang pembiayaan mengalami kontraksi sebesar 1,39% atau turun sebesar 4,78 Miliar dari periode Rp344,18 Miliar di Maret 2023 menjadi sebesar Rp339,4 Miliar di posisi Maret 2024. Namun demikian, NPF yang tercatat mengalami sedikit perbaikan dari sebesar 8,83% di posisi Maret 2023 menjadi 8,41% di posisi Maret 2024.
Lembaga Keuangan Mikro
Perkembangan aset Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 9,40% (yoy) atau meningkat sebesar Rp3,4M dari sebelumnya tercatat sebesar Rp35,15M posisi 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp38,64M pada posisi posisi 31 Desember 2023. Peningkatan aset LKM didorong oleh peningkatan penyaluran pembiayaan LKM yang tumbuh 8,31% (yoy) atau meningkat sebesar Rp2M atau tercatat dari sebelumnya sebesar Rp23,33M pada Desember 2022 menjadi sebesar Rp25,43M.

Pergadaian
Jumlah penyaluran pinjaman oleh perusahaan pergadaian di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 14,96% atau naik sebesar Rp105 Miliar dari sebelumnya sebesar Rp698 Miliar posisi Maret 2023 menjadi sebesar Rp803 Miliar posisi Maret 2024.

Fintech P2P Lending
Pertumbuhan outstanding pembiayaan Fintech P2P Lending di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 18,24% secara yoy, meningkat Rp154 Miliar menjadi Rp995 Miliar. Adapun peningkatan Lender tercatat sebesar 98,01% yaitu dari 15.806 akun posisi 31 Maret 2024 menjadi 31.297 akun posisi 31 Maret 2024 dan peningkatan borrower tercatat sebesar 25,25% (yoy) yaitu dari 1.454.879 akun menjadi 1.822.176 akun.

Perkembangan Sektor Pasar Modal
Kuartal 1 2024 Jumlah Investor di Provinsi Lampung sebanyak 302.663 investor atau 2,41% dari total SID nasional yang mencapai 12.566.488 SID. Jumlah investor pasar modal meningkat yang ditunjukkan melalui single investor identification (SID) yang tumbuh 15,88% yoy atau meningkat sebanyak 41.486 SID. Jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 97.907 SID atau 32,34% dari total investor di Lampung.
Pada kuartal 1 2024 perkembangan transaksi saham di Provinsi Lampung Lampung secara yoy menunjukkan peningkatan. Rata rata transaksi saham sebanyak Rp1.158 Miliar dari periode Maret 2023 sampai dengan Maret 2024. Peningkatan jumlah transaksi mencerminkan keyakinan investor yang masih cukup terjaga meski dihadapkan dengan berbagai tantangan serta situasi ekonomi global dan domestik. Tercatat transaksi saham dilakukan oleh investor di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan transaksi terbesar berasal dari investor di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. Sementara transaksi dalam jumlah kecil dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji.

Securities Crowd Funding
Posisi 31 Desember 2023, sudah terdapat 3 Platform Penyelenggara SCF dan 12 penerbit SCF di Provinsi Lampung dengan total dana terhimpun sebanyak Rp5,42 Milyar dari 534 pemodal. Dimana 83,3% dari total seluruh Penerbit SCF di Provinsi Lampung mayoritas berasal dari Industri Agriculture. Dana terhimpun terbesar berasal dari industri Shopping & Retail yakni sebesar Rp2,5 Milyar atau 46% dari total dana terhimpun
Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)

Selama kuartal 1 2024, OJK Provinsi Lampung menerima dan memproses 313 layanan konsumen. Adapun rincian jumlah layanan konsumen selama kuartal 1 2024 dapat diklasifikasikan menjadi 104 layanan pengaduan, 180 layanan pertanyaan dan 29 layanan informasi.

Sedangkan untuk SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), selama kuartal 1 2024 OJK Provinsi Lampung telah menyelesaikan layanan SLIK sebanyak 1.380 permohonan, yang dilakukan secara online melalui Aplikasi iDebKU maupun walk-in (datang langsung ke kantor OJK). Secara keseluruhan terdapat 835 layanan SLIK secara Walk-In dan 547 layanan SLIK via online yang telah diberikan Kantor OJK Provinsi Lampung.

Dalam hal pelaksanaan edukasi, selama kuartal 1 2024, OJK Provinsi Lampung telah melaksanakan 20 kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 1.885 peserta (tidak termasuk audiens daring). Adapun klasifikasi peserta edukasi sendiri terdiri dari pelajar/santri, tenaga pengajar dan masyarakat umum.

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI)
Telah dilakukan rapat koordinasi antar anggota Satgas PASTI di Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Selama tahun 2024, Satgas PASTI telah melakukan sosialisasi kepada Bhabinkamtibmas Polres Kabupaten Pesawaran, Polres Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisr Barat. Sampai dengan kuartal I 2024, belum terdapat kegiatan penanganan entitas oleh Satgas PASTI.
PERKEMBANGAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Lampung telah terbentuk 16 TPAKD atau telah terbentuk seluruhnya diantaranya 1 TPAKD provinsi dan 15 TPAKD kabupaten/kota yang telah dikukuhkan. Dalam rangka pelaksanaan program kerja, TPAKD Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja TPAKD tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Progress Program TPAKD Provinsi Lampung tahun 2023 triwulan IV, sebagai berikut:

Kartu Petani Berjaya
Total penyaluran KUR melalui KPB sejak awal penyaluran sampai kuartal 1 2024 sebesar Rp2,59 triliun dengan jumlah debitur 63.325. Total pengguna aktif e-KPB di Provinsi Lampung sebanyak 837.702 pengguna. Realisasi AUTP pada program KPB sebanyak 46.119 Ha dengan jumlah polis terbit sebanyak 74.558 petani dengan jumlah pendapatan premi sebesar Rp4,46 miliar.

Desa Inklusi Keuangan
Saat ini, sudah terdapat 16 Desa Inklusi Keuangan (di 4 kabupaten atau 31,25% dari total Kab/kota), mengalami penambahan 6 desa dari tahun 2022. Tercatat 2.601 desa dari 2.654 desa yang sudah terdapat agen laku pandai, per maret 2024, terdapat 50.229 agen laku pandai dengan jumlah nasabah 818.381 dengan total outstanding sebesar 57, 3 miliar. Tercatat 227 desa terdapat Agen BUMDES yang telah terintegrasi dengan E-SAMSAT serta 828 desa yang sudah memiliki agen bumdes. Kemudian, Desa Nabung Saham merupakan salah satu bagian dari program inisiatif TPAKD Provinsi Lampung, saat ini telah terdapat 341 investor saham di desa inklusi keuangan dengan rata-rata transaksi Rp1,01 miliar per bulan.

Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pencapaian penyaluran KUR pada Tahun 2023 tercatat sebesar Rp8,45 Triliun atau 74,35% dari kuota yang diberikan pemerintah dikarenakan kendala perubahan persyaratan pihak yang berhak mendapatkan KUR (agar tepat sasaran) dan penerbitan petunjuk teknis. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang tercapai 106,11%. Pada tahun 2024 kuota KUR yang diberikan pemerintah untuk 10 bank penyalur yang berada di Provinsi Lampung sebesar Rp11,18 Triliun.(*)